Arsip Tag: Pemerintah Kota Kupang

Pemkot Kupang Ajukan Tiga Ranperda Usul Inisiatif

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif untuk dibahas dalam masa sidang III tahun 2020-2021 DPRD Kota Kupang. Ketiga ranperda tersebut antara lain; Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang serta Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar.

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay saat membacakan tanggapan Wali Kota Kupang atas pemandangan umum fraksi terhadap ketiga ranperda tersebut pada rapat paripurna ke-19 DPRD Kota, Selasa (12/10/2021) menjelaskan penyertaan modal pada Bank Pembangunan NTT, merupakan salah satu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945. Landasan yuridis penyertaan modal pada Bank Pembangunan NTT menurutnya adalah undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah.

Ditambahkannya besaran penyertaan modal pemerintah ke Bank Pembangunan Daerah NTT sebesar Rp 97 milyar lebih sejak tahun 2004 sampai tahun 2020. Selanjutnya, deviden yang diterima pemerintah sampai dengan saat ini sebesar Rp 155 milyar lebih. Dengan adanya penyertaan modal pemerintah pada Bank NTT menurutnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui pemberian kredit modal usaha bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah.

Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Sekda menjelaskan dengan adanya perubahan PDAM menjadi Perumda Air Minum, sesuai peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan syarat utama untuk mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah/ pemerintah daerah.

Saat ini cakupan pelayanan PDAM Kota Kupang baru mencapai 17 persen dengan kapasitas debit terproduksi sebesar 137 liter per detik. Oleh karena itu, PDAM terus berupaya meningkatkan debit produksi baik melalui kerjasama dengan masyarakat dan lembaga secara optimal serta mengeksploitasi sumber air yang ada di Kota Kupang antara lain Kali Dendeng dan Mata Air Oesapa (Air Hitam). Di samping itu, dalam rangka peningkatan cakupan layanan akan dilakukan penambahan jaringan transmisi dan distribusi

Sementara mengenai Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar, menurut Sekda kondisi terkini yang menjadi kendala adalah belum adanya jaminan pemerataan aksesibilitas air bersih bagi masyarakat dan belum mendukung rencana strategis PDAM Tirta Bening Lontar dalam memperluas cakupan pelayanan air bersih. Dengan adanya penyertaan modal pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar akan meningkatkan cakupan pelayanan sebanyak 12 ribu sambungan rumah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Sebelumnya anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Golkar, Alfred Djami Wila dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar tehadap pengajuan tiga ranperda usul inisiatif menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Pemkot Kupang yang telah merumuskan ranperda ini. Dia berharap ranperda ini dibuat bukan hanya untuk peningkatan PAD dengan melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, tapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah untuk menunjang pembangunan daerah. Dividen yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.

Sementara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, menurutnya Ranperda ini diharapkan dapat menjadi landasan yuridis dan jaminan kepastian hukum dalam rangka menjalankan arah kebijakan, strategi dan program untuk pembangunan penyediaan dan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang dan dapat mendorong terlaksananya kinerja perusahaan umum daerah yang lebih baik.

Sedangkan mengenai Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar, menurut Alfred ranperda ini bukan saja hanya untuk penyediaan air bersih dan mendukung perluasan cakupan layanan air bersih melalui pembangunan sambungan baru dalam wilayah Kota Kupang, tetapi juga dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang, serta menjadi solusi untuk mengatasi masalah kebutuhan penyediaan air bersih di Kota Kupang.

Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kota Kupang dengan agenda tanggapan Wali Kota Kupang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos didampingi para Wakil Ketua DPRD dan dihadiri oleh segenap Anggota DPRD Kota Kupang serta para pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang dan para camat. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Serahkan Bantuan HP Android Bagi 739 Siswa SD dan SMP

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang menyerahkan bantuan HP android bagi 739 siswa SD dan SMP yang berasal dari panti asuhan dan keluarga tidak mampu. Penyerahan secara simbolis berlangsung di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kupang kepada 12 orang perwakilan siswa dan disaksikan secara virtual oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH, Kamis (02/9/2021). Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Kupang juga melaunching program aplikasi e-planning dan e-budgeting untuk pengelolaan dana BOS. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, M.Si beserta jajarannya, para kepala sekolah, pengelola panti asuhan serta orang tua penerima bantuan yang juga mengikuti secara virtual.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH dalam arahannya menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Kupang terutama Komisi IV serta semua stakeholder terkait yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program ini. Diakuinya di tengah pandemi covid 19 yang masih terus mengancam, saat para siswa diwajibkan belajar secara daring dari rumah, keberadaan android menjadi penting bagi kelanjutan pendidikan anak-anak.

Walikota mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang yang sudah memikirkan terobosan ini. Mantan Anggota DPR RI itu menyadari karena keterbatasan anggaran tidak semua siswa bisa memperoleh bantuan hp android ini. Untuk itu Wali Kota mempercayakan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur penyaluran bantuan ini benar-benar kepada anak yang membutuhkan. Dinas Pendidikan juga diminta untuk mengkaji program pemberian pulsa bagi siswa serta pemasangan wi-fi gratis di sejumlah lokasi, agar bisa diakses anak-anak dari keluarga tidak mampu saat hendak mengikuti pembelajaran secara daring. “Mudah-mudahan perhatian kecil Pemkot Kupang ini, bisa banyak membantu anak-anak dalam mengikuti proses belajar,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota Kupang juga melaunching aplikasi e-planning dan e-budgeting untuk pengelolaan dana BOS. Menurutnya aplikasi ini akan sangat membantu program kerja di Dinas Pendidikan, terutama pengelolaan administrasi dana BOS yang selama ini menjadi kendala terutama dalam penentuan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua aplikasi ini diyakininya menjadi terobosan yang baik untuk pelaporan administrasi yang baik agar Pemkot Kupang bisa mempertahankan predikat WTP yang sudah diraih dua tahun berturut-turut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, M.Si menyampaikan pandemi covid 19 telah membawa perubahan besar dalam kegiatan belajar mengajar, yang dulu bisa dilakukan secara tatap muka, sekarang harus secara daring. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pembelajaran secara daring menurutnya adalah keterbatasan HP android. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut maka pada TA 2021 melalui APBD Kota Kupang pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan pembelian tablet atau hp android. HP android tersebut akan dibagikan kepada 739 siswa, dengan rincian; siswa SD sebanyak 443 orang, yang berasal dari panti asuhan sebanyak 138 orang dan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu sebanyak 305 orang; siswa SMP sebanyak 296 orang, yang berasal dari panti asuhan sebanyak 172 orang dan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu sebanyak 124 orang. Para siswa penerima bantuan hibah hp android tersebut tersebar di 79 SD, 31 SMP dan 14 panti asuhan di Kota Kupang.

Mengenai aplikasi e-planning dan e-budgeting untuk pengelolaan dana BOS regular menurutnya bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS regular pada satuan pendidikan (SD dan SMP) di wilayah Kota Kupang. aplikasi tersebut juga diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dana BOS regular yang tertib, transparan dan akuntabel.

Bantuan hibah hp android secara simbolis diserahkan atas nama Wali Kota Kupang oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang kepada perwakilan siswa SD dan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Ambo kepada perwakilan siswa SMP. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Rayakan HUT RI ke-76, Wali Kota Kupang Berkomitmen Tingkatkan Capaian Program Pro Rakyat

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang berkomitmen mewujudkan lebih banyak lagi capaian program pro rakyat. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tingkat Kota Kupang, di lapangan upacara Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (17/8/2021) pagi.

Senada dengan arahan Presiden RI dalam pidato kenegaraan sehari sebelumnya, Wali Kota menegaskan walaupun saat ini pemerintah berkonsentrasi dalam upaya menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap harus diupayakan. “Pandemi covid-19 telah memacu kita untuk terus berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan,” ungkapnya.

Diakuinya selama satu setengah tahun diterpa pandemi, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan sekaligus penguatan kelembagaan. Kesadaran, partisipasi, dan kegotongroyongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga, serta antara pusat dan daerah juga mengalami konsolidasi.

Mantan Anggota DPR RI dua periode tersebut optimis melalui kolaborasi dengan masyarakat dan semua pihak yang ada, pembangunan yang diidam-idamkan yakni Kota Kupang yang layak huni, cerdas, mandiri dan sejahtera dengan tata kelola bebas KKN sebagaimana visi pembangunan Kota Kupang bisa terwujud.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga memaparkan sejumlah capaian program pro rakyat yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Kupang. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan warga Kota Kupang dan penyediaan social safety net / jaring pengaman sosial serta penanganan dampak ekonomi yang sudah dilakukan sejak awal pandemi terjadi di Kota Kupang.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH, saat menyampaikan pidatonya dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tingkat Kota Kupang, di lapangan upacara Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (17/8/2021) pagi. Dok : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemerintah Kota Kupang menurutnya juga sudah menerapkan sejumlah program pro rakyat dalam rangka peningkatan perekonomian, akses pelayanan perizinan dan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, melalui peningkatan kapasitas jalan, pembangunan pedestrian, pembangunan perumahan rakyat dan ruang terbuka hijau.

Untuk mewujudkan Kota Kupang yang layak huni dan nyaman Pemkot Kupang juga memiliki program bedah rumah, yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Sejak tahun 2020 lalu hingga saat ini Pemerintah Kota Kupang telah membedah 104 rumah warga. Program ini mendapat apresiasi cukup tinggi dari masyarakat sehingga pemerintah berencana akan melanjutkannya hingga akhir tahun 2021.

Wali Kota mengakui masih banyak pekerjaan yang menanti kedepan. Untuk itu, menurutnya pemerintah mengharapkan dukungan semua melalui masukan serta partisipasi agar pembangunan dapat terwujud sesuai yang dicita-citakan bersama. Mengutip pesan Presiden Jokowi, Wali Kota berpesan; “Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa.”

Turut hadir dalam upacara tersebut, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Padron Paulus, Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya P.T Binti, SIK, Kajari Kota Kupang, Max Oder Sombu, Ketua Pengadilan Agama Kota Kupang, Komandan Satuan Patroli LANTAMAL VII Kupang, Kolonel Laut Tonny Sundah, M.TR.Hanla, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si, Ketua Dharma Wanita Kota Kupang, Ny. Louise Marlinda Funay-Pellokila, para Asisten Sekda Kota Kupang, segenap pimpinan perangkat daerah serta para Camat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang dan Kepala Bank NTT Cabang Pembantu Wali Kota Kupang.

Sementara Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man yang didampingi Wakil Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Elisabeth Liez Man-Rengka, bertugas sebagai inspektur upacara pada upacara penurunan bendera merah putih pada sore harinya. Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tingkat Kota Kupang dan penurunan bendera tahun ini diikuti oleh peserta dalam jumlah yang terbatas dengan tetap memperhatikan ketentuan protokol kesehatan. Masing-masing perangkat daerah mengirim utusan dua orang pegawai untuk mengikuti upacara pada pagi dan sore hari. Para pejabat, pimpinan perangkat daerah pun dibagi untuk upacara pagi dan sore. Pegawai dan pejabat yang tidak dapat hadir langsung bisa mengikuti upacara secara virtual melalui chanel you tube yang disiapkan oleh Dinas Kominfo Kota Kupang. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot dan BKSDA NTT Teken Kerja Sama Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Teluk Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Dalam rangka penataan dan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Kupang di Kota Kupang, maka dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTT Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Timbul Batubara, M.Si, dengan Dirjen Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ir. J. Wahyu Kusumosusanto, MUM dan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si, Sabtu (26/06/2021) bertempat di Palacio Ballroom Aston Kupang.

Penandatanganan PKS ini disaksikan oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Wiratno, M.Sc. Turut hadir Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, Herman Tobo, ST, M.Si, dan Direktur WCSIP, Dr. Noviar Andayani, M.Sc.

Tujuan kerja sama ini adalah mewujudkan penguatan fungsi dan tata kelola kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati pada TWAL Teluk Kupang serta mendukung upaya konservasi lainnya pada wilayah kerja BBKSDA NTT dengan tetap menjaga keutuhan, kelestarian, manfaat dan fungsi kawasan konservasi. Pembangunan terkait TWAL di Kota Kupang dilakukan secara bertahap pada kawasan Kota Lama atau pantai Lai-Lai Bissi Kopan (LLBK) dan wisata kuliner pantai Kelapa Lima. PKS antara Kementerian PUPR, KLHK, dan Pemkot Kupang sebagai persyaratan pengeluaran izin pengecualian Amdal pada kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Kupang yang berada di bawah kewenangan BKSDA KLHK.

Wawali dalam sambutannya menyambut baik kegiatan ini karena menurutnya sumber daya alam wisata laut di Kota Kupang kurang mendapat perhatian, akan tetapi saat ini wilayah pesisir pantai di Kota Kupang mulai di tata secara baik menjadi tempat wisata dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

“Kerja sama hari ini Pemerintah Kota Kupang sangat mendukung, dan ke depan tentu kita terus bermitra dan berkolaborasi dalam membangun dan menata Kota Kupang. Harapannya kedepannya dapat dijadikan destinasi wisata baru,” ungkap Wawali.

Wawali menambahkan penataan Kota Kupang dikerjakan secara bertahap dengan meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pariwisata yang lebih baik, sekaligus mendorong pengembangan destinasi wisata bahari kebanggaan masyarakat Kota Kupang.

Ruang lingkup PKS meliputi pembangunan sarana dan prasarana TWAL Teluk Kupang berupa; pembangunan view deck 1 unit, pembangunan pier pedagang 2 unit dan pembangunan stepping plaza di sepanjang pantai LLBK. Sedangkan sepanjang pantai Kelapa Lima akan dibangun Open Theater 1 unit, pier pedagang 4 unit, stepping plaza dan pembangunan breakwater.

PKS yang berlaku selama 3 tahun tersebut memiliki rincian lokasi kerja sama di kawasan konservasi pada blok pemanfaatan TWAL Teluk Kupang sebagai berikut:
1. Renovasi 1 unit Viewdeck dengan luas 75m² di pantai LLBK;
2. Pembangunan 2 unit Jetty Pedagang/Pier dengan luas 825m² di pantai LLBK;
3. Pembangunan Stepping Plaza dengan luas 824m² di pantai LLBK;
4. Pembangunan 1 unit Open Theatre dengan luas 476m² di pantai Kelapa Lima;
5. Pembangunan 4 unit Jetty Pedagang/Pier dengan luas 3168m² di pantai Kelapa Lima;
6. Pembangunan Stepping Plaza dengan luas 2030m² di pantai Kelapa Lima;
7. Pembangunan Breakwater dengan luas 1035m² menggunakan batu boulder yang disusun secara acak diatas permukaan/dasar laut dengan bentuk penampang trapesium di pantai Kelapa Lima.

Untuk diketahui penataan kawasan Pantai Lai-lai Bissi Kopan dilakukan dengan meningkatkan kualitas ruang terbuka, menata PKL, dan menghubungkan poros utama (koridor pantai) dengan material hardscape. Beberapa pekerjaan dilakukan di koridor pantai seluas 1,72 hektar diantaranya merenovasi pelabuhan lama dengan konsep heritage landmark seluas 111.92 m2, spot kuliner, gazebo di sisi timur sebanyak 3 unit, toilet, ground water tank, gerbang, Mechanical Electrical Plumbing (MEP), sanitari, lansekap, dan bangunan pelengkap lainnya.

Selanjutnya penataan Pantai Kelapa Lima yg mempunyai luas 11.765 m2 dilakukan dengan mengembalikan view ke arah pantai diantaranya menata PKL (memindah) ke pelabuhan untuk memaksimalkan ruang terbuka publik.

Penataan dan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Kupang bagian dari penataan Kota Kupang yang bertujuan untuk mengubah wajah kota serta meningkatkan kualitas ruang kota. Pada Tahap I, penataan dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu Kawasan Kota Lama Kupang atau Pantai Lai-Lai Besi Kopan (LLBK), Pantai Kelapa Lima, dan Koridor 3 Jalan Frans Seda. Penataan di tiga lokasi memiliki nilai kontrak sebesar Rp81 miliar dengan skema multi years contract (MYC) tahun anggaran 2020—2021. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Program Bedah Rumah Tetap Dilanjutkan, Pemkot Kupang Diapresiasi Masyarakat

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Meskipun sempat disorot dan mendapat kritik terkait sejumlah program pro rakyat yang sudah berjalan, tidak menyurutkan semangat Pemerintah Kota Kupang untuk terus membantu warganya yang kurang mampu. Di bawah komando Wali Kota Kupang, Dr. Jefisrtson R. Riwu Kore, MM, MH, yang terjun langsung mendengarkan keluhan warga serta menyaksikan kesulitan mereka, program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga itu terus berjalan. Salah satunya adalah program bedah rumah.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH kembali menyerahkan kunci rumah yang baru selesai dibedah oleh Pemkot, secara marathon sejak Rabu (22/06/2021) hingga Jumat (25/06/2021) kemarin di beberapa lokasi antara lain rumah milik Agustina Modok yang baru saja selesai dibedah Pemerintah Kota Kupang di kelurahan Nunbaun Dela, Kecamatan Alak, Selasa (22/6/2021). Wanita paruh baya ini menyampaikan rasa terima kasihnya ketika melihat isi rumah yang sudah berubah total, ia tidak lagi melihat atap rumahnya yang sudah bocor dan berdinding bebak karena sudah dibangun dengan tembok permanen.
Oma Agustina merasa terbantu dengan kepedulian yang ditunjukkan Wali Kota, apalagi keseharian hidupnya bergumul dengan kondisi anaknya yang menyandang disabilitas. Melihat kondisi yang ada Wali Kota Kupang berjanji akan membantu anaknya dengan kursi roda.

“Beta doakan Bapak Wali Kota tetap kuat dan jangan pernah lelah melihat kami masyarakat kecil, melihat kehidupan para janda, anak yatim piatu dan orang miskin di Kota Kupang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Jefri dalam setiap tugas dan pelayanan,” demikian tutur Oma Agustina dengan suara bergetar menahan haru

Wali Kota Jeriko juga berkesempatan menyerahkan kunci rumah untuk Ibu Adolflina Bois di RT 31, Kampung Fatubena, Kelurahan Kolhua. Kampung kecil yang berbatasan langsung dengan Desa Oeltua, Kabupaten Kupang. Dua rumah lainnya yang diserahkan Wali Kota Kupang adalah rumah milik Ibu Marselina Balukh di Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja dan rumah milik Selvina Lona di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak. Rumah milik Oma Marselina beratap daun alang-alang dan berdinding bebak, kondisinya sudah memperihatinkan sejak tahun 1979, sementara rumah ibu Selvina Lona hanya berdinding bebak.

Wali Kota Kupang juga mengunjungi rumah milik Oktovianus Y. Ratukore di RT 02/RW 01 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak yang sangat tidak layak huni. “Hari ini kami datang melihat untuk memastikan rumah tersebut untuk dibedah. Mohon doanya agar kami segera membedah rumah tersebut,” pungkas Jeriko.

Wali Kota yang akrab disapa Jeriko ini mengatakan bahwa pada tahun 2021 ini, Pemerintah Kota Kupang akan membedah 64 rumah warga yang tidak layak huni. Wali Kota berharap agar di tahun-tahun mendatang pemerintah dapat bersinergi dengan DPRD untuk lebih mendukung program bedah rumah ini.

Penyerahan dilanjutkan pada Jumat (25/06/2021) dimana lokasi pertama yang didatangi Wali Kota adalah rumah Bapak Marten Sa’u di RT 27/RW 10 Kelurahan Maulafa. Di lokasi tersebut Wali Kota Kupang disambut oleh Camat Maulafa, Matheos A.B.H Da Costa, S.Sos.M.Si, Lurah Maulafa. Pendeta di Jemaat Lahairoi Tofa dan sejumlah masyarakat yang turut berbahagia dengan keuarga Bapak Marten Sa’u.

Rumah milik keluarga Sa’u dibedah Pemerintah Kota Kupang selama 14 hari, sebelum dibedah Bapak Marten dan istri tinggal bersama anak dan cucunya di rumah yang tidak layak huni, atapnya sudah bocor dan dindingnya hanya dilapisi bebak, kini rumah bapak Marten dan keluarga sudah layak huni berkat program bedah rumah yang digagas Wali Kota Jeriko. Selain memberikan kunci rumah, juga diserahkan bantuan tempat tidur dan kursi, yang berasal dari sumbangan pribadi Ibu Agustin Adranacus, Bapak Herman Hery dan Ibu Hilda Manafe.

Terkait sumbangan tersebut, Wali Kota berharap kedepannya semakin banyak pihak yang tergerak untuk peduli dengan sesama yang kurang beruntung dan membutuhkan uluran tangan di Kota Kupang.

Marten Sa’u mengaku bahagia bisa bertemu dan menerima bantuan bedah rumah Pemkot, ia mengakui dirinya yang sudah lanjut usia tidak bisa lagi mendirikan rumahnya yang sudah reot, sehingga apa yang diterimanya benar-benar disyukuri sebagai berkat yang luar biasa bagi keluarganya.

Perjalanan dilanjutkan ke Kelurahan Penfui, dimana Wali Kota yang didampingi Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Hilda menyerahkan kunci rumah untuk Bapak Bernad Uly di RT 26/RW 11. Rombongan Wali Kota disambut oleh Camat Maulafa, Lurah Penfui, Ketua LPM dan Ketua Karang Taruna. Di daerah yang berbatasan langsung dengan Desa Baumata Barat, Kabupaten Kupang ini, Wali Kota mengakui bahwa masih banyak persoalan yang perlu dibenahi di Kelurahan tersebut, seperti jalan, lampu jalan dan masih banyak rumah yang belum layak huni.

Dirinya meminta lurah untuk pro aktif melakukan pendataan, karena sebagian wilayah pinggiran di Kelurahan Penfui baru saja diputuskan resmi masuk wilayah Kota Kupang, oleh sebab itu, Wali Kota berharap agar masyarakat jangan merasa terganggu dengan keberadaan aparat ketika melakukan pendataan dan penataan aset di lokasi bapak/ibu.

“Kami mohon dukungan masyarakat, masih banyak yang perlu dibenahi di Kelurahan ini, jajaran kami masih akan meninjau lokasi, dibantu oleh jajaran di Kelurahan,” ujar Wali Kota singkat. Bernad Uly selaku penerima bantuan bedah rumah mengucapakan terima kasih atas perhatian Pemerintah Kota Kupang yang telah memperbaiki rumahnya.

Kemudian Wali Kota bersama rombongan mengantar kembali Oma Maria Nara Adu menempati rumah barunya di RT 21/RW 08 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima. Rumah tersebut telah selesai dibedah selama 14 hari oleh Pemerintah Kota Kupang. Oma Maria adalah seorang janda berusia 70 tahun yang hidup memprihatinkan bersama dua orang cucunya. Sebelum dibedah kondisi atap rumahnya terlihat bocor di banyak tempat, dindingnya pun sudah reot. Namun dirinya mengaku bersyukur karena ia dan anak-anaknya sudah bisa tinggal di rumah yang layak huni.

Wali Kota Jeriko disambut oleh Camat Kelapa Lima, I Wayan Astawa dan para tokoh masyarakat. Wali Kota menyebutkan bahwa selain adanya bantuan bedah rumah dari Pemerintah Kota Kupang, ada juga bantuan tempat tidur, kursi dan meja untuk Oma Maria, yang berasal dari sumbangan Bapak Herman Heri, Ibu Agustin dan Ibu Hilda. (*PKP_sny)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pejabat Pemkot Kupang Tandatangani Pakta Integritas Aset

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Para pejabat Pemerintah Kota Kupang bersama pimpinan DPRD Kota Kupang menandatangani pakta integritas penyerahan aset milik negara/daerah Tingkat Pemerintah Kota Kupang. Salah satu poin utama dalam pakta integritas tersebut adalah para pejabat wajib mengembalikan semua aset milik negara dan daerah yang digunakannya saat menjabat ketika pensiun nanti. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Wali Kota Kupang akan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap upaya Pemkot menertibkan aset daerah, yang disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi NTT Tahun 2021 di Aula Eltari Kupang, Senin (21/06/2021) lalu.

Acara penandatanganan pakta integritas berlangsung di ruang Rapat Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Rabu (23/06/2021), diikuti oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH, Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S,Sos, Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Padron Paulus, Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Christian Baitanu dan seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintahan Kota Kupang. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI, Dian Patria.

Wali Kota Kupang, Dr.Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan dukungan lewat pakta integritas ini. Menurutnya kehadiran KPK bukan untuk mencari kesalahan Pemkot Kupang tapi justru mendorong agar jajaran Pemkot Kupang bisa bekerja lebih baik dan aset-asetnya bisa tercatat dengan baik. “Penandatanganan pakta integritas ini menjadi tanggung jawab moril bersama. Di dalamnya ada pasal-pasal yang mengikat kita, kalau nanti tidak kembalikan, maka akan ditarik oleh Badan Aset,” tegasnya.

Diakuinya pada pengalaman sebelumnya aset dibawa oleh pejabat yang sudah pensiun atau pindah jabatan. Ada juga pejabat yang mau pensiun mengajukan permohonan untuk meminjam kendaraan dinas. Saat ini untuk penertiban aset, Pemkot Kupang sudah bersurat untuk menarik kembali semua aset tersebut. “Kalau semua kendaraan bisa dikumpul kembali dan dicatat oleh Badan Aset, maka administrasi kita bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Wali Kota Kupang juga berencana akan menghidupkan kembali tim sertifikasi aset. Tim ini akan bertugas untuk mensertifikati aset-aset milik Pemkot Kupang. Diharapkan pada tahun mendatang aset Pemkot Kupang akan bertambah dengan tanah-tanah yang sudah bersertifikat.

Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI, Dian Patria berterima kasih kepada Wali Kota Kupang dan pimpinan DPRD dan seluruh jajaran Pemkot Kupang yang telah bersedia menandatangani pakta intgeritas aset ini. Diakuinya berdasarkan pengalaman di daerah lain, banyak kendaraan dan rumah milik negara yang dikuasai oleh pejabat hingga pensiun. Akibatnya harus pengadaan lagi. Sementara di sisi lain, negara sedang mengalami kesulitan anggaran, berulang kali dilakukan refocusing karena covid yang belum diketahui kapan berakhir. Karena itu perlu ada upaya untuk menyelamatkan aset negara atau daerah.

Dia juga menyarankan agar jika pemerintah kesulitan melakukan penagihan, bisa menempuh jalur penegakan hukum atau diberitakan lewat media massa. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. “Harus sampai ke sana (penegakan hukum). Kalau cuma tagih normatif saja percuma, negara harus hadir. Kalau bicara tentang aturan, maka pimpinan harus jadi contoh,” tegasnya.

Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos memberikan apresiasi kepada Pemkot Kupang atas kegiatan penandatanganan pakta integritas aset ini yang bekerja sama dengan KPK. Menurutnya penertiban aset ini juga sudah menjadi kerinduannya selama ini dan sudah sering disampaikannya kepada Pemkot Kupang. Dia berharap agar dengan pakta integritas ini upaya pendataan aset yang baik bisa lebih gesit lagi.

Pada kesempatan yang sama Yeskiel juga menyampaikan sudah bersepakat dengan dua Wakil Ketua DPRD untuk mengembalikan aset berupa kendaraan dinas dan rumah jabatan milik mereka. Selain karena biaya operasional yang tinggi, khusus mengenai rumah jabatan menurutnya bisa dimanfaatkan sebagai kantor bagi kantor-kantor pemerintahan yang belum layak.

Sementara itu Wakil Wali Kota Kupang yang berperan dalam pengawasan pada kesempatan tersebut minta agar segera diterbitkan Peraturan Wali Kota tentang petunjuk teknis pengalihan aset pada saat akhir masa jabatan. Selain itu Wawali juga minta agar semua pimpinan perangkat daerah memperhatikan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) di tempat tugasnya masing-masing. Kepada para pimpinan perangkat daerah, Wawali juga minta agar saat serah terima jabatan ketika dipindah tugas atau pensiun, dilakukan juga serah terima mobil dinas beserta STNK dan supir.

Beberapa saat setelah penandatanganan pakta integritas, tim KPK bersama Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man melakukan penertiban wajib pajak, untuk wajib pajak yang berada di bawah binaan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Sasaran kali ini adalah para wajib pajak yang memiliki tunggakan besar. Petugas menempelkan poster bertuliskan; ‘Pemberitahuan, tempat ini belum melunasi kewajiban pajak daerah’ di tempat obyek pajak tersebut. Untuk pajak restoran dilakukan di dua titik, yaitu di Resto Kelapa di wilayah Kelapa Lima dan Bread Bakery di Bandara El Tari. Sementara untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dilakukan di dua titik yaitu Imperial World dan TransMart.

Turut serta dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, dr I Wayan Ari Wijana, Plt Inspektorat Daerah Kota Kupang, Nuri Soengkono dan dari Pemerintah Provinsi NTT, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Zeth Sony Libing.

Selain memberikan edukasi pada wajib pajak yang berada di bawah binaan Pemkot Kupang, tim juga berkesempatan melakukan penertiban pada dua aset milik Pemprov NTT di wilayah Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Liliba. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Makin Perketat PPKM Mikro

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Kembali naiknya jumlah kasus covid 19 di Kota Kupang sejak awal Juni 2021 lalu mendorong Pemerintah Kota Kupang untuk bertindak cepat, dengan melakukan penguatan PPKM Mikro serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi. Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man dalam rapat koordinasi bersama OPD terkait di ruang kerjanya, Selasa (22/06/2021) menyampaikan rapat ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti instruksi nasional terkait penebalan atau penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Rapat ini juga bertujuan untuk menyiapkan poin-poin penegasan yang akan dituangkan dalam surat edaran Wali Kota Kupang terbaru per tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021 mendatang, berdasarkan kondisi terkini Kota Kupang.

Dalam keterangan pers kepada media usai rapat tersebut Wawali mengakui saat ini ada dua kelurahan di Kota Kupang yang masuk kategori zona merah. Sementara 5 hingga 7 kelurahan masuk kategori zona orange dan 33 lainnya masuk kategori zona kuning. Wawali minta agar warga Kota Kupang tidak panik, namun tetap waspada dan selalu patuh pada protokol kesehatan yang berlaku.

Ditambahkannya ada sejumlah catatan yang akan dituangkan dalam SE Wali Kota Kupang terbaru menyikapi kondisi terkini, baik untuk daerah merah, orange, kuning, hijau dan semua kelurahan dan merujuk pada instruksi nasional tentang penebalan PPKM mikro. PPKM mikro tersebut mengatur sejumlah kegiatan masyarakat, baik di perkantoran, sekolah, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, kegiatan seni budaya, restoran, warung, café, tempat ibadah, kegiatan seni budaya, taman, obyek wisata, fasilitas umum, hajatan serta rapat atau seminar yang disesuaikan dengan kondisi terkini wilayah masing-masing.

Menurutnya SE Wali Kota Kupang yang akan berlaku mulai hari ini juga mengatur beberapa hal, antara lain tentang perlunya meningkatkan koordinasi gugus tugas tingkat kelurahan, dengan melibatkan semua pihak terkait sampai pada RT/RW, tokoh masyarakat juga tokoh agama. Mengenai gugus tugas tingkat kelurahan, Wawali minta kepada BPBD Kota Kupang untuk segera diproses dananya karena sudah dianggarkan. “Semua pejabat harus punya sense of crisis, kalau ditunda korban bisa makin banyak. Jangan lengah karena tiap hari peningkatan kasus di atas angka 10,” tegasnya.

Wawali juga minta agar para petugas memperkuat dan mempertegas edukasi tentang 5M dan 3T di tingkat kelurahan, terutama tempat-tempat umum seperti pasar, pertokoan, mall dan rumah ibadah. Perlu juga diperkuat koordinasi dengan puskesmas untuk pelaksanaan 3T pada semua kasus dan kontak. Menurutnya perlu juga ada pemetaan penyebaran kasus dan kontak per RT setiap hari. Bila di dalam satu RT terdapat lebih dari 10 kasus positif maka dilakukan penutupan (lockdown) RT tersebut. Karena itu tata cara dan protap lockdown perlu disosialisasikan kepada seluruh warga.

Selain itu karena mobilitas penduduk dari luar daerah ke Kota Kupang cukup tinggi, Wawali menilai perlu dilakukan pemantauan tiap hari bagi setiap pendatang baru, dengan memperhatikan status covid yang bersangkutan atau hasil rapid testnya. Petugas di Puskesmas juga diminta untuk secara aktif mendistribusikan obat-obatan dan vitamin yang dibutuhkan pada semua kasus dan kontak.

Untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mantan Kepala Dinas Kesehatan di Alor dan Kabupaten Kupang itu juga mengimbau agar warga mengonsumsi makanan-makanan dan buah seperti pisang, jeruk, selada air, bawang putih, susu serta herbal lainnya yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh.

Kepada semua Lurah di Kota Kupang dan jajarannya Wawali mengimbau untuk segera meningkatkan edukasi tentang manfaat vaksinasi dan menganjurkan pada semua warga untuk memperoleh vaksinasi. Edukasi tentang protokol kesehatan juga menurutnya perlu terus dilakukan tidak henti-hentinya, termasuk menaati SE Wali Kota Kupang tentang PPKM mikro terbaru.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wawali tersebut dihadiri oleh Kepala BPBD Kota Kupang, Maxi Jemy Didok, S.Pd, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere, AP,M.Si, Kepala Dinas Perindag Kota Kupang, Djidja Kadiwanu,SE, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kupang, Kabid dari Kominfo Kota Kupang, Kabid dari Satpol PP Kota Kupang serta KTU RSUD SK Lerik Kota Kupang. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Dukung Vaksinasi Covid 19 Bagi Pengungsi Luar Negeri

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang memberikan dukungan penuh kepada International Organization for Migration (IOM) Indonesia yang menggagas vaksinasi bagi para pengungsi luar negeri di Kota Kupang. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, dr.Hermanus Man saat menghadiri kegiatan vaksinasi Covid 19 bagi para pengungsi luar negeri di Hotel Sasando Kupang, Sabtu (19/06/2021).

Diakuinya meski berstatus sebagai pengungsi, karena selama ini sudah menetap di Kota Kupang, Pemerintah Kota Kupang memiliki kewajiban untuk memperhatikan mereka. Karena itu atas nama Pemerintah Kota Kupang, Wawali berterima kasih kepada IOM yang telah membantu Pemkot Kupang dalam upaya penanganan covid 19.

Wakil Wali Kota Kupang, dr.Hermanus Man saat menghadiri kegiatan vaksinasi Covid 19 bagi para pengungsi luar negeri di Hotel Sasando Kupang, Sabtu (19/06/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Ditambahkannya untuk penanganan covid 19, Pemerintah Kota Kupang telah melakukan berbagai upaya. Yang pertama adalah menerbitkan Peraturan Wali Kota terkait penanganan Covid 19 berskala mikro. Pemerintah Kota Kupang berupaya keras untuk melakukan pencegahan penyebaran covid 19, meski diakuinya masih banyak warga Kota Kupang yang belum taat. Setelah sempat menurun pada awal tahun lalu, sejak April 2021 lalu terjadi kenaikan jumlah kasus 5 hingga 15 kasus setiap hari.

Upaya kedua yang dilakukan oleh Pemkot Kupang untuk memutus rantai penularan covid 19 menurut Wawali adalah melakukan vaksinasi. Dengan vaksinasi diharapkan semua warga Kota Kupang termasuk pengungsi luar negeri mencapai herd imunity. Dia berharap dengan kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan IOM ini semua pengungsi luar negeri yang ada di Kota Kupang bisa divaksin.

Kepala IOM Kupang, Asni Yurika menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wawali dan dukungan Pemkot Kupang sebagai mitra pada kegiatan vaksinasi ini. Menurutnya IOM sebagai organisasi yang dipercaya untuk memfasilitasi penanganan pengungsi luar negeri juga memberi perhatian serius terhadap penanganan covid 19 di Indonesia pada umumnya dan Kota Kupang pada khususnya. IOM juga mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penanganan Covid 19 terutama untuk membantu penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit di kota-kota yang menampung para pengungsi. Pada kegiatan yang diselenggarakan hari ini IOM bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan RI akan memberikan vaksin kepada 177 orang pengungsi luar negeri yang tersebar di tiga akomodasi di Kota Kupang.

Hadir dalam kesempatan tersebut Koordinator Substansi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah pada KKP Kemenkes RI di Kupang, Hengky Yanrez Jozua, S.KM, M.Kes bersama tim vaksinasi, perwakilan dari Rumah Detensi Imigrasi Kupang dan Perwakilan dari Polres Kupang Kota.

Turut mendampingi Wawali dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang, Noce Nus Loa, SH, M.Si, Kabid Pengkajian Masalah Strategis pada Badan Kesbangpol Kota Kupang, Jeriyanto R.R.Lakusa, SH serta yang mewakili Kepala Puskesmas Oepoi, dr.Yohanes P. Lisangan. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Rasio Efektivitas PAD Kota Kupang Capai 102,76 Persen

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Kupang mencapai 102,76 persen. Rasio efektivitas merupakan perbandingan realisasi PAD dengan target PAD berdasarkan potensi riil yang bertujuan menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan. Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat membacakan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Sabtu (12/06/2021).

Rapat Paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Sabtu (12/06/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Rasio pertumbuhan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurutnya realisasi PAD Kota Kupang TA 2020 sebesar 167 miliar 530 juta 108 ribu 45 rupiah 48 sen dari target sebesar 163 miliar 30 juta 592 ribu 170 rupiah atau 102,76 persen. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man (kanan) saat membacakan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Sabtu (12/06/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Selain rasio pertumbuhan, indikator lain untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah rasio kemandirian, yang mengukur tingkat kemandirian Pemda dalam pendanaan aktivitasnya sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk tahun anggaran 2020, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Kupang mencapai 18,67 persen. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah PAD terhadap bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi ditambah jumlah pinjaman (selain utang PFK dan utang pajak PPN/PPH).

Ditambahkannya indikator lain untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah rasio pertumbuhan, yang menunjukkan seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode. “Untuk tahun anggaran 2020, rasio pertumbuhan PAD Pemkot Kupang mencapai 10,46 persen. Selain itu ada juga rasio aktivitas yang menggambarkan kemampuan Pemda dalam memprioritaskan alokasinya pada belanja tidak langsung atau pada belanja langsung secara optimal. Untuk TA 2020 rasio aktivitas Pemkot Kupang untuk belanja tidak langsung sebesar 41,26 persen sedangkan untuk belanja langsung sebesar 58,74 persen,” terang Wakil Wali Kota Kupang.

Pada kesempatan yang sama Wawali juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kerja sama dan kemitraan antara Pemkot Kupang dengan DPRD Kota Kupang, sehingga bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang TA 2020 di tengah situasi pandemi covid 19. “Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir dari seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, akan tetapi sebagai tolak ukur atas ketaatan, akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola sumber pendapatan, belanja dan kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang,” pungkasnya. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Program Bedah Rumah Pemkot Kupang Terus Berlanjut

NTT AKTUAL. KUPANG. Setelah mengalami jeda waktu cukup lama karena fokus pada upaya pemulihan kota pasca bencana siklon tropis seroja beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Kupang kembali melanjutkan salah satu program inovasinya yakni bedah rumah bagi warga kurang mampu untuk tahun anggaran 2021. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH turun langsung untuk menyerahkan rumah yang baru selesai dibedah kepada Esau dan keluarganya, Senin (7/06/2021).

Rumah Pertama yang baru selesai dibedah milik Esau Hanok Loe tersebut beralamat di RT 28/RW 03, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo. Dalam kesehariannya untuk menghidupi istri dan empat anaknya, Esau bekerja sebagai tukang batu. Sesuai komitmen antara pembangun dan Pemkot Kupang, dalam waktu 14 hari rumah Esau yang semula sudah tidak layak huni berhasil diperbaiki oleh tim bedah rumah. Turut hadir mendampingi Wali Kota, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang, Ernest S. Ludji, SSTP, M.Si, Camat Oebobo yang baru dilantik, Paulus Kajo Werang, SE, Lurah Liliba, Victor A. Makoni, S.Sos beserta RT setempat.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH saat menyerahkan rumah yang baru selesai dibedah kepada Esau Hanok Loe dan keluarganya, Senin (7/06/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Wali Kota pada kesempatan tersebut menjelaskan program bedah rumah ini merupakan salah satu program untuk menjabarkan misinya bersama Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai kota yang layak huni bagi setiap warganya. Lewat program ini Pemkot Kupang ingin hadir dan berada di tengah-tengah warganya, agar bisa melihat langsung dan menolong warga yang membutuhkan.

Diakuinya masih banyak warga Kota Kupang yang membutuhkan uluran tangan pemerintah lewat program-program semacam ini. Namun karena keterbatasan anggaran hingga saat ini program bedah rumah lebih diprioritaskan bagi rumah warga yang benar-benar membutuhkan dan tidak layak huni. “Mohon doanya, agar kami tetap sehat dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk terus membantu saudara-saudara kita yang hidupnya sangat susah di kota ini,” pungkasnya.

Yeskiel Haekase mewakili keluarga besar Esau Hanok Loe menyampaikan limpah terima kasih kepada Wali Kota dan jajarannya yang sudah berkenan membantu saudara mereka lewat program bedah rumah. Keluarga merasa sangat tersentuh dengan kesediaan Wali Kota yang sudah mau turun langsung untuk kedua kalinya ke rumah mereka. Sebelumnya, sekitar dua minggu lalu Wali Kota juga sempat mengunjungi mereka untuk memantau langsung proses awal pekerjaan bedah rumah tersebut.

Sesuai janji Wali Kota, pekerjaan tersebut benar-benar selesai tepat dua minggu seperti yang ditargetkan. “Program bedah rumah ini merupakan program luar biasa yang menyentuh langsung masyarakat kurang mampu,” tambahnya. Tampak Esau dan istrinya yang tidak dapat menahan haru atas kunjungan dan bantuan tersebut. Di hadapan Wali Kota tidak banyak kata yang terlontar dari keduanya selain kata terima kasih dengan mata berkaca-kaca.

Usai menyerahkan bantuan bedah rumah kepada keluarga Esau Hanok Loe, Wali Kota bersama rombongan melanjutkan perjalanan untuk meninjau rumah-rumah yang akan mulai dibedah. Di antaranya adalah rumah milik Ibu Nelci Nggelan, di RT 20, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima. Oma Nelci demikian dia akrab disapa adalah seorang janda berusia 78 tahun. Oma Nelci sudah cacat fisik ini (tidak bisa berjalan) juga mengalami gangguan pada telinga (tidak bisa mendengar) dan sering sakit-sakitan.

Selanjutnya Wali Kota bersama rombongan juga berkesempatan mengunjungi rumah milik Ibu Maria Nara Adu di RT 21/RW 8, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima. Ibu Maria adalah seorang janda usia 70 tahun yang tinggal bersama dua orang cucunya. Hari ini pengerjaan rumah Ibu Maria sudah dimulai. Seperti di tempat sebelumnya, pekerjaan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dua minggu ke depan.

Rumah terakhir yang dikunjungi Wali Kota Kupang pada Senin (7/06/2021) adalah rumah milik Bapak Siprianus Obenu di RT 04/RW 02, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima. Dalam kesehariannya bapak Sipri berprofesi sebagai tukang batu untuk menghidupi istri dan tiga orang anaknya. Dalam waktu dekat rumah tersebut akan mulai dibedah. Turut hadir pada kunjungan tersebut Lurah Oesapa Barat, Christian E. Chamdra, SH dan jajarannya. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang