Arsip Tag: Presiden RI

Presiden RI Hadiri Pemberian Vaksinasi Massal Sektor Jasa Keuangan

NTT AKTUAL. JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 dengan menggelar vaksinasi massal untuk sektor jasa keuangan di seluruh Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Dirut Bursa Efek Indonesia Inarno Djayadi menyaksikan pemberian vaksinasi Covid-19 bagi pegawai di industri jasa keuangan di kawasan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, pada hari ini Rabu (16/06/2021).

Vaksinasi untuk sektor jasa keuangan disediakan sebanyak 100.000 dan untuk tahap awal akan diberikan kepada 10.000 pelaku sektor jasa keuangan di Jakarta dan 1.000 pelaku industri jasa keuangan di sepuluh kota Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makasar, Yogyakarta dan Jambi.

Presiden Jokowi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa vaksinasi untuk sektor keuangan dilakukan untuk mempercepat vaksinasi sehingga membentuk kekebalan komunal di masyarakat.

Presiden RI Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Dirut Bursa Efek Indonesia Inarno Djayadi menyaksikan pemberian vaksinasi Covid-19 bagi pegawai di industri jasa keuangan di kawasan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, pada hari ini Rabu (16/06/2021). Dokumentasi : YouTube Jasa Keuangan (OJK TV)

“Target kita nanti di awal Juli sudah bisa mencapai satu juga vaksin per hari dari sebelumnya 500 ribu. Dengan percepatan ini kita harapkan bisa mengurangi penyebaran Covid-19,” katanya.

Presiden mengharapkan percepatan vaksinasi di sektor jasa keuangan bisa dilakukan di semua daerah sehingga bisa mencapai herd imunity di bulan Agustus ini.

Wimboh Santoso menjelaskan, selain di Jakarta vaksinasi massal untuk sektor jasa keuangan ini akan disiapkan sebanyak 90 ribu untuk daerah di luar Jakarta termasuk untuk para konsumen sektor keuangan. Jumlah ini juga akan ditambah dengan vaksinasi yang dilakukan oleh banyak perusahaan di industri jasa keuangan secara mandiri.

“Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kita akan bantu mempercepat vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan sektor jasa keuangan di seluruh Indonesia. Dengan vaksinasi ini kita harapkan bisnis industri jasa keuangan menjadi lebih kuat dan bisa semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

OJK terus mendorong partisipasi industri jasa keuangan dalam mempercepat vaksinasi covid ini dan diharapkan bisa menjadi sentra atau hub vaksinasi yang tersebar di seluruh Indonesia. (*)

Sumber berita : Direktorat Hubungan Masyarakat Otoritas Jasa Keuangan

Sumber foto : YouTube Jasa Keuangan (OJK TV)

Editor : Nataniel Pekaata

Wali Kota Kupang Ikuti Arahan Presiden RI Terkait Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Pasca Lebaran

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R Riwu Kore, MM, MH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat Kota Kupang mengikuti arahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. Arahan terkait penanganan covid tersebut diikuti Wali Kota Kupang bersama unsur Forkopimda Tingkat Kota Kupang secara virtual dari Aula Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Senin (17/05/2021).

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH bersama Forkopimda Tingkat Kota Kupang saat mengikuti arahan terkait penanganan Covid dan pemulihan ekonomi pasca Lebaran yang disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo secara virtual, Senin (17/05/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kajari Kota Kupang, Order Maks Sombu, SH, MA, MH, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya P.T. Binti, S.IK, Kasdim 1604 Kupang, Letkol Inf. Sugeng serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Drs. Agus Ririmase, AP, M.Si.

Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin dan segenap menteri Kabinet Indonesia Maju dalam arahannya mengimbau seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk waspada terhadap peningkatan kasus covid 19 pasca perayaan Idul Fitri kemarin. Diakuinya meski sudah ada larangan mudik, dari prediksi awal 33 persen penduduk yang melakukan perjalanan arus mudik, terpantau dalam kurun waktu 6 hingga 17 Mei 2021 ada kurang lebih 1,1 persen penduduk atau 1,5 juta orang yang tetap melakukan perjalanan mudik.

Para kepala daerah diminta untuk waspada terhadap potensi kenaikan jumlah kasus covid 19 akibat arus mudik tersebut terutama dengan adanya covid 19 varian baru yang sudah mulai masuk di Indonesia. Presiden memaparkan ada 15 provinsi di Indonesia yang saat ini tengah mengalami trend kenaikan jumlah kasus. Sebagian di antaranya adalah provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

Selain itu mobilitas masyarakat saat liburan di sejumlah tempat wisata yang naik dari 38,42 persen menjadi 100,8 persen menurutnya patut diwaspadai. Demikian pula dengan tingkat keterpakaian kamar hotel yang mengalami kenaikan selama liburan menurutnya baik dari sisi ekonomi, namun dari sisi kesehatan harus dikendalikan, guna mencegah penyebaran covid 19. “Kalau keduanya dikendalikan dengan manajemen yang ketat, pasti semuanya akan baik-baik saja,” tambahnya.

Pertumbuhan Ekonomi NTT Tumbuh Positif 0,12 Persen

Pada kesempatan yang sama Presiden juga memberi perhatian serius kepada pemulihan ekonomi selama pandemi covid 19. Meski pertumbuhan ekonomi secara nasional di kuartal pertama tahun 2021 turun hingga -0,74 persen, namun Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua mencapai 7 persen. Diakuinya indikasi ke arah sana dapat dilihat dari sejumlah indikator, di antaranya adalah peningkatan peredaran uang kartal selama liburan Idul Fitri yang mencapai Rp 154,5 triliun, sehingga menimbulkan optimisme.

Selain itu meski pertumbuhan ekonomi secara nasional di kuartal pertama minus, namun di beberapa daerah pertumbuhan ekonominya positif. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi di NTT yang mencapai 0,12 persen. Selain NTT, 10 provinsi yang pertumbuhan ekonominya positif antara lain, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Bangka Belitung dan Maluku Utara. Presiden menambahkan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif sangat bergantung pada kerja keras bersama antara pemerintah pusat dan daerah, karena pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Hal senada juga disampaikan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Menurutnya para kepala daerah sebagai pengambil kebijakan di tengah pandemi covid 19 yang sudah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun ini tentunya memiliki target yang sama yakni mengendalikan covid 19 dan pemulihan ekonomi. Belajar dari pengalaman di India, pasca perayaan keagamaan terjadi lonjakan kasus yang signifikan dan kenaikan kasus di beberapa negara yang secara geografis dekat dengan Indonesia perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan untuk lebih waspada. Arahan Presiden pada hari ini menurutnya bertujuan agar upaya dari para pengambil kebijakan di seluruh Indonesia bisa sejalan. Para kepala daerah sebagai pimpinan Forkopimda dimintanya untuk terus menjaga kekompakan dan sinergi dalam upaya pengendalian covid 19. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Wali Kota Kupang Hadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM,MH, menghadiri rapat koordinasi kepala daerah seluruh Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (28/04/2021).

Wali Kota Kupang menjadi salah satu dari 10 Gubernur, 15 Bupati dan 10 Wali Kota yang diundang khusus untuk menghadiri langsung rakor tersebut bersama Presiden. Rakor tersebut diikuti pula oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat Kota Kupang secara virtual dari Aula Garuda, Kantor Wali Kota Kupang.

Dalam arahannya Presiden menegaskan dua hal utama yang perlu menjadi perhatian serius para kepala daerah. Yang pertama soal antisipasi lonjakan kasus covid 19 terutama menjelang hari raya Idul Fitri.

NTT menjadi salah daerah yang disebut Presiden saat ini mengalami kenaikan angka kasus. Semua daerah diminta untuk lebih hati-hati dan waspada, serta harus berupaya menekan laju kasus covid 19.

“Sekecil apapun jumlah kasus covid di daerah anda, jangan kehilangan kewaspadaaan. Ikuti grafik dan kurva hariannya. Kalau ada kenaikan sedikit harus segera ditekan turun,” tegas Presiden.

Paling penting menurutnya adalah bagaimana menekankan tentang disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan. Presiden juga minta agar vaksinasi jangan sampai berhenti. Data per 27 April 2021 vaksin yang sudah disuntikan 19 juta dosis. Target pemerintah di bulan Juli mendatang sudah mencapai 70 juta orang yang sudah divaksin.

Hal kedua menurut Presiden perlu ditindaklanjuti para kepala daerah adalah soal pertumbuhan ekonomi. Menurutnya dengan menekan laju kasus covid, kondisi ekonomi nasional di bulan Maret dan April sudah hampir menuju posisi normal.

Presiden optimis target pertumbuhan ekonomi secara nasional di kuartal kedua tahun ini bisa tercapai, ditandai dengan sejumlah indikator seperti pabrik dan manufaktur yang sudah mulai bergerak, adanya pertumbuhan konsumsi listrik baik industri maupun rumah tangga, peningkatan impor barang modal dan indeks penjualan retail serta peningkatan lainnya.

Pada kesempatan yang sama Presiden mengimbau kepada para kepala daerah untuk segera melakukan belanja APBD, baik itu belanja aparatur maupun belanja modal. Menurutnya pantauan pemerintah pusat, transfer dana dari pusat ke daerah tidak langsung dibelanjakan tapi disimpan di bank. Padahal perputaran uang di suatu daerah sangat menentukan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, karena itu Presiden mendesak agar Pemda sesegera mungkin melakukan belanja APBD.

Usai mengikuti pembukaan rakor kepala daerah secara virtual, Wawali bersama Forkopimda yang hadir antara lain; Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti, SIK, Komandan Kodim 1604 Kupang, Letkol ARH Abraham Kalelo, S.Sos, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Odermaks Sombu, SH, MA, MH, dan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E, M.Si, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Ir. Elvianus Wairata, M.Si, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si, Kalak BPBD Kota Kupang dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kupang melakukan rapat terbatas di ruang kerja Wawali. Rapat membahas tindak lanjut dari arahan yang baru saja disampaikan Presiden. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Kehadiran Presiden Membangkitkan Semangat dan Harapan Bagi Korban Bencana Alam di Lembata dan Adonara

NTT AKTUAL. LEWOLEBA Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo kembali mengunjungi Provinsi NTT pasca bencana alam Siklon Tropis Seroja. Didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat Presiden melihat langsung kondisi lapangan dan menyapa masyarakat yang terkena musibah bencana alam di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Flores Timur (Adonara) dan Lembata, Jumat (9/04/2021).

Kehadiran orang nomor satu di Indonesia tersebut disambut masyarakat yang terdampak bencana dengan antusias. Isak tangis, rasa haru dan sukacita bercampur aduk saat menyaksikan Presiden Jokowi melangkah dengan penuh semangat untuk memeriksa kondisi reruntuhan bebatuan dan lokasi bencana.
Kehadiran Jokowi memberikan semangat dan harapan bagi masyarakat yang terkena musibah di Lembata dan Adonara.

Presiden RI Kunjungi Kabupaten Lembata

Dalam Jumpa Pers, di Desa Amakaka, Lembata Presiden menegaskan, tim akan terus bekerja untuk pencarian korban bencana yang masih hilang. Presiden juga meminta agar masyarakat yang tinggal di daerah bencana untuk segera direlokasi dengan persetujuan masyarakat. Distribusi bahan pangan yang cukup harus dipastikan di lokasi-lokasi pengungsian.

“Saya berada di desa Amakaka. Data yang diterima, total korban bencana di NTT berjumlah 163 orang dan masih dalam pencarian 45 orang hilang. Semua korban yang hilang agar terus dicari.
Yang mengungsi pastikan logistiknya cukup. Tadi saya terima laporan dari masyarakat BBM mahal,itu saya terima masukannya. Daerah yang terdampak ini harus segera direlokasi. Tadi saya bersama Gubernur dan Bupati sudah mendiskusikan ini, nanti semunya dengan persetujuan masyarakat. Cari segera lokasi relokasi dan secepatnya dibangun dalam waktu secepat-cepatnya. Akhirnya secara pribadi dan mewakili Pemerintah mengucapkan duka yg mendalam atas korban yang ada,” ungkap Presiden

Presiden RI Kunjungi Kabupaten Flores Timur

Presiden RI dalam jumpa persnya di Adonara mengatakan Gubernur dan Bupati harus segera menentukan lokasi relokasi masyarakat dan selanjutnya Kementrian PUPR membangun kembali rumah bagi masyarakat terkena dampak bencana.

“Sore ini saya berada di Adonara, Kabupaten Flores Timur, setelah tadi pagi saya meninjau di Kabupaten Lembata. Sama juga seperti di lokasi ini, Gubernur dan Bupati harus segera menentukan lahan untuk segera lakukan relokasi masyarakat dan Kementrian PUPR secepat-cepatnya bangun Rumah untuk masyarakat. Saya minta masyarakat yang berkumpul agar tetap perhatikan protokol kesehatan dan memakai masker”, tegas Presiden Jokowi.

Gubernur VBL saat diwawancarai mengatakan bahwa instruksi Presiden sangat jelas dan tepat serta kehadiran Beliau membuat NTT menjadi lebih baik.

“Bapak Presiden telah melihat langsung lokasi bencana dan menginstruksikan Gubernur dan Bupati untuk menyiapkan lahan relokasi. Selanjutnya Pemerintah Pusat membangun Perumahan tipe 36 bagi masyarakat terkena dampak bencana” ungkap Gubernur

“Terkait kelangkaan BBM dilokasi tersebut, Bapak Presiden telah menginstruksikan Pertamina untuk membangun infrastruktur Pom Bensin di lokasi tersebut untuk mengatasi kelangkaan BBM”, ungkap Gubernur Viktor

Gubernur juga menghimbau semua pihak agar jangan sesekali mengambil keuntungan dari kondisi bencana ini.
“Mari kita saling bersinergi untuk membantu masyarakat kita dan setiap bantuan yang diberikan untuk dilakukan pendataan dan selanjutnya di audit,”jelas Gubernur Viktor. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Pemerintah Berkomitmen Percepat Sertifikasi Tanah di Seluruh Indonesia

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) bertempat di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur, Selasa (5/01/2021) menghadiri acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Seluruh Indonesia yang dilakukan secara virtual oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan 584.407 sertifikat kepada masyarakat penerima di 26 Provinsi dan 273 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menegaskan, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan sertifikasi terhadap seluruh tanah di Indonesia. Upaya percepatan penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah.

“Penyerahan sertifikat ini merupakan komitmen Pemerintah untuk terus mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh tanah air. Biasanya yang dulu-dulu, setahun hanya bisa dilakukan sertifikat tanah sebanyak 500 ribu. Hitungan saya pada tahun 2015, seharusnya ada 126 juta sertifikat yang harus dipegang masyarakat, tapi saat itu baru tersedia 46 juta sertifikat. Masih tersisa 80 juta sertifikat,” jelas Presiden Jokowi.

Untuk mempercepat perelisasian sertifikasi tersebut, Presiden memberikan target yang sangat tinggi kepada jajaran kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Karena kalau hanya 500 ribu per tahun, butuh waktu 160 tahun agar seluruh masyarakat pegang sertifikat.

“Awalnya banyak yang menganggap target yang saya berikan nggak mungkin terealisasi (tidak masuk akal, red). Tapi ternyata target ini bisa terealisasi dan terlampaui. Kita beri target 5 juta bidang, bisa lebih. Target 7 juta bidang bisa terealisasi 8 juta. Tahun 2017, ada 5,4 juta bidang tanah yang disertifikat, tahun 2018 ada 9,3 juta bidang. Tahun 2019, ada 11,2 juta bidang tanah yang dilakukan sertifikat. Tahun 2020, harusnya target 11 juta bidang, namun karena ada bencana covid-19, terealisasi 6,8 juta bidang tanah yang disertifikat. Menurut Menteri ATR, tahun 2025, ditargetkan seluruh masyarakat Indonesia sudah pegang sertifikat. Apresiasi yang tinggi untuk Kementerian ATR/BPN atas kerja kerasnya,” ungkap Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan, sertifikat sangat penting sebagai bukti kepastian hukum hak atas tanah. Juga untuk meminimalisir dan menghindari konflik atau sengketa tanah yang terjadi di seluruh daerah.

“Pesan saya simpan baik-baik sertifikat ini. Foto copy dan perbanyak untuk memudahkan penyimpanan. Ini juga bisa dipakai sebagai jaminan pinjam uang di bank untuk modal usaha.Tapi sebelum pinjam, tolong dikalkulasi dan dihitung hati-hati, bisa mencicil atau tidak. Karena kalau tidak, sertifikat bisa hilang. Sekali lagi hati-hati,” pungkas Jokowi.

Sementara itu, Menteri ATR/ Kepala BPN, Sofyan Djalil, kementeriannya terus berupaya untuk meningkatkan layanan pertanahan secara digital antara lain pengecekan sertifikat tanah, layanan tanggungan elektronik, informasi Zona nilai tanah dan Roya. Upaya ini dapat meminimalisir sengketa,menghindari mafia tanah, tumpang tindih sertifikat serta memotong jalur birokrasi.

“Adanya transformasi digital ini mengurangi 40 persen antrian pada kantor-kantor BPN di seluruh Indonesia. Dengan layanan hak tanggungan elektronik memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses kredit di bank. Tahun 2021, kita akan meluncurkan e-sertifikat (sertifikat elektronik,red). Infrastruktur dan peraturannya sedang kita siapkan,” jelas Sofyan Djalil.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat yang ditemui usai acara tersebut, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Kementerian ATR/ BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah.

“Terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Kementerian ATR/BPN untuk upaya yang luar biasa ini. Pemerintah Provinsi juga terus mendorong dan mendukung agar seluruh tanah milik masyarakat dan Pemerintah Daerah di NTT dapat tersertifikasi. Saya berharap masyarakat NTT yang telah menerima sertifikat ini untuk menjaga dan memanfaatkannya secara baik sesuai pesan Presiden Jokowi,” jelas Gubernur VBL. (*)

Sumber Berita + Foto : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Presiden Jokowi Minta Penyaluran Bantuan Tunai Harus Dikawal Pada Sasaran Yang Tepat dan Tanpa Potongan

NTT AKTUAL. KUPANG. Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo menegaskan agar penyaluran bantuan tunai baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) terus dikawal agar cepat terealisasi dan juga tepat sasaran dan utuh tanpa potongan.
Hal tersebut diungkapkannya pada saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 pada Senin (4/01/2021).

“Dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar 110 triliun rupiah untuk seluruh penerima bansos di 34 Provinsi. Saya ulangi terus pada jajaran Pemerintah dan semua Gubernur untuk mengawasi penyaluran bantuan agar cepat dan tepat sasaran dengan tanpa potongan,” tegas Jokowi.

“Sehingga rakyat tidak menunggu terlalu lama. Kiranya bantuan ini bisa meringankan keluarga yang terkena dampak ekonomi akibat covid 19, dan menguatkan kembali daya beli masyarakat serta bisa menjadi pemicu dan menggerakan kembali ekonomi nasional,” jelas Jokowi.

Dirinya juga berpesan bagi para penerima bantuan sosial untuk manfaatkan bantuan secara tepat.
“Jangan gunakan untuk beli rokok. Beli sembako untuk keluarga. Diutamakan untuk kebutuhan pangan bagi keluarga”, kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, penyaluran bantuan tersebut sesuai dengan alokasi anggaran Kementerian Sosial RI diantaranya : 1). Program Keluarga Harapan – target penerima 10 juta keluarga, dengan anggaran 28,7 triliun. 2). Program Sembako – target penerima 18,8 juta keluarga dengan anggaran 45,12 triliun. 3). Bansos Tunai – target penerima 10 juta keluarga dengan anggaran 12 triliun.

Risma menjelaskan, untuk PKH penyalurannya dibagi 4 tahap dalam 1 tahun atau 3 bulan sekali melalui Himpunan Bank Milik Negara (BRI, BNI, Mandiri dan BTN) dengan dimaksudkan untuk peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan anak, mengurangi beban keluarga dan kebutuhan dasar modal usaha. Untuk Program Sembako disalurkan setiap bulan dari Januari – Desember 2021 dengan nilai Rp 200.000,-/bulan/KK disalurkan melalui perbankan dengan dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan seperti karbohidrar, protein, vitamin dan mineral. Sedangkan Bantuan Sosial Tunai diberikan selama 4 bulan yaitu Januari, Februari, Maret dan April disalurkan melalui PT POS dengan nilai Rp 300.000,-/bulan/KK dengan dimaksudkan untuk kebutuhan bahan makanan dan keperluan lainnya.

“Bagi pihak penerima yang sakit, lanjut usia dan disabilitas maka pihak bank dan PT Pos mengantarkan langsung kepada penerima yang bersangkutan,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat juga mengingatkan penerima bantuan untuk menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya. “Terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga Kementerian Sosial atas bantuan pada masyarakat di masa pandemi ini. Kita mau agar masyarakat bisa menggunakan bantuan sebaik mungkin untuk keluarga dengan memenuhi kebutuhan pangan dan juga pendidikan serta keperluan lainnya dengan sebaik mungkin,” ujar Gubernur Viktor.

Untuk diketahui berdasarkan informasi yang diberikan Kepala Dinas Sosial NTT Jamaludin Ahmad, jumlah penerima bantuan untuk setiap bantuan tahun 2021 diantarannya Program Keluarga Harapan sebanyak 371.166 KPM, Program Sembako sebanyak 496.069 KPM, dan Bantuan Sosial Tunai sebanyak 281.521 KPM. (*)

Sumber Berita + Foto : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Presiden RI : ASN Harus Bekerja Cepat dan Efektif Serta Adaptif Terhadap Teknologi

NTT AKTUAL. KUPANG. Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mengatakan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja cepat, sigap, efektif serta mampu beradaptasi dengan teknologi. Jokowi mengatakan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam Upacara Virtual HUT KORPRI ke-49 pada Senin (30/11/2020).

“Saya menghargai semangat anggota KORPRI ditengah situasi pandemi seperti saat ini tetap menjalankan tugas pengabdian dari negara yaitu melayani masyarakat. Saya tahu dalam menjalankan tugas negara pasti ditemui banyak kesulitan dan banyak keterbatasan. Namun, saya berharap kesulitan dan keterbatasan itu tidak menghalangi kita untuk bekerja sigap dan cepat untuk membantu mencehah berbagai permasalahan baik dibidang kesehatan maupun ekonomi,” kata Jokowi.

“Kini kita harus terus mempercepat reformasi birokrasi bersama dengan reformasi struktural. Juga mengubah dari channel normal menjadi channel extra normal atau dari cara biasa menjadi cara luar biasa,” tegasnya.

Ia menambahkan, prosedur kerja panjang dan berbelit harus diganti menjadi smart shortcut yang cerdas dan efektif.

“Cara kerja kita harus memanfaatkan teknologi terutama teknologi digital. Saya ingin agar ASN birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepan inovasi dan kreatifitas untuk memecahkan masalah dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” ungkapnya.

“Selain itu reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Regulasi yang rumit dan menghambat kreatifitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. Kelembagaan Pemerintahan yang gemuk dan tumpang tindih dan tidak efisien harus segera diintegrasikan,” ujar Presiden

Lebih lanjut Presiden mengatakan, jenjang eselonisasi yang panjang harus dipangkas untuk mempercepat keputusan. SOP yang panjang dan kaku harus diringkas dan fleksibel dan berorientasi pada hasil.

“Kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara harus menyesuaikan dengan cara kerja baru. Mindsetnya harus goal oriented (orientasi hasil) dan adaptif dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga memberikan kesempatan kepada yang terampil dan ahli walaupun masih junior untuk tampil di depan,” ungkap beliau.

“Selain tugas dan pelayanan yang efektif, keberadaan ASN di seluruh wilayah Indonesia sampai ke pelosok perbatasan negara dan pelosok desa adalah simpul pemersatu bangsa yang selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Harus setia menjaga dan tunduk pada NKRI. Terus menjaga nilai-nilai bhineka tunggal ika serta menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan,” ajak Jokowi.

Diungkapkannya juga, keberadaan ASN juga harus bekerja untuk memotori pembangunan di seluruh Indonesia terutama masyarakat di daerah pinggiran. Harus menyampaikan prioritas program pembangunan nasional pada masyarakat dan aktif dalam mendidik dan memberikan teladan pada masyarakat.

“Saya mengajak anggota KORPRI untuk menjadi bagian dari proses perubahan besar-besaran yang sedang kita lakukan. Memberikan warisan berharga dalam sejarah perjalanan bangsa untuk mewujudkan Indonesia Maju yang kita cita-citakan,” tandasnya.

Untuk diketahui, tema HUT KORPRI kali ini adalah “KORPRI : Berkontribusi, Melayani dan Mempersatukan Bangsa”. Upacara secara virtual ini juga diikuti oleh Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi MM, bersama Sekretaris Daerah NTT Ir. Ben Polo Maing bersama Para Pimpinan OPD Lingkup Pemprov NTT di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT. (*/NA)

Sumber Berita + Foto : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Presiden Ingin Peningkatan Transformasi TNI

NTT AKTUAL. KUPANG. Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meminta agar dalam peningkatan kapasitas TNI sebagai penjaga kedaulatan negara kesatuan Indonesia maka harus ada upaya berkelanjutan dalam transformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan HUT TNI yang ke-75 pada Senin 5 Oktober 2020.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan HUT TNI yang ke-75 yang dilaksanakan secara virtual, Senin (5/10/2020). Dokumentasi : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

“Saya menaruh harapan besar dan selalu mendukung transformasi penguatan TNI. Saya sering katakan bahwa dunia berubah cepat dan bergerak sangat dinamis. Transformasi TNI harus terus dilakukan dan ditingkatkan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis, dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer,” ujar Jokowi.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan HUT TNI yang ke-75 yang dilaksanakan secara virtual, Senin (5/10/2020). Dokumentasi : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

“Sejak awal reformasi telah banyak transformasi organisasi TNI yang telah dilakukan untuk memastikan agar TNI mendukung secara tepat dengan kebutuhan konsolidasi demokrasi, serta memastikan agar TNI bisa adaptif dengan perkembangan ancaman nonkonvensional dan ancaman transnasional dan kemudian juga untuk memastikan agar TNI mampu mengadopsi perkembangan teknologi militer terkini berbasis teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi automatisasi,” jelas Jokowi.

“Dalam 5 tahun terakhir, TNI telah melakukan transformasi organisasi secara signifikan dengan melakukan pembentukan satuan-satuan organisasi yang baru. Telah kita bentuk organisasi tempur baru seperti Divisi III Kostrad, Komando Operasi III Angkatan Udara, Armada III Angkatan Laut, dan Pasukan Marinir Ketiga. Kemudian juga kita bentuk kekuatan gabungan TNI terutama 3 Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan 3 Skuad Drone Angkatan Udara dan Satuan Cyber TNI,” tambah Presiden Jokowi.

Ia juga mengatakan, Pembentukan Satuan Organisasi TNI tersebut adalah bentuk komitmen dari Pemerintah untuk terus mendorong TNI agar semakin kokoh dalam menjalankan peran. “Transformasi Organisasi tersebut juga harus didukung dengan transformasi teknologi dan para personil yang mengendalikannya. Revolusi industri sendiri ke depan telah menghasilkan teknologi baru yang mengagumkan termasuk teknologi militer. Saat ini kita sedang berada dalam era lompatan teknologi militer yang akan mempengaruhi taktik dan strategi perang masa depan,” katanya.

Wakil Gubernur NTT Drs. Josef A. Nae Soi, MM bersama Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, Komandan Lantamal VII Kupang Laksamana Pertama TNI IG Kompiang Aribawa, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni dan para pimpinan lainnya saat mengikuti Upacara HUT TNI ke 75 secara virtual di Ruang Rapat Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang, Senin (5/10/2020). Dokumentasi : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

“Transformasi organisasi dan transformasi teknologi tersebut harus didukung dengan transformasi personil yang kokoh. Baik dalam menghadapi tugas operasi militer untuk perang maupun untuk tugas operasi militer selain perang kita harus terus melakukan transformasi teknologi dengan personil yang mampu memahami dan memanfaatkan lompatan teknologi informasi, teknologi nano, dan teknologi kecerdasan buatan. Kita harus bersiap mengantisipasi karakter baru petempuran masa depan yang mempunyai daya hancur lebih besar (high level destruction). Pertempuran yang berjalan lebih singkat dalam menentukan pemenang dan pertempuran yang menggabungkan berbagai taktik sekaligus baik taktik konvensional dengan nonkonvensional serta taktik lintas dimensi baik sosial, politik, maupun ekonomi,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk menguasai lompatan teknologi militer terkini, maka harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan. Dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Kebijakan investasi pertahanan jangka panjang yang dirancang sistematis dan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Hanya melalui investasi pertahanan jangka panjang yang terencana TNI akan mampu menjadi kekuatan modern yang mengikuti perkembangan teknologi termaju.

Ia juga mengatakan, karakter dari para pejuang pendahulu harus terus ditanamkan pada TNI dan didukung dengan sinergitas yang tinggi.

“Kita bersyukur bahwa telah tertanam kuat karakter pejuang dalam diri prajurit TNI. Karakter pejuang ini harus terus melekat dan tertuang dalam pengabdian TNI dimanapun berada yang siap untuk bersinergi untuk bekerja sama bahu-membahu dengan berbagai elemen bangsa lainnya terutama sinergi antar TNI dan Polri. Sinergi adalah kunci untuk membangun kekuatan pertahanan yang semakin kokoh karena itu kita perlu TNI yang profesional yang benar-benar terdidik dan terlatih yang terus meningkatkan kemampuannya agar selalu siap memenuhi panggilan tugas,” jelas Jokowi.

Secara khusus beliau juga mengucapkan terima kasih pada prajurit TNI yang selalu siap memenuhi panggilan tugas menjunjung Pancasila dan UUD 1945 serta semboyan bhineka tunggal ika. “Saya berterima kasih pada prajurut TNI yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman dan di daerah perbatasan, di pulau terpencil dan pulau terdepan dan juga yang bertugas di luar negeri sebagai pasukan pemelihara perdamaian. Saya juga menyampaikan pengharagaan pada TNI yang selalu berada di garda terdepan dalam misi kemanusiaan yang terlibat aktif dalam penanganan bencana alam dan juga penanganan dampak pandemi covid 19,” jelasnya.

Upacara yang dilaksanakan secara virtual tersebut juga diikuti oleh Wakil Gubernur NTT Drs. Josef A. Nae Soi, MM bersama Komandan Lantamal VII Kupang Laksamana Pertama TNI IG Kompiang Aribawa, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni bersama para pimpinan lainnya yang bertempat di Ruang Rapat Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang. (*/Red)

Sumber : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Dongkrak Kembali Tatanan Ekonomi Nasional

NTT AKTUAL. KUPANG. Dalam situasi pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap tatanan ekonomi dunia, Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi meminta seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk ikut serta berusaha menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional.

Foto : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Hal tersebut dikatakan Jokowi dalam acara Penyerahan Program Pemulihan Ekonomi Negara (PEN) di Istana Negara pada Kamis (23/07/2020).

“Saya ajak semuanya untuk angkat kembali pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai terus menurun. Kita Indonesia sebelumnya kuartal pertama di 2020 ini masih plus 2,97%, kuartal kedua mulai minus 4,3 %”. Saya harap kuartal ketiga nanti harus kembali naik”, ungkap Presiden Jokowi.

Dalam acara yang dilaksanakan dengan video conference tersebut, Jokowi juga menjelaskan mengenai imbas pandemi covid 19 terhadap keadaan ekonomi dunia. “Tiga bulan yang lalu saya dapat info dari IMF kemungkinan tahun ini angka ekonomi global akan minus 2,5. Dua bulan yang lalu Bank Dunia menyatakan ekonomi dunia minus 5%. Dua minggu yang lalu juga saya telepon pihak OECD dan dinyatakan pertumbuhan ekonomi dunia menuju minus 6 hingga minus 7”, jelas Beliau.

Lebih lanjut beliau mengatakan, setiap bulan kondisi ekonomi selalu berubah dan dinamis dari 215 negara di dunia.
“Kondisi ekonomi di beberapa negara juga menurun. Prancis minus 11%, Inggris minus 15%, Jerman minus 11%, Amerika minus 9,7 %, Jepang minus 8,3 %, dan Malaysia minus 8 %”, jelasnya.

“Saya lihat angka ekonomi kita sudah mulai meningkat dari tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat juga membaik. Tren ekspor mulai membaik bulan juni ini. Kita punya waktu mengangkat ekomoni di kuartal 3 ini di bulan juli, agustus, september. Kesempatan kita ini sangat singkat. Kita juga mau di kuartal 4 nanti kita jauh lebih baik,” ujar Jokowi.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa penyaluran bansos tunai dan sembako juga terus dijalankan dengan prosesnya juga harus lancar dan cepat serta dengan sederhana tidak berbelit-belit.

Sementara iti Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki menjelaskan pada masa pemulihan ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan terus mendukung UMKM milik masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap bertumbuh.

Foto : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Dalam acara dengan melalui video conference tersebut juga diikuti oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bersama para pimpinan OPD lingkup Pemprov NTT di Ruang Rapat Gubernur. (*/Red)

Sumber : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Pancasila Jadi Penggerak dan Pemersatu Bangsa Dalam Menghadapi Tantangan serta Ujian

NTT AKTUAL. BOGOR. Pancasila selalu menjadi penggerak dan pemersatu bangsa dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan. Nilai-nilai luhur Pancasila harus dihadirkan secara nyata dalam keseharian dan kehidupan masyarakat.

Demikian ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat memperingati Hari Lahir Pancasila yang pada kali ini digelar melalui telekonferensi dari Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (01/6/2020).

Presiden RI, Joko Widodo. Foto : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Sebagaimana diketahui, Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Sebuah kondisi yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, pengorbanan, kedisiplinan, kepatuhan, serta ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat.

“Dalam menghadapi semua ujian tersebut, kita bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan kita, menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotongroyongan kita untuk meringankan beban seluruh anak negeri, dan menumbuhan daya juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi,” ujarnya dalam amanat yang disampaikan.

Sejalan dengan hal tersebut, nilai-nilai Pancasila harus terwujud nyata serta menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan, bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah, serta menjadi nilai yang terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kita pada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras, dan agama, serta untuk memenuhi kewajiban kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Presiden.

Tema “Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju” yang diangkat dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi sangat relevan dengan situasi dan kondisi di tengah pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo, dalam amanatnya, mengajak seluruh Rakyat Indonesia untuk memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan. Juga untuk saling membantu, menolong, bergotong royong, dan selalu optimistis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadang.

“Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan, situasi yang sulit masih akan kita hadapi. Situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit itu,” tuturnya.

Tak hanya Indonesia, setidaknya sebanyak 215 negara di dunia juga berada dalam kondisi yang saat ini dihadapi oleh negara kita. Masyarakat dunia kini juga berjuang dan bekerja keras untuk mampu mengendalikan pandemi dan memulihkan perekonomiannya.

Dalam hal tersebut, Kepala Negara melanjutkan, Indonesia harus tetap optimistis, berkreasi, berupaya keras, dan tampil sebagai pemenang. Kekurangan dan kelemahan yang ada tidak semestinya menghalangi kita untuk terus maju. Sebaliknya, mari bersama perbaiki hal tersebut dan jadikan itu sebagai momentum untuk memicu lompatan kemajuan agar menjadi bangsa yang kuat dan mandiri serta menunjukkan ketangguhan kita sebagai satu bangsa dan negara.

“Sebagai bangsa yang besar kita juga harus tampil sebagai pemenang. Kita harus optimistis, harus mampu menciptakan peluang di tengah kesulitan, harus menjawab semua itu dengan inovasi dan karya nyata. Kita tidak boleh berhenti berkreasi, berinovasi, dan berprestasi di tengah pandemi Covid ini. Mari kita buktikan ketangguhan kita, mari kita menangkan masa depan kita. Kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa,” tandasnya.

Untuk diketahui, acara peringatan yang digelar melalui telekonferensi tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri, dan sejumlah kepala daerah. (*/Red)

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden