Arsip Tag: Provinsi NTT

Ahmad Buhari : Sudah Saatnya Masyarakat Meninggalkan Energi Tak Terbarukan

NTT AKTUAL. KUPANG. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi NTT Viktor Manek, melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Potensi Desa Ahmad Buhari, mengatakan bahwa belum lama ini, Dinas PMD Provinsi NTT telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas di Desa Dafala Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

Ahmad yang ditemui di Ruang Kerjanya mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi NTT pada hari Kamis, (01/07/2021).

“Ya, Pak Kadis yang langsung membuka kegiatan pelatihan ini,” ujar Ahmad.

Kegiatan ini, lanjut Ahmad bermaksud untuk meningkatkan penyebarluasan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola potensi alam, dalam hal ini adalah limbah ternak untuk dijadikan sumber energi alternatif yang dapat digunakan secara massal dan berkesinambungan.
Selain itu, masih menurut Ahmad, dengan adanya pelatihan ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber energi tak terbarukan, misalnya minyak tanah.
“Sudah saatnya masyarakat meninggalkan energi tak terbarukan,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Ahmad juga menjelaskan kriteria lokasi yang dapat dijadikan tempat untuk proses pembuatan Energi Alternatif Biogas ini.
“Ada 4 kriteria, yakni tempat ini harus memiliki ternak sapi minimal 2 ekor yang dikandangkan, memiliki ketersediaan pakan ternak, memiliki sumber daya air yang baik dan yang terakhir adalah belum pernah menerima bantuan sarana biogas,” ujarnya.

Masih menurutnya, untuk sasaran penerima pelatihan untuk tahun ini hanya sebanyak 10 kepala keluarga, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan. (***)

Sumber berita + foto : Dinas PMD Provinsi NTT

Bupati Kupang Menyerahkan 41 Calon Paskibra Tingkat Kabupaten Kupang Kepada Kapten Inf Nerson Baitanu

NTT AKTUAL. OELAMASI. Bupati Kupang Drs Korinus Masneno,M.Si menyerahkan 41 orang Calon Paskibra tingkat Kabupaten Kupang kepada Kapten Inf Nerson Baitanu selaku Koordinator Pelatih Pasukan pengibar Duplikat Bendera Merah Putih tingkat Kabupaten Kupang untuk dilatih, Rabu (04/8/2021).

Penyerahan calon pasukan pengibar Bendera Merah Putih tingkat Kabupaten Kupang ini berlangsung Aula kantor Bupati Kupang.

41 orang Calon Paskibra ini di rekrut dari sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan se-Kabupaten Kupang untuk dilatih dan dibina baik sikap, mental, fisik maupun ilmu dalam mengibarkan Bendera Merah Putih saat HUT Proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021 nanti di halaman kantor Bupati Kupang.

Kapala Dinas PPO Kabupaten Kupang, Seprianus Lau bersama Koordinator Pelatih Kapten Inf Nerson Baitanu sebelum melaksanakan pemusatan latihan, terlebih dahulu melekasankan Swab Antigen terhadap para calon Paskibraka dan mensterilkan tempat penginapan hotel Romita dari pengunjung untuk mencegah terjadinya penularan Covid 19 di lingkungan tersebut.

“Pelaksanaan kegiatan pelatihan tahun ini kami tetap melaksanakan sesuai protokol kesehatan dan 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga jarak)”, tandas Nerson. (***/NA)

Sumber berita + foto : Pendim 1604/Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

UNESCO Minta Pembangunan Infrastruktur Pariwisata TNK Dihentikan, Ini Tanggapan Gubernur NTT 

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat kepada media pada Selasa (03/8/2021) menyampaikan tanggapannya atas permintaan UNESCO pada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021.

“Kita tentunya berterima kasih karena UNESCO ikut memperhatikan aset-aset bangsa negara ini khususnya Taman Nasional Komodo yang menjadi konservasi alam dan juga kebanggaan NTT. Namun tentunya perlu diperhatikan juga bahwa apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia dan telah disetujui bersama juga Bapak Jokowi sebagai Presiden ini membantu agar Taman Nasional itu mempunyai manfaat ekonomi yang luar biasa buat NTT,” ujar Gubernur.

“Untuk pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT agar bisa melakukan riset lanjutan dan juga berdiskusi bersama kami,” tegas beliau.

Gubernur menjelaskan, pihak Pemprov NTT tetap menerima aspirasi UNESCO. “Kami pihak Pemerintah Provinsi menghargai apa yang disampaikan UNESCO tetapi kami harap mereka juga juga dapat memahami bahwa apa yang dikerjakan pemerintah adalah dalam rangka juga untuk menjaga habitat komodo, dan juga menjaga biota laut serta segala sesuatu disana untuk jangan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ungkap beliau.

“Juga sudah diputuskan bahwa dari seluruh pulau-pulau dan laut serta kekayaan alam di TNT kita sepakati untuk Pulau Rinca kita tetapkan sebagai pulau untuk mass tourism (pariwisata masif). Pulau ini menjadi habitat komodo dan dengan ditetapkan sebagai mass tourism tentunya kita perlu mengembangkannya. Karena itu di Pulau Rinca kita desain dan  di buat tempat untuk para pejalan kaki sehingga mereka aman dan juga dibangun dermaga yang layak bagi kapal pengunjung,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, pengunjung yang datang harus dijamin keselamatan dan kenyamanan maka infrastruktur harus mendukung hal tersebut.

“Kita harapkan juga hasil dari pembangunan pengembangan TNK akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat disana. Jadi ekonomi mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang dengan juga dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi,” ucapnya. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Juni 2021, TPK Hotel Berbintang di NTT Naik 11,39 poin

NTT AKTUAL. KUPANG. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan Juni 2021 sebesar 41,39 persen, naik 11,39 poin dibanding TPK Mei 2021 yang sebesar 30,00 persen.

Hal ini disampaikan Koordinator Fungsi Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Demarce.M. Sabuna, SST.,SE.,M.Si dalam Press Release yang diterima Media ini, Senin (02/8/2021).

Dirinya menambahkan jumlah tamu menginap pada hotel berbintang di NTT bulan Juni 2021 sejumlah 34.657 orang dengan rincian 33.757 orang tamu nusantara dan 900 orang tamu mancanegara.

“Rata lama tamu menginap di hotel berbintang pada bulan Juni 2021 selama 1,62 hari. Rata-rata lama tamu nusantara menginap selama 1,61 hari dan rata-rata lama tamu mancanegara menginap selama 1,87 hari,” ujar Demarce.

Sementara itu terkait  penumpang domestik angkutan udara yang tiba di NTT pada Juni 2021 berjumlah 122.513 orang, dan penumpang yang berangkat berjumlah 107.640 orang, jelasnya. (***/NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

Wawancara bersama Tempo.Co, Gubernur NTT Paparkan Pengembangan Sektor Pariwisata

NTT AKTUAL. KUPANG. Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat dikenal memiliki kekayaan alam yang indah dan eksotis serta atraksi budaya yang menarik. Maka sepatutnya masyarakat NTT membanggakan pariwisatanya dan harus dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Demikian diungkapkan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat diwawancarai Tempo.co dalam Program Teras Negeri secara virtual pada Jumat (30/7/2021).

Dalam wawancara tersebut Gubernur VBL menjelaskan mengenai pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan infrastruktur, akomodasi, promosi melalui media sosial, pengembangan dan pemanfaatan UMKM masyarakat serta pengembangan industri di NTT.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat diwawancarai Tempo.co dalam Program Teras Negeri secara virtual pada Jumat (30/7/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

“Provinsi ini sangat indah dan memiliki kekayaan dari sektor pariwisata yang tidak dimiliki di belahan dunia yang lain. Bukan hanya Labuan Bajo namun juga ada destinasi wisata Mulut Seribu di Rote Ndao, Alor dengan wisata taman bawah laut, Kelaba Maja di Sabu Raijua, Fatumnasi di Kabupaten TTS, atraksi budaya Pasola di Sumba, Pantai di Pulau Semau, Koanara di Kabupaten Ende dan masih banyak lagi,” jelas Gubernur.

“Kita juga menggunakan sosial media untuk menjadi sarana promosi kita karena itu pilihan yang tepat dimana dunia saat ini sudah sangat terbuka dalam hal informasi. Agar masyarakat di negara lain bisa mengetahui dan juga menarik banyak wisatawan untuk datang ke sini. Maka dari itu kita akan terus gencar mempromosikan pariwisata di NTT,” jelas Gubernur.

Gubernur juga menjelaskan pentingnya membangun sarana infrastruktur dan akomodasi dalam hal mendukung pembangunan pariwisata.

“Aksesibilitas itu penting karena salah satu kunci untuk bangun pariwisata. Walaupun destinasi wisatanya indah tapi akses jalan buruk maka orang tidak mau berkunjung kesana. NTT beberapa bulan lalu mengalami bencana alam badai seroja dan menimbulkan kerusakan. Tapi saat ini pemerintah pusat sudah tanggap membantu kita dalam perbaikan kerusakan infrastruktur yang ada,” jelas beliau.

Dalam penjelasannya, sektor pariwisata tidak lepas dari suplai chain. “Saat ini kami masih bergantung pada suplai chain yang datang dari luar. Seperti daging dan telur ayam. Maka kami sedang mengembangkan industri dibidang peternakan juga pertanian agar bisa mendukung pariwisata kami sehingga tidak lagi bergantung dari luar. Juga dukungan dari komoditas hasil UMKM. UMKM harus mampu diproteksi oleh pemerintah dengan kebijakan produk harus masuk dalam market pariwisata di daerah kami sendiri,” jelas Gubernur.

“Kami juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Kementerian terkait yang memberikan perhatian dan dukungan pada NTT sebagai kawasan food estate di di Kabupaten Sumba tengah dan Kabupaten Belu,” ungkapnya.

Diakhir penjelasannya Gubernur juga meminta kepada masyarakat agar tetap taat pada protokol kesehatan dimasa pandemi Covid 19 serta ikut serta dalam vaksinasi untuk mencegah peningkatan penyebaran virus. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

PHRI NTT Diharapkan Mampu Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat meminta agar Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (DPD PHRI) NTT untuk turut mendukung dan berpartisipasi aktif bersama Pemprov dalam membantu pertumbuhan ekonomi NTT. Hal tersebut disampaikannya pada saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Daerah III DPD PHRI Provinsi NTT di Hotel T-More Kupang pada Kamis (29/7/2021).

“Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita, terutama di sektor pariwisata maka PHRI harus punya langkah-langkah hebat dan sinergi bersama Pemerintah Daerah. Karena itu saya dorong terus untuk kerja sama kelembagaan. Cara kerja kita harus bersinergi dan tidak kerja individual,” ungkap Gubernur.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Daerah III DPD PHRI Provinsi NTT di Hotel T-More Kupang pada Kamis (29/7/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

“Kita dorong pola kerja extraordinary dan juga semangat kerja out of the box, semangat kerja kelembagaan, percepatan digital, serta saling terbuka satu sama lain. Saya mau ke hasil komoditi kita harus dipasarkan di hotel-hotel kita dan juga restoran-restoran. PHRI harus bisa terus menggandeng UMKM kita,” tambahnya.

“Kita harus bangga komoditi kita dipakai orang lain yang berkunjung ke sini. Misalnya Kopi asal NTT harus ada di hotel-hotel dan restoran yang bahan makanannya datang dari masyarakat NTT. Karena itu kita semua harus menjadi market untuk produk-produk yang kita miliki,” jelas beliau.

Dalam sambutannya Gubernur juga meminta agar PHRI bisa mengambil peluang dalam mendukung pariwisata NTT. “PHRI harus bisa mendukung Pemerintah Provinsi NTT dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah bangun infrasktruktur dan PHRI turut mendukung pada pengembangan akomodasinya. Misalnya bangun restoran di Timau Amfoang karena banyak pengunjung yang datang, juga restoran dibangun di Semau, serta di Mulut Seribu Rote Ndao dan lain-lain. Alam kita ini eksotiknya tinggi, maka manfaatkan dengan baik hal ini karena banyak pengunjungnya,” paparnya.

Ia juga meminta dukungan dari kerja sama bersama UMKM “Juga dukung pada UMKM kita. Sebagai suplai chain kita. Harus datang dari peternakan, pertanian, dan industri dari daerah kita. Harus mulai bertumbuh ke sana sehingga kita tidak tergantung dari luar,” tegasnya.

Gubernur juga meminta agar pengembangan hotel di kawasan yang eksotis dengan dibangunnya hotel dengan level hotel bintang 4 , 5 dan seterusnya karena banyak pengunjung yang datang ke tempat wisata di daerah tersebut.

Sementara itu, Ketua BPD PHRI NTT, Juvenile Jodjana, mengatakan kurang lebih saat ini ada 455 hotel dan restoran yang tersebar di seluruh NTT dan akan komitmen bersama untuk mendorong ekonomi NTT.

“Kami juga komit untuk segera mensinergikan  program bersama pemprov NTT khususnya bidang pariwisata sebagai prime mover Provinsi NTT. Kami juga pastikan PHRI untuk menggunakan produk-produk UMKM di NTT seperti kelor, gula, kopi, cabe, coklat, dan lainnya,” jelas Juvenile. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Terkait Pembangunan PLTP di Flores, Wagub NTT Ajak Pihak PLN Langsung Turun ke Lapangan

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) mengajak pihak PT PLN untuk langsung turun ke lapangan di Mataloko, Ulumbu dan Atadei setelah PPKM berakhir. Hal ini penting agar permasalahan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dapat segera diselesaikan dan proyek ini segera dapat diwujudkan.

“Khusus untuk Mataloko, ini merupakan daerah kelahiran saya. Saya tahu betul tentang ini (PLTP Mataloko). Sejak tahun 1996, sebelum saya masuk senayan (jadi anggota DPR)sudah direncanakan dan saya ikuti terus sampai sekarang.Permasalahan terkait lahan pun, saya ikuti betul. Saya minta setelah PPKM, kita bisa langsung turun ke lapangan untuk melihat dan selesaikan apa yang jadi permasalahannya. Begitu pun dengan di Ulumbu dan Atadei.Jangan bertele-tele.Kita langsung pergi ke lapangan, kita eksekusi supaya lebih cepat, “kata Wagub JNS saat menerima audiensi virtual pihak Manajer PT PLN di Ruang Rapat Gubernur, Jumat (30/7/2021).

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat menerima audiensi virtual pihak Manajer PT PLN di Ruang Rapat Gubernur, Jumat (30/7/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Manajer PLN meminta dukungan Pemerintah Provinsi Terkait Pembangunan Project Renewable Energy atau Proyek Energi Baru Terbarukan PLTP Mataloko Kabupaten Ngada, Ulumbu Kabupaten Manggarai dan Atadei Kabupaten Lembata.

Menurut Wagub JNS, dengan ditetapkannya Flores sebagai salah satu pulau panas bumi sesuai Keputusan Menteri ESDM nomor 2268 K/30/MEM/2017, PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat secara komprehensif tentang panas bumi beserta teknologinya untuk pemenuhan kebutuhan listrik. Juga harus tahu permasalahannya seperti apa. Sehingga bisa langsung bagi tugas, peran provinsi dan kabupaten bagaimana.

“Yang penting ini segera mungkin diwujudkan. Karena ini kebutuhan mendesak.Apalagi di sekitar Mataloko, sudah ada kampus Bambu dan akan dikembangkan industri bambu. Atadei juga begitu. Masyarakat Atadei selalu tagih kok ini hanya rencana-rencana terus. Begitu pun di Ulumbu, ” jelas Wagub Nae Soi.

Lebih lanjut, Wagub JNS menjelaskan pada prinsipnya Pemerintah Provinsi NTT sangat mendukung upaya pembangunan tiga PLTP tersebut. Karena kalau semuanya jadi, suplai listrik di NTT khususnya Flores tidak bermasalah lagi.

“Kami akan mendukung sesuai regulasi yang ada. Yang penting timeschedul atau jangka waktunyanya jelas. Kapan kita mulai apa, PLN punya tugas apa, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten buat apa. Yang penting tujuannya jelas supaya masyarakat jangan tanya terus. Karena saya tahu persis,masyarakt di sekitar Mataloko sangat menderita. Mereka mengeluh, Listrik PLTP belum mereka nikmati, tapi atap rumah mereka sudah banyak rusak karena belerang,” jelas Wagub JNS.

Sementara itu General Manager Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara Joshua Simanungkalit mengungkapkan rencana PLN untuk bangun PLTP di Flores yakni PLTP Mataloko di Ngada dalam waktu dekat diikuti Ulumbu di Manggarai dan Atadei di Lembata.

“Kami minta dukungan pemerintah Provinsi supaya proyek ini bisa berjalan baik dan lancar untuk kesejahteraan masyarakat di NTT. Kita minta dukungan untuk beberapa perizinan lokasi dan izin-izin lainnya serta pengadaan tanah.Kami juga akan segera melaksanakan arahan pa Wagub untuk turun lapangan setelah PPKM, “jelas Joshua.

Senior Manager Pertanahan, Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Nusra, Gregorius Adi mengungkapkan surat izin penetapan lokasi untuk Mataloko telah disampakan kepada pemerintah Provinsi NTT. Sementara untuk Ulumbu dan Atadei masih disusun.

“Surat ini sudah kami lampiri dengan dokumen rencana pengadaan tanah sesuai ketentuan terbaru. Kami mohon dibantu untuk kemudian kita bersama-sama membentuk tim pengadaan tanah,”jelas Gregorius.

Dalam kesempatan tersebut pihak PLN mengungkapkan kekuatan PLTP Mataloko adalah 2 x 10 MW, Ulumbu 5 dan 6 sebesar 2 x 20 MW dan Atadei 10 MW. Menurut rencana PLTP Mataloko dan Ulumbu 5 akan beroperasi pada 2025, Ulumbu 6 beroperasi 2026 dan Atadei tahun 2027.

Tampak hadir secara virtual yakni Executive Vice President Divisi Energi Baru dan Terbarukan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Cita Dewi, General Manager NTT, Agustinus Jatmiko, Perwakilan dari Kementerian ESDM dan beberapa Manager PT PLN Pusat, Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Ngada, perwakilan Pemerintah Kabupaten Lembata, perwakilan kantor Wilayah BPN NTT . Turut mendampingi Wagub NTT, Kadis ESDM NTT dan Kadis penanaman Modal dan PTSP NTT. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Cegah Penyebaran Covid-19, Petugas Gabungan Gelar Operasi di Batas Kota Kupang

NTT AKTUAL. KUPANG. Petugas gabungan yang terdiri dari personil Kodim 1604/Kupang, Denpom IX-01/Kupang, Denpom AU, Dinas Perhubungan, Polres Kupang Kota Polisi Pamong praja dan BPBD melakukan penyekatan hari kelima di beberapa titik wilayah batas kota Kupang dengan pemeriksaan penggunaan masker, Himbauan pada masyarakat baik pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat yang keluar masuk kota Kupang. Jumat, (30/07/2021).

Titik-titik yang dilakukan penyekatan pada batas kota Kupang seperti KM.12 Tarus, perampatan Nasipanaf, perempatan sikumana, perempatan arah batakte dan pertigaan batas kota di bolok.

Komandan Kodim 1604/Kupang Kolonel Arh. Abraham Kalelo., S.Sos mengemukakan, sejak pandemi Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, termasuk Wilayah Kota Kupang pihaknya secara masif berupaya menanggulangi dengan mengedukasi masyarakat supaya mengantisipasi penyebaran virus ini. Salah satu yang dilakukan Kodim 1604/Kupang dengan membentuk tim covid yang bertugas untuk melakukan penyemprotan disinfektan di kantor dan fasilitas publik, rumah-rumah warga dan juga kantor kodim jajaran serta apabila ada kantor atau rumah masyarakat yang ingin dilakukan penyemprotan disinfektan maka kita akan lakukan penyemprotan.

Selain itu, kita melakukan himbauan prokes kepada lapisan masyarakat melalui babinsa di wilayah binaannya masing-masing dengan 5 M yaitu Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi.

Lebih lanjut, di Provinsi NTT terdapat
3 wilayah yang mengalami peningkatan persentase kumulatif kasus terkonfirmasi positif Covid-19 termasuk varian baru sehingga diberlakukan PPKM Level 4 yakni Kota Kupang, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Timur.
PPKM level 4 di kota kupang dilakukan penyekatan di titik-titik batas kota sesuai perintah dari Pemerintah Kota Kupang dengan melibatkan personil gabungan dari TNI-Polri, Dinas Perhubungan, Salpol PP kota kupang.

Penyekatan dilakukan selama 1 x 24 setiap hari dengan sistim Sif hingga tanggal 8 Agustus 2021 dengan tujuan untuk mencegah atau memutus penyebaran Covid 19 di wilayah Kota Kupang dengan sasaran masyarakat yang keluar masuk kota yang tidak menggunakan Masker. (***/NA)

Sumber berita + foto : Pendim 1604/Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Forkopimda Provinsi NTT Pantau Penerapan PPKM Level IV di Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT turun langsung memantau penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kota Kupang. Kota Kupang menjadi salah satu dari tiga kabupaten/kota di Provinsi NTT yang berdasarkan jumlah kasus dan angka kematian akibat covid 19 serta kriteria lainnya wajib menerapkan PPKM level IV sejak 26 Juli 2021 hingga 8 Agustus 2021. Selain Kota Kupang dua daerah lainnya antara lain, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Timur yang sudah dikunjungi terlebih dahulu.

Forkopimda Provinsi NTT yang dipimpin oleh Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, SH, M.Hum, bersama Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel Inf. Jemz Ratu Edo disambut oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R Riwu Kore, MM, MH dan Kapolres Kupang Kota AKBP Satrya Perdana P. T. Binti, SIK serta Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, di Aula Mapolres Kupang Kota, Kamis (29/07/2021).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kupang, Drs. Agus Ririmasse, M.Si, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH, Kadis Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Kes, Kadis Perhububungan, Bernadinus Mere, AP, M.Si, Kalak BPBD Kota Kupang, Maxi Jemy D.Didok, S.Pd.,M.Si, Kadis Sosial Kota Kupang, Lodywik Djungu Lape, S.Sos, Dirut RSUD Kota Kupang, dr. Marsiana Halek beserta para petinggi di jajaran Polres Kupang Kota.

Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif dalam arahannya menyampaikan kunjungan yang mereka lakukan dalam rangka mengecek kesiapsiagaan Pemerintah Kota Kupang dalam menghadapi pelaksanaan PPKM level IV. “Saya harapkan semua pihak terkait sudah siap dengan segala kondisi yang akan dihadapi, seperti patroli. Pemantauan akan dilaksanakan setiap hari sudah pasti dengan bantuan aparat TNI dan Polri dalam hal ini Kapolres Kupang Kota,” tegasnya.

Kapolda juga ingin memastikan kesiapan Pemerintah Kota Kupang dalam hal penanganan pasien covid-19 agar semua bisa berjalan baik adanya, baik rumah sakit, oksigen, vitamin dan semua yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R Riwu Kore, MM, MH pada kesempatan yang sama memastikan bahwa Kota Kupang sudah siap menghadapi PPKM level IV, dengan segala persiapan baik dari sektor kesehatan maupun bantuan sosial. Menurutnya Pemkot Kupang juga sudah menyiapkan beberapa lokasi isolasi mandiri terpadu kepada warga yang hendak menjalani isoman, tapi kurang nyaman di rumah. Mereka bisa mengunjungi lokasi lokasi yang telah disiapkan, salah satunya yakni di Puskesmas Penkase-Oeleta yang kebetulan baru selesai dibangun tahun lalu tapi belum digunakan, sehingga untuk sementara dimanfaatkan sebagai pusat isoman terpadu.

“Selain Puskesmas Penkase-Oeleta, kami juga menyiapkan Gedung Pramuka Provinsi NTT, Hotel Gajah Mada serta Balai Diklat Provinsi NTT yang saat ini sementara kami komunikasikan,” tambahnya.

Setelah pertemuan di Mapolres Kupang Kota, Kapolda NTT bersama Wali Kota Kupang dan sejumlah pejabat yang hadir berkesempatan meninjau langsung Puskesmas Penkase-Oeleta yang sudah disiapkan menjadi pusat isoman terpusat. Puskesmas yang terletak tepat di samping Polsek Alak tersebut memiliki kapasitas yang bisa menampung hingga 27 pasien positif covid 19. (*PKP_ans/frd/eh)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemprov NTT Tingkatkan Kesiapsiagaan Mengantisipasi Risiko Tumpahan Minyak di Laut

NTT AKTUAL. KUPANG. Penelitian yang dilakukan oleh Global Ocean menegaskan, perairan Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), rentan terhadap ancaman pencemaran dari tumpahan minyak terlebih dengan meningkatnya eksplorasi minyak dan gas serta aktivitas pelayaran di Kawasan perairan Laut Arafura dan Laut Timor (Arafura and Timor Seas/ATS).

“Perairan Pulau Rote berisiko terdampak dari kemungkinan terjadinya tumpahan minyak sehingga perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran yang melibatkan berbagai pihak,” kata Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, M.M saat membuka secara daring Webinar Mitigasi dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Laut Timor di ruang rapat Gubernur pada Rabu (28/07/2021).

Lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, eksplorasi minyak dan gas bumi, atau kegiatan lain dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kematian organisme yang merugikan masyarakat pesisir.

Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef Nae Soi, M.M saat membuka secara daring Webinar Mitigasi dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Laut Timor di ruang rapat Gubernur pada Rabu (28/07/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Untuk memberikan penyadartahuan tentang pentingnya menyiapkan rencana mitigasi dan kesigapan menanggulangi risiko bencana tumpahan minyak di NTT, terutama di Perairan Laut Timor, Pemerintah Provinsi NTT bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan UNDP Indonesia menggelar webinar yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta _Oil Spill Response Limited_ (OSRL).

“Koordinasi dan respon yang cepat, tepat, dan tersinergi akan dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak di laut untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut,” jelas Wakil Gubernur Nae Soi.

“Peran dan kontribusi perempuan pun perlu menjadi perhatian mengingat perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak dari kerusakan ekosistem laut,” tambahnya.

Sebelumnya Gubernur NTT telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2021 tentang Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut di Wilayah Perairan Provinsi NTT pada awal Juli 2021 yang melibatkan unsur pemerintah daerah lintas bidang dengan pendampingan dari kementerian terkait. Inisiasi pembentukan tim tersebut didukung oleh Program Arafura & Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2). (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT