Arsip Tag: Pemkot Kupang

Pemkot Kupang Bentuk Tim PPID Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kupang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi/Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Selasa (19/10/2021). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM., MH., di dampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang, Ariantje Baun, SE., M.Si., dan dihadiri secara virtual oleh para Sekretaris Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang, Para Kepala Bagian pada Setda Kota Kupang, Sekretaris Camat, Kepala UPT Puskesmas dan Lurah se-Kota Kupang serta para akademisi.

Wali Kota Kupang menyampaikan bahwa hak memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel. Pemerintah dituntut untuk menyediakan akses terhadap informasi publik yang cepat, tepat dan kredibel. Oleh karena itu pemerintah mewajibkan setiap lembaga publik untuk mengelola informasi publik dan mendokumentasikannya secara berkualitas dan profesional. Layanan informasi publik dan pendokumentasiannya akan dikelola oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

“Saya menyambut baik dan secara khusus mengapresiasi Dinas Kominfo Kota Kupang sebagai institusi yang berfungsi untuk mengelola informasi dan komunikasi publik atas terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada peserta atas atensi dan semangat dalam mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk komitmen kita selaku pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat khususnya dalam pengelolaan dan penyediaan informasi yang berkualitas,” ungkap Wali Kota.

Lebih lanjut terkait penyediaan informasi publik, Wali Kota mengatakan penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi saat ini adalah belum semua perangkat memaksimalkan media yang ada dalam penyebaran informasi baik melalui media massa maupun media sosial. Wali Kota berharap melalui kegiatan ini semua elemen dalam pemerintahan dapat menyatukan tekad dan persepsi sehingga pembentukan PPID dapat berjalan sesuai undang-undang demi mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Kupang.

Dinas Kominfo Kota Kupang melalui laporan panitia menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi yang profesional, di mana para PPID akan menjadi tonggak utama dalam memberikan informasi mengenai program-program dari Pemerintah Kota Kupang kepada publik. Dan saat yang bersamaan akan menjadi pejabat yang memberikan informasi akurat dalam mengklarifikasi isu-isu yang tidak benar dan tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya khususnya yang terkait erat dengan Pemerintah Kota Kupang.

Materi sosialisasi/evaluasi antara lain terkait PPID, materi Kupang Kabas Hoaks, materi manajemen sosial media yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo beserta tim dan materi terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang disampaikan oleh para akademisi.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal guna mendukung pengelolaan layanan informasi yang profesional di Kota Kupang kedepannya sehingga dalam pengimplementasiannya bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan tim PPID Kota Kupang. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemerintah dan DPRD Kota Kupang Tandatangani Persetujuan Bersama Penetapan 3 Ranperda

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah dan DPRD Kota Kupang akhirnya menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif, yang diajukan Pemkot Kupang untuk dibahas di masa sidang III tahun 2020/2021. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Wali Kota Kupang bersama pimpinan DPRD Kota Kupang.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH dalam sambutannya pada paripurna ke-23 DPRD Kota Kupang, Kamis (14/10/2021) menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Kupang yang telah sungguh-sungguh mencurahkan pikiran, tenaga bahkan segala waktu dan kesempatannya untuk membahas, merumuskan hingga menghasilkan tercapainya kesepakatan politik tentang persetujuan penetapan tiga ranperda usul inisiatif Pemkot Kupang.

Tiga ranperda dimaksud antara lain; rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, rancangan peraturan daerah tentang penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang serta ranperda tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar. Sebelumnya, dalam masa sidang yang sama Pemkot bersama DPRD Kota Kupang juga telah menandatangani persetujuan nota kesepakatan tentang kebijakan umum perubahan APBD Kota Kupang tahun anggaran 2021 dan persetujuan nota kesepakatan tentang prioritas dan plafon sementara (PPAS) perubahan tahun anggaran 2021.

Mantan Anggota DPR RI dua periode itu menambahkan berbagai catatan strategis yang bersifat korektif, kritikan yang konstruktif , usulan dan harapan kepada pemerintah, semuanya mengisyaratkan dukungan politis dari DPRD dalam rangka pembenahan, perbaikan, penataan guna percepatan semua aspek pembangunan perkotaan. “Semoga peraturan daerah yang telah ditetapkan ini, menjadi dasar pijak pemerintah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah tercinta ini,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos yang memimpin jalannya sidang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Walikota, Wakil Walikota, jajaran Pemerintah Kota Kupang, Wakil-Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kupang yang dalam semangat kemitraan telah mengikuti berbagai tahapan persidangan hingga selesai, walaupun dalam waktu yang sangat terbatas dan sempit, namun semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Dia berharap dengan sisa waktu dua setengah bulan ke depan, pemerintah dapat mempersiapkan segala sesuatu agar pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan bersama dalam perubahan anggaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin dan dapat direalisasikan dengan baik pada akhir tahun.

Tentang tiga ranperda usul inisiatif yang baru ditetapkan, Ketua DPRD mengharapkan agar ranperda dimaksud dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kepuasan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat yang akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah Kota Kupang.

Sebelumnya dalam pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna DPRD Kota Kupang ke 22 terhadap tiga ranperda usul inisiatif Pemkot Kupang, mayoritas fraksi menyatakan dukungannya disertai dengan beberapa catatan. Di antaranya Fraksi PDIP yang menekankan pentingnya melakukan pencatatan akuntansi yang baik terhadap penyertaan modal yang disertakan ke Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur maupun dividen yang diterima oleh Pemerintah Kota Kupang sebagai imbalan atas besaran penyertaan modal.

Tentang besarnya nominal penyertaan modal per tahun anggaran Fraksi PDIP minta Pemkot Kupang untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan yang tak kalah pentingnya adalah dalam pemberian coporate social respinsibility ( CSR ) dan anggaran promosi Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur harus disesuaikan dengan kebutuhan dasar masyarakat Kota Kupang.

Sementara Fraksi PKB dalam pendapat akhirnya menyampaikan penyesuaian nama dan penyertaan modal terhadap Perusahaan Daerah Air Minum harus didukung dengan manajemen dan sumber daya yang cukup, karena beban dan tanggung jawab usaha yang semakin besar. Fraksi PKB juga meminta beban penyediaan air baku, harus menjadi urusan dinas teknis dalam berbagai kegiatan. diantaranya konservasi sumber-sumber air, pembangunan embung dan bendungan.

Dukungan juga disampaikan oleh Fraksi Gabungan HANURA Berkarya PSI PPP Bersatu. Menurut Fraksi tersebut sudah saatnya pemerintah berinovasi dalam melaksanakan pelayanan publik, khususnya pada penyediaan air bersih untuk masyarakat Kota Kupang. (*PKP_ans/jms)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Ajukan Tiga Ranperda Usul Inisiatif

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif untuk dibahas dalam masa sidang III tahun 2020-2021 DPRD Kota Kupang. Ketiga ranperda tersebut antara lain; Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang serta Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar.

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay saat membacakan tanggapan Wali Kota Kupang atas pemandangan umum fraksi terhadap ketiga ranperda tersebut pada rapat paripurna ke-19 DPRD Kota, Selasa (12/10/2021) menjelaskan penyertaan modal pada Bank Pembangunan NTT, merupakan salah satu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945. Landasan yuridis penyertaan modal pada Bank Pembangunan NTT menurutnya adalah undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah.

Ditambahkannya besaran penyertaan modal pemerintah ke Bank Pembangunan Daerah NTT sebesar Rp 97 milyar lebih sejak tahun 2004 sampai tahun 2020. Selanjutnya, deviden yang diterima pemerintah sampai dengan saat ini sebesar Rp 155 milyar lebih. Dengan adanya penyertaan modal pemerintah pada Bank NTT menurutnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui pemberian kredit modal usaha bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah.

Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Sekda menjelaskan dengan adanya perubahan PDAM menjadi Perumda Air Minum, sesuai peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan syarat utama untuk mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah/ pemerintah daerah.

Saat ini cakupan pelayanan PDAM Kota Kupang baru mencapai 17 persen dengan kapasitas debit terproduksi sebesar 137 liter per detik. Oleh karena itu, PDAM terus berupaya meningkatkan debit produksi baik melalui kerjasama dengan masyarakat dan lembaga secara optimal serta mengeksploitasi sumber air yang ada di Kota Kupang antara lain Kali Dendeng dan Mata Air Oesapa (Air Hitam). Di samping itu, dalam rangka peningkatan cakupan layanan akan dilakukan penambahan jaringan transmisi dan distribusi

Sementara mengenai Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar, menurut Sekda kondisi terkini yang menjadi kendala adalah belum adanya jaminan pemerataan aksesibilitas air bersih bagi masyarakat dan belum mendukung rencana strategis PDAM Tirta Bening Lontar dalam memperluas cakupan pelayanan air bersih. Dengan adanya penyertaan modal pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar akan meningkatkan cakupan pelayanan sebanyak 12 ribu sambungan rumah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Sebelumnya anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Golkar, Alfred Djami Wila dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar tehadap pengajuan tiga ranperda usul inisiatif menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Pemkot Kupang yang telah merumuskan ranperda ini. Dia berharap ranperda ini dibuat bukan hanya untuk peningkatan PAD dengan melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, tapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah untuk menunjang pembangunan daerah. Dividen yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.

Sementara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, menurutnya Ranperda ini diharapkan dapat menjadi landasan yuridis dan jaminan kepastian hukum dalam rangka menjalankan arah kebijakan, strategi dan program untuk pembangunan penyediaan dan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang dan dapat mendorong terlaksananya kinerja perusahaan umum daerah yang lebih baik.

Sedangkan mengenai Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar, menurut Alfred ranperda ini bukan saja hanya untuk penyediaan air bersih dan mendukung perluasan cakupan layanan air bersih melalui pembangunan sambungan baru dalam wilayah Kota Kupang, tetapi juga dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang, serta menjadi solusi untuk mengatasi masalah kebutuhan penyediaan air bersih di Kota Kupang.

Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kota Kupang dengan agenda tanggapan Wali Kota Kupang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos didampingi para Wakil Ketua DPRD dan dihadiri oleh segenap Anggota DPRD Kota Kupang serta para pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang dan para camat. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Fokus Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG.Pemerintah Kota Kupang memberi perhatian serius terhadap upaya pemulihan ekonomi di Kota Kupang di tengah pandemic covid 19 yang masih mengancam. Sejumlah kebijakan dibuat dan sejumlah besar dana dialokasikan untuk upaya tersebut. Demikian penjelasan Wali Kota Kupang , Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,M.M.,M.H., saat menjadi nara sumber dalam webinar leader talk melalui video conference dengan tema pemulihan ekonomi di tengah pandemic yang diselenggarakan oleh Inews Kupang, Kamis (10/09/2020).

Wali Kota menambahkan saat ini selain fokus pada penanganan covid 19  dari segi kesehatan, Pemerintah Kota Kupang juga sedang berupaya sungguh-sungguh untuk memulihkan ekonomi warga yang terganggu selama beberapa bulan terakhir akibat covid 19. Diakuinya di tahun 2020 ini Pemkot Kupang mempunyai target realisasi PAD Rp 200 miliar. Namun karena pandemic covid 19 dia pesimis target ini bisa tercapai. Karena itu fokus utama Pemkot Kupang saat ini menurutnya bukanlah mengejar PAD melainkan bagaimana mendukung warga dan para pelaku usaha kembali membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang. Untuk itu sejumlah kebijakan dikeluarkan oleh Pemkot Kupang guna mempermudah para pelaku usaha, seperti penghapusan atau pemotongan pajak dan retribusi, serta proses izin yang lebih mudah dan cepat.

Tak hanya kemudahan dan keringanan bagi para pelaku UMKM, Pemkot Kupang juga saat ini tengah menggagas sebuah program inovatif berupa pelatihan bagi 5000 pemuda Kota Kupang. Lewat pelatihan yang dilakukan secara daring itu diharapkan akan lahir start up-start up baru di Kota Kupang yang mampu mendatangkan keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan teknologi terbaru.

Wali Kota memastikan tentunya upaya-upaya peningkatan ekonomi tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan protocol kesehatan yang berlaku. Mengingat Kota Kupang saat ini belum sepenuhnya aman dari covid 19 dan jumlah pasien terkonfirmasi positif yang terus bertambah beberapa hari terakhir ini.

Upaya untuk memulihkan ekonomi juga tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT, Ir. Semuel Rebo yang juga menjadi nara sumber dalam webinar tersebut memaparkan sejak diberlakukannya masa new normal pada 15 Juli 2020 lalu, yang ditandai dengan dibukanya kembali sejumlah destinasi wisata andalan di NTT, Pemprov NTT ingin mendorong warga untuk terus berproduksi supaya ekonomi bisa kembali pulih. Selain membuka kembali destinasi wisata, upaya lain yang dilakukan Pemprov NTT untuk pemulihan ekonomi adalah merancang program padat karya di berbagai sektor seperti pertanian dan perikanan. Upaya lainnya adalah menyalurkan skema kredit bagi para pelaku usaha serta mengajukan pinjaman dari pihak swasta senilai Rp 1,5 triliun untuk membiayai berbagai program termasuk sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang, R.H Kristina, SKM.,M.Kes, selaku nara sumber dari isntitusi pendidikan memberi apresiasi kepada pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di NTT yang telah membuat sejumlah langkah bijak sehingga saat ini wilayah NTT masih dikategorikan aman dari covid 19. Bahkan menurutnya berkat kebijakan-kebijakan tersebut pertumbuhan ekonomi di NTT selama lima bulan terakhir sejak Maret 2020 lalu masih dalam taraf normal. Diakuinya upaya peningkatan ekonomi di _ pandemic covid 19 dan upaya penanganan kesehatan ibarat buah simalakama. Namun kedua sektor itu sama pentingnya bagi masyarakat. Untuk itu kepada pemerintah dia menyarankan untuk memperketat pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dengan menekankan pembatasan sosial terutama pada keramaian dalam acara-acara yang menghadirkan banyak orang.

Apresiasi juga disampaikan pengamat ekonomi Dr. James Adam yang juga menjadi nara sumber dalam webinar tersebut. Menurutnya pemerintah daerah sudah sangat serius menyiapkan langkah antisipasi untuk penanganan covid 19 dan dampaknya terhadap perekonomian. Diakuinya upaya pemulihan ekonomi saat ini memang sulit, karena sebelum covid 19 melanda ekonomi dunia tiga tahun terakhir pun sudah goyah. Untuk itu dia memberi saran kepada pemerintah daerah tentang bagaimana upaya memulihkan ekonomi di tengah pandemic covid 19. Saran pertamanya adalah pemda perlu mengoptimalkan stimulus daerah berupa bantuan-bantuan sosial yang disalurkan kepada warga. Pemda juga menurutnya perlu mengoptimalkan anggaran belanja publik. Apalagi menurutnya saat ini pemerintah pusat sudah memberi kewenangan kepada pemda untuk merasionalisasi dan meralokasi anggaran untuk penanganan covid 19. Kepada Pemprov NTT, James juga mendorong agar masyarakat ekonomi NTT yang sebelumnya sudah dicanangkan bisa dihidupkan kembali. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi NTT ini juga menilai perlunya menggenjot sektor swasta dan pentingnya intervensi pemerintah untuk menjaga kestabilan pasar, lewat kebijakan ekonomi jangka pendek seperti penghapusan pajak dan retribusi yang sudah dilakukan Pemkot Kupang. (*PKP_ans/jms/nis/Red)

Sumber : Siaran Pers PKP Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata