Arsip Tag: Wakil Gubernur NTT

Wagub Nae Soi Buka Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2021

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) mengharapkan agar semua program Pemerintah mulai dari perencanaan (plan), pelaksaanan (do) pengawasan (check) sampai evaluasi (evaluation) harus punya tujuan yakni hasil (output) dan bermanfaat nyata (outcome) untuk masyarakat.

“Semua yang kita kerjakan tentunya punya tujuan, namun tujuan itu tak akan berarti jika tidak ada hasil dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat hari ini, kita harus bisa rumuskan permasalahan dan persoalan untuk kemudian lakukan analisis komprehensif dan integral agar program yang kita laksanakan bermanfat untuk masyarakat,” kata Wagub JNS dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Pemerintah Keuangan dan Pembangunan se-Provinsi NTT di Aula El Tari Kupang, Senin (21/06/2021).

Rapat yang diprakarsai oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT tersebut dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntasi Negara, Sally Salamah, Inspektur II Irjen Kementerian Dalam Negeri, Ucok, Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, Kepala BPKP NTT, para Bupati/Walikota dan Wakil Bupati se-NTT, Inspektur Provinsi dan para Inspektur Kabupaten/Kota se-NTT. Tema yang diusung adalah Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Pengawasan Intern dalam Mengawal Program Prioritas dan Isu Strategis Pemda Tahun 2021 khususnya pada sektor Pertanian dan Pariwisata.

Menurut Wagub Nae Soi, sektor pariwisata sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi di NTT memiliki mata rantai pasok yang luar biasa seperti pertanian, peternakan, perikanan kelautan, industri kecil dan menengah serta infrastruktur jalan dan jembatan. Pengawasan intern sangat penting supaya ada hal-hal yang bisa secara administratif diselesaikan, dicarikan solusinya secara cepat sehingga tidak timbulkan masalah di kemudian hari.

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat memberikan sambutan dan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Pemerintah Keuangan dan Pembangunan se-Provinsi NTT di Aula El Tari Kupang, Senin (21/06/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

“Saya berharap agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan optimal dalam melakukan pengawasan sehingga proses pembangunan pada sektor-sektor ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub Nae Soi.

Lebih lanjut Wagub JNS mengungkapkan, pembangunan pariwisata dan sub sektor pendukung lainnya membutuhkan sinergitas dan semangat kolaboratif dari semua pihak terkait. Rakor ini jadi kesempatan untuk satukan tekad dan langkah terutama dari APIP dalam berikan rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

“Dengan adanya pengawasan terstruktur dan sinergis, instansi teknis yang laksanakan kegiatan tidak lagi ragu dan bingung karena ada tempat bertanya dan berkonsultasi baik itu dengan APIP maupun BPKP provinsi NTT, ” pungkas Wagub JNS.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah menyampaikan beberapa hal yang ditekankan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern pada 27 Mei 2021. Di antaranya tujuan utama pengawasan adalah untuk jamin tercapainya manfaat secara akuntabel, efektif dan efisien.

“Pengawasan juga harus jamin tidak ada satu rupiah pun yang salah sasaran. Yang ditunggu masyarakat adalah hasil, manfaat serta rupiah yang dibelanjakan Pemerintah. Beliau juga minta BPKP dan APIP harus kawal percepatan belanja Pemerintah (daerah),” jelas Sally.

Dalam mengimplementasikan arahan Presiden, lanjut Sally, BPKP telah terbitkan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) termasuk APP Daerah untuk percepatan pemulihan ekonomi. Untuk tingkat nasional, ada 15 kelompok isu strategis dengan 60 objek pengawasan.

“Khusus untuk Provinsi NTT, isu strategis yang akan dilakukan pengawasan dengan berkolaborasi dengan APIP di NTT adalah sektor Pariwisata dan Pertanian. Rakor ini adalah upaya untuk harmonisasi dan koordinasi pengawasan di daerah untuk tingkatkan akuntabilitas pengawasan pembangunan daerah,” tutup Sally.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatangan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas oleh para Bupati/Walikota se-NTT dan Wakil Gubernur NTT. (*/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Pemprov Papua Barat Serahkan Bantuan untuk Korban Seroja di NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Solidaritas masyarakat Indonesia untuk korban badai Siklon Tropis Seroja di NTT masih terus berdatangan. Setelah pada Jumat (11/06/2021), Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) menyerahkan bantuan dari Pemerintah dan masyarakat Kaltara, giliran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyerahkan bantuan senilai Rp. 1 miliar untuk korban badai Siklon Tropis Seroja pada Senin (14/06/2021) di ruang kerja Gubernur NTT.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi.

“Bantuan ini merupakan hasil partisipasi dari seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat untuk membantu masyarakat NTT. Salam hangat dari Gubernur, Wakil Gubernur serta seluruh masyarakat Papua Barat,” kata Derek Ampnir dalam kesempatan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut juga, Clinton Tallo, Ketua Ikatan Keluarga Flobamorata Papua Barat yang mendampingi rombongan dari Pemprov Papua Barat, mengundang Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk hadir dalam pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Flobamorata Papua Barat.

“Masyarakat NTT di provinsi Papua Barat cukup banyak, sekitar 25 ribu orang. Kami mengundang Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT agar berkenan hadir dalam acara pelantikan pengurus Ikatan Flobamorata yang rencananya dilaksanakan pada Agustus nanti karena masyarakat NTT di sana rindu bertemu bapak Gubernur,” kata Clinton Tallo.

Gubernur VBL menyampaikan apresiasi atas bantuan dari masyarakat Papua Barat.

“Terima kasih atas segala perhatian dan kepedulian dari masyarakat Papua Barat terhadap masyarakat NTT. Sampaikan salam kami untuk Gubernur Papua Barat. Harus dicarikan waktu yang pas agar Gubernur NTT, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat bertemu untuk membicarakan langkah-langkah percepatan pembangunan ekonomi di tiga daerah ini, “jelas Gubernur VBL.

Menanggapi permintaan dari Ketua Ikatan Keluarga Flobamorata, Gubernur VBL menyatakan kesediaanya untuk hadir.

“Saya pasti akan ke sana nanti. Tolong protokol jadwalkan dan komunikasikan dengan pengurus Ikatan Keluarga Flobamorata Papua Barat,” kata Gubernur VBL.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BPBD Papua Barat dan Gubernur NTT saling bertukar cinderamata.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan sekaligus Plt. Kepala BPBD NTT, Isyak Nuka, Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Silvya Pekudjawang, Staf Khusus Gubernur, Imanuel Blegur serta rombongan dari pemerintah Provinsi Papua Barat. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Wagub NTT : Pendapatan Daerah di Tahun 2020 Meningkat 1,23 Persen

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT, Josef Adrianus Nae Soi, menghadiri Rapat Paripurna Ketiga Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 – 2021 DPRD Provinsi NTT, pada hari ini, Selasa, 2 Juni 2021, dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020, Penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda Provinsi NTT tentang Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2020 dan Pengesahan Empat Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT.

Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia J. Nomleni, didampingi Wakil-wakil Ketua DPPRD Provinsi NTT, masing-masing : Inche D.P. Sayuna, dan Aloysius Malo Ladi, serta diikuti oleh 45 Anggota DPRD Provinsi NTT secara luring maupun daring. “Pendapatan Daerah yang ditetapkan melalui Perda Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2020, tentang Perubahan APBD TA. 2020, ditargetkan sebesar Rp. 5. 837 triliun lebih, dengan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 5. 419 triliun lebih, atau 92, 84 persen. Jika dibandingkan dengan pendapatan periode yang sama per 31 Desember 2019, dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 5, 354 triliun lebih, maka pendapatan di tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp. 65, 842 milyar lebih atau 1,23 persen”, jelas Wagub JNS.

Wakil Gubernur NTT, Josef Adrianus Nae Soi (kiri depan) saat menyampaikan Laporan Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA. 2020 pada Rapat Paripurna Ketiga Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 – 2021 DPRD Provinsi NTT, Selasa (2/06/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Lebih jauh dalam Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020, Wakil Gubernur, JNS menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTT bersyukur karena di tengah Pandemi Covid-19 dan Pasca Bencana Seroja LKPD Pemerintah Provinsi NTT TA. 2020, mampu menyampaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini telah disusun dan disajikan sesuai degan Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi dan Permendagri Nomor NOmor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual pada Pemda. LKPD ini juga secara lengkap telah melalui audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT selama 40 hari kerja, yaitu dari tanggal 19 Maret s.d. 5 Mei 2021. “Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas LKPD Provinsi NTT TA. 2020, telah disampaikan pada tanggal 18 Mei 2021 di hadapan Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan tersebut, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), BPK RI secara professional telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan apresiasi tertinggi dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan merupakan opini WTP yang keenam secara berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi NTT. Pencapaian Opini WTP oleh Pemprov. NTT merupakan wujud nyata komitmen dan kerja keras pemerintah dengan dukungan penuh dari DPRD Provinsi NTT dan semua pihak”, jelas Mantan Anggota Fraksi Golkar DPR RI tersebut.

Lebih jauh Wagub JNS menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi NTT, yang telah memberikan dorongan dan motivasi secara terus menerus kepada pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan mendapatkan opini WTP bukan berarti pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara sempurna. Sejumlah catatan sebagai rekomendasi dari BPK, yang perlu diperhatikan antara lain : Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang belum memadai. “Berbagai catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan, tentunya akan menjadi perhatian serius pemerintah, untuk ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, dan berwibawa, demi kepentingan masyarakat NTT yang kita cintai”, tegas Wagub JNS.

Diakhir dari penyampaian Laporan Pertangggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020, Wagub JNS menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Yang Terhormat untuk mencermati dan membahas laporan tersebut sesuai mekanisme yang ada.

Tampak hadir pada Rapat Paripurna tersebut diantaranya : Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Zakarias Moruk, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Sony Libing, Karo Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Jelamu Ardu Marius, Sekretaris DPRD Provinsi NTT, Thobias Ngongo Bulu dan Sekretaris Inspektorat Provinsi NTT, Kanisius Mau. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Wagub NTT Buka Workshop Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef Nae Soi membuka Workshop Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, bertempat di Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang pada Jumat (21/05/2021).

Menurut Wagub Josef, workshop yang digelar ini sangatlah penting, karena tentang pelayanan publik yang merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negera dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi saat memberikan sambutan dan membuka Workshop Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, bertempat di Hotel Swiss-Bellin Kristal Kupang pada Jumat (21/05/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

“Didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan jelas bahwa pelayanan publik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari semua kegiatan, yang didalam ilmu manajemen kita sebut dengan Plan, Do, Check, Act. Oleh sebab itu pelayanan publik adalah substansi yang paling vital bagi Aparatur Sipil Negara diseluruh Indonesia,” jelas Josef.

“Saya sangat mengapresiasi dan mengharapkan dengan diselenggarakannya workshop yang sangat penting ini, kita semua sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat menyusun dengan baik hal-hal teknis sesuai dengan standar pelayanan agar dapat mencegah terjadinya maladministrasi serta untuk menjamin pula akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan,” tambahnya.

Lebih lanjut Wagub Nae Soi pun menyinggung soal mentalitas aparatur yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayan publik untuk selalu adaptif terhadap perubahan, tapi tetap konsisten dalam memberikan pelayan secara optimal.

“Sebagai pelayan publik disetiap institusi, kita juga harus berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, tapi kita harus tinggalkan mentalitas aparatur yang bersikap seperti Bos. Ingat kita ini adalah pelayan. Dan sebagai seorang pelayan, kita harus bisa memberikan pelayanan yang cepat dan  ontime kepada masyarakat. Bukan malah mempersulit masyarakat. Oleh karena itu kita juga dituntut untuk kreatif dan inovatif terhadap kualitas pelayanan yang kita berikan,” tegas Nae Soi.

“Semua ini tantangan untuk kita semua di NTT agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi mulai dari sekarang dan kedepannya. Jangan kaku dalam memberikan pelayanan, tapi juga tidak melanggar aturan dan tetap berpedoman pada regulasi sehingga pelayanan yang kita berikan bisa lebih baik Lagi,” sambung Nae Soi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton mengatakan bahwa salah satu tugas utama Ombudsman yakni melakukan penilaian tingkat kepatuhan pelayanan publik, disetiap kementerian, lembaga pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.

“Tujuan ini semua tentunya untuk perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan maladministrasi, melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap pelayanan publik baik di Pemerintah Pusat dan Daerah. Serta mengingatkan para penyelenggara negara agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berbasis standar pelayanan,” terang Darius.

Ia juga menambahkan agar pada setiap instansi penyelenggara pelayanan publik untuk mencantumkan maklumat layanan dengan jelas demi mencegah praktek-praktek penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

“Contohnya seperti standar biaya yang tidak dipasang, maka bisa saja ada praktek pungli, calo, suap, yang seakan-akan menjadi lumrah di kantor tersebut. Pengabaian terhadap standar pelayanan juga berpotensi menimbulkan perilaku koruptif yang tidak hanya dilakukan secara individual, namun juga secara sistematis berlembaga dalam instansi tersebut. Jika ini dibiarkan tentu kepercayaan publik terhadap aparatur dan Pemerintah akan terus menurun dan akan menyebabkan apatisme publik,” tambah Darius.

“Saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wagub. Tentu dengan kehadiran Bapak Wagub, dapat memberikan kita semua semangat untuk berubah menjadi lebih baik. Dan juga kami berharap dan akan selalu berusaha membantu Pemerintah Daerah bersama-sama membawa nama NTT ditingkat pusat mempunyai nilai yang positif dari segi pelayanannya.” Tutup Putra NTT tersebut. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Wagub Apresiasi Atas Upaya Kemenlu RI Memulangkan Wilfrida Soik

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) menerima kedatangan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI di Ruang Kerja Wagub, Kamis (20/05/2021).

Pertemuan tersebut dalam rangka menandatangani Berita Acara Serah Terima WNI/PMI yang terbebas dar Hukuman Mati Walfrida Soik untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintahan Provinsi NTT.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Silvy Pekudjawang, Kepala Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia Provinsi NTT Siwa dan perwakilan keluarga Walfida Soik.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub JNS menegaskan, pemerintah Provinsi NTT akan terus memperhatikan dan memantau kondisi Walfida Soik pasca pemulangannya dari Jakarta ke NTT.
“Saya selaku Pemerintah Provinsi dan mewakili masyarakat NTT berterima kasih kepada Kemeterian Luar Negeri yang telah melakukan segala upaya dan kerja keras membebaskan saudara kita Walfida Soik” jelas Wagub Josef pada kesempatan tersebut.

Upaya diplomasi yang dilakukan terhadap Wilfrida Soik dilakukan melalui diplomasi perlindungan melalui diplomasi yang dilakukan antar pemerintah, upaya bantuan hukum untuk Wilfrida Soik selama masa persidangan dan bantuan advokasi melalui pemantauan yang dilakukan oleh KPP-PA serta Migrant CARE sebagai NGO yang memberikan perhatian khusus kepada kasus Wilfrida Soik melalui perjalanan advokasi yang panjang terhitung sejak Desember 2010 sampai dengan 2015.

“Kita nantinya akan memfasilitasi pemulangan dari kupang sampai di kampung halamannya serta untuk membantu pemulihan Walfrida Soik selama di kampung halamannya, melalui Dinas Koperasi Nakertrans Provinsi NTT dan PP2MI, selanjutnya Ke depannya kita berharap banyak saudara-saudara kita juga bisa terbebas dari hukaman mati dan mendapat kebebasan yang sama yang diperoleh saudara Walfrida Soik.,” tambah Wagub JNS.

Sementera itu, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu RI juga berterima kasih atas semua dukungan doa semua masyarakat NTT dalam upaya Pembebasan atas hukuman mati Walfrida Soik di Pengadilan Malaysia. “Terima kasih Bapak Wagub NTT di waktu yang lalu telah berkunjung di Malaysia untuk melihat saudara kita Walfrida Soik. Tentunya Kebebasan ini tidak terlepas dari doa masyarakat NTT dan keluarga” ujar Andy Rachmianto
Upaya diplomasi Indonesia dalam kasus Wilfrida Soik secara tidak langsung juga dijalankan melalui multi-track diplomacy yang dilaksanakan melalui 9 jalur. 9 Jalur dari multi-track diplomacy yang secara tidak langsung menjadi pendukung bebasnya Wilfrida Soik antara lain adalah; Pemerintah, Migrant CARE sebagai Professional Conflict Resolution, bisnis, warga negara, edukasi yang dilakukan melalui sosialisasi, aktivis, agama melalui beberapa kegiatan pendukung bebasnya Wilfrida, penggalangan dana dan komunikasi yang berupa adanya opini publik dan jumpa pers media.

Pada sidang putusan akhir pada 25 Agustus 2015, Wilfrida Soik dinyatakan bebas dari vonis hukuman mati. Keberhasilan ini merupakan kontribusi dari Indonesia melalui pemerintah dan berbagai macam pihak non-pemerintah yang berkaitan dengan pembebasan Wilfrida Soik bersifat tidak langsung. Pembebasan Wilfrida Soik berdasarkan kepada keputusan hukum dari Pengadilan Tinggi yang tidak bisa diganggu gugat. (*)

Sumber berita + foto : Suara Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Pemprov NTT Dorong Terbitnya Inpres Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Siklon Tropis Seroja

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat agar upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Seroja dapat berjalan dengan cepat dan tepat.

“Kita akan terus mendorong Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden,red) terkait upaya Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Seroja di NTT. Tentunya Inpres ini sangat penting Kita sudah menghubungi pak Pramono (Sektretaris Kabinet, red) untuk hal ini, ” jelas Wagub JNS saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja di ruang kerja Wagub, Selasa (18/05/2021).

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, di ruang kerja Wagub, Selasa (18/05/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Dalam kesempatan tersebut I Nyoman Ariawan Atmaja memaparkan hasil penilaian dan analisis Bank Indonesia Perwakilan NTT terhadap Dampak Bencana Seroja bagi Perekonomian NTT.

Wagub Nae Soi memberikan apresiasi atas upaya BI perwakilan NTT tersebut. Bahan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Provinsi dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk pemulihan ekonomi NTT pasca Bencana Seroja.

“Kita juga sedang mengupayakan pinjaman dana dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur, red) sebesar Rp. 1,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Terima kasih untuk hasil analisa dari BI NTT,” jelas Wagub Nae Soi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja menjelaskan, Badai Seroja memiliki dampak besar dari sisi ekonomi. Pada sektor pertanian, kerusakan lahan padi mencapai 23.517 ha dan 13.960 ha lahan jagung. Atau setara luas panen 325.469 ha padi dan 366.740 ha jagung pada tahun 2021. Kalau dipersentasekan, kerusakan padi mencapai 7,23 persen untuk tahun 2021 dan 12,94 persen untuk triwulan kedua. Sementara untuk jagung mencapai 4,35 persen untuk tahun 2021.

“Belum lagi kerusakan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi. Ada sekitar 8.179 anggota kelompok tani yang terdampak bencana. Sementara untuk sub sektor peternakan, jumlah ternak yang hilang atau hanyut dan mati yakni sapi 4.410 ekor, kerbau 65 ekor, babi 5.202 ekor, kambing 4.261 ekor, kuda 108 ekor dan ayam 31.103 ekor. Untuk sub sektor perikanan, ada 602 kapal nelayan rusak berat yang menyebabkan sekitar 4.868 ton ikan yang tidak bisa ditangkap,” jelas Nyoman.

Lebih lanjut Nyoman Atmaja menjelaskan, bencana ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2021 secara akumulatif dari awalnya diproyeksikan 3, 97 persen turun jadi 3,68 persen. Untuk triwulan kedua tahun 2021 diproyeksikan turun dari 5,66 persen turun jadi 5,21 persen, triwulan ketiga dari 4,32 persen ke 3,98 persen dan triwulan keempat dari 5,67 persen ke 5,30 persen.

“Penurunan pertumbuhan ekonomi ini tanpa intervensi kebijakan. Jika ada intervensi kebijakan di bidang pertanian, ekonomi NTT diperkirakan tumbuh 3,78 persen. Sementara kalau ada intervensi pertanian disertai upaya di sektor konstruksi, diperkirakan pertumbuhan ekonomi NTT bisa mencapai 4,085 persen,” jelas I Nyoman.

Nyoman Atmaja menambahkan, inflasi NTT secara tahunan pada April 2021 mencapai 1,54 persen year on year (yoy), lebih tinggi dari inflasi nasional. Bencana badai siklon seroja diperkirakan meningkatkan tekanan inflasi dua (2) sampai dengan tiga (3) bulan ke depan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, juga mengakibatkan tekanan inflasi di akhir tahun 2021. Namun inflasi NTT sepanjang tahun 2021 diperkirakan masih terkendali dan berada pada rentang 2,10 sampai dengan 3,10 persen (yoy).

“Karenanya kami merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi menyampaikan surat kepada Pemerintah Pusat untuk penerbitan Inpres tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana terutama kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PUPR. Kalau kita lihat beberapa daerah bencana lainnya seperti di Palu, Sulawesi Tengah dan NTB, sebulan setelah bencana Inpresnya langsung keluar dan sangat membantu proses rekonstruksi fisik dan ekonomi pasca bencana. Kami juga rekomendasikan perluasan Program TJPS, Food Estate, akselerasi tindak lanjut Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) PT SMI 2021, perluasan penggunaan brigade alsintan dan percepatan vaksinasi untuk dorong mobilitas. Kami juga menghimbau agar Pemprov surati Dewan Komisioner OJK untuk meminta relaksasi kredit bagi debitur terdampak bencana di NTT,” jelas I Nyoman.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda NTT dan pejabat dari BI perwakilan NTT. (*)

Sumber berita + foto : Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Dana Bencana Harus Diawasi dan Dikawal Agar Tepat Sasaran

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi (JNS) pada Senin (18/05/2021) hadir di studio TVRI NTT untuk menjadi narasumber dalam acara Dialog Publik dengan tema “Mengawal Dana Bansos Pasca Bencana Seroja”.

Turut hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Sofyan Antonius.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (tengah) saat hadir di studio TVRI NTT untuk menjadi narasumber dalam acara Dialog Publik dengan tema “Mengawal Dana Bansos Pasca Bencana Seroja”, Senin (18/05/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Pada dialog tersebut wagub JNS menyampaikan “kesulitan yang masih dihadapi Pemprov. NTT dalam mendata kerusakan rumah warga yang diakibatkan oleh bencana siklon tropis seroja adalah karena masyarakat masih belum mengetahui perbedaan kategori atau pengelompokan rumah rusak berat, sedang maupun ringan karena hanya sedikit perbedaan antara kategori-kategori tersebut. Dan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori rusak berat sudah kami berikan bantuan berupa Dana Tunggu Hunian sebesar 500 ribu perbulan dan sudah kami berikan kepada 6488 kepala keluarga (KK) untuk 3 bulan atau jika ditotal anggarannya adalah 9,7 miliar.”

Selanjutnya Wagub JNS menjelaskan bahwa Dana Tunggu Hunian hanya diberikan kepada masyarakat yang rumahnya masuk dalam kategori rusak berat “Dana Tunggu Hunian hanya diberikan kepada masyarakat yang rumahnya dikategori rusak berat, karena rumah tersebut sudah tidak bisa dihuni lagi dan pemilik bersama keluarganya. harus menumpang di rumah-rumah tetangga atau keluarganya. Pemerintah tidak menyediakan aula bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat, karena saat ini kita masih dalam masa pandemi Covid-19 sehingga ditakutkan adanya klaster baru”.

“Sampai saat ini total bantuan berupa uang yang diterima Pemprov. NTT adalah berjumlah 8,5 miliar dan uang tersebut masih ada didalam rekening Pemprov. NTT, karena dalam masa transisi ini masih ada dana yang diberikan pemerintah pusat kepada korban bencana siklon tropis seroja, sehingga masyarakat yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat tidak mendapatkan bantuan lagi dari pemprov, dan bantuan dari pemprov bisa diberikan kepada masyarakat korban bencana siklon tropis seroja yang belum mendapatkan bantuan. Pemberian bantuan uang kepada masyarakat korban bencana siklon tropis seroja akan diawasi langsung oleh Inspektorat dan BPKP”. Tegas Wagub JNS.

Pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Sofyan Antonius menjelaskan bahwa dalam aturan yang berlaku selama dana bantuan dari masyarakat tidak masuk langsung ke rekening kepala daerah, tetapi masuk ke rekening BPBD yang dibuat berdasarkan surat keputusan Gubernur, maka hal tersebut diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan. “Aturan yang berlaku adalah selama dana bantuan dari masyarakat tidak masuk langsung ke rekening kepala daerah, tetapi masuk ke rekening BPBD yang dibuat berdasarkan surat keputusan Gubernur, maka hal tersebut diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan. Dan penggunaan dana tersebut harus digunakan secara berhati-hati dan tepat sasaran dan tepat jumlah, serta akan diawasi oleh inspektorat dan BPKP sesuai dengan surat keputusan gubernur”.

Turut hadir menyaksikan dialog tersebut Kadis Perhubungan Provinsi NTT, Isyak Nuka yang juga adalah Plt. Kalak BPBD Provinsi NTT, Kadis Kopnakertrans Provinsi NTT, Sylvi Pekudjawang, Kadis Sosial Provinsi NTT, Jamalludin Ahmad dan Kadis Kominfo Provinsi NTT, Abraham Maulaka. (*)

Sumber berita + foto : Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

DPRD NTT Hargai Langkah Cepat PEMPROV NTT Dalam Menangani Dampak Bencana Seroja

NTT AKTUAL. KUPANG. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hargai Langkah Cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam menangani dampak bencana seroja.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi NTT : Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, usai Rapat Paripurna Pelantikan Anggota PAW DPRD Provinsi NTT, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, pada Selasa (11/05/2021).

“Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi NTT, kami menyampaikan dukacita dan sepenanggungan kepada seluruh masyarakat yang mengalami bencana Seroja. Tuhan akan menolong kita untuk kembali bangkit dan pulih. Penanggulangan bencana alam merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk itu kita perlu membangun kesadaran bersama dalam upaya meningkatkan kekompakan dan kebersamaan dalam penanggulangan berbagai bencana di NTT. Dalam rangka penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah di NTT, DPRD terus mendorong dan mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya percepatan dan penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. Dewan juga berusaha untuk terus hadir di tengah masyarakat untuk mendorong dan memotifasi masyarakat, untuk tetap tegar dan bangkit dari berbagai keterpurukan usai badai siklon tropis seroja yang melanda NTT,” kata Ketua DPRD NTT

Lebih jauh Emilia Nomleni mengatakan bahwa pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021 DPRD Provinsi NTT telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan agenda utama yaitu pembahasan terhadap LKPJ Gubernur NTT TA. 2020 dengan membentuk Pansus yang ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi NTT. Pansus telah bekerja dengan menghasilkan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur tersebut, yang telah disampaikan kepada Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT tanggal 27 April 2021 lalu. “Untuk itu kiranya rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur mendapatkan perhatian serius dari Gubernur, untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat NTT,” ujar Emilia.

Lebih jauh Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni juga menyampaikan bahwa DPRD juga telah melaksanakan fungsi Pembentukan peraturan daerah dengan menetapkan 6 (enam) Ranperda Provinsi NTT usul prakarsa DPRD. DPRD terus mendorong pemerintah Provinsi secara bersama untuk menyelesaikan tahapan akhir proses Ranperda tersebut. Dirinya juga mengingatkan bahwa pelaksanaan APBD untuk TA. 2021 telah memasuki triwulan kedua. “Fungsi APBD dalam situasi Pandemi Covid-19 maupun bencana alam yang dialami hampir di seluruh wilayah NTT, menjadi sangat strategis dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi, baik melalui kebijakan maupun program pembangunan. DPRD melalui komisi-komisi dan alat kelengkapan terkait, terus melakukan monitor dan mengevaluasi pelaksanaan APBD pada kuartal pertama tahun 2021, agar dapat dijalankan secara cepat, tepat dan efektif dalam mendorong pemulihan sosial ekonomi di NTT. DPRD Juga telah melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan kunjungan secara langsung dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan, agar mempunyai korelasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”, tandas Srikandi NTT yang sangat intens memperjuangkan hak-hak anak dan kaum perempuan ini.

Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021 DPRD Provinsi NTT diawali dengan Penempatan Anggota PAW DPRD Provinsi NTT, Johan J. Oematan sabagai anggota Komisi II dan Sebagai Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dilanjutkan dengan penyerahan Laporan Reses DPRD Provinsi NTT pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 oleh Ketua DPRD Provinsi NTT kepada Wakil Gubernur NTT, Josef Adreanus Nae Soi. Dalam rapat paripurna tersebut juga dibacakan Laporan Sekretaris DPRD Provinsi NTT tentang Pelaksanaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 dan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi NTT pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, masing-masing : Inche D.P. Sayuna, P. Christian Mboeik dan Aloysius Malo Ladi, serta diikuti oleh Para Anggota DPRD Provinsi NTT secara luring maupun daring. Nampak hadir juga : Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT dan beberapa Perwakilan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Wagub Hadiri Pelantikan Johan J. Oematan Sebagai Anggota PAW DPRD Provinsi NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Adrianus Nae Soi, menghadiri Rapat Paripurna ketujuh DPRD Provinsi NTT, pada Selasa (11/05/2021), dengan agenda utama : Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi NTT Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019-2024, Johan J. OEmatan, SH, M. Si dari Partai Golongan Karya Dapil NTT II (Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua).

Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia J. Nomleni, didampingi Wakil-wakil Ketua DPPRD Provinsi NTT, masing-masing : Inche D.P. Sayuna, P. Christian Mboeik dan Aloysius Malo Ladi, serta diikuti secara luring maupun daring oleh Para Anggota DPRD Provinsi NTT.

Rapat Paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni, dan diawali dengan Pembacaan Salinan Keputusan Mendagri oleh Sekretrais DPRD Provinsi NTT, Thobias Ngongo Bulu. Salinan Keputusan Mendagri yang dibacakan di depan rapat paripurna tersebut dengan Nomor : 161.53-1045 Tahun 2021, tanggal 20 April 2021, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi NTT a.n. Cornelis Feoh, SH sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT Masa Jabatan 2019-2024 terhitung sejak meninggal dunia tanggal 3 Januari 2021. Dan Pembacaan Salinan Keputusan Mendagri Nomor : 161.53-1064 Tahun 2021, tanggal 20 April 2021, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi NTT Sisa Masa Jabatan 2019-2024 a.n. Johan J. OEmatan, SH, M. Si, terhitung mulai tanggal pelantikan pada hari ini. Usai pembacaan Salinan keputusan Mendagri, Ketua DPRD Provinsi NTT memandu Pengucapan Sumpah/ Janji dari Johan J. OEmatan sebagai Anggota DPRD yang didampingi oleh rohaniwan pendamping, RD. Ansel Leu.

Dalam sambutan dari Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni yang juga adalah Ketua DPD PDIP NTT menyampaikan profisiat kepada Johan J. Oematan karena telah resmi manjadi anggota DPRD mulai hari ini.

“Atas nama Jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT dan Sekretariat Dewan, mengucapkan selamat bergabung di rumah besar aspirasi rakyat NTT, kami semua bersukacita dalam semangat persaudaraan menyambut kehadiran Bapak Johan J. Oematan. Mudah-mudahan dengan kehadiran menambah semangat baru dan dapat meningkatkan dinamika serta efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat NTT”, ujar Srikandi NTT pertama yang memimpin DPRD Provinsi NTT.

Di akhir pidato, Emilia Nomleni juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih Bapak Cornelis Feoh, SH, sebagai sahabat yang telah mendedikasikan pengabdian dan pelayanan sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT sampai akhir hayatnya.

“Kami kehilangan sahabat, namun kami akan terus melanjutkan pekerjaan yang tersisa di dalam rumah rakyat ini. Dan kepada keluarga besar almarhum Bapak Cornelis Feoh, kami menyampaikan terima kasih banyak karena telah mempersembahkan putera terbaik dalam kontribusi pembangunan di NTT”, kata Ketua DPRD NTT.

Nampak hadir pada Rapat Paripurna tersebut diantaranya : Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Danrem 161 Wirasakti, Brigjen Brigjen TNI Legowo W. R. Jatmiko, S. IP, MM, dan Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT, Beberapa Pimpinan Perangkat Daerah Leingkup Pemrov. NTT. Diakhir dari peripurna tersebut ditandai dengan ucapan salam namaste oleh Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT, Sekda Provinsi NTT, tamu undangan lainnya kepada Anggota DPRD Provinsi NTT yang baru dilantik Johan J, OEmatan, SH, M,. Si didampingi Isteri, Ibu Vivi Oematan dan keluarga. (*/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Wakil Gubernur NTT Audiens Bersama Bupati dan Wakil Bupati Malaka

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT Drs. Josef A. Nae Soi MM menerima kunjungan Bupati Malaka Simon Nahak dan Wakil Bupati Louise Lucky Taolin bertempat di ruang kerjanya pada Senin (10/05/2021).

Dalam pertemuan audiensi tersebut Wakil Gubernur meminta agar Pimpinan Daerah Kabupaten Malaka bersinergi bersama Pemerintah Provinsi NTT dalam mewujudkan Pembangunan Daerah.

“Kita mau agar dalam melaksanakan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus terus bergandengan dengan Pemerintah Provinsi untuk searah dalam pembangunan menuju kesejahteraan. Saya yakin dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Malaka yang baru saja dilantik ini bisa melanjutkan tongkat estafet pembangunan dengan baik,” ujar Wagub Josef.

“Kami pihak pemprov juga akan terus mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati Malaka bersama DPRD Kabupaten Malaka agar bisa mengedepankan kesejahteraan masyarakat sebagai yang utama. Pengelolaan anggaran harus bisa sampai ke masyarakat sehingga mereka bisa menikmati hasilnya. Saya juga minta agar dalam bekerja harus tetap memperhatikan aspek toleransi, tidak pedului perbedaan agama ataupun suku, asalkan kita tetap fokus sama-sama bekerja,” jelas Wagub Josef.

Selanjutnya Wagub Josef juga mengarahkan terkait pembangunan di Kabupaten Malaka sebagai salah satu kabupaten perbatasan di Indonesia agar menjadi prioritas dalam pembangunan.

“Pembangunan di Kabupaten Malaka tidak bisa tercapai kalau tanpa bersinergi, apalagi Malaka merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) sehingga pendekatan pembangunannya perlu adanya dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Malaka dengan mengedepankan pembangunan wilayah perbatasan sehingga semua sektor dan pelaku pembangunan mengambil peran dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Malaka,” ungkap Wagub Josef.

Sementara itu Bupati Malaka Simon Nahak mengatakan saat ini ia bersama wakilnya sedang dalam program 100 hari bekerja.

“Kami saat ini sedang dalam program 100 hari kerja dengan membenahi penataan dan berbagai pembenahan. Saat ini kami sedang melakukan rencana penataan kota mulai dari koordinasi dengan Dinas PUPR untuk pembangunan perkantoran, pembangunan trotoar, saluran air, lampu lalu lintas dan alun-alun kota. Kita sedang mendesain semuanya,” ujar Bupati Simon.

“Saat ini juga kami juga sedang menegaskan pada transparansi pengelolaan anggaran agar tidak ada tindak korupsi mulai dari Pemerintahan Desa hingga Tingkat Pemerintahan Kabupaten Malaka. Kerja harus tulus, jujur dan tulus agar bisa mencapai keejahteraan rakyat,” ujarnya.

Ia juga mengatakan saat ini juga dilakukan rencana desain kawasan percepatan ekonomi di perbatasan Kabupaten Malaka – RDTL. “Kami sedang usahakan untuk pembangunan kawasan percepatan ekonomi di lintas batas Malaka dan RDTL. Juga kami meminta agar pihak Pemerintah Provinsi NTT juga bisa bersama mendampingi melalui Pokja penanganan stunting Kabupaten Malaka dalam penanganan stunting,” tambahnya. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT