Arsip Tag: Pemerintah Provinsi NTT

Pemprov NTT Pasti Beri Apresiasi Kepada Para Atlet Berprestasi

NTT AKTUAL. KUPANG. “Kemarin, saya baru tiba dari Jayapura dan pagi ini saya menerima pelatih dan atlit yang telah tiba di Kupang. Penerimaan secara resmi akan diadakan tanggal 17 Oktober nanti. Sebentar tim sepakbola PON NTT akan datang dan akan diterima oleh Asisten 2 Gubernur karena saya harus kembali ke Jayapura lagi hari ini,”.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat jumpa pers bersama awak media di Lobby Lantai Satu Kantor Gubernur NTT, kamis, (7/10/2021).

Turut hadir pada kesempatan itu para atlet dan pelatih dari cabang olah raga Wushu dan Muaythai.

Dalam jumpa pers tersebut Wagub JNS menyampaikan sampai saat ini kontingen NTT telah meraih 1 Emas, 1 Perak dan 1 Perunggu.Dan masih berpeluang untuk mendapatkan medali dari beberapa cabang olahraga yang masih dipertandingkan.

“Perolehan medali kontingen NTT saat ini adalah 1 Emas dari Muaythai, 1 Perak dari Kriket, 1 Perunggu dari Wushu. Akan tetapi kita masih mempunyai peluang untuk mendapatkan medali dari cabor tinju, silat, kempo dan renang,”jelas Wagub JNS.

Wagub JNS juga menjelaskan terkait atlet muaythai yang menumpang pick up. Pemerintah provinsi telah melakukan penjemputan dan menyiapkan tumpangan. Namun pelatih dan atlet lebih memilih untuk pulang bersama-sama teman-teman yang sudah menjemput di bandara.

“Sebenarnya penjemputan secara resmi akan dilaksanakan tanggal 17 Oktober nanti. Kita sudah pertemuan di Jayapura dan mendapatkan kesepakatan bahwa atlit yang pulang mendahului silahkan berkoordinasi dengan cabornya masing-masing. Tetapi kemarin saya juga menelpon Kadispora untuk menjemput atlit yang sudah pulang. Teman-teman Dispora sudah menjemput dan menawarkan kepada atlet,pelatih dan manager untuk bersama-sama mengikuti acara sederhana di GOR Oepoi. Akan tetapi pelatih dan atlet lebih memilih untuk bersama teman-temannya dari Laskar Timor Indonesia menuju ke Camp Latihan,”jelas Wagub JNS.

Lebih lanjut Wagub JNS menjelaskan bahwa pemprov jelas akan memberikan apresiasi kepada para atlit yang berprestasi. Yang resminya akan diumumkan pada saat penjemputan resmi tanggal 17 Oktober nanti.

“Pasti ada apresiasi dari pemprov untuk atlit yang telah berprestasi. Contohnya secara pribadi Gubernur NTT telah menawarkan beasiswa untuk Susan. Itu hanya merupakan contoh. Akan tetapi apresiasi resminya akan diserahkan tanggal 17 Oktober pada saat penjemputan nanti. Intinya seluruh kepulangan atlit kembali ke NTT menjadi tanggung jawab saya sebagai ketua kontingen PON NTT,” kata Wagub JNS.

Wagub JNS juga menjelaskan terkait dengan berita yang beredar di masyarakat bahwa terjadi perselisihan antara KONI dan Pemprov NTT.

“PON seharusnya dilakukan pada tahun 2020 tetapi karena adanya Covid-19 perhelatan tersebut ditunda hingga tahun 2021. Tetapi karena penundaan tersebut dana yang semulanya diperuntukan untuk perhelatan PON telah di rekofusing sehingga perhelatan PON saat ini NTT menggunakan dana Biaya Tak Terduga (BTT) yang pertanggungjawabannya harus dilakukan oleh pemerintah daerah karena ini bukan hibah. Banyak Provinsi lain yang mengikuti PON ketua kontingennya adalah Gubernur maupun Wakil Gubernur dan tidak menjadi masalah,” ungkap Wagub JNS.

Wagub JNS juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar terus mendukung para atlit sehingga mempunyai persiapan yang matang untuk menghadapi event-event selanjutnya.

“Mari kita mendukung agar pembinaan atlit tidak hanya terjadi pada saat perhelatan atau pertandingan. Pembinaan sudah harus dilakukan jauh-jauh hari sehingga persiapan untuk mengikuti event tersebut lebih matang,” pungkas Wagub JNS.

Pelatih Muaythai, Angga Silitonga menegaskan bahwa kejadian kemarin yang sempat viral terkait penjemputan adalah kesalahpahaman dan kondisi yang terjadi tidak seperti yang diberitakan.

“Memang benar apa yang disampaikan oleh Ketua Kontingen PON NTT bahwa tidak ada masalah terkait penjemputan kemarin karena kita masih sempat melakukan pawai. Kondisi sebenarnya tidak seperti yang diberitakan jadi tolong jangan lagi mempersoalkan lagi kejadian kemarin. Karena kita sebagai pelatih dan atlet tidak merasa bermasalah dan pemerintah sendiri kemarin sudah ada perhatian dengan melakukan penjemputan, jadi tidak usah lagi beritanya diplintir sehingga menimbulkan polemik,” jelas Angga.

Atlit Muaythai peraih medali emas pertama untuk NTT di PON XX, Susanti Ndapataka membenarkan pernyataan yang disampaikan pelatihnya bahwa memang pulang menggunakan pick-up merupakan kemauan meraka karena ada penjemputan dari teman-temannya.

“Memang benar kemarin sudah ada penjemputan dari pemerintah. Akan tetapi karena ada penjemputan dari teman-teman Tim Kupang Muay Thai Kupang dan Laskar Timor Indonesia yang telah jauh-jauh hari sudah mengkonfirmasi bahwa akan menjemput kita di kupang. Jadi kita sudah merencanakan akan pulang dengan mereka menggunakan mobil pick-up itu, ” kata Susanti. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Pemprov NTT Minta Pempus Lebih Serius Perjuangkan Ganti Rugi Kasus Tumpahan Minyak Montara

NTT AKTUAL. KUPANG. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT meminta Pemerintah Pusat (Pempus) untuk lebih serius memperjuangkan ganti rugi kasus tumpahan minyak Montara Australia tahun 2009. Seturut keputusan Pengadilan Federal Australia yang memenangkan gugatan ribuan petani rumput laut NTT, perusahaan kilangan minyak wajib membayar ganti rugi yang nilainya mencapai triliunan kepada para petani.

“Pengadilan telah memenangkan rakyat NTT. Tetapi (Pempus) masih diam, belum ada action (aksi nyata) . Masyarakat NTT masih belum dapat ganti kerugian. Rakyat kita sudah menderita beberapa tahun. Kita telah berjuang tapi Pemerintah (pusat) terkesan belum bergerak optimal. Dan ini kami sudah sampaikan itu ke Presiden dan akan kami sampaikan lagi,” kata Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat beraudiensi secara langsung/luring dan daring/virtual dengan tim dari Kementerian kelautan dan Perikanan untuk Pembentukan Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di Wilayah Perairan NTT di ruang rapat Gubernur, Rabu (23/06/2021).

Dalam kesempatan tersebut hadir secara langsung Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Matheus Eko Rudianto, perwakilan UNDP, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT, Kadis Perikanan dan Kelautan NTT, Karo Administrasi Pimpinan NTT,perwakilan Biro Hukum NTT, dan pemangku kepentingan lainnya.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat beraudiensi secara langsung/luring dan daring/virtual dengan tim dari Kementerian kelautan dan Perikanan untuk Pembentukan Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di Wilayah Perairan NTT di ruang rapat Gubernur, Rabu (23/06/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Wagub JNS meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk serius memperjuangkan hal ini. Karena rakyat NTT sudah terlalu lama menderita akibat hal ini.

“Saya akan diskusikan hal ini dengan Menteri Perikanan dan Kelautan. Agar jangan hanya fokus untuk memproduksi berbagai peraturan teknis tentang penanganan pencemaran laut sementara hal yang sudah terjadi dan di depan mata yakni penderitaan rakyat NTT akibat kebocoran kilangan minyak Australia tidak kita perjuangkan secara maksimal. Saya minta Pengawas dari kementerian ini untuk lakukan aksi nyata daripada hanya sekadar berpatroli, “tegas Wagub JNS.

Lebih lanjut Wagub Nae Soi menjelaskan sebagai orang yang pernah terlibat dalam mengawal perjuangan ini, ia melihat argumen-argumen diplomasi yang disampaikan instansi (kementerian) teknis belum cukup meyakinkan dunia internasional.

“Saya harus omong ini secara keras dan serius karena rakyat NTT menanggung penderitaan luar biasa selama hampir 10 tahun lebih tanpa mendapatkan ganti rugi satu sen pun. Sepertinya kita dianggap remeh oleh Australia,” kata mantan anggota DPR RI tiga periode itu.

Wagub JNS membandingkan kasus serupa yang pernah terjadi antara Amerika dan Meksiko dalam tumpahan minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko tahun 2010 yang mana sesudah putusan pengadilan, Perusahaan Kilangan Minyak langsung mengganti rugi kepada masyarakat.

“Saya juga minta UNDP untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mendesak Australia untuk segera mengeksekusi hak-hak ganti rugi dari rakyat NTT sesuai putusan pengadilan,” jelas Wagub.

Terkait dengan Pembentukan Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di Wilayah Perairan NTT, Wagub Nae Soi mengharapkan agar anggota tim yang ditempatkan tidak semata berdasarkan pangkat dan golongan. Juga tidak boleh hanya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri, tapi harus berdasarkan kompetensi.

“Tim ini punya kedudukan strategis ke depannya. Saya tidak akan tanda tangan SK nya kalau anggota timnya tidak kompeten. Anggota tim harus mengerti tentang laut dan potensi permasalahan internasional yang dihadapi. Jadi bukan hanya berhadapan dengan nelayan kecil. Saya minta Kadis Lingkungan Hidup dan Kadis Perikanan dan Kelautan supaya tempatkan orang mumpuni di situ, bukan liat pangkat dan golongannya saja,” tegas Wagub JNS.

Wagub Nae Soi juga meminta agar dalam Peraturan Gubernur terkait ini dimasukan semua aturan perundang-undangan lintas sektoral sebagai konsideransnya.

“Saya akan ikuti terus tim ini. Aksinya harus lebih nyata daripada dasar hukumnya. Dasar hukum sudah terlalu banyak, tetapi tolong kegiatannya harus jelas dan rinci. Bulan depan mau bikin apa, goal atau tujuannya apa, tahapan-tahapan untuk capai goal itu bagaimana. Anggota boleh sedikit tapi output dan outcome jelas. Termasuk lakukan negoisasi dengan Australia agar hak-hak rakyat NTT sesuai keputusan pengadilan segera dipenuhi,” pungkas Wagub JNS.

Sementara itu Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (PPSDK) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Matheus Eko Rudianto, menjelaskan Pembentukan tim ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitas serta Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya serta Permen Perikanan dan Kelautan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Bawah Laut juag Permen lainnya tentang Sanksi Administrasi dan Penyelesaian Sengketa.

“Tugas tim ini adalah susun rencana aksi penangulangan Pencemaran dan Kerusakan Laut di wilayah NTT. Harapannya tim ini segera terbentuk karena untuk tingkat Provinsi, baru Provinsi Kepulauan Riau yang sudah punya tim seperti ini. Kalau di sini sudah terbentuk, NTT jadi Provinsi Kedua di Indonesia yang punya tim seperti ini,” jelas Matheus yang sudah menyandang jabatan baru sebagai Pengawas Perikanan Ahli Utama sejak Senin (21/06/2021). (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Pemprov NTT Apresiasi Para Pemberi Bantuan

NTT AKTUAL. KUPANG. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Dr. Marius Ardu Jelamu, M.Si, memberikan apresiasi pada seluruh pihak yang sudah memberikan bantuan bagi para korban bencana alam siklon tropis seroja yang terjadi di NTT beberapa hari yang lalu.

“Terima kasih kepada para pemberi bantuan dari seluruh penjuru tanah air
baik perorangan atau lembaga, pihak Pemerintah atau non pemerintah yang sudah mengirimkan bantuan untuk meringankan beban masyarakat Provinsi NTT yang terkena bencana. Tentunya ini dapat memberikan semangat dan optimisme pada masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akibat bencana yang baru terjadi,” jelasnya saat memberikan keterangan pers di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Siklon Tropis Seroja Provinsi NTT (Aula El Tari) pada Jumat (16/04/2021).

“Ini bukti bahwa masyarakat NTT tidak sendirian dalam situasi bencana. Semoga solidaritas kita yang begitu besar terus dipertahankan agar dapat menciptakan kenyamanan bagi kita semua,” tambahnya.

Marius juga memberikan apresiasi pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden, jajaran kementerian, BNPB serta TNI dan Polri. “Terima kasih atas perhatian Bapak Presiden, para Menteri serta BNPB, juga selalu TNI dan Polri yang mengirimkan ratusan personilnya dan saat ini masih juga berada dilapangan untuk terus mencari para korban yang hilang dan mengatasi kerusakan dan dampak bencana,” paparnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi NTT saat ini bersama BNPB dan jajaran Kementerian kini sedang berkoordinasi untuk mendesain kembali kebijakan-kebijakan pembangunan yang akan diimplementasikan di tahun mendatang terkait dengan dampak sosial ekonomi akibat bencana.

“Kami juga meminta pada Pemerintah Kabupaten yang terdampak bencana untuk dan mengirim data kerusakan rumah penduduk by name by adress dengan nomor KK dan nomor KTP dari para korban yang rumahnya mengalami kerusakan untuk dikirim ke BNPB pusat sehingga bisa diverifikasi untuk menerima bantuan,” ungkapnya.

Sementara itu data terakhir dampak korban jiwa dan kerusakan akibat bencana alam siklon tropis seroja per 16 april 2021 pukul 16.00 diantaranya 181 orang meninggal dunia, 47 orang dinyatakan hilang, 225 orang luka-luka, pengungsi berjumlah 58.914 orang, rumah rusak berat 14.862 unit, rumah rusak sedang 12.865 unit, rumah rusak ringan sejumlah 43.069 unit, dan 70.796 rumah terdampak, serta fasilitas umum yang terdampak sejumlah 2.927 unit. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Dirjen KSDAE Apresiasi Kinerja Pemprov NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ir. Wiratno, M.Sc memberikan apresiasi pada Pemprov NTT dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bersama Wakil Gubernur Josef A. Nae Soi, yang mendorong pembangunan di bidang infrastruktur dengan signifikan.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Balai Besar KSDA NTT dengan Dinas PUPR Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Matalawa dengan Dinas PUPR Provinsi NTT yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur NTT pada Senin (12/10/2020).

“Terima kasih pada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang sudah menjadi pelopor pembangunan infrastruktur bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Beliau berdua tahu betul bahwa kekuatan pembangunan NTT ini ada pada kekayaan alam dan juga pariwisata. Maka terus didorong akses infrastruktur jalannya harus menopang hal tersebut,” ujar Wiratno.

“Saya beri apresiasi karena beliau berdua yang saya tahu sering turun dan keliling-keliling ke masyarakat. Itulah yang harus dilakukan untuk bisa melihat dan memahami persoalan dimasyarakat. Kepemimpinan seperti ini tentunya berpengaruh pada para Bupati untuk mendukung sinergitas,” jelasnya.

Ia juga mengatakan terima kasih atas kerja sama Pemprov NTT yang mendukung Perjanjian Kerja Sama tersebut. “Perjanjian Kerja Sama ini sudah dapat persetujuan dari kementerian sehingga diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berterima kasih pada Pemprov NTT yang mendukung hal ini,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Besar KSDA NTT Ir. Timbul Batubara, M.Si juga turut menegaskan proses Perjanjian Kerja Sama telah mendapat dukungan penuh dari pimpinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dilaksanakan dalam proses yang cepat.

“Perjanjian Kerja Sama ini sudah dapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Ruang lingkup kerja sama ini adalah peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi, yang melintasi kawasan konservasi yang bertujuan pada optimalisasi pengawasan kawasan konservasi disamping penguatan kapasitas SDM, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi,” jelas Timbul.

“Jumlah kawasan yang dikerjasamakan pada wilayah kerja BBKSDA NTT ada 8 kawasan dengan 11 ruas jalan sepanjang 44,47 Km. Dengan 8 kawasan tersebut diantaranya Cagar Alam Mutis Timau, Suaka Marga Satwa Kateri, Taman Wisata Alam Bipolo, Taman Wisata Alam Menipo, Cagar Alam Wolo Tado, Cagar Alam Riung, Cagar Alam Kemang Boleng, dan Taman Wisata Alam Ruteng. Sedangkan pada kawasan Taman Nasional Matalawa satu ruas saja yaitu sepanjang 7,40 Km,” paparnya.

“Harapan kami, kerja sama ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak untuk mendorong pembangunan di sektor PUPR maupun berintegrasi dengan Kementerian LHK dengan tetap memperhatikan keberlangsungan kawasan konservasi dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat,” tambah beliau. (*/NA)

Sumber : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Pemprov NTT dan Kejaksaan Tinggi Dukung PPK Percepat Penyerapan Anggaran Covid 19

NTT AKTUAL. KUPANG. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Kejaksaan Tinggi mendorong PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk penyerapan anggaran covid 19 serta dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Untuk itu maka dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Percepatan Penyerapan Refocusing dan Realokasi Anggaran Covid 19 serta Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan di Aula Rapat Kejaksaan Tinggi NTT pada Selasa (08/09/2020) yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Kegiatan Sosialisasi Percepatan Penyerapan Refocusing dan Realokasi Anggaran Covid 19 serta Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan di Aula Rapat Kejaksaan Tinggi NTT pada Selasa (08/09/2020). Dokumentasi : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Sekretaris Daerah NTT, Ir. Benediktus Polo Maing mengatakan PPK harus bisa melakukan percepatan penyerapan anggaran demi memperbaiki ekonomi daerah.

“Sosialisasi ini juga sebagai salah satu motivasi bagi kita. Diharapkan semua kita mulai dari pemprov, kejaksaan dan PPK untuk semua kita komunikasi demi pembenahan ekonomi. Maka dari itu penyerapan anggaran oleh tiap-tiap PPK harus dipercepat,” ujarnya.

“Pada triwulan awal ekonomi kita masih minus. Saya harapkan triwulan 3 ini bisa kembali positif. Progres kita sampai dengan bulan agustus kemarin juga belum sampai 50 persen. Maka dari itu kita harus bekerja dalam tataran yang optimal,” kata dia.

“Kepala Kejaksaaan ingin agar kita kerja dengan optimal tegakkan hukum. Beliau juga butuh dukungan dan terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dalam kegiatan ini dan saya harap bisa terealisasi dengan baik,” tambah Benediktus.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Dr. Yulianto, S.H, M.H, mengatakan fungsi kejaksaan harus bisa penegakan hukum tetap mendukung pembangunan dan juga peran PPK dalam penyerapan anggaran sebagai ujung tombak dalam situasi saat ini.

“Kejaksaan harus bisa membawa penegakan hukum yang tidak menghambat pembangunan daerah. Juga Bapak dan Ibu PPK sebagai ujung tombak penyerapan anggaran ini. Saya dan teman-teman dari pihak kejaksaan akan berada dibelakang untuk mendukung. Tidak usah ragu ataupun takut dalam eksekusi program dan anggaran asalkan semuanya sesuai aturan dan tidak ada korupsi,” jelas Yulianto.

“Pertumbuhan ekonomi kita saat ini bermasalah dalam pandemi covid 19.  Presiden  juga menyatakan situasi ini  sebagai bencana nasional maka dari itu kita harus saling mendukung dalam penyerapan dana refocusing dan realokasi serta dana PEN. Kita bukan hanya atasi masalah covid tapi ekonomi harus tetap kita pacu,” jelasnya.

Dijelaskannya, Pertemuan sosialisasi tersebut juga sebagai mandat dalam menjalankan fungsi negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. (*/Red)

Sumber : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Pemprov NTT Terus Berkomitmen Wujudkan NTT Bangkit Menuju Sejahtera

NTT AKTUAL. KUPANG. Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan RI Tahun 2020 dirayakan dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan tema Indonesia Maju. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melakukan upacara bendera secara terbatas.

“Kita bersyukur ekonomi NTT di triwulan pertama 2020 tumbuh 2,84 persen dan triwulan kedua tumbuh 0,96 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional  terkontraksi minus 5,32 pada triwulan kedua. Saya percaya dengan kerja keras, kerja inovatif dan kerja sama, ekonomi NTT akan pulih di triwulan ketiga,” jelas Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dalam sambutannya saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT di Lapangan Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT, Senin (17/08/2020).

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, memberikan Penghormatan saat Bendera Marah Putih di kibarkan pada Upacara Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT di Lapangan Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT, Senin (17/08/2020). Dokumentasi : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Menurut Gubernur VBL, dalam situasi sulit ini, Pemerintah Provinsi NTT tetap berkomitmen untuk wujudkan visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera.

“Kita telah mengambil langkah-langkah berani untuk memasuki tatanan normal baru lebih awal untuk membangkitkan perekonomian daerah ini. Kita terus dorong agar sektor riil cepat  tumbuh untuk tingkatkan pendapatan rakyat,memicu daya beli masyarakat, mengurangi resiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan memacu produktivitas ekonomi NTT,” kata Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur VBL mengharapakan partisipasi dari semua pemangku kepentingan baik itu pelaku bisnis, perbankan, koperasi, perbankan, LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta semua komponen lainnya untuk memberikan kontribusi nyata untuk pemulihan ekonomi NTT.

“Kebijakan refokusing dan realokasi anggaran sebagai tindakan afirmatif harus dikawal sungguh dan dilaksanakan secara tuntas agar tercapai reformasi pelayanan kesehatan,perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Kita harus tetap optimis dengan pertumbuhan NTT. Kita tetap  berupaya keras agar pertumbuhan ekonomi NTT tetap positif dan bahkan tetap di atas angka 1 persen pada akhir triwulan 4 nanti,” jelas Gubernur VBL.

Dalam kesempatan itu, mantan ketua Fraksi Nasdem tersebut memberikan apresiasi dan penghargan kepada seluruh masyarakat NTT yang   tetap menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial dengan kewaspadaan dan kedisiplinan sesuai protokol kesehatan sehingga perkembangan covid-19 terkendali.

“Secara khusus saya dan Wakil Gubernur memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua tenaga medis dan tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19  provinsi dan kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur. Serta semua pihak atas dedikasi yang tinggi untuk menyelamatkan masyarakat dan daerah ini dari bahaya covid 19. Ini bentuk pelayanan kemanusiaan tulus yang cerminkan patriotisme sebagai pahlawan masa kini,” kata Gubernur.

Apresiasi untuk Presiden yang kenakan Tenunan khas NTT

Dalam Upacara Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT yang berlangsung di Lapangan Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT, Senin (17/08/2020) ini, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) juga memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah mengenakan pakaian adat dari Sabu Raijua NTT saat mengikuti sidang tahunan MPR, Jumat (14/08/2020) lalu.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan Wakil Gubernur menyampaikan terima kasih kepada bapak Presiden Joko Widodo yang telah mengenakan tenunan adat Sabu Raijua pada tanggal 14 Agustus yang lalu.Dan apabila dalam upacara-upacara detik proklamasi, Presiden memakai tenunan NTT lagi, kita tentu sangat berbangga sekali,” pungkas Gubernur VBL.

Bertindak sebagai Komandan Upacara pada Upacara Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT ini adalah Mayor Chk Dodi Herdiana, Kepala Penerangan Hukum Korem 161 Wira Sakti Kupang. Perwira Upacara, Mayor Czl I Gusti Made Budayasa.

Sementara Naskah Proklamasi dibacakan oleh Ketua DPRD NTT, Emilia Julia Nomleni. Upacara Bendera 75 Tahun Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT ini diikuti oleh 3 orang perwakilan dari masing- masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, perwakilan TNI/Polri.

Tampak hadir pada Upacara Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT ini Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi, Unsur Forkompinda Provinsi NTT, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, perwakilan veteran, tokoh masyarakat dan tokoh agama, insan pers dan undangan lainnya. (*/Red)

Sumber : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

HUT RI Ke 75, Pemprov NTT Sampaikan Sejumlah Hal Terkait Pembangunan

NTT AKTUAL. KUPANG. Mengawali pidato ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih dan anugerah-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka dan marilah kita bersama-sama dengan suasana hati penuh sukacita menyongsong Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke 75 pada 17 Agustus.

Atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya bersama Wakil Gubernur, Bapak Josef A. Nae Soi mengucapkan Selamat Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 75, kepada seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh, maju dan jaya.

Hal ini disampaikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat pada Pidato Radio Perayaan Hari Ulang Tahun Ke 75 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang di bacakan oleh Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, MM, bertempat di Aula Fernandes Gedung Sasando, Sabtu (14/08/2020) Pagi.

Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, MM, saat membacakan Pidato Radio Gubernur NTT pada Perayaan Hari Ulang Tahun Ke 75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Foto : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Pidato Radio Perayaan Hari Ulang Tahun Ke 75 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dibacakan oleh Wakil Gubernur NTT, juga menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu :

Pertama di Bidang Kesehatan. Pada awal tahun telah terjadi wabah Demam Berdarah Dengue atau DBD di hampir seluruh Wilayah NTT dengan total penderita DBD 5.482 jiwa, dan kematian mencapai 55 jiwa. Adapun tiga daerah terparah dengan kasus korban jiwa yang tinggi sehingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa atau KLB, yaitu Kabupaten Sikka, Lembata dan Alor.  Kita bersyukur bahwa melalui kerja sama penanganan antara pemerintah dan masyarakat, maka kasus DBD dapat diatasi dan sejak pertengahan tahun ini, status KLB di ketiga kabupaten tersebut telah dicabut.

Namun yang perlu menjadi perhatian dan pembelajaran bersama bahwa karakter DBD sudah berubah seiring perubahan iklim, di mana kasus DBD tidak bersifat musiman hanya pada bulan Oktober-Desember saja, tetapi dapat terjadi sepanjang tahun. Dengan demikian, tindakan pemberantasan DBD ini harus tetap kita laksanakan secara masif dan terus-menerus.

Selain demam berdarah yang banyak menimbulkan korban jiwa, kita juga dihadapkan pada keadaan darurat wabah covid-19. Berbagai macam cara promosi, pencegahan, penanganan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan membentuk Gugus Tugas COVID-19, serta memberdayakan 3 (tiga) rumah sakit utama rujukan  covid-19, yaitu RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, RSUD Dr. T. C. Hillers, Maumere dan RSUD Komodo, Labuan Bajo, serta 8 (delapan) rumah sakit first line rujukan di 8 (delapan) kabupaten dan 11 (sebelas) rumah sakit second line rujukan di 8 (delapan) kabupaten/kota. Selain itu, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran diambil untuk menanganani covid-19. Semua komponen terus bekerja simultan serta bersinergi dari waktu ke waktu, termasuk kerja sama dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Provinsi dan Tim Satuan Tugas Kabupaten/Kota beserta tenaga medis, perawat, bidan dan tim teknis lainnya, sehingga data Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Pasien Terkonfirmasi Positif  dilayani secara tepat waktu dan terkendali.

Hal lainnya yang tetap menjadi perhatian serius Pemerintah saat ini, yakni upaya mengatasi permasalahan gizi dengan menekan jumlah balita stunting, wasting dan underweight melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita KEK di 22 Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi juga telah menetapkan 8 (delapan) Aksi Konvergensi dengan 25 indikator komposit, di antaranya terdiri dari indikator gizi spesifik dan sensitif yang digunakan untuk analisa penyebab stunting hingga tingkat desa, termasuk perawatan anak-anak gizi buruk, imunisasi, air bersih dan sanitasi serta akses ke PAUD.

Upaya-upaya ini cukup efektif menurunkan prevalensi balita stunting dari 35,4 persen pada 2018 menjadi 30,1 persen pada Tahun 2019 dan konsisten menurun menjadi 27,9 persen berdasarkan data stunting periode pertama bulan Februari Tahun 2020. Namun, ke depan masih diperlukan kerja sama antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat untuk penurunan yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Parameter lainnya berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yakni, mengurangi kasus kematian ibu di NTT. Kasus kematian ibu pada Tahun 2019 terdata sebanyak 98 kasus, dan mengalami penurunan 44 kasus dibanding Tahun 2018 sebesar 142 kasus. Begitupun dengan kasus kematian bayi pada Tahun 2019 terdata 822 kasus, atau berkurang 90 kasus dibandingkan Tahun 2018 sebesar 912 kasus.

Bidang Pendidikan. Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota senantiasa berupaya meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan pada tiap jenjang pendidikan, yang tergambar dari besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Pada Tahun 2019, realisasi APK masing-masing untuk tingkat pendidikan SD sebesar 99,45%, SMP 103,57% dan SMA/SMK 92,33%. Sedangkan, realisasi APM, untuk jenjang pendidikan SD sebesar 83,87%, SMP 73,54% dan SMA/SMK 63,51%.

Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan penataan Pendidikan SMK agar menjadi sumber inovasi untuk memproduksi tenaga kerja terampil yang relevan dengan pengembangan potensi daerah. Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan mutu dan daya saing SMA dan SMK secara nasional.

Ke depan, untuk menjawab tantangan modernisasi dan penguasaan teknologi, pembangunan pendidikan di Nusa Tenggara Timur difokuskan untuk beberapa bidang, yakni pendidikan yang membentuk logika dan sains, pendidikan literasi seperti penguasaan Bahasa Indonesia dan Inggris, membaca dan menulis serta pendidikan yang membentuk etika dan budi pekerti. Saya yakin kalau kurikulum pendidikan NTT lebih difokuskan pada beberapa bidang dasar pendidikan ini, maka akan tercipta generasi muda NTT yang handal, kompetitif dan terbang melesat ke segala penjuru dunia.

Bidang Pariwisata. seperti kita ketahui bersama bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi covid-19 ini. Di berbagai belahan dunia industri pariwisata paling pertama terpengaruh negatif sejak diterapkan kebijakan  penutupan wilayah, dan menurut prediksi beberapa ahli ekonomi bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang akan terakhir pulih.

Terhadap kondisi ini, sejak pertengahan Juni lalu Pemerintah Provinsi NTT dengan didukung para pelaku industri pariwisata  telah melakukan suatu loncatan yang berarti dengan memanfaatkan gerakan new normal untuk mengaktifkan kembali pariwisata NTT sebagai langkah awal untuk pemulihan. Langkah ini kita lakukan dengan tujuan untuk mengirim sinyal ke seluruh penjuru dunia bahwa pariwisata NTT sudah siap untuk menerima kunjungan, tentunya dengan jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, namun tidak mengurangi unsur pleasure atau kesenangan.

Kita harus berkomitmen bahwa di Tahun 2021 mendatang pariwisata NTT sudah benar-benar pulih dan normal sebagaimana mestinya bahkan mengalami lonjakan. Untuk itu, saya mengharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi NTT, melalui intervensi program dan kegiatan yang ada dapat mendukung pelaku industri pariwisata agar dapat bertahan dan produktif dalam kondisi ini. Mulai dari sekarang kita harus menjamin ketersediaan rantai pasok atau supply chain yang menunjang pariwisata secara mandiri dengan mengurangi pasokan dari luar NTT.  Kita harus mempersiapkan ketersediaan bahan baku, khususnya dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang berbasis industri dan perdagangan. Hal lainnya yang harus disiapkan dan dibenahi dalam mendukung pariwisata, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penciptaan keamanan dan kenyamanan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dari segi hiegenis, seperti ketersediaan dan kelayakan toilet, air bersih dan manajemen persampahan yang baik.

Untuk mengembangkan pariwisata estate berbasis komunitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sementara melakukan penataan destinasi wisata unggulan NTT, meliputi pembangunan infrastruktur penunjang berupa home stay, cottage dan restaurant pada tujuh  lokasi pariwisata estate, yaitu Pantai Liman, Kabupaten Kupang; Desa Wolwal, Kabupaten Alor; Mulut Seribu, Kabupaten Rote Ndao; Lamalera di Kabupaten Lembata; Koanara di Kabupaten Ende; Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pramaidita di Kabupaten Sumba Timur. Ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut semuanya telah diresmikan  pada pertengahan tahun ini.  Saya minta Pemerintah Daerah di ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut untuk meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi serta mempersiapkan masyarakat dalam rangka kesinambungan pengelolaannya.

Pola pikir kita juga harus diubah, bahwa pengelolaan destinasi wisata tidak semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat. Apabila telah tersedia sarana prasarana penunjang di 7 (tujuh) lokasi destinasi wisata tersebut, maka tugas Pemerintah Kabupaten setempat adalah menyediakan infrastruktur penunjang lain, seperti jalan, air bersih, listrik dan komunikasi, serta memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk menjadi pemilik atas obyek wisata tersebut. Perbanyak atraksi atau festival yang disertai dengan narasi-narasi yang memikat wisatawan, serta hasilkan produk lokal setempat dengan kualitas terbaik, menarik dan memiliki cita rasa serta nilai ekonomi yang tinggi.

Bidang Pertanian. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sejak Tahun 2019 telah dilaksanakan program Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS di Kabupaten Kupang dan tahun ini diharapkan dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota. Mekanisme pelaksanaan TJPS, yakni petani menanam jagung, hasilnya dibelikan sapi sebagai hewan ternak.

Dari dana refocusing untuk pemberdayaan masyarakat sebesar kurang lebih 605 milyar, 25 milyar digunakan untuk pemberdayaan bagi para petani melalui program TJPS pada lahan seluas 10.000 ha masa tanam bulan Maret sampai September  2020. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas jagung serta pemerataan kepemilikan ternak sapi dan peningkatan populasi ternak sapi. Saya sangat optimis dengan keberhasilan program ini karena mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan hasilnya telah dinikmati oleh beberapa kelompok tani di NTT. Dan kita   telah mengantar pulaukan jagung sebanyak lebih dari 44 ton di daratan Timor dan 42 ton dari daratan Sumba.

Saya berharap Pemerintah Kabupaten juga mengalokasikan APBD dan mempersiapkan petani untuk pelaksanaan Program TJPS ini. Program ini harus dilaksanakan secara luas dengan ditunjang oleh ketersediaan alat mekanisasi pertanian, sarana-prasarana pengairan, penyediaan pupuk dan pencegahan hama agar dapat diperoleh hasil yang signifikan.

Selain Program TJPS, Pemerintah juga tetap berkomitmen mengembangkan tanaman marungga untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan gencarnya pengembangan marungga ini, maka saat ini kita dapat melihat produk-produk berbahan marungga NTT telah masuk ke pasar lokal, domestik, bahkan mancanegara. Ini membuktikan bahwa selain memiliki manfaat untuk kesehatan, marungga juga telah menjadi salah satu komoditi yang bernilai ekonomis.

Bidang Peternakan. Masyarakat peternak NTT setiap tahun secara terus-menerus berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional. Rata-rata setiap tahun dikirim 12 juta kg daging sapi untuk mencukupi konsumsi  daging sapi secara nasional sapi yang masih tergantung pada ekspor. Oleh karena itu, pembangunan peternakan difokuskan pada peningkatan produksi dengan meningkatkan populasi 2 juta ekor sapi dari saat ini 1.087.615 ekor sapi. Pemerintah terus menyiapkan pakan ternak ruminansia dan pengembangan sentra-sentra pembibitan sapi pada kawasan peternakan di Pulau Sumba, Kabupaten Kupang, TTS, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada. Pemerintah juga telah merintis usaha pengembangan “sapi wagyu” di Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Sumba Timur, Manggarai dan Manggarai Timur serta mengintegrasi pertanian dan peternakan dalam pola “Tanam Jagung 10.000 Ha, Panen Sapi 18.000 ekor di Pulau Sumba, Timor, Kabupaten Manggarai Raya, Flores Timur, Ende, Ngada dan Rote Ndao.

Pemerintah Provinsi berusaha meningkatkan nilai tambah ekonomi sektor peternakan dengan industri pengolahan produk peternakan yang berskala besar yang  berbasis budaya dan kearifan lokal, seperti industri daging segar, daging beku dan daging olahan. Sektor peternakan dapat diandalkan  untuk mendukung pengembangan pariwisata NTT, sedangkan pengembangan produk perunggasan dipadukan dengan pengembangan pabrik pakan berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi permintaan daging ayam dan telur ayam, sehingga selain mampu memenuhi permintaan lokal, juga dapat mengendalikan laju inflasi daerah dan  meningkatkan pendapatan peternak unggas.

Bidang Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki, telah dikembangkan perikanan tangkap, perikanan budidaya serta budidaya rumput laut yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya. Pembangunan sektor perikanan dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing komoditas perikanan.

Hasil produksi perikanan tangkap pada Tahun 2019 sebesar 198.380 ton atau 50,4 persen dari total potensi tangkap yang diperbolehkan sebesar 393.360 ton per tahun. Sementara produksi per semester pertama Tahun 2020 sebesar 72.500 ton. Hasil tangkapan akan terus dioptimalkan melalui penyediaan sarana prasarana tangkap, pengolahan untuk meningkatkan hasil dan nilai produksi, serta pemasaran dengan tetap memperhatikan kelestarian biota laut.

Sejak Tahun 2018 telah dikembangkan budidaya kakap putih dan kerapu di Kawasan Mulut Seribu-Rote Ndao untuk mendukung Pengembangan Pariwisata di daerah tersebut, melalui penyediaan 3 unit keramba dengan jumlah benih ikan yang ditebar sebanyak 9.000 ekor serta 1 unit rumah jaga dan 1 unit bagan kelong. Selain di Rote Ndao, budidaya perikanan juga dilaksanakan di Wae Kelambu, Kabupaten Ngada. Pada awal Tahun 2020 telah ditebar 1 juta ekor benih kerapu sebagai wujud pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur. Untuk menunjang budidaya perikanan di kedua lokasi tersebut, saya berharap agar masing-masing Pemerintah Kabupaten memberdayakan BUMD, BUMDes maupun koperasi untuk memproduksi pakan ikan sendiri dengan memanfaatkan potensi setempat, melalui prinsip pemberdayaan ekonomi dengan pola padat karya.

Sementara untuk budidaya rumput laut, saat ini baru dimanfaatkan sebesar 35% atau sekitar 11 ribu hektar dari                potensi 54 ribu ha, dengan jumlah produksi Tahun 2019 mencapai 2,3 juta ton basah. Untuk meningkatkan produksi, pada Tahun 2019 Pemerintah telah memberikan bantuan hibah peralatan dan bibit rumput laut kepada 800 pembudidaya.

Produksi perikanan dan kelautan lainnya yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, adalah produksi garam. Cuaca, kualitas air laut dan lahan di NTT sangat mendukung untuk produksi garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl mencapai 96 persen.  Salah satu lahan garam yang kita miliki, yakni di Kabupaten Kupang dengan luas kurang lebih 900 hektar. Lahan garam ini akan panen pada tahun ini, karena telah beroperasi sejak Agustus 2019. Dari luasan tersebut, diperkirakan akan menghasilkan 55 ribu ton lebih garam dan akan terus ditingkatkan produksinya  untuk mencapai 100 ribu ton pada Tahun 2021. Saya berharap agar kabupaten lainnya yang memiliki potensi lahan garam untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga garam NTT dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menyokong pemenuhan kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bidang Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan saat ini. Selain sebagai roda penggerak pembangunan, ketersediaan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dikategorikan sebagai bentuk investasi dengan tingkat pengembalian ekonomi dalam jangka panjang.

Saat ini, di bawah kepemimpinan saya bersama Pak Josef, kami berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan di NTT, khususnya pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Prinsip utama dari penyediaan infrastruktur adalah pembangunan yang menyeluruh, tuntas dan tidak boleh setengah-setengah agar tercipta daya ungkit yang berarti bagi kemajuan ekonomi NTT.

Mewujudkan investasi infrastruktur yang menyeluruh membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan di pihak lain, kemampuan APBD kita sangat terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan lain melalui pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan suatu keniscayaan untuk investasi infrastruktur sebagai tindakan mengakselerasi pembangunan selama pinjaman dikelola dan diperhitungkan dengan baik segi manfaat serta pengembaliannya. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya menghimbau para Bupati/Walikota agar tidak perlu ragu dalam memanfaatkan pinjaman daerah untuk pengadaan infrastruktur-infrastruktur vital yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada Tahun 2020 ini, pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT dititikberatkan pada penyediaan prasarana dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih dan irigasi di daerah-daerah sentra produksi maupun untuk menunjang pariwisata. Pembangunan infrastruktur dipusatkan pada ruas jalan penunjang Kawasan Stategis Penunjang Pariwisata Nasional maupun Daerah, penyediaan air bersih di destinasi pariwisata pada 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menitikberatkan penyediaan jaringan air minum dan rehabilitasi Daerah Irigasi di beberapa daerah dalam rangka mendukung penanggulangan stunting dan kemiskinan.

Terkait dengan penyediaan infrastruktur yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, saya minta untuk disinergikan dengan infrastruktur yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, agar tercipta suatu konektivitas yang menyeluruh serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa waktu lalu, selama saya melakukan kunjungan kerja ke 22 Kabupaten/Kota, baik di Daratan Timor, Sumba, Flores maupun beberapa kabupaten yang berada di kepulauan,  saya melihat daerah ini memiliki potensi yang sangat besar. Kita sesungguhnya tertinggal karena kita malas dan belum memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi yang begitu kaya. Karena itu, hal yang dibutuhkan saat ini adalah inovasi teknologi dan kerja keras serta kolaborasi untuk mengelola potensi yang ada agar dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat di daerah ini. Saya yakin apabila potensi di tiap daerah dapat dikelola dengan maksimal, kita pasti akan mengalami lompatan besar dalam membangun daerah ini.  Saya dan Pak Josef selalu berkomitmen, bahwa di bawah kepemimpinan kami berdua, NTT harus memiliki masa depan yang lebih baik dalam rentang waktu yang lebih cepat.

Pada kesempatan ini, saya juga menggugah dunia usaha, koperasi, BUMD dan BUMDes agar terus berinovasi dalam mengelola dan memasarkan produk NTT sesuai “revolusi industri jilid 4”,  dengan memanfaatkan -marketplace- berbasis digital agar produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan NTT dapat mudah menjangkau pasar yang lebih luas pada level nasional, regional maupun internasional.

Bagi masyarakat dan pelaku bisnis di NTT, saya minta agar  selain mengembangkan modal ekonomi, kita perlu  memberdayakan modal sosial kita yang besar dengan kerja bergotong-royong, menguatkan jaringan sosial, membina hidup saling percaya, membudayakan pola hidup hemat,  produktif, energik, inovatif dan berani memanfaatkan peluang yang ada untuk meraih masa depan yang lebih baik menuju NTT sejahtera. (*/Red)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

Bertemu dengan Juri Lomba Kebersihan, ini Pesan Gubernur NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengatakan bahwa kedepan setiap ASN harus bertanggungjawab terhadap kebersihan lingkungan tempat dia bekerja. Hal ini diungkapkan Gubernur saat beraudiensi dengan para Juri Lomba Kebersihan antar Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (06/08/2020).

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat saat beraudiensi dengan para Juri Lomba Kebersihan antar Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (06/08/2020). Foto : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Para Juri yang berjumlah 7 orang ini mendapat banyak arahan dari Gubernur berkaitan dengan masalah kebersihan.
Menurutnya kegiatan ini harus rutin dilakukan, agar masalah kebersihan benar – benar menjadi budaya hidup di NTT.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat foto bersama dengan Plt. Kepala Biro Umum Provinsi NTT, George Hadjoh beserta staff dan para Juri Lomba Kebersihan antar Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (06/08/2020). Foto : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Menurutnya jika lomba ini dibuat secara rutin, maka pasti sebagian besar ASN mulai berbenah dan membersihkan lingkungan tempat kerjanya. Hal inilah yang nantinya akan menjadi budaya dan suatu kebiasaan dalam diri setiap ASN.
“Inilah yang diharapkan dari dibuatnya lomba ini,” ujar Gubernur.

Masih menurut Gubernur, sekian lama para ASN beranggapan bahwa masalah kebersihan merupakan tanggung jawab dari cleaning service. Hal ini yang membuat mereka tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan kantor.
“Kedepan tidak ada lagi cleaning service, jadi masalah kebersihan menjadi tanggung jawab semua pegawai,” ungkap Gubernur.

Orang nomor satu di NTT ini juga minta agar instansi yang meraih predikat terbersih diberi penghargaan sebagai bentuk rangsangan agar tetap menjaga kebersihan lingkungan kantornya.
Demikian pula dengan instansi yang meraih predikat terkotor tetap diberi hadiah, sebagai motifasi agar lebih serius memerangi sampah yang ada.

“Khusus bagi instansi yang meraih predikat terkotor tetap diberi hadiah, tetapi hadiahnya berupa tempat sampah yang berisikan sampah plastik, hal ini tentunya akan menjadi pukulan sekaligus motifasi agar kedepan mereka lebih serius memerangi sampah di instansinya,” ujar Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Sebelum mengakhiri pertemuan ini, Gubernur mengharapkan agar kedepan selain lomba kebersihan, juga harus dibuat lomba kinerja antar instansi. Jadi setiap instansi yang bekerja mencapai target yang telah dibuat, maka mereka akan memperoleh penghargaan.
Tujuannya adalah agar setiap instansi mampu melakukan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, tentunya sesuai dengan tupoksinya masing – masing.

Sementara itu, Plt. Kepala Biro Umum Provinsi NTT, George Hadjoh mengatakan bahwa lomba kebersihan yang diprakarsai oleh Biro yng dipimpinnya ini, merupakan bentuk implementasi keinginan serta mimpi besar Bapak Gubernur untuk merubah wajah Provinsi ini menjadi bersih, dan Pemerintah Provinsi harus menjadi pelopor untuk meraih mimpi itu.

Masih menurut George bahwa selain lomba kebersihan antar instansi lingkup Pemprov NTT, Biro Umum juga akan menggelar lomba kebersihan antar Kabupaten/Kota, dalam rangka HUT NTT Bulan Desember mendatang.
“Jika kegiatan ini berhasil, maka saya yakin NTT akan menjadi Provinsi yang terbersih,” ungkap George.

Pada kesempatan ini pula, George memperkenalkan Dewan Juri yang terlibat pada kegiatan ini, Ketua dari RRI Kupang, Sekretaris dari Harian Timor Express, sedangkan anggotanya dari Harian Pos Kupang, TVRI Kupang, Harian Victory News, Radio Tirilolok dan Garda Indonesia.
Menurutnya media harus menjadi mitra pemerintah dalam membangun, mengedukasi serta mengubah perilaku masyarakat NTT dalam mengelola kebersihan. (*/Red)

Sumber : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

DPRD NTT Serahkan Dua Ranperda Inisiatif Kepada Pemprov

NTT AKTUAL. KUPANG. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD NTT kepada Pemerintah Provinsi NTT.

Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni, saat menyerahkan dua Ranperda Inisiatif DPRD NTT kepada Pemerintah Provinsi NTT, Rabu (29/07/2020). Foto : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Dua Ranperda Inisiatif DPRD tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTT Tahun 2020-2024 dan Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ini diserahkan oleh Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni kepada Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi untuk dibahas oleh Pemerintah Provinsi. Penyerahan Dua Ranperda ini berlangsung di Sidang Paripurna ke-13 Masa Sidang III, bertempat di Ruang Rapat DPRD NTT, Rabu (29/07/2020).

Dalam kesempatan ini Wakil Ketua DPRD NTT, Aloysius Malo Ladi, saat membacakan Penjelasan Pimpinan DPRD NTT Pada Sidang Paripurna ke-13 Masa Sidang III di Ruang Rapat DPRD NTT, mengatakan NTT belum memanfaatkan posisi strategis sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Terutama dalam mengembangkan sektor industri.

“NTT belum semaksimal mungkin memanfaatkan posisi strategis kondisi geografis NTT. Berbatasan langsung dengan RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) sehingga bisa jadikan Timor Leste sebagai negara utama tujuan ekspor NTT,” ujar Aloysius.

Dikatakan Aloysius Malo Ladi, Ranperda Rencana Pembangunan Industri diajukan selain karena alasan yuridis, juga karena sumbangsih sektor industri untuk PDRB NTT belum besar. Karena kurangnya akses pasar dan sumber dana, rendahnya SDM dan teknologi dan manajemen.

“Salah satu kendala yang dihadapi pelaku Industri Kecil dan Menengah di NTT adalah permodalan dan keterbatasan akses perbankan,” jelas Aloysius.

Potensi Retribusi Izin Usaha Perikanan Sekitar Seratus Milyar Rupiah

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB itu mengungkapkan, pengajuan Ranperda Izin Usaha Perikanan bertujuan untuk meningkatkan PAD Provinsi NTT. Terutama untuk kapal penangkap ikan  berukuran di atas 5 GT sampai dengan  30 GT dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di atas 5GT sampai dengan 30 GT.

“NTT memiliki potensi retribusi izin usaha perikanan yang diestimasi memberikan kontribusi PAD setiap tahun  kira-kira sebesar Rp. 100 milyar (Seratus miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat,” jelas Wakil Rakyat asal pulau Sumba itu.

Untuk diketahui Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni dan dihadiri 30 anggota DPRD NTT. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dan pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT.
Sesuai agenda, Pemerintah Provinsi NTT akan memberikan tanggapan terhadap dua Ranperda itu pada Senin (3/08/2020) mendatang dalam Sidang Paripurna. (*/Red)

Sumber : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Gubernur : Data Detail KUR Mikro Untuk Sinergitas dan Intervensi

NTT AKTUAL. KUPANG. Pemerintah daerah perlu mendapatkan data detail Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dari BRI Cabang Kupang agar bisa dilakukan intervensi dan sinergitas di lapangan. Berdasarkan data ini bisa dirancang pertumbuhan ekonomi pada usaha mikro masyarakat. Saya amati KUR Mikro BRI Cabang Kupang mendapat kepercayaan masyarakat untuk bangun usaha mikro,” kata Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat bertatap muka dengan Pimpinan BRI Cabang Kupang, Stefanus Juarto di ruang kerja Gubernur NTT, Rabu (22/07/2020).

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta Kepala BRI Cabang Kupang yang baru untuk mengkaji kekuatan-kekuatan yang ada sehingga terus mendapat kepercayaan dan dukungan masyarakat khususnya dana KUR.

“Data analisis usaha mikro menjadi data kekuatan kita untuk lakukan intervensi pemerintah”, tandas VBL.

Masyarakat NTT, usahanya masih bersifat kecil (mikro). Ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan daya usaha masyarakat. KUR Mikro dengan plafon anggaran 500 ribu s/d 50 juta melalui Kantor BRI Cabang Kupang, telah mendapat tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Ini artinya manajemen KUR mikronya tunjukan trend positif sehingga terjadi lompatan ekonomi masyarakat.

Dari detail KUR Mikro akan diketahui kondisi real lapangan. Terutama dalam membangun sinergitas dengan pemerintah daerah untuk mendesign sebuah terobosan ekonomi melalui Bank BRI. Demikian juga untuk bank-bank lainnya yang ada di NTT, bisa diambil langkah-langkah dan cara mendukung usaha produktif masyarakat di daerah Nusa Tenggara Timur.

“Ketersediaan data KUR Mikro secara detail menjadi dasar untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan membangun sinergitas pemerintah daerah dengan lembaga keuangan/perbankan agar searah dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro,” ungkap Gubernur VBL.

Dalam pertemuan tersebut Stefanus Juarto memperkenalkan diri sebagai Pimpinan Baru Kantor BRI Cabang Kupang. Ia meminta dukungan dari Gubernur NTT dan jajaran pemerintah Provinsi NTT terhadap program dan kegiatan Bank BRI cabang Kupang.
Disampaikan bahwa Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tersedia untuk NTT sebesar Rp. 1,5 trilyun terdiri dari 2 Jenis KUR yaitu KUR Mikro dengan plafon 500 ribu rupiah sampai dengan 50 juta rupiah dengan total dana sebesar Rp. 1,1 trilyun dan KUR Kecil dengan plafon di atas 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah dengan total dana untuk KUR ini sebesar 400 milyar rupiah. Peruntukkan dana KUR tersebut bagi semua jenis usaha ekonomi baik di sektor pertanian, perdagangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan lainnya.

“Kantor BRI telah memiliki unit-unit yang tersebar di seluruh kecamatan di NTT untuk melakukan layanan sektor mikro termasuk penguatan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) di desa,” jelas Stefanus.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala BRI Cabang Kupang bersama jajarannya sebanyak 4 orang, Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT,Dr. Leri Rupidara dan Kepala Bagian Ekonomi pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT, Ernes D. Hamel. (Oleh : Maksi Asamani/Kasubag Dokumentasi, Publikasi dan Penerbitan)

Siaran pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata