Arsip Tag: Sekda Kota Kupang

Tingkatkan Kualitas Nakes, Pemkot Teken MoU Dengan BBTKLPP Surabaya

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga kesehatan di Kota Kupang dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan serta pendidikan dan pelatihan laboratorium kesehatan, Pemerintah Kota Kupang menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya. Penandatanganan MoU oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si mewakili Pemerintah Kota Kupang dan Kepala BBTKLPP Surabaya, Rosidi Roslan berlangsung di ruang rapat Garuda, Kantor Wali Kota Kupang, Kamis (9/9). Turut hadir pada kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Kes bersama para kepala bidang, Direktur RSUD SK Lerik, dr. Marsiana Halek dan Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Kupang, Johanes Don Bosco B. Assan, S.Kom beserta jajarannya.

Sekda Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kepala BBTKLPP Surabaya beserta jajarannya yang sudah berkenan datang ke Kota Kupang untuk merespon kebutuhan Pemerintah Kota Kupang khususnya dalam memberikan pembelajaran dan pelatihan bagi para tenaga kesehatan. Diakuinya ada banyak hal positif yang sudah dibuat BBTKLPP Surabaya di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu Sekda berharap dengan ditandatanganinya MoU ini berbagai program kerja yang baik itu bisa dibagikan kepada para tenaga kesehatan di Kota Kupang. Dengan demikian para tenaga kesehatan di Kota Kupang diharapkan bisa menjadi lebih terampil dan profesional. Pemerintah Kota Kupang menurutnya siap memberikan dukungan dalam hal-hal yang dibutuhkan.

Kepala BBTKLPP Surabaya, Rosidi Roslan memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Kupang yang telah cepat merespon tawaran kerja sama. Pemkot Kupang juga dinilainya kreatif dan inovatif dalam mewujudkan wacana kerja sama terkait pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan serta pendidikan dan pelatihan laboratorium kesehatan yang sudah sempat dibahasnya dengan Kadis Kesehatan Kota Kupang beberapa waktu lalu. BBTKLPP Surabaya menurutnya siap membantu dan memfasilitasi upaya Pemerintah Kota Kupang demi kesehatan seluruh masyarakat Kota Kupang. “Pemerintah Kota Kupang bisa mengirim orang ke tempat kami atau kami yang datang ke sini,” tambahnya.

Kadis Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Kes usai penandatanganan tersebut menjelaskan, MoU ini terkait program pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan. Dengan MoU ini BBTKLPP Surabaya bisa membantu memenuhi kebutuhan pelatihan sumber daya manusia, konsultan dan pendampingan untuk program-program tersebut. Selain itu MoU juga memuat terkait kerja sama pendidikan dan pelatihan laboratorium kesehatan. Sebentar lagi laboratorium kesehatan di RSUD SK Lerik akan beroperasi, dalam kesepakatan tersebut pihak BBTKLPP Surabaya akan berperan mendampingi para petugas di labkes tersebut hingga para petugas bisa mandiri. Selain itu sampel hasil dari Kota Kupang juga dapat dikirim ke Surabaya sebagai second opinion.

Dalam MoU yang akan berlaku sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 itu diatur tugas BBTKLPP Surabaya sebagai pihak pertama antara lain; melaksanakan program pencegahan dan pengendalian penyakit di Kota Kupang serta melaksanakan program kesehatan lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Kupang. Tugas lain dari BBTKLPP Surabaya yang diatur dalam MoU tersebut adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pemeriksaan laboratorium kesehatan serta melakukan pendampingan secara berkelanjutan. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Sekda Minta Pejabat Baru Dukung Kepala Daerah Sukseskan Program Pembangunan

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E., M.Si., minta 6 pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik untuk membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang dalam mensukseskan program-program pembangunan yang sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota Kupang. Pesan ini disampaikannya saat menyaksikan serah terima jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik pada Senin (16/8/2021) lalu. Serah terima jabatan berlangsung di Ruang Rapat Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Kamis (19/8/2021).

Menurutnya sertijab perlu segera dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Kupang dapat berjalan lebih efektif, apalagi saat ini dalam proses penyusunan anggaran perubahan tahun 2021 dan murni tahun 2022 Diakuinya sejak proses seleksi terbuka Pemerintah Kota Kupang disibukkan dengan konsentrasi pada upaya penanganan covid 19, yang membutuhkan akselerasi dan langkah-langkah strategis oleh kepala daerah dan perangkat daerah terkait.

Pada kesempatan yang sama, Sekda menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pejabat yang lama atas dedikasi dan loyalitasnya. Diharapakan teladan mereka bisa menjadi inspirasi bagi para pejabat yang baru. Kepada para pejabat yang baru dilantik, Sekda mengimbau untuk segera mempelajari dan menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang baru diterimanya. “Jabatan ini adalah anugrah Tuhan karena banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih, oleh karenanya saudara-saudara harus menghargai itu dan berusaha melaksanakannya dengan profesional, loyalitas yang tinggi, serta terus mengasah kemampuan diri dan berintegritas” tegas Sekda.

Enam pejabat pimpinan tinggi pratama yang melakukan serah terima jabatan tersebut antara lain adalah Dolores Rita Hariyani, SE mengantikan Dra. Mariana Franssina Reta sebagai Sekretaris DPRD Kota Kupang, Achrudin Rudi Abubakar, S.Sos., M.Si menggantikan pejabat lama Bernadinus Mere, A.P., M.Si., sebagai Kasat Pol PP Kota Kupang, Ariantje Martje Baun, S.E., M.Si. menggantikan Dra. Thruice Balina Oey, M.Si, sebagai Kadis Kominfo Kota Kupang, Josefina Monika Djata Gheta, S.T., M.M., menggantikan Yanuar Dally, S.H, M.Si sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang, Matheus Benediktus Lalek Rajah, S.H., M.Hum menduduki jabatan baru sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan-Hukum dan Politik, sementara itu Maria Magdalena Detaq, S.IP menjabat posisi baru sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Turut hadir dalam acara serah terima jabatan tersebut Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH dan Kepala BKPPD Kota Kupang, Abraham D. E. Manafe, S.IP., M.Si beserta jajaran. (*PKP_jms)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

118 PNS Lingkup Kota Kupang Terima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Dalam rangka menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan RI, 118 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Kota Kupang menerima penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Penyematan tanda penghargaan oleh Sekda Kota Kupang berlangsung di lantai satu Kantor Walikota Kupang, Senin (16/8/2021). 118 PNS tersebut menerima penghargaan Dharma Bakti PNS untuk pengabdian penuh dengan kesetiaan selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si dalam sambutannya menyampaikan penganugerahan tanda kehormatan satya lencana karya satya kepada 118 PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang ini diberikan kepada PNS yang dinilai pantas dan layak untuk mendapatkannya berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia.

Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si, saat menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, Senin (16/8/2021) Dok : Prokompim Setda Kota Kupang

Menurutnya tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya ini merupakan bentuk penghargaan Pemerintah RI atas kerja keras dan jasa-jasa para ASN dalam melaksanakan tugas dengan penuh pengorbanan, kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan yang tinggi, serta telah memenuhi syarat masa kerja secara terus-menerus dan tidak terputus untuk periode 10, 20 dan 30 tahun. Sekda menambahkan pemberian tanda kehormatan ini adalah sebagai motivasi bagi seluruh PNS agar di dalam pengabdiannya terus menjaga dan meningkatkan etos kerja yang positif, menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi sesama rekan pegawai dan masyarakat, serta prestasi kerja dengan pelayanan yang prima. “Dengan begitu PNS di dalam keberadaannya mampu menjadi abdi negara sekaligus menjadi abdi masyarakat yang sungguh-sungguh mampu menjaga citra pemerintah,” tegasnya.

Kepada para penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya Sekda mengingatkan, bahwa apabila setelah menerima tanda kehormatan ini, PNS yang bersangkutan tidak mampu menjaga nilai-nilai kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku hingga dijatuhi hukuman disiplin berat, maka atas nama hukum, pemerintah akan mencabut kembali tanda kehormatan yang telah diterima oleh para PNS. Sekda juga mengimbau kepada para penerima tanda kehormatan agar peristiwa ini dijadikan tonggak penting dalam merevitalisasi fungsi, peran dan tanggung jawab masing-masing agar setiap PNS mampu berkontribusi bagi kinerja pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Kupang.

Pada kesempatan yang sama Sekda juga meminta kepada seluruh PNS untuk juga turut berkontribusi dalam upaya pemerintah menangani pandemi covid-19 melalui tugas dan fungsi masing-masing. “Para PNS kita dapat menjadi teladan baik dalam penerapan protokol kesehatan dan menjadi tokoh dalam mensukseskan vaksinasi yang sedang digenjot Pemerintah Kota Kupang hingga hari ini,” pungkasnya.

Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD), Ir. Solvie Y. H. Lukas dalam laporannya menyampaikan kegiatan penganugerahan tanda kehormatan satya lencana karya satya tersebut diberikan masing-masing kepada, 23 orang PNS untuk masa kesetiaan selama (XXX) 30 Tahun, 19 orang PNS untuk masa kesetiaan 20 (XX) tahun dan 76 orang PNS untuk masa kesetiaan (X) 10 tahun.

Hadir mendampingi Sekda Kota Kupang dalam acara penganugerahan tanda kehormatan satya lencana karya satya tersebut Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH. M.Si, Kepala BKPPD Kota Kupang Abraham D. E. Manafe, S. IP, M.Si dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang, Maxi Jemy Deerens Didok, S. Pd, M.Si. (*PKP_jms)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

ini Pesan Sekda Fahrensy Funay Saat Menutup Kegiatan Orientasi CPNS Formasi Kota Kupang Tahun 2019

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si minta para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hendaknya memiliki sikap sebagai seorang pamong praja dan abdi masyarakat yang baik. Sebagai seorang pamong praja mereka dituntut untuk senantiasa menampilkan kewibawaan dan keteladanan baik dalam hal disiplin, komitmen, tanggung jawab, dedikasi, loyalitas, dan kejujuran. Sedangkan sebagai abdi masyarakat, tugas utama mereka adalah melayani masyarakat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Permintaan tersebut disampaikannya dalam acara penutupan kegiatan orientasi dan pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung di lapangan upacara Kantor Wali Kota Kupang, Jumat (11/06/2021). Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang, Abraham D.E Manafe, S.IP, M.Si.

Pada kesempatan yang sama Sekda juga minta agar para CPNS yang baru selesai menjalani masa orientasi dan pembakalan untuk menjauhkan diri dari pelanggaran, terutama yang terkait dengan masalah moralitas dan tindakan KKN, karena hal tersebut akan mencoreng dan menjatuhkan citra lembaga di mata masyarakat dan dalam konteks yang lebih luas akan melunturkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. ”Ada ribuan orang yang sementara mengantri untuk menjadi PNS. Oleh karena itu, kesempatan yang telah saudara-saudara peroleh ini harus disyukuri sebagai anugerah Tuhan, yang perlu diwujudnyatakan melalui kesungguhan dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diemban,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si (kiri depan) saat memberikan sambutan serta menutup kegiatan orientasi dan pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung di lapangan upacara Kantor Wali Kota Kupang, Jumat (11/06/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Ditambahkannya, para CPNS harus sadar akan porsi tanggung jawab yang telah diatur sesuai hierarkis kelembagaan di unit kerja masing-masing. Mereka juga harus mempelajari serta menguasai secara seksama setiap tugas dan pekerjaan, sehingga fungsi mereka sebagai staf atau unsur bantu pimpinan benar-benar berjalan efektif dalam lingkup bidang tugas masing-masing.

Sekda juga menekankan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang seorang PNS untuk terlibat atau melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan politik praktis. ”Karena itu bagi saudara-saudara yang berniat terjun kedunia politik sebaiknya mengundurkan diri sebagai PNS, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.

Dia berharap dengan orientasi dan pembekalan ini para CPNS diisi dengan berbagai pengetahuan, informasi, dan ketrampilan untuk memperlengkapi tingkat kemampuan dan kompetensi saudara-saudara, secara kognitif yakni meningkatnya pengetahuan dan pemahaman untuk melaksanakan pekerjaan dalam organisasi birokrasi pemerintahan. Secara afektif yakni dengan orientasi ini diharapkan terjadi perubahan atau penyesuaian dan pembentukan sikap mental sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat yang baik. Selanjutnya secara psikomotorik, mereka diharapkan telah memiliki keterampilan yang dibutuhkan sebagai modal dasar untuk mampu melaksanakan tugas dengan baik, guna mendorong optimalisasi kinerja birokrasi, yang bermuara pada upaya mewujudkan tata-kepemerintahan yang baik (good govenance) sesuai tuntutan reformasi birokrasi dewasa ini dan mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Kupang.

Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur. Richard Bernard Penlaana, S. Sos, M. Si dalam laporannya menyampaikan kegiatan orientasi dan pembekalan CPNSD Kota Kupang formasi tahun 2019 telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kegiatan ini diikuti oleh 231 orang peserta dan 2 orang tidak dapat mengikuti karena meninggal dunia dan sakit pasca operasi melahirkan. Penyajian materi meliputi penyajian di dalam ruangan, dialog tanya jawab dan pelatihan fisik, mental, disiplin dan baris berbaris di luar ruangan. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Sekda Kota Kupang Hadiri Launching BPM CFW Program KotaKu di Tode Kisar

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si mewakili Wali Kota Kupang meluncurkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat (BPM) Cash for Work (CFW) Program Kotaku Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021. Launching berlangsung di lapangan Kantor Lurah Tode Kisar, Sabtu (8/05/2021). Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, Herman Tobo, ST, M.Si, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang, Ir. Cornelis Isak Benny Sain, Para Ketua Pokja PKP Tingkat Provinsi dan Kota, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I dan II NTT, Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Wilayah I dan II NTT, Team Leader OSP 5 NTT, Koordinator Kota Wilayah I Program Kotaku NTT, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Tode Kisar, Camat Kota Lama, Camat Oebobo, Plt. Camat Kelapa Lima, perwakilan Camat Maulafa dan Lurah Tode Kisar selaku tuan rumah.

Dalam sambutan Wali Kota Kupang yang dibacakan Sekda menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dirjen Cipta Karya, melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT yang telah merancang kegiatan BPM Cash For Works (CWF) ini. Selain membantu peningkatan kualitas permukiman warga untuk meminimalisir kawasan permukiman kumuh di Kota Kupang, program tersebut menjadi salah satu instrumen bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi akibat dampak covid 19.

Dia berharap dengan memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat terdampak covid-19, yang mengalami putus hubungan kerja (PHK) dan masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan, program ini dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19. Program ini menurutnya juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak covid-19, serta terpeliharanya aset infrastruktur melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun program kotaku, maupun program IBM lain melalui swakelola masyarakat.

Pemerintah Kota Kupang menyambut baik program ini dan siap memberikan dukungan. Secara khusus Lurah Tode Kisar sebagai penanggung jawab wilayah tempat program ini terlaksana diminta untuk memberikan dukungan penuh. “Lurah harus bisa memfasilitasi warganya dan jika ada kendala segera lakukan koordinasi baik ke camat maupun jenjang yang lebih tinggi, agar program ini bisa berjalan lancar dan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, Herman Tobo, ST, M.Si pada kesempatan yang sama memaparkan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 177/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Sebaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021. Untuk Provinsi NTT, kegiatan BPM CFW dialokasikan pada 45 Kelurahan yang tersebar di 6 Kota/Kabupaten (Kota Kupang, Kab. TTS, Sumba Barat, Manggarai, Sikka dan Ngada) dengan dana per Kelurahan 300 juta rupiah dan kegiatan BPM reguler dialokasikan di 2 Kelurahan pada Kota Kupang dan Kabupaten Sikka dengan dana 1 milyar rupiah per Kelurahan, sehingga total dana IBM KOTAKU tahun 2021 di 47 Lokasi Provinsi NTT sebesar 15,5 milyar rupiah

Ditambahkannya sampai dengan saat ini telah dicairkan dana Tahap I (70%) BPM CFW ke 45 BKM di 6 Kab/Kota Provinsi NTT dan sesuai kelengkapan persyaratan pemanfaatan dana telah direkomendasikan oleh masing-masing PPK Wilayah I dan II di 24 kelurahan (53%) termasuk Kelurahan Tode Kisar ini, yang mewakili 45 kelurahan lainnya untuk Launching Kegiatan CFW hari ini untuk dapat melaksanakan kegiatan fisik sesuai dengan Rencana Pengunaan Dana (RPD) KSM.

Dia berharap agar semua pihak bersama-sama mengawal, memastikan dan menjamin agar kegiatan CFW ini dapat berjalan dengan baik, lancar, tepat waktu, tepat sasaran dan dapat bermanfaat dengan baik khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terkena dampak covid-19 agar dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga.

Ketua panitia penyelenggara kegiatan CFW Program Kotaku di Kelurahan Tode Kisar, Dodi Toebe menyampaikan jenis infrastruktur yang akan diintervensi oleh program Cash For Work antara lain jalan rabat beton sepanjang 322 meter, bak sampah 2 unit dan pemeliharaan drainase sepanjang 432 meter. Pekerjaan ini menyerap 79 pekerja dari masyarakat Kelurahan Tode Kisar. Usai melaunching kegiatan BPM CFW, Sekda menyerahkan APD kepada perwakilan tenaga kerja dan meletakan batu pertama pada pekerjaan pemeliharaan drainase di lokasi tersebut. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Terima Dokumen Rancangan Anggaran Pilkada Kota Kupang Tahun 2024

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menerima dokumen rancangan anggaran pilkada Kota Kupang Tahun 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang. Dokumen tersebut diserahkan oleh Ketua KPU Kota Kupang Deky Ballo, ST, MT kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Priestly Funay, SH, M.Si di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Kupang, Kantor Wali Kota Kupang, Kamis (6/05/2021) pagi.

Dalam pertemuan tersebut Sekda didampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Dra. Thruice Balina Oey, M.Si dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang Noce Nus Loa, SH. M.Si.

Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Priestly Funay, SE, M.Si setelah menerima dokumen tersebut menyampaikan bahwa rancangan yang diterima ini akan dilihat secara teliti dan dibuat kajian. “terima kasih atas dokumen ini, secepatnya akan ditinjau dan dikoordinasikan jika perlu, kita akan duduk bersama untuk mengkajinya terutama jika ada item-item yang perlu dikoordinasikan,” tambahnya. Menurutnya dalam pengkajian inspektorat juga akan membantu, dan perlu dilakukan konsultasi dengan BPK sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Kota Kupang, Deky Ballo, ST, MT menyampaikan bahwa pertemuan hari ini untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya tentang persiapan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah, khususnya Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pertemuan ini juga menurutnya merupakan bentuk komunikasi pemerintah untuk mengetahui kesiapan anggaran, sesuai dengan instruksi Dirjen Politik Dan Hukum Kemendagri yang meminta pemerintah agar berkoordinasi dengan penyelenggara khususnya KPU dan Bawaslu agar anggaran pilkada dimaksud dapat dibahas bersama. Dengan demikian pemerintah dapat lebih siap dalam menyiapkan anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Ditambahkannya sebagai penyelenggara, KPU akan menunggu Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perihal pertemuan lanjutan setelah Dokumen Rancangan Anggaran Pilkada Kota Kupang Tahun 2024 diberikan kepada pemerintah untuk dipelajari dan dikaji lebih jauh untuk selanjutnya duduk bersama dalam membahas rancangan anggaran pilkada tersebut.

Turut hadir dalam penyerahan tersebut empat anggota Komisioner KPU Kota Kupang yaitu, Ismael Manoe, S.Pt, Zunaidin Harun, ST, Wely Novita A. Hayers, SS, B.Ed, M.Pd, Agustinus I. Fahik, S.Fil, MA. (*PKP_rdp)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Gelar FGD Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Kupang menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengolahan Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang, pagi ini Rabu (28/04/2021) di Aula Sasando lantai 3 Kantor Walikota Kupang.

Kegiatan FGD ini dibuka oleh Sekda Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si dan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ondy Christian Siagian, SE, M.Si, Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Orson G. Nawa, SH dan tenaga ahli dari Undana Kupang Dr. Ir. Ludji Mikhael Riwu Kaho, M.Si dan Ir. Charles Kapioru, MS. Sementara peserta FGD terdiri dari para Lurah, OPD teknis, aktifis penggiat sampah dan dari Perusahaan Daerah Pasar.

Dalam sambutannya, Sekda mengungkapkan pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Namun diakuinya, rantai panjang pengelolaan sampah ini banyak mengalami kendala dan permasalahan. Hal ini menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan kemampuan pemerintah, masih rendahnya partisipasi swasta dan masyarakat, serta meningkatnya jumlah dan jenis sampah setiap tahunnya.

”Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menyebabkan cakupan pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah. Sampah juga tidak dipilah atau diproses terlebih dahulu ketika diangkut dari TPS (tempat penampungan sementara) ke TPA (tempat pemrosesan akhir). Akibatnya sampah bercampur antara sampah organik, anorganik, dan limbah B3,” ungkap Sekda.

Menurutnya lagi, sampah yang bercampur dalam jumlah banyak ini mengakibatkan beban TPA menjadi sangat berat. ”Dampaknya yang dapat ditimbulkan selain pencemaran lingkungan, juga meningkatnya biaya operasional, dan munculnya potensi konflik sosial. Sedangkan keterlibatan pihak swasta masih terbatas pada daur ulang sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca dan logam. Padahal, jumlah sampah organik lah yang mendominasi total sampah yang dihasilkan setiap tahunnya,” ujarnya.

Diungkapkan Sekda, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tahun 2019 jumlah sampah di Indonesia telah mencapai sekitar 66-67 juta ton. Ini lebih banyak dari rata-rata jumlah sampah per tahun yang mencapai 64 juta ton yang didominasi sampah rumah tangga yakni mencapai 63,95% dari jumlah tersebut.

Menurut Sekda, pengurangan sampah paling efektif sebenarnya dapat dimulai dari sumber penghasil sampah terbesar, yaitu rumah tangga (reduce at source). ”Disini diharapkan peran masyarakat perkotaan untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan sampah dari rumah masing-masing, dengan membiasakan diri memilah sampah menjadi 2 bagian yaitu sampah organik dan anorganik,” jelasnya. Diungkapkannya, sampah organik dapat diolah menjadi kompos baik untuk menanam tanaman hias dan juga sebagai media tanaman sayuran dan buah-buahan di lingkungan permukiman sehingga dapat meningkatkan gizi keluarga disamping menghemat belanja rumah tangga. Sementara dari sisi kesehatan tentunya rumah menjadi lebih bersih, tidak ada lagi penumpukan sampah yang menimbulkan bau dan sumber penyakit.

Sekda berharap kegiatan FGD ini dapat menggali persoalan-persoalan terkait pengelolaan sampah di Kota Kupang guna penyusunan kebijakan dan strategi pengolahan sampah rumah tangga dan rencana aksi penyusunan ranperda tentang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Kota Kupang. Kepada para peserta dan para narasumer diharapkan dapat bersinergi dan berperan aktif dalam menghasilkan rumusan-rumusan guna penyusunan kebijakan serta rencana aksi pengelolaan sampah yang melibatkan pemerintah dan stakeholders nantinya.

Sebelumnya dalam laporan panitia penyelenggara yang disampaikan Kabag SDA Setda Kota Kupang, Maria Magdalena Detaq, S.Ip, mengungkapkan pengelolaan sampah di Kota Kupang umumnya dilakukan oleh Pemerintah melalui DLHK Kota Kupang sesuai Perda nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Perda nomor 04 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dikatakannya kedua Perda ini belum mampu membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang. Hal ini sesuai fakta dimana ditahun 2019 saat penilaian adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana menepatkan Kota Kupang termasuk 5 kota berstatus kota terkotor dari 369 kabupaten/ kota. Hasil penilaian tersebut, dikatakannya terkait pengelolaan TPA di Kota Kupang karena masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dan Pemkot Kupang belum memiliki Dokumen Kebijakan dan Startegi Daerah (JAKSTRADA) terkait pengolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Untuk itu FGD ini digelar dengan tujuan mendapatkan rumusan alternatif berupa rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan terkait dengan implementasi perda Pemkot Kupang dibidang pengelolaan sampah. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu output dari hasil analisis kebijakan pengelolaan persampahan berupa rekomendasi-rekomendasi dan petunjuk operasional agar dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan siap guna bagi Pemkot Kupang dalam hal pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali. Selain itu untuk membuat rencana aksi penyusunan Ranperda tentang pengembangan sisten dan pengelolaan persampahan di Kota Kupang. (*PKP_ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

BPJamsostek Serahkan Bantuan Bagi Korban Seroja dan Santunan Kepada Ahli Waris Non ASN Pemkot Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, menerima kunjungan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua, Toto Suharto, Rabu (14/04/2021) bertempat di Aula Rumah Jabatan Sekda Kota Kupang.

Kunjungan ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang telah disahkan oleh Presiden, Joko Widodo.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan klaim jaminan kematian bagi tenaga kerja non ASN lingkup Pemerintah Kota Kupang yang diterima secara simbolis oleh ahli waris dari salah satu pegawai tidak tetap Almarhum Ebiet Thobias Tabelak senilai Rp. 42.000.000,-. Penyerahan santunan tersebut merupakan hak peserta yang didanai melalui APBD Kota Kupang. BPJamsostek juga menyerahkan bantuan berupa 3 ton beras bagi Pemkot Kupang untuk membantu korban bencana badai Seroja beberapa saat lalu.

Sekda Kota Kupang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian BPJamsostek terhadap Kota Kupang yang terdampak bencana dan juga bagi tenaga kerja non ASN berupa santunan kematian. Beliau mengatakan hal ini merupakan bentuk kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Kupang. Harapannya kemitraan dan koordinasi dapat terus terjalin baik demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kupang.

“Kepada ibu yang menerima santunan kami pemkot belum bisa memberikan lebih, kami berharap santunan ini dapat membantu ibu sebagai ahli waris dan anggota keluarga yang ditinggalkan almarhum,” kata Sekda kepada penerima santunan.

Selanjutnya Deputi Direktur BPJamsostek mengatakan Pemkot Kupang diharapkan bisa ikut mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jamsostek. Dalam Inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah serta pegawai pemerintah non ASN harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek

“Banyak manfaat yang bisa diterima oleh tenaga kerja yang ikut jamsostek, salah satunya jaminan kematian. Hari ini BPJamsostek akan menyerahkan hak peserta yang didanai melalui APBD Kota Kupang kepada ahli waris staf non ASN pemkot Kupang yang meninggal,” ungkapnya.

Turut hadir mendampingi Sekda Kota Kupang, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si, Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodywik Djungu Lape, S.Sos, Sekretaris BKPPD Kota Kupang, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTT, Armada Kaban, Sekretaris BKPPD Kota Kupang, Ir. Solvie Y. H. Lukas, Kepala Bagian Prokompim Setda Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si, Plt. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang, Ivan Leny Mila Meha, S.STP, M.Si. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Motif Bunga Sepe Menjadi Motif Tenunan Khas Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Keinginan Kota Kupang untuk memiliki tenunan khas daerahnya sendiri akhirnya terjawab lewat upaya dan kerja keras dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Kupang yang diketuai Ny. Hilda Riwu Kore – Manafe yang juga selaku Ketua TP PKK Kota Kupang.

Motif bunga flamboyan atau dengan nama lokal bunga sepe menjadi tenunan khas daerah Kota Kupang telah terdaftar dan mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Seremonial penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan bernomor 000209238 berlangsung pada Selasa (9/03/2021) pagi di lantai 2 kantor Wali Kota Kupang. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana D. Jone, SH kepada Ny. Hilda Riwu Kore – Manafe selaku pencipta motif tenun ikat dengan judul motif sepe yang kemudian menyerahkan Surat Pencatatan Ciptaan kepada Pemerintah Kota Kupang selaku pemegang hak cipta yang diterima oleh Sekda Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si. Prosesi penyerahan tersebut disaksikan oleh para tamu undangan yang hadir diantaranya Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, SH, MM, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Daniel Agus Prasetyo, Asisten II Sekda Kota Kupang, Ir. Elvianus Wairata, M.Si, Ketua Bhayangkari Polres Kupang Kota, Ny. Yunita Satria Perdana, Ketua DWP Kota Kupang, Ny. Lousie Marlinda Funay – Pelokila, beberapa pimpinan perangkat daerah serta para Camat.

Dalam sambutan Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana D. Jone, SH menyampaikan proficiat kepada Ny. Hilda Riwu Kore – Manafe selaku Ketua Dekranasda Kota Kupang yang menurutnya telah melakukan karya intelektual anak bangsa yaitu menciptakan motif tenun ikat sepe. Dikatakan, adanya penyerahan surat pencatatan ciptaan ini maka secara hukum tenun ikat motif sepe karya Ibu Hilda dilindungi oleh negara. “Ketika dikemudian hari apabila ada para pihak yang tidak bertanggungjawab mencoba-coba mengklaim untuk menenun dengan motif yang sama maka itu akan masuk pada ranah pidana,” tuturnya.

Pada kesempatan ini pula, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT juga menyampaikan potensi kekayaan intelektual di Kota Kupang yang belum mendapatkan perlindungan secara baik. Padahal menurutnya hal ini bisa dilakukan dengan bantuan Pemerintah Kota. “Ada banyak kelompok tenun ikat yang ada di Kota Kupang, tolong bantu mereka untuk mendaftarkan karya cipta mereka, karena ketika mereka tidak di daftarkan sangat disayangkan harga mereka itu bisa dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan mereka mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit,” ucapnya. Dijelaskannya, saat ini di Kota Kupang yang sudah terdaftar untuk mendapatkan kekayaan intelektual personal sebanyak 75 untuk merek, 10 untuk hak cipta salah satunya karya Ketua Dekranasda Kota Kupang dan 11 paten. Namun menurutnya, sesuai data yang dimiliki Kanwil Kemenkumham, di Kota Kupang masih terdapat 10.217 usaha mikro dan 1.352 usaha kecil total secara keseluruhan 11.569 UMKM yang memiliki potensi untuk di daftarkan, namum belum dilakukan.

Untuk itu dirinya mendorong agar Pemkot Kupang dapat menfasilitasi para pelaku UMKM tersebut agar bisa didaftarkan tentunya dengan kerjasama dan dukungan dari perbankan di NTT. “Ruang ini diberikan sebenarnya tinggal bagaimana kepedulian kita terhadap karya intelektual personal yang kurang lebih 11.569 di Kota Kupang harus diberdayakan,” ucapnya. Dirinya berharap dengan dilakukannya penyerahan surat pencatatan ciptaan hari ini dapat menjadi menjadi titik awal atau start gebrakan yang dilakukan oleh Ketua Dekranasda akan mempengaruhi pelaku UMKM di Kota Kupang untuk ikut mendaftarkan karya cipta mereka.

Sementara, Ketua Dekranasda Kota Kupang, Ny. Hilda Riwu Kore-Manafe selaku pencipta motif tenun ikat sepe mengungkapkan awal dirinya terinspirasi dari bunga flamboyan atau sepe yang dianggapnya unik. “Sepe merupakan bunga yang mempunyai keunikan tersendiri karena bunga sepe hadir di Kota Kupang hanya pada bulan September hingga Desember yang menggambarkan Natal akan tiba,” ungkapnya. Ny. Hilda Riwu Kore-Manafe mengisahkan ikhwal dirinya menjadikan motif bunga sepe menjadi ciri khas tenunan Kota Kupang karena sejak menjabat sebagai ketua Dekranasda, dirinya melihat daerah atau kabupaten lainnya di NTT memiliki tenunan khas sendiri lengkap dengan aksesorisnya sedangkan Kota Kupang belum ada. “Dari situ saya terinspirasi bahwa kita harus punya motif khas kota yang tepat dan kita lihat disini banyak sekali sepe yang mengingatkan natal sudah dekat, unik sekali, itu yang menginsiprasi sepe menjadi ikon Kota Kupang,” tuturnya.

Diakuinya, tidaklah mudah untuk dalam mewujudkan hal tersebut. Kesulitan yang ditemui oleh karena dibutuhkan ketelitian, kecermatan dan teknik menenun dari para penenun. “Berbagai percobaan dan usaha yang terus dilakukan untuk mendapatkan bentuk design yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk tenunan, akhirnya kami menemukan mama-mama penenun di Kelurahan Penkase yang bisa menghasilkan tenunan yang cantik, indah serta dipadu dengan warna-warna lembut yang berasal dari tumbuhan alami yang ada di sekitar wilayah Kota Kupang,” jelasnya. Dikatakan, saat ini para mama-mama penenun telah menghasilkan tenunan dengan jenis tenun ikat, buna dan sotis berupa selendang, pashmina, sarung dan selimut. Selain itu, lanjut Ny. Hilda, untuk melengkapi tenunan sepe, pihaknya juga membuat berbagai aksesoris dari bahan-bahan lokal yaitu tulang, kayu dan batu akik. “Jadi nanti kami akan melegalkan itu semua lewat proses pendaftaran kekayaan intelektual ini,” tambahnya.

Dikesempatan ini selaku Ketua Dekranasda Kota Kupang, Ny. Hilda Ratu Kore-Manafe menyampaikan terima kasihnya kepada Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT yang telah membantu proses hak cipta sehingga bisa memperoleh sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan yang mempunyai jangka waktu perlindungan Hak Cipta selama 50 tahun dan berharap kerja sama ini terus berlanjut. Juga ucapan terima kasih kepada Kepala BI Perwakilan Bank NTT yang ikut mempromosikan hasil tenun sepe dan bantuan berupa pembangunan galeri di Penkase.

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangganya dan menyambut baik atas pencapaian dari Dekranasda Kota Kupang, dimana Kota Kupang akhirnya memiliki tenun ikat motif sepe. Menurutnya, motif tenun ikat sepe ini memiliki filosofi yang mewakili daerah Kota Kupang karena sepe erat dengan makna kasih sesuai motto Kota Kupang dan ciri khas tanaman sepe yang tumbuh subur serta berbunga mulai bulan-bulan menjelang perayaan Natal umat Kristiani. “Motif ini akan menjadi ikon baru kebanggaan milik masyarakat Kota Kupang, yang sekian lama menjadi kerinduan masyarakat Kota Kupang” ujarnya. Sekda optimis, motif tenun ikat sepe ini akan menjadi daya tarik tersendiri yang melengkapi pesona daerah Kota Kupang bagi peningkatan sektor pariwisata. “Motif sepe ini akan memiliki nilai tersendiri dan tampil sejajar dengan motif-motif tenun ikat khas daerah NTT lainnya,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan Sekda, Pemkot Kupang akan terus mendorong dan mendukung ide dan kreativitas Ketua Dekranasda karena selaras dengan visi dan misi Kota Kupang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan industri pariwisata berbasis komunitas masyarakat, lebih khusus kelompok pengrajin tenun ikat dibawah binaan Dekranasda. Sekda berharap, dengan terdaftarnya hak cipta motif tenun ikat sepe ini, dapat menggugah dan mempelopori kreativitas bernilai seni baik tradisional maupun modern lainnya yang bernilai ekonomis dan dapat menjadi kebanggaan bahkan ikon Kota Kupang, tanpa mengabaikan sejarah dan tradisi yang sudah ada dan terus dilestarikan. (*PKP_ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Mulai Vaksinasi Covid 19 Tahap II

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang secara resmi memulai vaksinasi Covid-19 tahap II bagi para lansia dan pejabat publik. Vaksinasi tahap II tersebut ditandai dengan pemberian vaksin kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang, sejumlah anggota DPRD Kota Kupang dan para pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang di lobi RSUD S.K Lerik Kota Kupang, Rabu (3/03/2021).

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH dan beberapa anggota DPRD Kota Kupang, antara lain, Yoseph Dogon, Adrianus Talli, Djuneidi Kana, Maudy Dengah dan Mokrianus Lay.

Sekda Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 hari ini, selain bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, juga sekaligus untuk memotivasi seluruh lapisan masyarakat agar ikut ambil bagian dalam program vaksinasi ini.

Menurutnya sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua adalah kelompok masyarakat dengan tingkat interaksi serta mobilitas tinggi sehingga rentan tertular Covid-19. sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua antara lain; lansia, tenaga pendidik (guru dan dosen), pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, petugas keamanan, pelayanan publik (perangkat desa, BUMN, BUMD dan pemadam kebakaran), petugas transportasi, atlet, wartawan dan pekerja sektor pariwisata (staf hotel, restoran, dan tempat wisata). Diyakininya jika kelompok ini terlindungi, laju penularan Covid 19 di Kota Kupang bisa ditekan.

Ditambahkannya untuk wilayah Kota Kupang saat ini tercatat data penerima vaksinasi tahap kedua terdiri atas kategori lanjut usia (lansia) sebanyak 10.139 orang dan kategori masyarakat yang bekerja di tempat pelayanan publik sebanyak 937 orang. “Hingga saat ini masih terus dilakukan pendataan dan penyesuaian, karena di Kota Kupang tidak hanya ada pegawai Pemerintah Kota Kupang tetapi juga ada BUMN, BUMD, pegawai provinsi NTT, instansi vertikal dan lainnya,” katanya.

Sekda memaparkan untuk pelayanan vaksinasi di Kota Kupang selain RSUD SK Lerik, ada 26 fasilitas kesehatan yang bisa dikunjungi oleh masyarakat yang telah terdaftar untuk menerima vaksinasi. Bagi lansia yang usianya di atas 60 tahun bisa mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat, termasuk di dalamnya 11 puskesmas yang ada di Kota Kupang.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH usai memantau pelaksanaan vaksinasi tahap II kepada wartawan menyampaikan, saat ini Pemkot Kupang akan menambah kurang lebih 50-an ruang isolasi untuk pasien covid 19 di RSUD SK Lerik. Pembenahan yang dibiayai dengan dana dari hasil refokusing itu akan diawasi langsung oleh Wali Kota. “Selama kurang lebih dua bulan ke depan saya akan berkantor di sini untuk kawal langsung proses pembenahan rumah sakit ini,” ujarnya.

Selain menambah ruang isolasi, menurut Wali Kota Pemkot Kupang juga berencana akan menambah sekitar 10 orang dokter spesialis. Dengan dana hasil refokusing Pemkot Kupang juga akan membantu warga Kota Kupang yang saat ini tengah melakukan isolasi mandiri di rumah. “Warga yang reaktif atau terkonfirmasi positif nantinya bisa datang ambil obat secara gratis di RSUD SK Lerik,” pungkasnya.(*PKP_ans/jky/jms)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang