Arsip Tag: Sekda Kota Kupang

Pemkot Gandeng Kanwil Kemenkumham Susun Ranperda Omnibus Law Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Ranperda Omnibus Law Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. FGD yang berlangsung di Hotel Nakka Kupang, Kamis (26/01/2023) dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Marciana Dominika Djone, Pemateri FGD yang menjabat sebagai Kabid Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Perancang Ahli Madya Yunus Bureni, para Staf Ahli Wali Kota Kupang, para Asisten Sekda serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, dalam sambutannya menyambut baik penyelenggaraan kegiatan FGD ini dan menyampaikan limpah terima kasih atas dukungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Nusa Tenggara Timur yang turut hadir untuk mendukung kegiatan ini, melalui materi yang diberikan.

Menurutnya Kota Kupang merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2023 ini yang akan melaksanakan penataan regulasi, khususnya terhadap semua peraturan darah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, untuk kemudian menjalankan amanat ketentuan pasal 94 undang-undang nomor 1 tahun 2022, yakni untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Kota Kupang.

Lebih lanjut dikatakan terdapat sejumlah perubahan di dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 terkait dengan obyek-obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini menggunakan dasar hukum undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian pula terdapat berbagai obyek retribusi di atas yang telah dihapus dan diubah berdasarkan ketentuan putusan mahkamah konstitusi dan undang-undang termasuk undang-undang nomor 11 tahun 2020 yang mengubah retribusi izin mendirikan bangunan menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung.

Diakuinya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sesuai dengan kewenangan pemerintah darah, tentunya membutuhkan banyak dukungan dan yang paling terpenting adalah ketersediaan pendapatan daerah yang mapan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap pemerintah daerah diharapkan dapat secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menggali sumber-sumber keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang itu menambahkan setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap berpotensi terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah melalui pajak dan retribusi daerah.

Kepala bagian Hukum Setda Kota Kupang, Pauto W. Neno, SH, menjelaskan FGD ini digelar sebagai tindak lanjut dari keputusan Wali Kota Kupang tentang penyusunan tim penyusun naskah akademis perda terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Diakuinya penyusunan peraturan daerah dalam bentuk omnibus law ini merupakan yang pertama kalinya di NTT, bahkan Indonesia. Untuk itu pihaknya berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham yang memiliki kompetensi dan kecakapan serta kewenangan terkait perundangan. Dia berharap pada awal Maret 2023 mendatang usulan ranperda ini sudah bisa diserahkan ke DPRD Kota Kupang untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Sekda Buka Rakerda dan Pelantikan Pengurus MUI Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE,M.Si, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kupang, yang didahului dengan pelantikan Pengurus MUI Kota Kupang masa khidmat 2021-2026. Acara pelantikan dan rakerda berlangsung di Hotel Neo by Aston Kupang, Sabtu (21/01/2023).

Hadir dalam kesempatan ini, Sekretaris MUI Wilayah NTT, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Ketua Dewan Masjid Kota Kupang, Ketua Baznas Kota Kupang, Kepala Cabang Bank Muamalat serta para pimpinan ormas dan OKP Islam tingkat Kota Kupang.

Dalam sambutannya Sekda mengucapkan selamat dan proficiat kepada pimpinan beserta seluruh Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kupang yang telah dikukuhkan dan dilantik. Secara khusus ucapan selamat disampaikannya kepada H. Muhammad MS, yang kembali dipercaya sebagai Ketua MUI Kota Kupang.

Sekda berharap agar MUI dapat berperan aktif dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial masyarakat, sehingga mampu mencegah timbulnya dampak sosial yang tidak diharapkan. MUI juga menurutnya harus bisa menjadi tempat pengembangan integritas pribadi maupun kelompok, agar tercatat oleh sejarah sebagai entitas yang memberikan energi positif bagi pembangunan bangsa.

”Mudah-mudahan saudara-saudara yang dilantik sebagai pimpinan dan pengurus organisasi ini dapat menjadikan organisasi ini lebih akomodatif dan responsif terhadap perubahan ke arah kemajuan, menjadi saluran aspirasi masyarakat dalam merespons perubahan, mampu mereduksi potensi konflik horizontal, dan menjadi salah satu mitra pemerintah dalam pembangunan di daerah ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, Rakerda kali ini hendaknya menjadi tonggak penting untuk membangkitkan kesadaran bersama dalam mengemban tanggung jawab membangun kesejahteraan bagi masyarakat dan terus memantapkan kemitraan dengan pemerintah kota kupang, terutama dalam pembinaan dan pengembangan kualitas SDM yang kaya iman dan moral.

Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad MS mengakui sebagai organisasi besar MUI butuh pengurus secara lengkap, yang jika berfungsi secara baik semua urusan dapat berjalan dengan baik. Menurutnya sebagai organisasi, MUI ibarat pohon, dengan Ketua sebagai batangnya yang memikul cabang, ranting dan daun. Untuk bisa jadi batang yang kokoh dia butuh sokongan dari akar, dalam hal ini dewan pertimbangan. Dia berharap MUI Kota Kupang dapat menjadi rumah besar bagi seluruh ormas dan OKP Islam di Kota Kupang yang rimbun dan menyejukkan bagi semua yang berlindung di bawahnya.

Sekretaris MUI NTT, H. Drs. Anwar Huzein, pada kesempatan yang sama berharap agar para pengurus MUI Kota Kupang yang baru dilantik dapat bertugas dengan baik dan maksimal serta mampu menyelesaikan persoalan sekaligus berperan sebagai penyejuk umat. Menurutnya hubungan kerja sama masyarakat bisa dikonotasikan dengan 5 jari, MUI sebagai jempol/ibu jari, pemerintah sebagai jari telunjuk, jari tengah penegak hukum, jari manis adalah konglomerat/orang mampu dan jari kelingking adalah masyarakat umum. Kalau kelima jari ini bisa bersinergi dan berkolaborasi dia yakin seluruh persoalan bisa diselesaikan dengan baik.

Dia menambahkan ada sejumlah harapan yang dititipkan umat kepada MUI. Yang pertama MUI harus berperan sebagai wadah musyawarah para ulama cendekiawan muslim untuk membahas persoalan umat. MUI juga harus berperan sebagai wadah konsultasi dan wadah penyerapan aspirasi umat serta forum strategis dalam meningkatkan kapasitas umat. MUI harus bisa mengajak umat untuk menjaga keutuhan bangsa dari perilaku yang dapat memecah belah persatuan. MUI juga diharapkan meningkatkan kerja sama dengan lembaga sosial keagamaan lainnya. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Sekda Buka Rakor Percepatan Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar 2 Tingkat Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Dalam rangka percepatan deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 2 oleh Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Kupang, maka Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bekerja sama dengan UNICEF Perwakilan NTT dan CIS Timor menyelenggarakan Rapat Koordinasi STBM Pilar 2, pada Rabu (18/01/2023) bertempat di Aula Rujab Wali Kota Kupang.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE., M.Si., dan dihadiri oleh para Asisten Sekda, Kepala Bappeda Kota Kupang, Djidja Kadiwanu, SE., WASH Officer Unicef Kantor Perwakilan NTT dan NTB, Rosita La Ode Pado, Perwakilan tim Pokja AMPL Provinsi NTT, Perwakilan CIS Timor, Perwakilan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), serta para Camat dan Lurah.

Sekda dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) memiliki 5 pilar meliputi : Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS); Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); Pengelolaan Air Minum Dan Makanan Rumah Tangga; Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

“Dari ke lima pilar ini, Pemerintah Kota Kupang baru mendeklarasikan pilar 1 yakni Stop Buang Air Besar Sembarangan. Menjadi tanggung jawab kita selanjutnya untuk mendeklarasikan pilar 2 sampai dengan pilar ke 5. Saat ini kita semua telah berkomitmen untuk mendeklarasikan pilar ke 2 yaitu Cuci Tangan Pakai Sabun,” ungkap Sekda.

Lebih lanjut Sekda berharap agar para peserta rakor untuk memperhatikan beberapa hal antara lain, mempercepat penyelesaian pendataan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTBS) di masing–masing kelurahan. Bagi rumah tangga yang belum memiliki sarana CTBS, maka tim percepatan deklarasi STBM pilar 2 segera memberikan pendampingan atau advokasi sehingga rumah tangga tersebut dapat menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun. Dan juga bagi kelurahan yang seluruh rumah tangganya telah memiliki sarana CTBS, maka Lurah segera menyampaikan permohonan verifikasi secara tertulis kepada Camat dan selanjutnya dilakukan deklarasi tingkat kelurahan.

Kemudian Sekda juga menegaskan agar Camat melakukan monitoring dan memastikan bahwa seluruh kelurahan di wilayahnya telah melakukan pendataan dan menyampaikan permohonan verifikasi dan Kepala Puskesmas memastikan sanitarian telah melakukan rekapitulasi data dari setiap kelurahan sesuai dengan format yang berlaku. Laporan data dan kegiatan verifikasi kemudian disampaikan ke kantor Bappeda Kota Kupang untuk kebutuhan evaluasi dan pengendalian secara berkelanjutan.

Sementara itu WASH Officer Unicef Kantor Perwakilan NTT dan NTB, Rosita La Ode Pado, dalam sambutannya mengatakan UNICEF bersama Pemerintah Provinsi NTT khususnya Pemerintah Kota Kupang mendukung percepatan program Stop BABS. Menurutnya seluruh penduduk Indonesia berhak mendapatkan akses pelayanan yang layak, aman, bersih dan sehat. Rakor ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya terkait strategi dan pengukuran bersama untuk percepatan pencapaian STBM di Kota Kupang.

Harapannya dengan kehadiran semua unsur yang terlibat dalam percepatan pencapaian STBM bersama Pokja AMPL Provinsi NTT, maka target-target yang menjadi fokus utama program tersebut dapat terwujud. “semoga dengan kegiatan ini kita dapat menyusun strategi untuk percepatan pilar 2 dan pilar 3 STBM di Kota Kupang. Apresiasi dan terima kasih kami berikan kepada Sekda Kota Kupang beserta seluruh jajaran yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung seluruh upaya yang dilakukan bersama UNICEF dan CIS Timor, ke depannya kita dapat terus bekerja sama, berkomitmen dan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Pokja,” tutup Rosita. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Sekda Kota Kupang Tinjau Lokasi Urban Farming di Naioni

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, turun langsung meninjau lokasi pemanfaatan lahan kosong atau urban farming yang digarap oleh sejumlah Perangkat Daerah di Kelurahan Naioni, Jumat (13/01/2023).

Turut mendampingi Sekda dalam peninjauan ini, Inspektur Kota Kupang, Frengki Amalo, S.Sos, MM, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Alan Yoga Girsang, SH, M.Si, Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kota Kupang, Hengky C. Malelak, S.STP, M.Si, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah beserta jajarannya di lahannya masing-masing.

Kurang lebih 5 lahan yang digarap oleh perangkat daerah lingkup Kota Kupang berhasil dikunjungi Sekda bersama rombongan. Dari hasil peninjauan tersebut Sekda mengakui masih perlu banyak evaluasi. Perangkat Daerah pengolah lahan diminta untuk tidak hanya sekedar menanam, tapi juga merawat dan memantau perkembangan tanaman sehingga membuahkan hasil yang baik.

Dalam peninjauan tersebut Sekda bersama rombongan berkesempatan memanen sayur labu yang sudah ditanam oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang beserta jajaran. Menurutnya ini menjadi bukti bahwa dinas tersebut telah menindaklanjuti instruksi pimpinan dalam hal ini Penjabat Wali Kota Kupang tentang urban farming dengan memanfaatkan lahan kosong baik milik pemerintah, swasta maupun perorangan.

Sekda menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan berharap pencapaian tersebut tidak berhenti sampai di situ. “Ini menjadi contoh yang patut ditiru oleh perangkat daerah lainnya,” ungkapnya. Ke depan di lahan yang sama bisa ditanam tanaman hortikultura lainnya yang memiliki nilai ekonomis dan turut membantu menekan laju inflasi di Kota Kupang. Perangkat daerah juga diminta untuk berkoordinasi secara baik dengan pemilik lahan serta bekerja sama dengan kelompok tani setempat sehingga ikut membantu mereka memasarkan hasil kebun tersebut dengan sistem bagi hasil yang diatur secara baik. (*PKP_jms/NA)

Sumber berita + foto Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Tegakkan Disiplin Pegawai, Penjabat Wali Kota dan Sekda Sidak Sejumlah OPD di Awal Tahun 2023

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Dalam rangka menegakkan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kupang usai libur bersama Tahun Baru tahun 2023, Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, S.H., dan Sekretaris Daerah, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, melakukan sidak (inspeksi mendadak) di hari pertama kerja tahun, Senin (02/1/2023). Keduanya melakukan sidak secara terpisah di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Sekitar pukul 07.30 wita, Penjabat Wali Kota mendatangi satu persatu kantor organisasi perangkat daerah yang terletak di Jalan SK. Lerik, dengan berjalan kaki. Turut mendampingi para Staf Ahli Wali Kota dan Kasat Polisi Pamong Praja Kota Kupang. Sasaran sidak pertama adalah Sekretariat DPRD Kota Kupang. Selain memeriksa kehadiran pegawai, dalam sidak kali ini Penjabat Wali Kota juga memeriksa kebersihan kantor. Teguran keras diberikan kepada para pegawai di Setwan, karena masih ditemukan banyak sampah dan puntung rokok yang dibuang sembarang di dalam Gedung DPRD Kota Kupang.

Penjabat Wali Kota memberi perhatian serius pada kebersihan ruangan, penempatan tempat sampah, kebersihan kamar mandi serta penataan taman kantor menjadi perhatian khusus Penjabat Wali Kota. Dia memberikan waktu paling lambat 1 minggu untuk menata kebersihan kantor dan akan meninjau kembali.

Selanjutnya rombongan melakukan pantauan ke beberapa OPD antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perumda Air Minum, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan RSUD SK. Lerik.

Pada kunjungannya ke beberapa OPD tersebut, kehadiran ASN dan kebersihan kantor menjadi fokus utama. Ia memeriksa setiap daftar hadir OPD yang dikunjungi untuk kemudian diserahkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu di waktu yang sama, Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Priestly Funay,SE.,M.Si juga melakukan sidak di sejumlah kantor. Dalam sidak kali ini, Sekda didampingi oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Alan Y. Girsang,SH.,MH serta sejumlah petugas dari BKPPD.

Sidak dimulai dari Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Jalan Timor Raya Kelurahan Pasir Panjang, dilanjutkan ke Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi yang berada di Jalan Veteran serta Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kupang dan selanjutnya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Sekda menjelaskan sidak ke sejumlah OPD yang dilaksanakan di awal tahun 2023 untuk mengecek kedisiplinan dan kesiapan kerja pegawai sekaligus memberikan penguatan dan motivasi bagi seluruh pegawai dalam memulai aktivitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita bersyukur karena Tuhan membawa kita ke tahun 2023 dan hari ini kita bisa masuk kantor. Hari ini saya datang ke sejumlah perangkat daerah untuk mengingatkan tentang kedisiplinan pegawai dalam melakukan tugas di awal tahun 2023 dan juga sekaligus memberikan penguatan serta motivasi bagi seluruh pegawai untuk memulai seluruh pekerjaan di awal tahun ini supaya ke depan rencana kerja dapat berjalan dengan baik” ungkap Fahren

Sekda juga meminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memberikan teladan bagi pegawai lainnya mengenai etos kerja dan juga dalam pelayanan terhadap masyarakat agar pelayanan semakin baik. Dia juga berharap pada seluruh pegawai yang sudah mulai bekerja di awal tahun 2023 agar mempertahankan semangat bekerja sehingga target – target kerja di awal tahun dapat terlaksana dan tercapai sesuai harapan. (*PKP_chr/rdp)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Meriahkan HUT Pos Kupang dan Dharma Wanita, Sekda Buka Lomba Menggambar dan Mewarnai

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, membuka kegiatan Lomba Menggambar dan Mewarnai untuk siswa-siswi TK dan SD se-Kota Kupang dalam rangka HUT Pos Kupang Ke-30 dan HUT Dharma Wanita ke-23. Lomba yang diikuti oleh ribuan anak itu berlangsung di GOR Oepoi, Sabtu (03/12/2022).

Hadir dalam kegiatan ini Pimpinan PT. Timor Media Grafika, Margaretha Iin Wahyuningrum, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT, Ny. Narwasty Danga Hinda, Ketua DWP Kota Kupang, Ny. Lousje Marlinda Funay – Pellokilla.

Dalam sambutannya Sekda menyampaikan atas nama Pemerintah Kota Kupang saya ingin mengucapkan selamat dan proficiat kepada Harian Umum Pos Kupang yang pada tanggal 1 desember kemarin merayakan ulang tahun yang ke-30.

Dia berharap di usia yang ke-30 ini Pos Kupang terus konsisten dengan visinya untuk menyajikan informasi terbaik dan benar serta fokus mencerdaskan masyarakat, membuka isolasi berpikir dan menjadi kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah.

Sekda juga berharap Pos Kupang yang saat ini sudah mampu bersaing dalam era digital dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menyajikan informasi dengan cepat dan akurat bisa menjangkau semua kalangan, termasuk anak-anak generasi penerus bangsa.

Kegiatan lomba mewarnai dan menggambar ini menurutnya menjadi bukti bahwa Pos Kupang tidak hanya fokus dengan penyajian data dan informasi, tapi juga memiliki tanggung jawab moril untuk berperan serta mencerdaskan generasi bangsa yang kreatif dan berkarakter.

Pada kesempatan yang sama Sekda juga mengucapkan selamat Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-23. Menurutnya momentum ini bertujuan mengingatkan ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan, bahwa mereka tidak hanya sekedar sebagai pendamping suami, pendidik dan pendamping anak-anak tapi juga perlu meningkatkan perannya untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan di daerah ini, sesuai bidang dan keterampilannya masing-masing.

Ketua Panitia Lomba Menggambar dan Mewarnai, Sari Novita Safur menyampaikan jumlah peserta lomba seluruhnya 1600 anak. Peserta dibagi dalam tiga kelompok, yaitu kelompok TK/PAUD, kelompok SD Kelas 1-3, dan kelompok SD kelas IV –kelas VI. (*PKP_ans/NA)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Sekda Kota Kupang Buka Pertemuan Advokasi serta Workshop Pencatatan dan Pelaporan Program Suplementasi Vitamin A

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay,SE.,M.Si membuka Pertemuan Advokasi Program Suplementasi Vitamin A dan Workshop Pencatatan dan Pelaporan Program Suplementasi VITAMIN A. Pertemuan berlangsung di Hotel Kristal Kupang, Senin (10/10/2022).

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung Kementerian Kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas data Suplementasi Vitamin A dan juga untuk mengadvokasi dan membangun komitmen bersama tentang pentingnya suplementasi Vitamin A bagi kesehatan anak Kota Kupang, yang melibatkan sektor-sektor pemerintah yang berhubungan dengan program gizi, khususnya suplementasi Vitamin A.

Hadir mendampingi Sekda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang, Djidja Kadiwanu, SE., MM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang,1 Drs. Dumuliahi Djami., M.Si., Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Kupang, drg. Fransisca Johana H. Ikasasi, Kepala Dinas1 Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ir. Clementina R. N. Soengkono, para kepala puskesmas dan camat se-kota kupang, Direktur Reconstra Utama Integra, dr. Iwan Ariawan dan perwakilan Nutrition International (NI), selaku Program officer child survival and adolescent Nutrition, Lanny Yusnita.

Dalam sambutannya Sekda menyampaikan Pemerintah Kota Kupang menyambut baik pelaksanaan pertemuan advokasi suplementasi VITAMIN A, karena melalui pertemuan advokasi dan workshop yang diselenggarakan akan menghasilkan data yang akurat dan valid tentang bayi dan balita di Kota Kupang, yang berkaitan dengan status gizi maupun tantangan, solusi serta rencana tindak lanjut dari pemangku kepentingan dalam program suplementasi Vitamin A. Menurutnya kegiatan ini juga akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para pemangku kepentingan terkait pentingnya program suplementasi Vitamin A bagi kesehatan anak termasuk pemantauan status gizi serta kualitas data, manajemen pencatatan dan pelaporan program suplementasi Vitamin A serta dalam Penggunaan Aplikasi Gizi.

Sekda Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay,SE.,M.Si saat membuka Pertemuan Advokasi Program Suplementasi Vitamin A dan Workshop Pencatatan dan Pelaporan Program Suplementasi VITAMIN A. Pertemuan berlangsung di Hotel Kristal Kupang, Senin (10/10/2022). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Pada kesempatan yang sama pula, Sekda mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Kupang sementara melaksanakan sejumlah aksi dalam mendukung turunnya prevalensi stunting serta pemberian Vitamin pada bayi dan balita. “Ini merupakan bentuk intervensi spesifik yang kita lakukan dalam upaya penurunan prevalensi stunting,” jelasnya.

Saat ini angka stunting di Kota Kupang masih realtif tinggi yakni 21,5 %, sementara target yang ingin Pemkot Kupang capai tahun 2023 adalah 10 % sebagaimana kesepakatan pada raker Gubernur bersama Bupati dan Walikota Se- Nusa Tenggara Timur di Labuan Bajo beberapa waktu lalu. Menurutnya ini merupakan tantangan tersendiri yang harus diselesaikan melalui kerja-kerja kolaborasi, kerja cerdas semua stakeholder untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang, Imelda Fonyke Nange,ST.,MT, selaku panitia dalam laporannya menjelaskan bahwa, berdasarkan panduan manajemen suplementasi Vitamin A, maka waktu pemberian kapsul Vitamin A pada bayi 6-11 bulan dan balita 12-59 bulan, dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan posyandu secara gratis. Namun ditemukan bahwa cakupan pemberian kapsul Vitamin A pada balita (6-59 bulan) di Indonesia tahun 2020 baru mencapai 86,3%, berdasarkan pada sumber data Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI pada tahun 2021.

Saat ini Kementerian Kesehatan sedang dalam penerapan sistem pencatatan dan pelaporan yang terkomputerisasi (E-Ppgbm/Sigizi) untuk Program Gizi Nasional. Sistem E-Ppgbm dikembangkan untuk menangkap berbagai indikator gizi, termasuk cakupan Suplementasi Vitamin A dari semua anak balita berdasarkan nama dan alamat (by name, by address). Untuk mendukung Kemenkes dalam upaya peningkatan kualitas data suplementasi Vitamin A maka pada tahun 2020/21, nutrition international (ni) bersama Reconstra Utama Integra mendanai kegiatan data quality audit (dqa). Kegiatan ini bertujuan menilai Fungsionalitas Sistem Pemantauan dan evaluasi serta mekanisme pelaporan data program suplementasi Vitamin A di berbagai tingkat yaitu pada tingkat Posyandu, tingkat Puskesmas, Kabupaten, Provinsi dan Tingkat Pusat pada enam Kabupaten Kota di tiga Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lanjut Imelda, Data Quality Audit (DQA) yang didanai oleh Nutrition International (Ni) bersama Reconstra Utama Integra memberikan temuan dan rekomendasi yang memperlihatkan bahwa di tingkat Kota, Puskesmas dan Posyandu terdapat sistem informasi kesehatan yang terfragmentasi dan terdiri dari banyak bagian sangat rumit dan membingungkan dalam pelaporan indikator gizi sehingga penggunaan E-Ppgbm/Sigizi perlu untuk diperluas hingga pada tingkat posyandu.

Oleh karena itu, menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Data Quality Audit (DQA) yang telah dilakukan, Nutrition International (Ni) dan Reconstra Utama Integra, maka bersama Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kupang menyelenggarakan pertemuan advokasi lintas sektor dan Workshop Pencatatan Dan Pelaporan Program Suplementasi VITAMIN A untuk Pemegang Program di Kota Kupang Yaitu Dinas Kesehatan, Puskesmas, Bidan dan Kader Posyandu. (*PKP_rdp)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Sekda Minta ASN Kota Kupang Jadikan Jumat Bersih Sebagai Rutinitas

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, SE.,M.Si, minta para ASN Kota Kupang menjadikan kegiatan Jumat Bersih sebagai kebiasaan baik atau rutinitas yang perlu terus dipertahankan. Para pegawai diimbau untuk melaksanakan kerja bakti bukan karena sekedar menjalankan instruksi atau surat edaran Penjabat Wali Kota, tapi melihatnya sebagai aktivitas rutin yang harus dilaksanakan. Imbauan tersebut disampaikannya saat memimpin apel kesiapan Kerja Bakti Pemerintah Kota Kupang di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Kupang, Jumat (07/10/2022).

Apel kesiapan kerja bakti yang diikuti oleh pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang tersebut dimulai tepat pada pukul 06.00 pagi. Sekda yang didampingi Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally, SH.,M.Si mengingatkan kembali kepada seluruh pimpinan perangkat daerah bahwa pelaksanaan apel kesiapan kerja bakti, sebelum memulai kegiatan Jumat bersih akan menjadi aktivitas rutin, yang terus dilaksanakan setiap hari Jumat, yang wajib dipedomani oleh seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah.

Sekda Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, SE.,M.Si didampingi Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally, SH.,M.Si saat memimpin apel kesiapan Kerja Bakti Pemerintah Kota Kupang di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Kupang, Jumat (07/10/2022). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

“Ini sebuah kebaikan, bukan karena ada pimpinan baru kita melakukan tapi karena sudah menjadi kebiasaan. Instruksi dan edaran harus kita laksanakan,” tegas Sekda.

Sekda menambahkan pada setiap kegiatan Jumat bersih, sejumlah pejabat diberi tugas untuk mengkoordinir wilayah kerja yang sudah dibagi. Karena itu kepada para pejabat yang diberikan tugas pada wilayah kerja yang telah ditentukan diharapkan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, karena menurutnya pembagian wilayah kerja ini bertujuan untuk mengoptimalisasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan kerja bakti pada Jumat bersih.

Lebih lanjut Sekda juga minta agar para pimpinan perangkat daerah tidak lupa memberikan informasi dan dokumentasi terkait perkembangan aktivitas kerja bakti di wilayah kerja masing-masing, agar terus disampaikan kepada pimpinan sehingga dapat diketahui untuk selanjutnya mendapat petunjuk dan arahan dari pimpinan.

Mengakhiri arahannya pada apel persiapan kerja bakti, Sekda minta agar para pimpinan perangkat daerah tidak henti-hentinya memberikan motivasi positif kepada seluruh staf dan juga menjaga kebersamaan sehingga kehadiran di lokasi kerja bakti menjadi penuh rasa saling mendukung, guna memperlancar kerja bakti yang sementara digalakkan oleh pemerintah Kota Kupang. (*PKP_rdp)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Tekan Angka Stunting, Pemkot Kupang Gelar Rembuk Bersama

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang terus gencar dalam menekan angka Stunting, salah satunya diselenggarakannya kegiatan Rembuk Stunting yang merupakan kolaborasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Kesehatan Kota Kupang, bertempat di Hotel Kristal Kupang, Selasa (27/09/2022).

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E., M.Si., mewakili Penjabat Wali Kota Kupang dan dihadiri oleh para Staf Ahli Wali Kota Kupang, Pimpinan Perangkat Daerah Kota Kupang, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Kupang, Lousje Marlinda Funay – Pellokila, S.TP., beserta jajarannya, Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Para Camat dan Lurah Se-Kota Kupang, para Kepala Puskesmas, pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia serta pengurus Ikatan Bidan Indonesia.

Sambutan Penjabat Wali Kota Kupang yang dibacakan oleh Sekda Kota Kupang menyampaikan bahwa Rembuk Stunting merupakan kegiatan aksi dari percepatan penurunan Prevalensi Stunting yang baik untuk melakukan konfirmasi dan sinkronisasi berbagai program kegiatan dan sub kegiatan yang telah ada dalam dokumen anggaran Perangkat Daerah baik itu yang bersifat spesifik maupun sensitif. Oleh karena itu semua komponen diharapkan fokus pada upaya percepatan penurunan Stunting dan target Kota Kupang angka stunting menjadi 10 % di tahun 2023.

Saat ini angka Stunting di Kota Kupang berada pada angka 21,5 % pada operasi timbang bulan Agustus 2022, sementara untuk angka Stunting pada bulan Agustus 2021 berada pada 26.1 %. Ini berarti bahwa selama satu tahun Prevalensi Stunting menurun sebesar 4,6%, namun demikian masih jauh dari target penurunan angka Stunting sebagaimana kesepakatan pada Raker Gubernur dan Bupati / Wali Kota di Labuan Bajo di mana target penurunan Stunting pada angka 10 % di tahun 2023. Dengan kata lain Kota Kupang masih deviasi minus 11,5 %, dan karena itu kita harus bekerja keras, kerja cerdas dan kerja kolaborasi semua pihak, mulai dari Lurah, Camat, OPD serta Stake Holder terkait.

“Dalam kaitan dengan Rembuk Stunting yang kita laksanakan pada hari ini, saya menyambut baik karena hal ini merupakan langkah penting, dimana kita akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi dan sinergisme hasil analisis situasi, rancangan kegiatan dari perangkat daerah penanggung jawab layanan dengan hasil perencanaan partisipatif dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus yakni 38 kelurahan,” ungkap Sekda.

Lebih lanjut dalam sambutannya disampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor perlu dilakukan sehingga intervesi baik spesifik maupun sensitif diarahkan pada lokasi Stunting untuk mendukung pencapaian target penurunan angka Stunting yang telah ditetapkan. Di penghujung kegiatan nanti akan dilakukan penandatanganan komitmen dan kesepakatan bersama Penjabat Wali Kota dengan Camat dan Lurah. “Saya berharap para Camat dan Lurah memberikan perhatian serius karena disana tercermin peran strategis Camat dan Lurah diantaranya memastikan seluruh bayi balita mengikuti penimbangan di bulan operasi timbang, demikian juga melakukan kampanye perubahan perilaku, perubahan pola konsumsi (Gemar Makan Ikan dan Kelor) pada setiap kesempatan serta mendorong dan memastikan calon pengantin untuk mengikuti kursus pra nikah sesuai prosedur serta syarat kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka Stunting, serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),” lanjut Sekda.

Di akhir sambutan Penjabat Wali Kota berharap melalui kesempatan ini para Camat dan Lurah agar terus menggalakkan dan menggerakkan masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk intervensi sensitif dalam percepatan penurunan Prevalensi Stunting, dan perangi sampah plastik di Kota Kupang.

Melalui laporan panitia yang dibacakan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Kupang, Imelda Fonyke Nange, S.T., M.T., disampaikan bahwa kegiatan ini sebagai komitmen dalam melakukan percepatan, pencegahan dan penurunan Stunting, maka Pemerintah Kota Kupang telah melaksanakan berbagai aksi percepatan pencegahan dan penurunan Prevalensi Stunting terintegrasi sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian/Bappenas.

Adapun hasil dari pelaksanaan Aksi I adalah ditetapkannya 38 kelurahan Lokus Stunting dari 51 kelurahan di Kota Kupang. Sedangkan hasil Aksi II adalah menyusun rencana kegiatan terintegrasi dalam kegiatan perangkat daerah, dan kegiatan Rembuk Stunting ini adalah Aksi III untuk menyampaikan hasil Aksi I dan Aksi II serta membangun komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan dan penurunan Stunting secara terintegrasi di Kota Kupang. (*PKP_chr/NA)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Sekda Kota Kupang Terima Tim Sosialisasi Prodi Profesi Kepamongprajaan IPDN

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si menerima kunjungan tim Sosialisasi Program Studi Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pertemuan berlangsung di ruang rapat Wali Kota Kupang, Kamis (22/09/2022).

Tim sosialisasi dipimpin oleh Direktur Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan (PPPKp) IPDN, Dr. Sampara Lukman, M.A, didampingi Wakil Direktur Bidang Akademik, Dr. Frans Dione, S.IP,M.Si, Wakil Direktur Bidang Administrasi, Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si, Kepala Bidang Akademik PPPKp, Dra. Sri Sundari dan Kepala Unit Penjamin Mutu PPPKp, Fransina M.P. Nusmesse, S.Sos, M.Si. Turut mendampingi Sekda dalam sosialisasi tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si, serta alumni IPDN yang kini menjabat sebagai pimpinan perangkat daerah, yakni Kadis Nakertrans Kota Kupang, Thomas Didimus Dagang, S.Sos, M.Si dan Kadis Kominfo Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta, S.STP, MM.

Direktur Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan (PPPKp) IPDN, Dr. Sampara Lukman, M.A, menjelaskan dalam sosialisasi ini mereka ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pendidikan kepamongprajaan sebagai tindak lanjut dari UU 23. Menurutnya dalam UU No 23 tahun 2014 pasal 224 disebutkan seorang camat harus mempunyai pengetahuan kepemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat kepamong prajaan. Dalam UU tersebut juga diatur jika camat yang diangkat tidak memiliki syarat dimaksud maka gubernur dapat membatalkan atau mencabut pengangkatan camat tersebut.

Lebih lanjut disampaikannya IPDN lewat Prodi Profesi Kepamongprajaan menawarkan program pendidikan selama tiga bulan bagi para camat dan calon camat yang belum memiliki sertifikat kepamongprajaan. Pendidikan ini tidak berlaku bagi camat atau calon camat alumni IPDN. Dia memaparkan secara rinci tentang biaya dan sejumlah kebutuhan yang perlu dipersiapkan oleh Pemda dan pegawai yang hendak mengikuti pendidikan tersebut. Program pendidikan profesi ini akan berlangsung dua kali dalam setahun dengan peserta paling banyak 75 orang setiap masa pendidikan. Dia mengakui saat ini di Indonesia ada kurang lebih 8 ribu orang camat yang diangkat tanpa disertai bukti pengetahuan kepemerintahan berupa sertifikat kepamongprajaan.

Dalam sosialisasi kali ini Dr. Sampara bersama rombongan akan mengunjungi Kota Kupang dan Kabupaten Malaka. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, menyambut baik sosialisasi tersebut dan mengakuinya sebagai informasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya nanti, camat yang diangkat tidak menimbulkan masalah. Sebagai mantan camat di wilayah Kabupaten Kupang, Fahrensy mengakui pentingnya belajar tentang pemerintahan dan kepamongprajaan.

Sekda memastikan Pemkot Kupang akan merespon secara positif surat edaran Mendagri tersebut, dan akan dibahas dalam perencanaan anggaran murni tahun 2023 mendatang. Pemkot Kupang juga menurutnya akan mengkaji soal biaya dan syarat-syarat untuk pendidikan profesi tersebut, serta melakukan seleksi pegawai yang akan dikirim untuk mengikuti pendidikan tersebut. (*PKP_ans/NA)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata