Arsip Tag: Siklon Tropis Seroja

REGIONAL

Pasca Penyerahan Simbolis, Bank NTT Hari Ini Distribusikan Seng 6.000 Lembar

NTT AKTUAL. KUPANG. Pasca acara penyerahan secara simbolis bantuan seng 6.000 lembar dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank NTT untuk enam Kecamatan yang ada di Kota Kupang (Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Maulafa dan Kecamatan Alak) yang berlangsung di Restoran Nelayan Pasir Panjang Kota Kupang, Selasa (15/06/2021) lalu, hari ini Kamis (17/06/2021) Kasubdiv Promosi Korporasi Bank NTT, Egbert E.D. Balukh bersama staf langsung terjun ke Kecamatan untuk mendistribusikan seng yang merupakan bantuan Bank NTT tersebut.

Seperti pemberitaan sebelumnya di NTT AKTUAL pada Selasa (15/06/2021) 6.000 lembar seng bantuan Bank NTT ini diberikan kepada enam Kecamatan tersebut diatas yaitu sebanyak 1.000 lembar seng untuk setiap Kecamatan.

Selain menyalurkan bantuan seng hari ini, Bank NTT juga memberikan paku seng untuk setiap kecamatan dan jumlah paku seng yang diberikan adalah 17 KG.

Camat Kelapa Lima, I Wayan Astawa saat ditemui Wartawan usai penyerahan seng, Kamis (17/06/2021) mengatakan dirinya sangat berterimakasih kepada Bank NTT karena Bank NTT memiliki kepedulian yang tinggi kepada masyarakat yang terdampak badai Seroja.

Kasubdiv Promosi Korporasi Bank NTT, Egbert E.D. Balukh saat menyerahkan bantuan seng kepada Camat Kelapa Lima, I Wayan Astawa di halaman Kantor Camat Kelapa Lima, Kamis (17/06/2021). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT AKTUAL

“Saya berharap tidak hanya saat ini saja Bank NTT memberikan bantuan seperti ini, tetapi di kemudian hari mungkin ada CSR bentuk lain dari Bank NTT yang bisa diberikan bagi masyarakat untuk membantu masyarakat. Sekali lagi atas nama masyarakat Kecamatan Kelapa Lima kami mengucapkan terimakasih kepada Direktur Utama (Dirut) Bank NTT dan juga kepada bapak Wali Kota Kupang yang selalu mendorong kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar I Wayan Astawa.

Dirinya menambahkan Kecamatan Kelapa Lima memiliki Lima Kelurahan dan untuk itu dirinya selaku Camat meminta kepada masing-masing Lurah guna segera menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan (Muskel) bersama LPM, Ketua RT dan masyarakat setempat agar bantuan 1.000 lembar seng ini bisa cepat di didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak badai siklon tropis seroja.

“Bantuan ini tidak boleh disimpan lama tetapi harus segera didistribusikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan kita juga menitipkan pesan agar tidak terjadi pendobelan karena nanti kan juga ada bantuan dari Pusat, dan semua kita serahkan sepenuhnya kepada teman-teman di Kelurahan dan RT, RW setempat karena mereka yang paling tau siapa masyarakat yang paling membutuhkan,” tuturnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris Camat Oebobo, Ebed Jusuf mengucapkan terimakasih kepada Bank NTT atas bantuan CSR 1.000 lembar seng beserta paku yang diberikan ini dan pihak Kecamatan akan segera mendistribusikan kepada tujuh Kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Oebobo, untuk diteruskan oleh pihak Kelurahan kepada warga yang berhak menerima karena terdampak badai siklon tropis seroja.

Kasubdiv Promosi Korporasi Bank NTT, Egbert E.D. Balukh saat menyerahkan bantuan seng kepada Sekretaris Camat Oebobo, Ebed Jusuf bertempat di halaman Kantor Camat Oebobo, Kamis (17/06/2021). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT AKTUAL

“Bantuan 1.000 lembar seng dari Bank NTT akan segera di distribusikan ke tujuh Kelurahan yang ada di Kecamatan Oebobo, agar nantinya dilanjutkan oleh pihak Kelurahan kepada warga yang telah didata dan pantas untuk menerima bantuan ini,” kata Ebed.

Sekretaris Camat Kota Raja, Paskalis Tokan mengatakan sangat terbantu dengan adanya bantuan 1.000 lembar seng beserta paku dari CSR Bank NTT ini.

Kasubdiv Promosi Korporasi Bank NTT, Egbert E.D. Balukh saat menyerahkan bantuan seng kepada Sekretaris Camat Kota Raja, Paskalis Tokan di halaman Kantor Camat Kota Raja, Kamis (17/06/2021). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT AKTUAL

“Kami sangat berterimakasih kepada Bank NTT dan tadi sudah dilaksanakan rapat koordinasi dengan delapan Lurah yang ada di Kecamatan Kota Raja dan bantuan ini akan segera di distribusikan ke delapan Kelurahan tersebut,” tutup Paskalis. (NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

REGIONAL

Bank NTT Serahkan Bantuan 6.000 Lembar Seng Bagi 6 Kecamatan di Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Menyikapi dampak dari badai akibat Siklon tropis seroja beberapa waktu lalu di Provinsi NTT yang dimana juga melanda Kota Kupang, Bank NTT menyerahkan bantuan sebanyak 6.000 lembar seng bagi enam Kecamatan yang ada di Kota Kupang. Acara penyerahan secara simbolis ini berlangsung di Restoran Nelayan Pasir Panjang Kota Kupang, hari ini Selasa (15/06/2021).

Dalam acara penyerahan bantuan secara simbolis ini turut pula dihadiri Direktur Utama Bank NTT, Asisten III Setda Kota Kupang, Kepala Bank NTT Cabang Kupang, Camat Kota Lama, Camat Kota Raja, Camat Oebobo, Camat Kelapa Lima, Camat Maulafa, Camat Alak dan para awak media baik dari Media Online, Cetak dan Elektronik.

Dikesempatan ini Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho menyerahkan secara simbolis bantuan 6.000 lembar seng kepada Asisten III Setda Kota Kupang dan kemudian Asisten III menyerahkan secara simbolis kepada para Camat.

Pada kesempatan ini dalam sekapur sirih nya, Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho mengatakan bantuan 6.000 lembar seng yang diberikan ini merupakan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank NTT.

Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho saat membawakan sekapur sirih nya pada acara penyerahan secara simbolis 6.000 Lembar Seng dari Bank NTT untuk enam Kecamatan yang ada di Kota Kupang, Selasa (15/06/2021). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT AKTUAL

“Seng 6.000 lembar ini diberikan kepada 6 Kecamatan yang ada di Kota dan setiap Kecamatan tersebut mendapatkan bantuan 1.000 lembar seng. Enam Kecamatan yang diberikan bantuan adalah Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Maulafa dan Kecamatan Alak,” ujar Harry Alexander.

Dirinya menambahkan selain memberikan bantuan 6.000 lembar seng ini, sebagai bentuk kepedulian bagi warga Kota Kupang beberapa waktu lalu Bank NTT juga sempat bersama dengan Karang Taruna Kota Kupang sempat melakukan aksi sosial yakni dengan menyingkirkan pohon-pohon yang menimpa jalur-jalur jalan umum dan sejumlah jalur yang ada di sekitar wilayah Kota Kupang.

“Kita sangat bersyukur bisa terlibat dalam aksi-aksi sosial yang baik ini dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Kupang dan segenap jajaran di dalamnya serta kepada Karang Taruna Kota Kupang,” tutur Harry.

Di tempat yang sama, Asisten III Setda Kota Kupang, Yanuar Dally mengucapkan terimakasih kepada Bank NTT karena sudah membantu masyarakat yang susah akibat dampak siklon tropis Seroja.

Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho saat foto bersama dengan Asisten III Setda Kota Kupang, Yanuar Dally dan enam Camat yang ada di Kota Kupang usai penyerahan bantuan 6.000 lembar seng dari Bank NTT, Selasa (15/06/2021). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT AKTUAL

“Apabila kita flashback ke belakang  atau beberapa waktu yang lalu, Bank NTT juga sudah memberikan dukungan penuh bagi gerakan Kupang Hijau. Hal ini merupakan bukti kemitraan dalam membangun daerah ini, oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada Direktur Utama Bank NTT bapak Harry Alexander Riwu Kaho dan jajaran nya atas kepedulian dan komitmen untuk bergandengan tangan dengan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini,” ujar Yanuar.

Dirinya pada kesempatan ini juga menghimbau kepada para Camat yang sudah menerima bantuan agar bantuan seng ini diserahkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan agar bantuan ini bisa tepat sasaran.

“Camat harus berkoordinasi dengan Lurah agar bantuan ini tepat sasaran dan data nya harus jelas,” tandasnya. (NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

REGIONAL

Pemprov Papua Barat Serahkan Bantuan untuk Korban Seroja di NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Solidaritas masyarakat Indonesia untuk korban badai Siklon Tropis Seroja di NTT masih terus berdatangan. Setelah pada Jumat (11/06/2021), Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) menyerahkan bantuan dari Pemerintah dan masyarakat Kaltara, giliran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyerahkan bantuan senilai Rp. 1 miliar untuk korban badai Siklon Tropis Seroja pada Senin (14/06/2021) di ruang kerja Gubernur NTT.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat, Derek Ampnir kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi.

“Bantuan ini merupakan hasil partisipasi dari seluruh masyarakat Provinsi Papua Barat untuk membantu masyarakat NTT. Salam hangat dari Gubernur, Wakil Gubernur serta seluruh masyarakat Papua Barat,” kata Derek Ampnir dalam kesempatan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut juga, Clinton Tallo, Ketua Ikatan Keluarga Flobamorata Papua Barat yang mendampingi rombongan dari Pemprov Papua Barat, mengundang Gubernur dan Wakil Gubernur NTT untuk hadir dalam pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Flobamorata Papua Barat.

“Masyarakat NTT di provinsi Papua Barat cukup banyak, sekitar 25 ribu orang. Kami mengundang Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT agar berkenan hadir dalam acara pelantikan pengurus Ikatan Flobamorata yang rencananya dilaksanakan pada Agustus nanti karena masyarakat NTT di sana rindu bertemu bapak Gubernur,” kata Clinton Tallo.

Gubernur VBL menyampaikan apresiasi atas bantuan dari masyarakat Papua Barat.

“Terima kasih atas segala perhatian dan kepedulian dari masyarakat Papua Barat terhadap masyarakat NTT. Sampaikan salam kami untuk Gubernur Papua Barat. Harus dicarikan waktu yang pas agar Gubernur NTT, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat bertemu untuk membicarakan langkah-langkah percepatan pembangunan ekonomi di tiga daerah ini, “jelas Gubernur VBL.

Menanggapi permintaan dari Ketua Ikatan Keluarga Flobamorata, Gubernur VBL menyatakan kesediaanya untuk hadir.

“Saya pasti akan ke sana nanti. Tolong protokol jadwalkan dan komunikasikan dengan pengurus Ikatan Keluarga Flobamorata Papua Barat,” kata Gubernur VBL.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BPBD Papua Barat dan Gubernur NTT saling bertukar cinderamata.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan sekaligus Plt. Kepala BPBD NTT, Isyak Nuka, Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Silvya Pekudjawang, Staf Khusus Gubernur, Imanuel Blegur serta rombongan dari pemerintah Provinsi Papua Barat. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

REGIONAL

BNPB Pusat Belum Cairkan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Dampak Seroja

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sudah kurang lebih 2 bulan sejak bencana alam badai siklon tropis seroja melanda wilayah Kota Kupang pada 4-5 April 2021 lalu, namun hingga kini BNPB Pusat belum juga mencairkan dana stimulan untuk perbaikan rumah warga korban badai seroja yang rusak.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH disela-sela tugas pemerintahan yang dijalaninya kemarin, Selasa (8/06/2021). Menurutnya, Pemerintah Kota Kupang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana proses penyaluran bantuan tersebut berjalan.

Wali Kota mengatakan Pemkot telah menyampaikan Usulan Penerima Bantuan Dana Stimulan yang ditetapkan melalui SK Wali Kota Kupang nomor 78/Kep/HK/2021 tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang dan Rusak Berat Pasca Bencana Alam Badai Siklon Tropis Seroja di Kota Kupang tahun 2021. Data yang diusulkan sebanyak 12.692 rumah yang telah memenuhi kriteria kerusakan BNPB, terdiri dari 11.090 rumah dengan tingkat kerusakan 30% atau rusak ringan, 869 rumah rusak sedang dengan tingkat kerusakan 50% dan 733 rumah rusak berat dengan tingkat kerusakan 70% keatas hingga tidak bisa dihuni lagi dan warga harus mengungsi. Menurut Wali Kota usulan tersebut saat ini sedang melalui tahapan reviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) BNPB Pusat. Jika usulan tersebut disetujui, pemerintah akan mentransfer dananya ke pemerintah daerah untuk disalurkan kepada masing-masing penerima. Untuk itu, Wali Kota meminta agar masyarakat bersabar dan berjanji bahwa dananya akan segera disalurkan begitu ditransfer BNPB Pusat ke rekening masing-masing penerima bantuan melalui Bank BRI.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH. Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Lebih lanjut dikatakannya, Pemkot saat ini sedang menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk rumah rusak berat tahap pertama. Sedangkan DTH tahap kedua baru dapat dilakukan setelah tahap pertama tuntas, “DTH tahap pertama untuk 3 bulan sudah disalurkan ke masing-masing rekening penerima, sedangkan tahap kedua akan segera diajukan ke BNPB setelah penyaluran tahap 1 selesai. Saya sudah memerintahkan kepada BPBD agar penyalurannya dilakukan sesuai aturan sehingga tidak muncul persoalan dikemudian hari. Tidak boleh tunggu lama dan langsung ditransfer ke rekening warga yang berhak. Begitu pula halnya dengan dana stimulan, akan langsung disalurkan ke rekening penerima masing-masing begitu sudah ditransfer dari pusat, kecuali untuk warga yang direlokasi karena tidak bisa dibangun di lokasi yang sama, dananya tidak ditransfer tapi pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PUPR di atas lahan yang disiapkan Pemkot,” jelas Wali Kota.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Maxi Jemy Deerens Didok, S.Pd, M.Si ketika ditemui, Selasa (8/06/2021) menjelaskan bahwa bantuan untuk warga terdampak seroja ada 2 yaitu dana bantuan stimulan untuk perbaikan rumah rusak dampak seroja dan dana tunggu hunian. Dana Tunggu Hunian (DTH) merupakan dana yang bersumber dari dana siap pakai (DSP) BNPB Pusat untuk penanganan darurat bencana, diberikan untuk meminimalkan tingkat hunian di pengungsian sehingga mencegah masyarakat terdampak bencana di Kota Kupang terpapar covid-19 di tempat pengungsian.

Dalam tahapan penyaluran DTH, lanjutnya, pemkot telah mengusulkan data calon penerima kepada BNPB pusat. Data tersebut adalah hasil verifikasi dan validasi oleh tim teknis bersama pihak kelurahan, juga melibatkan unsur TNI Polri yang ada di tingkat kelurahan. Total besaran DTH yang diusulkan sebesar Rp 2.199.000.000 untuk 733 kepala keluarga yang rumahnya rusak berat atau tingkat kerusakan 70% hingga tidak bisa dihuni kembali. Tiap keluarga akan menerima 500 ribu rupiah per bulan selama 6 bulan masa transisi darurat ke pemulihan terhitung sejak bulan Mei sampai Oktober 2021. Saat ini sedang dilakukan penyaluran DTH tahap pertama dengan total anggaran Rp 1.099.000.000. (*PKP_nt)

Sumber berita + foto : Siaran Pers Prokompim Setda Kota Kupang

REGIONAL

Pemprov NTT Dorong Terbitnya Inpres Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Siklon Tropis Seroja

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat agar upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Seroja dapat berjalan dengan cepat dan tepat.

“Kita akan terus mendorong Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden,red) terkait upaya Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Seroja di NTT. Tentunya Inpres ini sangat penting Kita sudah menghubungi pak Pramono (Sektretaris Kabinet, red) untuk hal ini, ” jelas Wagub JNS saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja di ruang kerja Wagub, Selasa (18/05/2021).

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, di ruang kerja Wagub, Selasa (18/05/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Dalam kesempatan tersebut I Nyoman Ariawan Atmaja memaparkan hasil penilaian dan analisis Bank Indonesia Perwakilan NTT terhadap Dampak Bencana Seroja bagi Perekonomian NTT.

Wagub Nae Soi memberikan apresiasi atas upaya BI perwakilan NTT tersebut. Bahan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Provinsi dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk pemulihan ekonomi NTT pasca Bencana Seroja.

“Kita juga sedang mengupayakan pinjaman dana dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur, red) sebesar Rp. 1,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Terima kasih untuk hasil analisa dari BI NTT,” jelas Wagub Nae Soi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja menjelaskan, Badai Seroja memiliki dampak besar dari sisi ekonomi. Pada sektor pertanian, kerusakan lahan padi mencapai 23.517 ha dan 13.960 ha lahan jagung. Atau setara luas panen 325.469 ha padi dan 366.740 ha jagung pada tahun 2021. Kalau dipersentasekan, kerusakan padi mencapai 7,23 persen untuk tahun 2021 dan 12,94 persen untuk triwulan kedua. Sementara untuk jagung mencapai 4,35 persen untuk tahun 2021.

“Belum lagi kerusakan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi. Ada sekitar 8.179 anggota kelompok tani yang terdampak bencana. Sementara untuk sub sektor peternakan, jumlah ternak yang hilang atau hanyut dan mati yakni sapi 4.410 ekor, kerbau 65 ekor, babi 5.202 ekor, kambing 4.261 ekor, kuda 108 ekor dan ayam 31.103 ekor. Untuk sub sektor perikanan, ada 602 kapal nelayan rusak berat yang menyebabkan sekitar 4.868 ton ikan yang tidak bisa ditangkap,” jelas Nyoman.

Lebih lanjut Nyoman Atmaja menjelaskan, bencana ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2021 secara akumulatif dari awalnya diproyeksikan 3, 97 persen turun jadi 3,68 persen. Untuk triwulan kedua tahun 2021 diproyeksikan turun dari 5,66 persen turun jadi 5,21 persen, triwulan ketiga dari 4,32 persen ke 3,98 persen dan triwulan keempat dari 5,67 persen ke 5,30 persen.

“Penurunan pertumbuhan ekonomi ini tanpa intervensi kebijakan. Jika ada intervensi kebijakan di bidang pertanian, ekonomi NTT diperkirakan tumbuh 3,78 persen. Sementara kalau ada intervensi pertanian disertai upaya di sektor konstruksi, diperkirakan pertumbuhan ekonomi NTT bisa mencapai 4,085 persen,” jelas I Nyoman.

Nyoman Atmaja menambahkan, inflasi NTT secara tahunan pada April 2021 mencapai 1,54 persen year on year (yoy), lebih tinggi dari inflasi nasional. Bencana badai siklon seroja diperkirakan meningkatkan tekanan inflasi dua (2) sampai dengan tiga (3) bulan ke depan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, juga mengakibatkan tekanan inflasi di akhir tahun 2021. Namun inflasi NTT sepanjang tahun 2021 diperkirakan masih terkendali dan berada pada rentang 2,10 sampai dengan 3,10 persen (yoy).

“Karenanya kami merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi menyampaikan surat kepada Pemerintah Pusat untuk penerbitan Inpres tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana terutama kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PUPR. Kalau kita lihat beberapa daerah bencana lainnya seperti di Palu, Sulawesi Tengah dan NTB, sebulan setelah bencana Inpresnya langsung keluar dan sangat membantu proses rekonstruksi fisik dan ekonomi pasca bencana. Kami juga rekomendasikan perluasan Program TJPS, Food Estate, akselerasi tindak lanjut Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) PT SMI 2021, perluasan penggunaan brigade alsintan dan percepatan vaksinasi untuk dorong mobilitas. Kami juga menghimbau agar Pemprov surati Dewan Komisioner OJK untuk meminta relaksasi kredit bagi debitur terdampak bencana di NTT,” jelas I Nyoman.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda NTT dan pejabat dari BI perwakilan NTT. (*)

Sumber berita + foto : Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

EKONOMI

OJK Menetapkan Perlakuan Khusus Bagi Debitur Perbankan Pada Beberapa Daerah Terdampak Bencana Seroja di NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank, untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi bencana alam Badai Siklon Tropis Seroja di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada Selasa, tanggal 05 Mei 2021 lalu yang bertujuan untuk membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan, serta kondisi perekonomian wilayah yang terkena dampak bencana alam.

Hal ini disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT, Robert H.P Sianipar dalam kegiatan konferensi pers yang berlangsung di kantor OJK Provinsi NTT pada Kamis (20/5/2021) sore.

Dalam kegiatan konferensi pers ini juga turut dihadiri Direktur Kepatuhan Bank NTT, Hilarius Minggu, Area Head Bank Mandiri Kupang, Wido Wibowo, Kepala Cabang Bank BRI Kupang, Stefanus Juarto dan awak media baik dari Media Cetak, Online dan elektronik.

Kegiatan konferensi pers yang berlangsung di kantor OJK Provinsi NTT pada Kamis (20/5/2021) sore. Dokumentasi : Nataniel Pekaata / NTT AKTUAL

Kepala OJK Provinsi NTT, Robert H.P. Sianipar menjelaskan bahwa sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 7/KDK.01/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Beberapa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank, maka diberikan perlakuan khusus untuk penilaian kualitas kredit/pembiayaan, restrukturisasi, dan atau pemberian kredit/pembiayaan baru oleh perbankan di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah yang ditetapkan terkena bencana alam.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT, Robert H.P Sianipar saat memberikan penjelasan terkait Perlakuan Khusus Bagi Debitur Perbankan Pada Beberapa Daerah Terdampak Bencana Seroja di NTT, Kamis (20/05/2021) sore. Dokumentasi : Humas OJK Provinsi NTT

Berdasarkan data sementara yang telah diterima OJK, terdapat sekitar 7.397 debitur di 12 Bank Umum dan 6 BPR yang terdampak bencana alam dengan total baki debet kredit sebesar Rp1,2 Triliun. Jumlah ini akan terus berkembang mengingat proses pemetaan kondisi debitur oleh Bank masih terus berlanjut, jelas Robert Sianipar.

Dirinya menambahkan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan syariah Bank mengacu pada POJK 45/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi
  2. Kualitas Kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu Keputusan Dewan Komisioner.
  3. Restrukturisasi Kredit tersebut di atas dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.
  4. Pemberian Kredit Baru terhadap Debitur yang Terkena Dampak
  5. Bank dapat memberikan Kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam.
  6. Penetapan Kualitas Kredit baru tersebut di atas dilakukan secara terpisah dengan Kualitas Kredit yang telah ada sebelumnya.
  7. Pemberlakuan untuk Bank Syariah

Perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), dan penyediaan dana lain.

Lanjut Robert, sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain diberikan bagi debitur dengan plafon sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, atau imbal hasil dan akan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan Dewan Komisioner OJK.

Untuk mendapatkan program restrukturisasi ini, beberapa hal penting yang wajib diketahui oleh debitur adalah sebagai berikut:

  1. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh Bank.
  2. Bank akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga dan pertimbangan lainnya.
  3. Bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan Bank. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak.

OJK akan terus melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap perkembangan kondisi daerah yang terdampak bencana dan akan mengambil langkah-langkah lanjutan yang diperlukan.

Dikesempatan ini Direktur Kepatuhan Bank NTT, Hilarius Minggu, Area Head Bank Mandiri Kupang, Wido Wibowo, Kepala Cabang Bank BRI Kupang, Stefanus Juarto mengatakan pihak perbankan menyambut baik kebijakan Dewan Komisioner OJK tersebut dan siap melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. (*/NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

REGIONAL

DPRD NTT Hargai Langkah Cepat PEMPROV NTT Dalam Menangani Dampak Bencana Seroja

NTT AKTUAL. KUPANG. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hargai Langkah Cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam menangani dampak bencana seroja.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi NTT : Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, usai Rapat Paripurna Pelantikan Anggota PAW DPRD Provinsi NTT, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, pada Selasa (11/05/2021).

“Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi NTT, kami menyampaikan dukacita dan sepenanggungan kepada seluruh masyarakat yang mengalami bencana Seroja. Tuhan akan menolong kita untuk kembali bangkit dan pulih. Penanggulangan bencana alam merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk itu kita perlu membangun kesadaran bersama dalam upaya meningkatkan kekompakan dan kebersamaan dalam penanggulangan berbagai bencana di NTT. Dalam rangka penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah di NTT, DPRD terus mendorong dan mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya percepatan dan penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. Dewan juga berusaha untuk terus hadir di tengah masyarakat untuk mendorong dan memotifasi masyarakat, untuk tetap tegar dan bangkit dari berbagai keterpurukan usai badai siklon tropis seroja yang melanda NTT,” kata Ketua DPRD NTT

Lebih jauh Emilia Nomleni mengatakan bahwa pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021 DPRD Provinsi NTT telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan agenda utama yaitu pembahasan terhadap LKPJ Gubernur NTT TA. 2020 dengan membentuk Pansus yang ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi NTT. Pansus telah bekerja dengan menghasilkan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur tersebut, yang telah disampaikan kepada Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT tanggal 27 April 2021 lalu. “Untuk itu kiranya rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur mendapatkan perhatian serius dari Gubernur, untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat NTT,” ujar Emilia.

Lebih jauh Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni juga menyampaikan bahwa DPRD juga telah melaksanakan fungsi Pembentukan peraturan daerah dengan menetapkan 6 (enam) Ranperda Provinsi NTT usul prakarsa DPRD. DPRD terus mendorong pemerintah Provinsi secara bersama untuk menyelesaikan tahapan akhir proses Ranperda tersebut. Dirinya juga mengingatkan bahwa pelaksanaan APBD untuk TA. 2021 telah memasuki triwulan kedua. “Fungsi APBD dalam situasi Pandemi Covid-19 maupun bencana alam yang dialami hampir di seluruh wilayah NTT, menjadi sangat strategis dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi, baik melalui kebijakan maupun program pembangunan. DPRD melalui komisi-komisi dan alat kelengkapan terkait, terus melakukan monitor dan mengevaluasi pelaksanaan APBD pada kuartal pertama tahun 2021, agar dapat dijalankan secara cepat, tepat dan efektif dalam mendorong pemulihan sosial ekonomi di NTT. DPRD Juga telah melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan kunjungan secara langsung dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan, agar mempunyai korelasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”, tandas Srikandi NTT yang sangat intens memperjuangkan hak-hak anak dan kaum perempuan ini.

Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021 DPRD Provinsi NTT diawali dengan Penempatan Anggota PAW DPRD Provinsi NTT, Johan J. Oematan sabagai anggota Komisi II dan Sebagai Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dilanjutkan dengan penyerahan Laporan Reses DPRD Provinsi NTT pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 oleh Ketua DPRD Provinsi NTT kepada Wakil Gubernur NTT, Josef Adreanus Nae Soi. Dalam rapat paripurna tersebut juga dibacakan Laporan Sekretaris DPRD Provinsi NTT tentang Pelaksanaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 dan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi NTT pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, masing-masing : Inche D.P. Sayuna, P. Christian Mboeik dan Aloysius Malo Ladi, serta diikuti oleh Para Anggota DPRD Provinsi NTT secara luring maupun daring. Nampak hadir juga : Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT dan beberapa Perwakilan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

REGIONAL

Wali Kota Kupang Bersama Tim Kementerian PUPR Tinjau Lahan Relokasi Bagi Korban Bencana Badai Seroja

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM., MH, pada Selasa (4/05/2020) pagi bersama Direktur Rumah Khusus Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Ir. Yusniewati, M.Sc dan Kepala Balai Penyediaan Perumahan Provinsi NTT Yublina D Bunga, ST., MT meninjau lahan relokasi bagi warga yang terdampak bencana longsor di bantaran sungai Liliba akibat bencana badai Seroja beberapa pekan lalu.

Lahan relokasi yang ditinjau berada di Kelurahan Manulai II tepatnya di Kampung Naituna RT 20 RW 08 Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak. Pada lokasi dengan luas total 12,4 ha tersebut, diketahui terdapat tiga bidang tanah Pemerintah Kota Kupang yang akan dijadikan lahan relokasi seluas 10,6 Ha untuk pembangunan 530 unit rumah type 36 dengan luas tanah masing-masing sebesar 108 meter persegi dan lebar jalan 4 meter.

Di kesempatan tersebut Wali Kota Kupang menyampaikan terima kasih atas perhatian dari Pemerintah Pusat kepada Warga Kota Kupang yang menjadi korban bencana Longsor bantaran sungai Liliba. “Kami sangat berterima kasih atas perhatiannya, dan yang menjadi tanggung jawab kami untuk menyiapkan lahan relokasi kami penuhi dengan menyerahkan 12,4 Ha untuk di gunakan sebagaimana mestinya, demi kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Wali Kota berharap proses pembangunan rumah di lokasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. “Kita sama-sama berdoa agar proses pembangunan perumahan untuk warga yang terkena dampak bencana di bantaran kali bisa berjalan dengan baik dan saudara kita bisa segera menempati lokasi baru ini,” harapnya.

Direktur Rumah Khusus Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Ir. Yusniewati, M.Sc dalam kesempatan tersebut mengapresiasi Pemkot Kupang yang sudah menyiapkan lahan relokasi. “Setelah kita tinjau lokasi ini, kita akan cek pilar batas dan kemudian kita buatkan Site Plane dan Blok Plan untuk pembangunan Rumah di atas tanah dengan luas 108 meter persegi (12m x 9m),” jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Kupang Ir. Korbelis Isak Benny Sain, Kepala Bagian Protokol Kota Kupang Ernest S. Ludji, S.STP., M.Si, Camat Alak, Ridhon Alexander Bire, S.IP, dan Lurah Manulai II, Meksain Imanuel Mauk. (*PKP_frd)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

REGIONAL

Pemkot Kupang dan Tim Kementerian PUPR Bahas Persiapan Lahan Relokasi Korban Badai Seroja

NTT AKTUAL. KUPANG. Badai Seroja yang melanda Kota Kupang beberapa pekan silam mengakibatkan terjadinya bencana alam salah satunya tanah longsor yang memorak-porandakan pemukiman warga di beberapa lokasi dalam wilayah Kota Kupang.

Terkait itu, Pemerintah Kota Kupang perlu segera mengambil langkah cepat dan strategis dalam melakukan berbagai upaya diantaranya relokasi dan pembangunan kembali pemukiman bagi warga terdampak longsor akibat badai tersebut dengan membangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Seperti yang dilakukan Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore yang melakukan pertemuan dengan Tim Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Dan Permukiman Wilayah NTT, Senin (3/05/2021) sore bertempat di Kantor Pusat Informasi Pengembangan Permukiman Dan Bangunan Nusa Tenggara Timur. Wali Kota di dampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Kupang Jeffry Edward Pelt, SH Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang Ir. Benyamin H. Ndapamerang, Kepala KPN Maju Ejbends H.D.S. Doeka, S.Sos., M.Si.

Dalam pertemuan tersebut Wali Kota mengungkapkan rencana pemerintah melakukan relokasi bagi warga terdampak badai seroja akan terkonsentrasi pada satu lokasi, sehingga pemerintah memastikan upaya pemukiman kembali bagi warga terdampak badai seroja dapat terkonsep secara baik dalam berbagai aspek dan prospektif.

Wali Kota juga menjelaskan bahwa yang lebih penting dari itu adalah bagaimana pemerintah kota kupang memastikan lokasi konsentrasi pemukiman tersebut layak dan memiliki luas lahan yang memadai sesuai kebutuhan serta memiliki keabsahan sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. “Pemerintah Kota Kupang membutuhkan lahan relokasi dan pemukiman kembali warga terdampak badai seroja dan tanah longsor seluas 10-11 Ha untuk perumahan dan fasilitas publik,” ungkapnya.

Terkait dengan rencana pemkot Kupang tersebut, pihak dari Kementerian PUPR yang diwakili Ir. Yusniewati, M.Sc selaku Direktur Rumah Khusus, Ditjen Penyediaan Perumahan mengungkapkan dukungannya kepada Pemkot Kupang dan siap bersinergi. Menurutnya, adanya potret luas wilayah rencana relokasi akan disesuaikan dengan kebutuhan pemukiman warga yang akan di bangun. Dirinya menekankan tentang pentingnya ketersediaan luas areal relokasi yang akan disediakan oleh pemkot untuk pemukiman kembali warga terdampak badai seroja.

Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam pertemuan tersebut perwakilan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang, Daud Nafi dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Hubertus Mani, SH. Sementara Itu Mewakili Tim Kementerian PUPR Ir. Widiarto, Sp, Kepala Satgas Pelaksana Penanggulangan Bencana NTT dan NTB serta Yublina Dila Bunga, S.T., M.T, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.(*Pkp/Jms_rdp)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

REGIONAL

Ridwan Kamil Bawa Bantuan Masyarakat Jabar, Pemprov NTT Sampaikan Terima Kasih

NTT AKTUAL. KUPANG. Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut memberikan perhatian kepada masyarakat NTT yang terdampak bencana alam siklon tropis seroja. Bantuan tersebut langsung diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam kunjungannya ke lokasi pengungsiandi Kampung Amanuban, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, Sabtu (1/05/2021).

Dalam kunjungannya ke lokasi pengungsian, Ridwan Kamil juga menyampaikan rasa duka cita dan penguatan kepada para pengungsi korban bencana alam siklon tropis seroja.

“Atas nama masyarakat Jawa Barat, saya menyampaikan turut berduka cita atas bencana alam yang menimpa NTT. Semoga masyarakat yang terkena dampak bencana alam seroja diberi kekuatan dalam menghadapi bencana ini,”kata Ridwan.

Lebih lanjut Gubernur Jabar menyerahkan bantuan sebesar 1 miliar dari masyarakat Jawa Barat. Bantuan itu diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat NTT yang terdampak.

“Saya datang langsung dari Jawa Barat ingin menitipkan amanat dari masyarakat Jawa Barat karena kami sangat mencintai NTT. Jadi pada saat mendengar NTT terkena bencana kami masyarakat Jawa Barat juga merasakan kesedihan yang mendalam. Maka hari ini kami membawa bantuan sebesar 1 miliar,”ungkap Ridwan.

“Ini menunjukan kepedulian bahwa yang lebih baik keadaannya harus saling membantu yang sedang kesusahan sesuai dengan sila ke tiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Jika warga NTT bahagia kita turut bahagia jika warga NTT bersedih kami masyarakat Jawa Barat juga turut merasakannya” tegas mantan walikota Bandung.

Dalam kesempatan, Sekertaris Daerah Provinsi NTT Ben Polo Maing juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang terlah memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 1 miliar.
”Atas nama pemerintah Provinsi NTT dan seluruh masyarakat NTT kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat melalui Gubernur Jabar bapak Ridwan Kamil yang telah memberikan bantuan tali kasih untuk masyarakat NTT,” kata Sekda Polo Maing.

“Tentunya ini menunjukan bahwa itulah karakter anak bangsa Indonesia yang saling peduli terhadap satu dengan yang lain. Dan semua bantuan yang telah diterima dari masyarakat Jawa Barat akan disalurkan oleh Posko Provinsi kepada seluruh kabupaten yang terdampak sesuai dengan kebutuhan,” kata Sekda Polo Maing.

Dalam kunjungan ke lokasi pengungsian tersebut Gubernur Ridwan Kamil juga menghibur anak-anak yang sedang berada di tempat pengungsian dengan beberapa games yang membuat anak-anak di lokasi pengungsian menjadi bahagia.

Kunjungan tersebut ditutup dengan lagu “Halo-Halo Bandung” dari anak-anak di lokasi pengungsian.

Pada kunjungan ke lokasi pengungsian Gubernur Jabar Ridwan Kamil didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT Ben Polo Maing, Plt Kepala BPBD Provinsi NTT Ishak Nuka, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Marius Jelamu, Kepala BPAD Provinsi NTT Zeth Sony Libing, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Lery Rupidara. (*)

Sumber berita + foto : Biru Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT