Arsip Tag: Wakil Gubernur NTT

Pemprov NTT Tingkatkan Kesiapsiagaan Mengantisipasi Risiko Tumpahan Minyak di Laut

NTT AKTUAL. KUPANG. Penelitian yang dilakukan oleh Global Ocean menegaskan, perairan Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), rentan terhadap ancaman pencemaran dari tumpahan minyak terlebih dengan meningkatnya eksplorasi minyak dan gas serta aktivitas pelayaran di Kawasan perairan Laut Arafura dan Laut Timor (Arafura and Timor Seas/ATS).

“Perairan Pulau Rote berisiko terdampak dari kemungkinan terjadinya tumpahan minyak sehingga perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran yang melibatkan berbagai pihak,” kata Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, M.M saat membuka secara daring Webinar Mitigasi dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Laut Timor di ruang rapat Gubernur pada Rabu (28/07/2021).

Lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, eksplorasi minyak dan gas bumi, atau kegiatan lain dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kematian organisme yang merugikan masyarakat pesisir.

Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef Nae Soi, M.M saat membuka secara daring Webinar Mitigasi dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Laut Timor di ruang rapat Gubernur pada Rabu (28/07/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Untuk memberikan penyadartahuan tentang pentingnya menyiapkan rencana mitigasi dan kesigapan menanggulangi risiko bencana tumpahan minyak di NTT, terutama di Perairan Laut Timor, Pemerintah Provinsi NTT bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan UNDP Indonesia menggelar webinar yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta _Oil Spill Response Limited_ (OSRL).

“Koordinasi dan respon yang cepat, tepat, dan tersinergi akan dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak di laut untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut,” jelas Wakil Gubernur Nae Soi.

“Peran dan kontribusi perempuan pun perlu menjadi perhatian mengingat perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak dari kerusakan ekosistem laut,” tambahnya.

Sebelumnya Gubernur NTT telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2021 tentang Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut di Wilayah Perairan Provinsi NTT pada awal Juli 2021 yang melibatkan unsur pemerintah daerah lintas bidang dengan pendampingan dari kementerian terkait. Inisiasi pembentukan tim tersebut didukung oleh Program Arafura & Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2). (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Gubernur VBL Beri Apresiasi Pada Bank NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) memberikan apresiasi pada Bank NTT atas prestasi dan juga melalui pelayanan berbasis teknologi digital. Hal tersebut diungkapkannya pada saat perayaan HUT Bank NTT ke 59 dengan tema “Super Smart Bank Untuk NTT Maju” pada Sabtu (17/07/2021).

Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

“Kita bersyukur hari ini kita merayakan Hari Ulang Tahun Bank NTT ke 59. Kita harapkan kedepannya pelayanannya semakin maksimal sesuai dengan keinginan founding fathers dengan mimpi-mimpi untuk memajukan masyarakat Nusa Tenggara Timur,” ujar Gubernur.

“Saya berikan apresiasi kepada jajaran Bank NTT yang telah mampu untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dengan terobosan-terobosan teknologi digital untuk mendukung pelayanannya.
Saya harapkan pada tahun 2023 nanti sudah bisa menjadi Bank Devisa. Dan itu semua perlu tanggung jawab bersama dari pihak Bank NTT dan juga OJK. Harapan saya dapat dikelola dan dapat dimajukan dengan baik ,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Gubernur NTT mengatakan harapan tertinggi pada pelayanan serta profesionalitas peran Bank NTT untuk memajukan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

“Sesuai dengan tema Super Smart Bank Untuk NTT Maju, maka wajib untuk meningkatkan profesionalitas. Apresiasi diberikan kepada seluruh Direksi, Komisaris, dan Karyawan Bank NTT juga kepada Pemegang Saham yang menunjukkan kinerja yang baik sepanjang tahun ini di mana Bank NTT menghasilkan laba sebesar 190 miliar dan aset senilai 17,1 triliun. Hal ini membuktikan bahwa Bank NTT mampu mencetak prestasi walaupun diterjang pandemi covid 19 yang luar biasa dampaknya,” jelas Wakil Gubernur.

“Sukacita juga Bank NTT selama 59 tahun berkembang menjadi Bank yang hebat dan prospektif dan mendapat prestasi melalui penghargaan dengan manajemen yang baik. Saya berharap refleksi kritis ini memotivsi menjadi Bank lokal terpercaya untuk terus berinovasi lewat layanan perbankan berbasis digital serta menjadi sandaran dan harapan bagi pengusaha mikro serta masyarakat yang terus berkembang dalam pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur,” tambah beliau.

Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho dalam laporannya menyampaikan, Pencapaian Bank NTT semester pertama di tahun 2021 diantaranya total aset Bank NTT mengalami pertumbuhan dari 14 trilyun naik menjadi 17, 19 trilyun. Angka kredit bertumbuh dari 9 trilyun menjadi 11,5 trilyun.

“Di sisi permodalan, Bank NTT bertumbuh secara kuat dan rasio-rasio kinerja keuangan menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Kami terus berkomitmen dalam bertransformasi menjadi super smart bank yang telah diwujudkan dalam beberapa langkah antara lain penyempurnaan Mobile Banking, sms banking, COB serta menghadirkan ekonomi kreatif sampai tingkat tingkat desa,” jelasnya.

Dalam acara tersebut juga turut dilaksanakan Penandatanganan MoU tentang Ekosistem Pembiayaan Sektor Pertanian, Pemanfaataan Layanan Informasi dan Teknologi, serta Kerja Sama APEX BPR. Juga diluncurkan Aplikasi B’Pung Mobile dan Smart Branch. (*/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Wagub JNS Hadiri Pelantikan DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Provinsi NTT Masa Bakti 2021-2026

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL LEMHANNAS ) Provinsi NTT Masa Bakti 2021-2026, Kamis (24/06/2021).

Badan Pengurus DPD IKAL LEMHANNAS Provinsi NTT dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum  IKAL LEMHANNAS RI, Jend. TNI. Purnawirawan Agum Gumelar.

Para Badan Pengurus DPD IKAL LEMHANNAS Provinsi NTT yang dilantik secara virtual  via Zoom Meeting ini diantaranya yaitu Dr. RD. Rofinus Neto, S.Fil, M.Si sebagai Ketua, Drs. Tomas Longadai sebagai Wakil Ketua, Paulinus Y. Nuwa Veto, S.IP sebagai Sekretaris, Yakobus Stefanus Nuda sebagai Wakil Sekretaris, Emanuel Melkiades Lakalena sebagai Bendahara, Drs. Eusabius Binsasi sebagai Wakil Bendahara serta jajaran pengurus lainnya.

Acara pelantikan dan pengukuhan Badan Pengurus DPD IKAL LEMHANNAS Provinsi NTT yang berlangsung secara virtual, Kamis (24/06/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Ketua Umum IKAL LEMHANNAS RI, Jend. TNI. Purnawirawan Agum Gumelar dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas bermitra dengan Pemerintah Daerah. “Selamat pada Badan Pengurus yang telah dilantik. Saya harap bisa bermitra bersama Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk turut serta berperan dalam pembangunan di NTT,” ujar Agum.

“Dengan kehormatan dan kepercayaan yang telah diberi maka saya ingin untuk tidak mengecewakan bahwa kalian adalah perwakilan dari pusat di Nusa Tenggara Timur. Harus bisa mengatasi masalah-masalah strategis bersama Pemerintah. Dengan catatan untuk menjadi masukan komprehensif kepada pimpinan daerah hingga kepada presiden,” jelasnya.

Agum Gumelar juga menambahkan agar badan pengurus bisa dengan benar mengatasi persoalan di daerah dengan peran memberi masukan pada pemerintah dengan menjunjung etika kesantunan sebagaimana mestinya.

“Saya tahu betul keunggulan yang ada di NTT itu pada kekayaan akan kesenian-kesenian dan budaya NTT juga pariwisatanya. Harus bisa memanfaatkan itu. Masyarakat harus menyadari bahwa pariwisata adalah sumber devisa. Maka setiap pengunjung yang datang harus diberikan kenyamanan, keamanan dan kebersihan. Saya kira DPD Ikatan Alumni Lemhanas NTT bisa turut membantu di situ,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Drs. Josef A. Nae Soi MM yang turut hadir pun memberi apresiasi pada para pengurus yang baru saja dilantik.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (ketiga dari kiri) saat foto bersama dengan Badan Pengurus DPD IKAL LEMHANNAS Provinsi NTT Masa Bakti 2021-2026, Kamis (24/06/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Proficiat bagi badan pengurus yang baru.
Semoga mampu mengemban amanat dan tugasnya bagi NTT dan negara.
Saya harap organisasi ini bisa mewujudkan cita-cita bersama dalam membangun daerah dan juga bangsa ini.
Sebuah organisasi itu sukses karena ada kebersamaan dan sinergitas. Juga Saya selalu mengatakan membangun NTT dengan tiga dimensi yakni dimensi idealisme, dimensi realitas, dan dimensi fleksibilitas,” jelas Wagub.

“Ikatan Lemhanas adalah organisasi yang bercirikan pejuang dan negarawan. Maka itu perlu tanggung jawab bersama untuk berbuat bagi bangsa dan negara,” tambahnya. (*/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Pemprov NTT Minta Pempus Lebih Serius Perjuangkan Ganti Rugi Kasus Tumpahan Minyak Montara

NTT AKTUAL. KUPANG. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT meminta Pemerintah Pusat (Pempus) untuk lebih serius memperjuangkan ganti rugi kasus tumpahan minyak Montara Australia tahun 2009. Seturut keputusan Pengadilan Federal Australia yang memenangkan gugatan ribuan petani rumput laut NTT, perusahaan kilangan minyak wajib membayar ganti rugi yang nilainya mencapai triliunan kepada para petani.

“Pengadilan telah memenangkan rakyat NTT. Tetapi (Pempus) masih diam, belum ada action (aksi nyata) . Masyarakat NTT masih belum dapat ganti kerugian. Rakyat kita sudah menderita beberapa tahun. Kita telah berjuang tapi Pemerintah (pusat) terkesan belum bergerak optimal. Dan ini kami sudah sampaikan itu ke Presiden dan akan kami sampaikan lagi,” kata Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat beraudiensi secara langsung/luring dan daring/virtual dengan tim dari Kementerian kelautan dan Perikanan untuk Pembentukan Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di Wilayah Perairan NTT di ruang rapat Gubernur, Rabu (23/06/2021).

Dalam kesempatan tersebut hadir secara langsung Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Matheus Eko Rudianto, perwakilan UNDP, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT, Kadis Perikanan dan Kelautan NTT, Karo Administrasi Pimpinan NTT,perwakilan Biro Hukum NTT, dan pemangku kepentingan lainnya.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat beraudiensi secara langsung/luring dan daring/virtual dengan tim dari Kementerian kelautan dan Perikanan untuk Pembentukan Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di Wilayah Perairan NTT di ruang rapat Gubernur, Rabu (23/06/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Wagub JNS meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk serius memperjuangkan hal ini. Karena rakyat NTT sudah terlalu lama menderita akibat hal ini.

“Saya akan diskusikan hal ini dengan Menteri Perikanan dan Kelautan. Agar jangan hanya fokus untuk memproduksi berbagai peraturan teknis tentang penanganan pencemaran laut sementara hal yang sudah terjadi dan di depan mata yakni penderitaan rakyat NTT akibat kebocoran kilangan minyak Australia tidak kita perjuangkan secara maksimal. Saya minta Pengawas dari kementerian ini untuk lakukan aksi nyata daripada hanya sekadar berpatroli, “tegas Wagub JNS.

Lebih lanjut Wagub Nae Soi menjelaskan sebagai orang yang pernah terlibat dalam mengawal perjuangan ini, ia melihat argumen-argumen diplomasi yang disampaikan instansi (kementerian) teknis belum cukup meyakinkan dunia internasional.

“Saya harus omong ini secara keras dan serius karena rakyat NTT menanggung penderitaan luar biasa selama hampir 10 tahun lebih tanpa mendapatkan ganti rugi satu sen pun. Sepertinya kita dianggap remeh oleh Australia,” kata mantan anggota DPR RI tiga periode itu.

Wagub JNS membandingkan kasus serupa yang pernah terjadi antara Amerika dan Meksiko dalam tumpahan minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko tahun 2010 yang mana sesudah putusan pengadilan, Perusahaan Kilangan Minyak langsung mengganti rugi kepada masyarakat.

“Saya juga minta UNDP untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mendesak Australia untuk segera mengeksekusi hak-hak ganti rugi dari rakyat NTT sesuai putusan pengadilan,” jelas Wagub.

Terkait dengan Pembentukan Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di Wilayah Perairan NTT, Wagub Nae Soi mengharapkan agar anggota tim yang ditempatkan tidak semata berdasarkan pangkat dan golongan. Juga tidak boleh hanya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri, tapi harus berdasarkan kompetensi.

“Tim ini punya kedudukan strategis ke depannya. Saya tidak akan tanda tangan SK nya kalau anggota timnya tidak kompeten. Anggota tim harus mengerti tentang laut dan potensi permasalahan internasional yang dihadapi. Jadi bukan hanya berhadapan dengan nelayan kecil. Saya minta Kadis Lingkungan Hidup dan Kadis Perikanan dan Kelautan supaya tempatkan orang mumpuni di situ, bukan liat pangkat dan golongannya saja,” tegas Wagub JNS.

Wagub Nae Soi juga meminta agar dalam Peraturan Gubernur terkait ini dimasukan semua aturan perundang-undangan lintas sektoral sebagai konsideransnya.

“Saya akan ikuti terus tim ini. Aksinya harus lebih nyata daripada dasar hukumnya. Dasar hukum sudah terlalu banyak, tetapi tolong kegiatannya harus jelas dan rinci. Bulan depan mau bikin apa, goal atau tujuannya apa, tahapan-tahapan untuk capai goal itu bagaimana. Anggota boleh sedikit tapi output dan outcome jelas. Termasuk lakukan negoisasi dengan Australia agar hak-hak rakyat NTT sesuai keputusan pengadilan segera dipenuhi,” pungkas Wagub JNS.

Sementara itu Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Matheus Eko Rudianto, menjelaskan Pembentukan tim ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitas serta Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya serta Permen Perikanan dan Kelautan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Bawah Laut juag Permen lainnya tentang Sanksi Administrasi dan Penyelesaian Sengketa.

“Tugas tim ini adalah susun rencana aksi penangulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di wilayah NTT. Harapannya tim ini segera terbentuk karena untuk tingkat Provinsi, baru Provinsi Kepulauan Riau yang sudah punya tim seperti ini. Kalau di sini sudah terbentuk, NTT jadi Provinsi Kedua di Indonesia yang punya tim seperti ini,” jelas Matheus yang sudah menyandang jabatan baru sebagai Pengawas Perikanan Ahli Utama sejak Senin (21/06/2021). (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Wagub Nae Soi Buka Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) mengharapkan agar semua program Pemerintah mulai dari perencanaan (plan), pelaksaanan (do) pengawasan (check) sampai evaluasi (evaluation) harus punya tujuan yakni hasil (output) dan bermanfaat nyata (outcome) untuk masyarakat.

“Semua yang kita kerjakan tentunya punya tujuan, namun tujuan itu tak akan berarti jika tidak ada hasil dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat hari ini, kita harus bisa rumuskan permasalahan dan persoalan untuk kemudian lakukan analisis komprehensif dan integral agar program yang kita laksanakan bermanfat untuk masyarakat,” kata Wagub JNS dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Pemerintah Keuangan dan Pembangunan se-Provinsi NTT di Aula El Tari Kupang, Senin (21/06/2021).

Rapat yang diprakarsai oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT tersebut dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntasi Negara, Sally Salamah, Inspektur II Irjen Kementerian Dalam Negeri, Ucok, Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, Kepala BPKP NTT, para Bupati/Walikota dan Wakil Bupati se-NTT, Inspektur Provinsi dan para Inspektur Kabupaten/Kota se-NTT. Tema yang diusung adalah Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Pengawasan Intern dalam Mengawal Program Prioritas dan Isu Strategis Pemda Tahun 2021 khususnya pada sektor Pertanian dan Pariwisata.

Menurut Wagub Nae Soi, sektor pariwisata sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi di NTT memiliki mata rantai pasok yang luar biasa seperti pertanian, peternakan, perikanan kelautan, industri kecil dan menengah serta infrastruktur jalan dan jembatan. Pengawasan intern sangat penting supaya ada hal-hal yang bisa secara administratif diselesaikan, dicarikan solusinya secara cepat sehingga tidak timbulkan masalah di kemudian hari.

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat memberikan sambutan dan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Pemerintah Keuangan dan Pembangunan se-Provinsi NTT di Aula El Tari Kupang, Senin (21/06/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

“Saya berharap agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan optimal dalam melakukan pengawasan sehingga proses pembangunan pada sektor-sektor ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub Nae Soi.

Lebih lanjut Wagub JNS mengungkapkan, pembangunan pariwisata dan sub sektor pendukung lainnya membutuhkan sinergitas dan semangat kolaboratif dari semua pihak terkait. Rakor ini jadi kesempatan untuk satukan tekad dan langkah terutama dari APIP dalam berikan rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

“Dengan adanya pengawasan terstruktur dan sinergis, instansi teknis yang laksanakan kegiatan tidak lagi ragu dan bingung karena ada tempat bertanya dan berkonsultasi baik itu dengan APIP maupun BPKP provinsi NTT, ” pungkas Wagub JNS.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah menyampaikan beberapa hal yang ditekankan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern pada 27 Mei 2021. Di antaranya tujuan utama pengawasan adalah untuk jamin tercapainya manfaat secara akuntabel, efektif dan efisien.

“Pengawasan juga harus jamin tidak ada satu rupiah pun yang salah sasaran. Yang ditunggu masyarakat adalah hasil, manfaat serta rupiah yang dibelanjakan Pemerintah. Beliau juga minta BPKP dan APIP harus kawal percepatan belanja Pemerintah (daerah),” jelas Sally.

Dalam mengimplementasikan arahan Presiden, lanjut Sally, BPKP telah terbitkan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) termasuk APP Daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi. Untuk tingkat nasional, ada 15 kelompok isu strategis dengan 60 objek pengawasan.

“Khusus untuk Provinsi NTT, isu strategis yang akan dilakukan pengawasan dengan berkolaborasi dengan APIP di NTT adalah sektor Pariwisata dan Pertanian. Rakor ini adalah upaya untuk harmonisasi dan koordinasi pengawasan di daerah untuk tingkatkan akuntabilitas pengawasan pembangunan daerah,” tutup Sally.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatangan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas oleh para Bupati/Walikota se-NTT dan Wakil Gubernur NTT. (*/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Pemprov Papua Barat Serahkan Bantuan untuk Korban Seroja di NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Solidaritas masyarakat Indonesia untuk korban badai Siklon Tropis Seroja di NTT masih terus berdatangan. Setelah pada Jumat (11/06/2021), Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) menyerahkan bantuan dari Pemerintah dan masyarakat Kaltara, giliran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyerahkan bantuan senilai Rp. 1 miliar untuk korban badai Siklon Tropis Seroja pada Senin (14/06/2021) di ruang kerja Gubernur NTT.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi.

“Bantuan ini merupakan hasil partisipasi dari seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat untuk membantu masyarakat NTT. Salam hangat dari Gubernur, Wakil Gubernur serta seluruh masyarakat Papua Barat,” kata Derek Ampnir dalam kesempatan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut juga, Clinton Tallo, Ketua Ikatan Keluarga Flobamorata Papua Barat yang mendampingi rombongan dari Pemprov Papua Barat, mengundang Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk hadir dalam pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Flobamorata Papua Barat.

“Masyarakat NTT di provinsi Papua Barat cukup banyak, sekitar 25 ribu orang. Kami mengundang Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT agar berkenan hadir dalam acara pelantikan pengurus Ikatan Flobamorata yang rencananya dilaksanakan pada Agustus nanti karena masyarakat NTT di sana rindu bertemu bapak Gubernur,” kata Clinton Tallo.

Gubernur VBL menyampaikan apresiasi atas bantuan dari masyarakat Papua Barat.

“Terima kasih atas segala perhatian dan kepedulian dari masyarakat Papua Barat terhadap masyarakat NTT. Sampaikan salam kami untuk Gubernur Papua Barat. Harus dicarikan waktu yang pas agar Gubernur NTT, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat bertemu untuk membicarakan langkah-langkah percepatan pembangunan ekonomi di tiga daerah ini, “jelas Gubernur VBL.

Menanggapi permintaan dari Ketua Ikatan Keluarga Flobamorata, Gubernur VBL menyatakan kesediaanya untuk hadir.

“Saya pasti akan ke sana nanti. Tolong protokol jadwalkan dan komunikasikan dengan pengurus Ikatan Keluarga Flobamorata Papua Barat,” kata Gubernur VBL.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BPBD Papua Barat dan Gubernur NTT saling bertukar cinderamata.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan sekaligus Plt. Kepala BPBD NTT, Isyak Nuka, Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Silvya Pekudjawang, Staf Khusus Gubernur, Imanuel Blegur serta rombongan dari pemerintah Provinsi Papua Barat. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Wagub NTT : Pendapatan Daerah di Tahun 2020 Meningkat 1,23 Persen

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT, Josef Adrianus Nae Soi, menghadiri Rapat Paripurna Ketiga Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 – 2021 DPRD Provinsi NTT, pada hari ini, Selasa, 2 Juni 2021, dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020, Penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda Provinsi NTT tentang Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2020 dan Pengesahan Empat Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT.

Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia J. Nomleni, didampingi Wakil-wakil Ketua DPPRD Provinsi NTT, masing-masing : Inche D.P. Sayuna, dan Aloysius Malo Ladi, serta diikuti oleh 45 Anggota DPRD Provinsi NTT secara luring maupun daring. “Pendapatan Daerah yang ditetapkan melalui Perda Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2020, tentang Perubahan APBD TA. 2020, ditargetkan sebesar Rp. 5. 837 triliun lebih, dengan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5. 419 triliun lebih, atau 92, 84 persen. Jika dibandingkan dengan pendapatan periode yang sama per 31 Desember 2019, dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 5, 354 triliun lebih, maka pendapatan di tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp. 65, 842 milyar lebih atau 1,23 persen”, jelas Wagub JNS.

Wakil Gubernur NTT, Josef Adrianus Nae Soi (kiri depan) saat menyampaikan Laporan Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2020 pada Rapat Paripurna Ketiga Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 – 2021 DPRD Provinsi NTT, Selasa (2/06/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Lebih jauh dalam Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020, Wakil Gubernur, JNS menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTT bersyukur karena di tengah Pandemi Covid-19 dan Pasca Bencana Seroja LKPD Pemerintah Provinsi NTT TA. 2020, mampu menyampaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini telah disusun dan disajikan sesuai degan Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi dan Permendagri Nomor NOmor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual pada Pemda. LKPD ini juga secara lengkap telah melalui audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT selama 40 hari kerja, yaitu dari tanggal 19 Maret s.d. 5 Mei 2021. “Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas LKPD Provinsi NTT TA. 2020, telah disampaikan pada tanggal 18 Mei 2021 di hadapan Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan tersebut, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), BPK RI secara professional telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan apresiasi tertinggi dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan merupakan opini WTP yang keenam secara berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi NTT. Pencapaian Opini WTP oleh Pemprov. NTT merupakan wujud nyata komitmen dan kerja keras pemerintah dengan dukungan penuh dari DPRD Provinsi NTT dan semua pihak”, jelas Mantan Anggota Fraksi Golkar DPR RI tersebut.

Lebih jauh Wagub JNS menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi NTT, yang telah memberikan dorongan dan motivasi secara terus menerus kepada pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan mendapatkan opini WTP bukan berarti pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara sempurna. Sejumlah catatan sebagai rekomendasi dari BPK, yang perlu diperhatikan antara lain : Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang belum memadai. “Berbagai catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan, tentunya akan menjadi perhatian serius pemerintah, untuk ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, dan berwibawa, demi kepentingan masyarakat NTT yang kita cintai”, tegas Wagub JNS.

Diakhir dari penyampaian Laporan Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020, Wagub JNS menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Yang Terhormat untuk mencermati dan membahas laporan tersebut sesuai mekanisme yang ada.

Tampak hadir pada Rapat Paripurna tersebut diantaranya : Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zakarias Moruk, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Sony Libing, Karo Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Jelamu Ardu Marius, Sekretaris DPRD Provinsi NTT, Thobias Ngongo Bulu dan Sekretaris Inspektorat Provinsi NTT, Kanisius Mau. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Wagub NTT Buka Workshop Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef Nae Soi membuka Workshop Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, bertempat di Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang pada Jumat (21/05/2021).

Menurut Wagub Josef, workshop yang digelar ini sangatlah penting, karena tentang pelayanan publik yang merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negera dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi saat memberikan sambutan dan membuka Workshop Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, bertempat di Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang pada Jumat (21/05/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

“Didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan jelas bahwa pelayanan publik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari semua kegiatan, yang didalam ilmu manajemen kita sebut dengan Plan, Do, Check, Act. Oleh sebab itu pelayanan publik adalah substansi yang paling vital bagi Aparatur Sipil Negara diseluruh Indonesia,” jelas Josef.

“Saya sangat mengapresiasi dan mengharapkan dengan diselenggarakannya workshop yang sangat penting ini, kita semua sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat menyusun dengan baik hal-hal teknis sesuai dengan standar pelayanan agar dapat mencegah terjadinya maladministrasi serta untuk menjamin pula akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan,” tambahnya.

Lebih lanjut Wagub Nae Soi pun menyinggung soal mentalitas aparatur yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayan publik untuk selalu adaptif terhadap perubahan, tapi tetap konsisten dalam memberikan pelayan secara optimal.

“Sebagai pelayan publik disetiap institusi, kita juga harus berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, tapi kita harus tinggalkan mentalitas aparatur yang bersikap seperti Bos. Ingat kita ini adalah pelayan. Dan sebagai seorang pelayan, kita harus bisa memberikan pelayanan yang cepat dan  ontime kepada masyarakat. Bukan malah mempersulit masyarakat. Oleh karena itu kita juga dituntut untuk kreatif dan inovatif terhadap kualitas pelayanan yang kita berikan,” tegas Nae Soi.

“Semua ini tantangan untuk kita semua di NTT agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi mulai dari sekarang dan kedepannya. Jangan kaku dalam memberikan pelayanan, tapi juga tidak melanggar aturan dan tetap berpedoman pada regulasi sehingga pelayanan yang kita berikan bisa lebih baik Lagi,” sambung Nae Soi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton mengatakan bahwa salah satu tugas utama Ombudsman yakni melakukan penilaian tingkat kepatuhan pelayanan publik, disetiap kementerian, lembaga pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.

“Tujuan ini semua tentunya untuk perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan maladministrasi, melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap pelayanan publik baik di Pemerintah Pusat dan Daerah. Serta mengingatkan para penyelenggara negara agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berbasis standar pelayanan,” terang Darius.

Ia juga menambahkan agar pada setiap instansi penyelenggara pelayanan publik untuk mencantumkan maklumat layanan dengan jelas demi mencegah praktek-praktek penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

“Contohnya seperti standar biaya yang tidak dipasang, maka bisa saja ada praktek pungli, calo, suap, yang seakan-akan menjadi lumrah di kantor tersebut. Pengabaian terhadap standar pelayanan juga berpotensi menimbulkan perilaku koruptif yang tidak hanya dilakukan secara individual, namun juga secara sistematis berlembaga dalam instansi tersebut. Jika ini dibiarkan tentu kepercayaan publik terhadap aparatur dan Pemerintah akan terus menurun dan akan menyebabkan apatisme publik,” tambah Darius.

“Saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wagub. Tentu dengan kehadiran Bapak Wagub, dapat memberikan kita semua semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Dan juga kami berharap dan akan selalu berusaha membantu Pemerintah Daerah bersama-sama membawa nama NTT ditingkat pusat mempunyai nilai yang positif dari segi pelayanannya.” Tutup Putra NTT tersebut. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Wagub Apresiasi Atas Upaya Kemenlu RI Memulangkan Wilfrida Soik

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) menerima kedatangan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI di Ruang Kerja Wagub, Kamis (20/05/2021).

Pertemuan tersebut dalam rangka menandatangani Berita Acara Serah Terima WNI/PMI yang terbebas dar Hukuman Mati Walfrida Soik untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintahan Provinsi NTT.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Silvy Pekudjawang, Kepala Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia Provinsi NTT Siwa dan perwakilan keluarga Walfida Soik.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub JNS menegaskan, pemerintah Provinsi NTT akan terus memperhatikan dan memantau kondisi Walfida Soik pasca pemulangannya dari Jakarta ke NTT.
“Saya selaku Pemerintah Provinsi dan mewakili masyarakat NTT berterima kasih kepada Kemeterian Luar Negeri yang telah melakukan segala upaya dan kerja keras membebaskan saudara kita Walfida Soik” jelas Wagub Josef pada kesempatan tersebut.

Upaya diplomasi yang dilakukan terhadap Wilfrida Soik dilakukan melalui diplomasi perlindungan melalui diplomasi yang dilakukan antar pemerintah, upaya bantuan hukum untuk Wilfrida Soik selama masa persidangan dan bantuan advokasi melalui pemantauan yang dilakukan oleh KPP-PA serta Migrant CARE sebagai NGO yang memberikan perhatian khusus kepada kasus Wilfrida Soik melalui perjalanan advokasi yang panjang terhitung sejak Desember 2010 sampai dengan 2015.

“Kita nantinya akan memfasilitasi pemulangan dari kupang sampai di kampung halamannya serta untuk membantu pemulihan Walfrida Soik selama di kampung halamannya, melalui Dinas Koperasi Nakertrans Provinsi NTT dan PP2MI, selanjutnya Ke depannya kita berharap banyak saudara-saudara kita juga bisa terbebas dari hukaman mati dan mendapat kebebasan yang sama yang diperoleh saudara Walfrida Soik.,” tambah Wagub JNS.

Sementera itu, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu RI juga berterima kasih atas semua dukungan doa semua masyarakat NTT dalam upaya Pembebasan atas hukuman mati Walfrida Soik di Pengadilan Malaysia. “Terima kasih Bapak Wagub NTT di waktu yang lalu telah berkunjung di Malaysia untuk melihat saudara kita Walfrida Soik. Tentunya Kebebasan ini tidak terlepas dari doa masyarakat NTT dan keluarga” ujar Andy Rachmianto
Upaya diplomasi Indonesia dalam kasus Wilfrida Soik secara tidak langsung juga dijalankan melalui multi-track diplomacy yang dilaksanakan melalui 9 jalur. 9 Jalur dari multi-track diplomacy yang secara tidak langsung menjadi pendukung bebasnya Wilfrida Soik antara lain adalah; Pemerintah, Migrant CARE sebagai Professional Conflict Resolution, bisnis, warga negara, edukasi yang dilakukan melalui sosialisasi, aktivis, agama melalui beberapa kegiatan pendukung bebasnya Wilfrida, penggalangan dana dan komunikasi yang berupa adanya opini publik dan jumpa pers media.

Pada sidang putusan akhir pada 25 Agustus 2015, Wilfrida Soik dinyatakan bebas dari vonis hukuman mati. Keberhasilan ini merupakan kontribusi dari Indonesia melalui pemerintah dan berbagai macam pihak non-pemerintah yang berkaitan dengan pembebasan Wilfrida Soik bersifat tidak langsung. Pembebasan Wilfrida Soik berdasarkan kepada keputusan hukum dari Pengadilan Tinggi yang tidak bisa diganggu gugat. (*)

Sumber berita + foto : Suara Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Pemprov NTT Dorong Terbitnya Inpres Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Siklon Tropis Seroja

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat agar upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Seroja dapat berjalan dengan cepat dan tepat.

“Kita akan terus mendorong Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden,red) terkait upaya Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Seroja di NTT. Tentunya Inpres ini sangat penting Kita sudah menghubungi pak Pramono (Sektretaris Kabinet, red) untuk hal ini, ” jelas Wagub JNS saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja di ruang kerja Wagub, Selasa (18/05/2021).

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, di ruang kerja Wagub, Selasa (18/05/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Dalam kesempatan tersebut I Nyoman Ariawan Atmaja memaparkan hasil penilaian dan analisis Bank Indonesia Perwakilan NTT terhadap Dampak Bencana Seroja bagi Perekonomian NTT.

Wagub Nae Soi memberikan apresiasi atas upaya BI perwakilan NTT tersebut. Bahan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Provinsi dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk pemulihan ekonomi NTT pasca Bencana Seroja.

“Kita juga sedang mengupayakan pinjaman dana dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur, red) sebesar Rp. 1,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Terima kasih untuk hasil analisa dari BI NTT,” jelas Wagub Nae Soi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja menjelaskan, Badai Seroja memiliki dampak besar dari sisi ekonomi. Pada sektor pertanian, kerusakan lahan padi mencapai 23.517 ha dan 13.960 ha lahan jagung. Atau setara luas panen 325.469 ha padi dan 366.740 ha jagung pada tahun 2021. Kalau dipersentasekan, kerusakan padi mencapai 7,23 persen untuk tahun 2021 dan 12,94 persen untuk triwulan kedua. Sementara untuk jagung mencapai 4,35 persen untuk tahun 2021.

“Belum lagi kerusakan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi. Ada sekitar 8.179 anggota kelompok tani yang terdampak bencana. Sementara untuk sub sektor peternakan, jumlah ternak yang hilang atau hanyut dan mati yakni sapi 4.410 ekor, kerbau 65 ekor, babi 5.202 ekor, kambing 4.261 ekor, kuda 108 ekor dan ayam 31.103 ekor. Untuk sub sektor perikanan, ada 602 kapal nelayan rusak berat yang menyebabkan sekitar 4.868 ton ikan yang tidak bisa ditangkap,” jelas Nyoman.

Lebih lanjut Nyoman Atmaja menjelaskan, bencana ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2021 secara akumulatif dari awalnya diproyeksikan 3, 97 persen turun jadi 3,68 persen. Untuk triwulan kedua tahun 2021 diproyeksikan turun dari 5,66 persen turun jadi 5,21 persen, triwulan ketiga dari 4,32 persen ke 3,98 persen dan triwulan keempat dari 5,67 persen ke 5,30 persen.

“Penurunan pertumbuhan ekonomi ini tanpa intervensi kebijakan. Jika ada intervensi kebijakan di bidang pertanian, ekonomi NTT diperkirakan tumbuh 3,78 persen. Sementara kalau ada intervensi pertanian disertai upaya di sektor konstruksi, diperkirakan pertumbuhan ekonomi NTT bisa mencapai 4,085 persen,” jelas I Nyoman.

Nyoman Atmaja menambahkan, inflasi NTT secara tahunan pada April 2021 mencapai 1,54 persen year on year (yoy), lebih tinggi dari inflasi nasional. Bencana badai siklon seroja diperkirakan meningkatkan tekanan inflasi dua (2) sampai dengan tiga (3) bulan ke depan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, juga mengakibatkan tekanan inflasi di akhir tahun 2021. Namun inflasi NTT sepanjang tahun 2021 diperkirakan masih terkendali dan berada pada rentang 2,10 sampai dengan 3,10 persen (yoy).

“Karenanya kami merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi menyampaikan surat kepada Pemerintah Pusat untuk penerbitan Inpres tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana terutama kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PUPR. Kalau kita lihat beberapa daerah bencana lainnya seperti di Palu, Sulawesi Tengah dan NTB, sebulan setelah bencana Inpresnya langsung keluar dan sangat membantu proses rekonstruksi fisik dan ekonomi pasca bencana. Kami juga rekomendasikan perluasan Program TJPS, Food Estate, akselerasi tindak lanjut Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) PT SMI 2021, perluasan penggunaan brigade alsintan dan percepatan vaksinasi untuk dorong mobilitas. Kami juga menghimbau agar Pemprov surati Dewan Komisioner OJK untuk meminta relaksasi kredit bagi debitur terdampak bencana di NTT,” jelas I Nyoman.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda NTT dan pejabat dari BI perwakilan NTT. (*)

Sumber berita + foto : Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT