Arsip Tag: Pemerintah Kota Kupang

Pemkot Kupang Gelar Nikah Massal Bagi 2 Pasangan Di Gereja St. Yoseph Naikoten

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang melalui Bagian Kesra Setda Kota Kupang kembali menyelenggarakan kegiatan Nikah Massal yang secara rutin dilaksanakan sejak tahun 2003 dan merupakan rangkaian dari acara Hari Ulang Tahun Kota Kupang yang diperingati setiap tanggal 25 April. Kali ini terdapat 2 pasangan beragama Katolik mengikuti kegiatan Nikah Massal di Gereja St. Yoseph Naikoten II, Selasa (11/05/2021) yang diawali dengan Misa olen Pater Dago Bertus Sota Ringgi, SVD. Salah satu pasangan yang diteguhkan pernikahannya adalah penyandang disabilitas.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man dalam sambutannya menyampaikan program Nikah Massal merupakan wujud kepedulian dan kepekaan Pemerintah Kota Kupang dalam menciptakan keteraturan hidup masyarakat sesuai kaidah dan norma yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pasutri yang telah hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, sekaligus menjadi suatu gerakan moral yang dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya unsur legalitas dalam membentuk suatu lembaga pernikahan.

“Saya menyampaikan proficiat dan selamat kepada kedua pasangan yang diteguhkan pernikahannya hari ini dan anak-anak yang sudah ada akan dilindungi undang-undang sesuai dengan dokumen kenegaraan dan kependudukan yang ada, karena itu izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki dan Dinas Dukcapil Kota Kupang untuk kerja sama hari ini untuk meneguhkan kedua pasangan mempelai,” ungkap Wawali.

Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut Wawali memberikan pesan bahwa sudah ada edaran dari pemerintah untuk melarang kegiatan dan aktifitas pesta terkait situasi pandemi Covid 19 di Kota Kupang. Beliau berharap agar kedua pasangan yang diteguhkan hari ini untuk tidak melakukan pesta syukuran yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.

Sesuai laporan panitia yang disampaikan Plt. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang, Ivan Lenny Mila Meha, S.STP., M.Si., bahwa pasutri yang mengambil bagian tahun ini sebanyak 29 pasang antara lain; 25 pasang dari Gereja Kristen GMIT, 2 pasang dari Gereja Kristen Denominasi dan 2 pasang dari Gereja Katolik.

Tujuan Kegiatan ini untuk membantu keluarga yang sudah hidup sah sebagai suami istri namun belum menikah secara sah menurut hukum, agama dan pemerintah serta dapat membantu keluarga yang tidak mampu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pemerhati Disabilitas, Pdt. Yandi Manobe, S.Th., Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang, Ignasius R. Lega., S.H., Kepala Dinas PPPA Kota Kupang, Ir. Clementina R. N. Soengkono, Camat Kota Raja, Achrudin Abubakar, S.Sos., M.Si., dan Lurah Naikoten II, Christo V. Amalo, S.IP., M.M. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Selenggarakan FGD Penyusunan Kebijakan Emisi Rendah Karbon di Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Kupang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebijakan Emisi Rendah Karbon, Selasa (11/05/2021) pagi di Aula Sasando Kantor Wali Kota Kupang.

Kegiatan FGD ini dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda, Ir. Elvianus Wairata, M.Si dengan pemateri Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ir. Laksmi Dewanthi, MA, secara daring melalui zoom meeting. Selain narasumber dari pemerintah pusat, kegiatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber dari Kota Kupang baik akademisi, pemerintah dan LSM diataranya Prof. Dr. Adrianus Amheka, S.T., M.Eng dari Teknik Mesin Politeknik Negeri Kupang, Dr. Ir. Roddialek Pollo, MS dari Faperta Undana Kupang, Ir. Zet Malelak, M.Si dari Faperta UKAW Kupang dan Bernadinus Mere, A.P., M.Si selaku Kadis Perhubungan Kota Kupang dan Drs. Gabriel Kahan, M.Si (praktisi Pemerintahan) dan Haris A. Ch. Oematan (Aktivis/Relawan LSM CIS-Timor).

Dalam sambutannya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda, Ir. Elvianus Wairata, M.Si menyampaikan salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim adalah dengan perencanaan pembangunan rendah karbon dan hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). ”Pembangunan rendah karbon merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam yang diwujudkan dengan memperhitungkan aspek daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan kualitas lingkungan,” ujarnya.

Diakuinya upaya untuk menurunkan emisi karbon di sektor energi masih merupakan tantangan yang besar, oleh karenanya tidak hanya pada tingkat pusat namun pemerintah daerahpun harus mendukung upaya tersebut. Dijelaskannya, terdapat 4 (empat) provinsi yang telah menandatanganani nota kesepahaman Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) dengan BAPPENAS yang mana melalui peningkatan kapasitas pemerintah provinsi untuk mentransformasikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) menuju PPRK-D, serta mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) daerah ke dalam RPJMD. Oleh karena itu, sambungnya, Pemerintah Kota Kupang juga memberikan dukungan berupa data dasar yang dapat menjadi referensi rencana pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan rendah karbon secara umum dan hal ini selaras dengan salah satu misi pembangunan Kota Kupang “Kupang Hijau”.

Lebih jauh disampaikan Asisten II, upaya yang dapat dilakukan di tingkat daerah melalui kegiatan-kegiatan antara lain gerakan satu orang satu pohon (SARASAPO) yaitu menanam pohon dengan jenis yang berdaun lebat agar bisa menjadi sumber oksigen bagi masyarakat yang ditanam serta dirawat di masing-masing halaman rumah secara optimal. Upaya lainnya yaitu terbentuknya kelompok masyarakat pemerhati dan pelaksana pelestarian SDA Kota Kupang hingga ke lingkup RT/RW dalam bentuk Proklim (program kampung iklim).

Elvianus berharap forum ini dapat menghimpun dan menyusun rencana aksi kebijakan pembangunan berkelanjutan baik di provinsi NTT dan Kota Kupang melalui penyiapan data dasar dan strategi optimalisasi partisipasi masyarakat Kota Kupang dalam kebijakan rencana aksi penerapan pembangunan rendah karbon. Juga dalam FGD ini diharapkan dapat menyediakan bahan kajian dan informasi terkait keseimbangan energi, material dan nilai yang mampu memberikan ruang untuk mengoptimalisasi pembangunan Kota Kupang menuju kota rendah karbon, merumusan rekomendasi kebijakan dari aspek aktor, prosedur, dan pembiayaan, untuk memberikan literasi pembangunan rendah karbon serta nilai atas jasa lingkungan dan tanggung jawab dalam pelaporan emisi gas rumah kaca serta dapat merumuskan pokok-pokok pikiran Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Kota Kupang 2021-2030.

Dari laporan panitia pelaksana Kepala Bagian SDA Setda Kota Kupang, Maria Magdalena Detaq, S.IP menyampaikan kegiatan FGD ini untuk menghimpun dan menyusun rencana aksi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang memberikan literasi rendah karbon khususnya Pemerintah Kota Kupang. Kegiatan ini menghadirkan peserta berjumlah 50 orang, yang terdiri dari Tim Percepatan Pembangunan Kota Kupang, Komisi III DPRD Kota Kupang, LSM, Ketua Forum Penanggulangan Bencana Kota Kupang , Ketua Forum Pengurangan Bencana Provinsi NTT, Ketua Karang Taruna Kota Kupang, GMIT, praktisi hokum, akademisi, perangkat daerah terkait dan pemerhati lingkungan. (*PKP_ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Terima Dokumen Rancangan Anggaran Pilkada Kota Kupang Tahun 2024

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menerima dokumen rancangan anggaran pilkada Kota Kupang Tahun 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang. Dokumen tersebut diserahkan oleh Ketua KPU Kota Kupang Deky Ballo, ST, MT kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Priestly Funay, SH, M.Si di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Kupang, Kantor Wali Kota Kupang, Kamis (6/05/2021) pagi.

Dalam pertemuan tersebut Sekda didampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Dra. Thruice Balina Oey, M.Si dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang Noce Nus Loa, SH. M.Si.

Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Priestly Funay, SE, M.Si setelah menerima dokumen tersebut menyampaikan bahwa rancangan yang diterima ini akan dilihat secara teliti dan dibuat kajian. “terima kasih atas dokumen ini, secepatnya akan ditinjau dan dikoordinasikan jika perlu, kita akan duduk bersama untuk mengkajinya terutama jika ada item-item yang perlu dikoordinasikan,” tambahnya. Menurutnya dalam pengkajian inspektorat juga akan membantu, dan perlu dilakukan konsultasi dengan BPK sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Kota Kupang, Deky Ballo, ST, MT menyampaikan bahwa pertemuan hari ini untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya tentang persiapan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah, khususnya Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pertemuan ini juga menurutnya merupakan bentuk komunikasi pemerintah untuk mengetahui kesiapan anggaran, sesuai dengan instruksi Dirjen Politik Dan Hukum Kemendagri yang meminta pemerintah agar berkoordinasi dengan penyelenggara khususnya KPU dan Bawaslu agar anggaran pilkada dimaksud dapat dibahas bersama. Dengan demikian pemerintah dapat lebih siap dalam menyiapkan anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Ditambahkannya sebagai penyelenggara, KPU akan menunggu Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perihal pertemuan lanjutan setelah Dokumen Rancangan Anggaran Pilkada Kota Kupang Tahun 2024 diberikan kepada pemerintah untuk dipelajari dan dikaji lebih jauh untuk selanjutnya duduk bersama dalam membahas rancangan anggaran pilkada tersebut.

Turut hadir dalam penyerahan tersebut empat anggota Komisioner KPU Kota Kupang yaitu, Ismael Manoe, S.Pt, Zunaidin Harun, ST, Wely Novita A. Hayers, SS, B.Ed, M.Pd, Agustinus I. Fahik, S.Fil, MA. (*PKP_rdp)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang dan Forkopimda Tingkatkan Sinergi Dalam Penanggulangan Covid-19 di Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kupang senantiasa bersinergi dalam penanggulangan Covid-19 di Kota Kupang.

Hal ini terungkap dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (3/05/2021) siang antara Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM., MH, Wakil Wali Kota, dr. Hermanus Man dan jajaran Forkopimda yang hadir diantaranya Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti, SIK, Komandan Kodim 1604 Kupang, Letkol ARH Abraham Kalelo, S.Sos dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Odermaks Sombu, SH, MA, MH. Pertemuan ini berlangsung seusai rapat koordinasi para kepala daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri yang diikuti secara daring di ruang rapat Garuda Kantor Wali Kota Kupang.

Pertemuan ini diawali dengan paparan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Si tentang data perkembangan kasus Covid-19 di Kota Kupang sejak April 2020 sampai pada 29 April 2021, mulai dari update jumlah kasus covid-19 secara keseluruhan dan per wilayah termasuk data pemeriksaan spesimen di Kota Kupang. Terkait data pemeriksaan spesimen, drg. Retno mengungkapkan sampai 19 April 2021 jumlah spesimen yang sudah diperiksa sebanyak 27.662 dan sebanyak 9843 spesimen dengan hasil positif.

Juga dipaparkan tahapan pelaksanaan kegiatan vaksinasi yaitu tahap satu bagi SDM Kesehatan dan tahap dua bagi lansia dan petugas publik. Khusus untuk kelompok lansia (60 tahun ke atas) dengan sasaran 29.978 lansia, diungkapkan yang sudah divaksin untuk dosis kedua baru sebanyak 4.575 lansia atau 20.72 persen, jumlah yang dinilai masih sangat kecil. Terkait hal ini, drg. Retno mengungkapkan cakupan vaksinasi lansia masih rendah karena rendahnya partisipasi kunjungan lansia untuk vaksinasi. Untuk itu dirinya meminta kerja sama atau bantuan baik kepada Babinsa dan Babinkamtibmas untuk membantu mobilitas lansia karena menurutnya para lansia tidak bisa datang sendiri ke tempat pelayanan kesehatan dan juga terkendala dengan penyakit komorbid yang menyertai.

Wakil Wali Kota dalam kesempatan ini mengungkapkan provinsi NTT saat ini termasuk zona merah. Terkait jumlah spesimen yang diperiksa di Kota Kupang yaitu 27.622, angka positif (positive rate) mencapai 9843 atau 35,56 persen yang mana ha ini menurut Wawali melebihi angka positif (positive rate nasional) yang hanya 13,57 persen dan bahkan jauh dari angka toleransi dari WHO hanya mengizinkan 5 persen. Hal ini dikatakan Wawali menandakan bahwa masyarakat kita saat ini dalam keadaan beresiko tinggi terutama pada lansia. Diakuinya meskipun sesudah vaksin dilaksanakan kasus menurun namun muncul euforia yang menyebabkan orang menjadi tidak disiplin lagi dalam menjalankan protokol kesehatan.

Menurut Wawali terdapat 3 sebab mengapa Kota Kupang perlu meningkatkan kewaspadaan tinggi saat ini yaitu pertama karena pelaksanaan protokol kesehatan yang semakin menurun. Terkait ini Wawali mengatakan segera memperbaharui surat edaran penegakan disiplin dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Kota Kupang per kecamatan per kelurahan. Kedua, adanya angka kematian (fatality rate) di Kota Kupang yang mencapai 3,3 persen dibandingkan angka nasional yaitu 2,73 persen. Hal ini menurut Wawali sangat penting untuk diwaspadai terlebih BOR (bed occupancy rate) atau persentase penggunaan tempat tidur pada rumah sakit rujukan covid-19 di Kota Kupang untuk tingkat nasional dinilai merah.

Selain pemberlakuan PPKM mikro, Wawali juga menegaskan agar penjagaan di gerbang-gerbang masuk kota harus diaktifkan kembali, semua ijin keramaian tidak diberikan dan bila ada kegiatan mendesak hanya diijikan terisi 50 persen termasuk kegiatan ibadah Wawali juga mengatakan pemkot perlu mempersiapkan pelaksanaan sholat Ied pada hari raya Idul Fitri mendatang untuk diatur dengan baik agar tidak terjadi kerumunan dan tetap menjalankan prokes. Untuk ini Wawali mengatakan akan segera melakukan rapat koordinasi dengan para tokoh agama dan Forkopimda.

Terkait pemberlakuan PPKM skala mikro, Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti, SIK, di kesempatan ini mengungkapkan TNI dan Polri siap membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Dikatakannya, penanganan covid-19 di Kota Kupang harus serius dan tidak main-main karena Kota Kupang sebagai barometer di Provinsi NTT, untuk itu menurutnya sistem posko dan pelaporan harus berjalan dengan baik. Diungkapkannya, selama ini Polres Kupang Kota terus intens dalam melaksanakan kegiatan terkait penanganan covid-19 di Kota Kupang namun menurutnya perlu sinergi dengan pemkot terutama dengan para Camat dan Lurah harus ditingkatkan lagi termasuk meningkatkan peran RT/RW.

Kapolres juga mengungkapkan siap bersinergi dengan Dinas Kesehatan dalam upaya membantu proses vaksinasi terutama mobilitas bagi lansia. Untuk itu dirinya minta agar Dinkes memberikan data yang diperlukan dan dibantu dengan lurah setempat, Babinkabtibmas dan Babinsa siap melakukan upaya jemput bola. Hal ini perlu dilakukan karena seturut dengan program vaksinasi yang menjadi konsern dari Presiden. Terkait dengan larangan mudik, Kapolres sampaikan selain melakukan upaya penyekatan-penyekatan jalan juga perlu dilakukan pengawasan untuk pelabuhan udara dan pelabuhan laut terutama bagi warga yang datang dari luar negeri.

Dandim 1604 Kupang, Letkol ARH Abraham Kalelo, S.Sos, pada kesempatan ini mengungkapkan mendukung Pemkot Kupang sepenuhnya dalam penanganan covid-19. Dikatakannya selama ini Kodim 1604 Kupang terus bekerja sama dengan Polres Kupang Kota dalam upaya tersebut dan kedepannya juga akan meningkatkan kerja sama dengan pemkot. Menurutnya perlu dilakukan evaluasi bersama terhadap apa yang masih kurang dan apa yang perlu mendapatkan perhatian lebih sehingga membangun koordinasi yang intens. Terkait pelaksanaan vaksinasi, Dandim mengatakan pihaknya siap membantu untuk menggerakkan lansia sesuai kebutuhan. Untuk pelaksanaan Shalat Ied pada hari Idul Fitri mendatang, menurut Dandim, TNI siap mendukung keputusan Pemkot dengan harapan walaupun melaksanakan kegiatan keagamaan tetapi prokes tetap dijalankan.

Sementara itu, Kajari Kota Kupang, Odermaks Sombu, SH, MA, MH, di kesempatan ini mengungkapkan perlunya segera menindaklanjuti dana refocusing yang telah ditetapkan, karena menurutnya akan sangat membantu Pemkot dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan covid-19 di Kota Kupang. Selain itu, dirinya menyoroti banyaknya kerumunan di tempat-tempat umum di kota Kupang seperti di bank yang perlu diperketat, termasuk kegiatan-kegiatan warga yang berpotensi menimbulkan kerumunan juga agar diperketat.

Wali Kota Kupang dalam pertemuan ini mengatakan pelaksanaan PPKM mikro di Kota Kupang belum berjalan secara baik. Hal ini dinilai Wali Kota karena peran camat dan lurah bersama satgas covid-19 Kota Kupang belum maksimal di lapangan dan juga warga yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan 3M. Untuk itu dirinya minta agar Camat, Lurah dan Satgas Covid-19 Kota Kupang harus berperan aktif dan membangun kerja sama dengan Babinkamtibmas dan Babinsa. Dikatakannya perlu ada laporan harian dari posko PPKM mikro tentang perkembangan covid-19 di wilayah masing-masing. Wali Kota juga minta kepada jajaran Dinkes Kota Kupang untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi sesuai jadwal tahapan yang diberikan dari pusat bekerja sama dengan Lurah melakukan upaya jemput bola.

Selain itu Wali Kota minta untuk memaksimalkan penggunaan detektor GeNose C19 yang dimiliki pemkot di tepat-tempat umum. Wali Kota juga minta agar penambahan ruang isolasi di RS S. K. Lerik agar segera direalisasikan dengan menggunakan dana refocusing. Terkait pelarangan mudik lebaran, Wali Kota minta untuk dilakukan pengetatan di pintu-pintu masuk Kota Kupang termasuk di bandara. Wali Kota pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk semua dukungan dan kerja sama berbagai pihak dengan Pemkot terutama untuk jajaran Forkopimda dalam upaya penanganan covid-19 di Kota Kupang.

Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Asisten 2 Sekda, Kadis Perhubungan Kota Kupang, Direktur RSUD S. K. Lerik, Kepala Badan Kesbangpol dan pimpinan perangkat daerah terkait lainnya. (*PKP_ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang dan MUI Bahas Penerapan Prokes Untuk Idul Fitri

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kupang duduk bersama membahas persiapan perayaan Idul Fitri di Kota Kupang, yang sesuai dengan protokol kesehatan. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Kupang, Selasa (4/05/2021) dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad, Ketua Dewan Masjid Kota Kupang, H. Muchsin Thalib, Perwakilan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Kupang, Kasdim 1604 Kupang, Letkol Inf. Sugeng, Wakil Kapolres Kupang Kota, Kompol Iwan Iswahyudi, Kepala Kantor Agama Kota Kupang, Yakobus Beda Kleden, Perwakilan dari Kajari Kota Kupang serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan untuk menjabarkan arahan Menteri Agama RI terkait puncak perayaan Idul Fitri tahun ini, terutama tentang pelaksanaan Shalat Ied. Dari pertemuan tersebut disepakati beberapa hal terkait persiapan perayaan puncak Idul Fitri salah satunya adalah larangan untuk melakukan takbiran keliling. Jamaah hanya diperkenankan menggelar takbiran di masjid masing-masing sesuai tata cara keagamaan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk pelaksanaan Shalat Ied disepakati dilakukan baik di masjid maupun lapangan dengan tujuan untuk mengurai kerumunan jamaah, sehingga tidak menumpuk hanya di satu tempat seperti waktu lalu.

Dalam kesepakatan tersebut juga diatur agar pelaksanaan Shalat Ied di lapangan terbuka harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menyiapkan perlengkapan penunjang protokol kesehatan seperti thermal gun, masker, hand sanitizer dan tempat cuci tangan. Panitia diharapkan memperbanyak pintu keluar sehingga tidak terjadi penumpukan setelah Shalat Ied. Para ulama dan tokoh agama juga diminta untuk menyerukan imbauan agar jamaah setelah Shalat Ied tidak bergerombol apalagi berjabatan tangan atau cium tangan. Jamaah juga perlu diimbau untuk tidak meninggalkan sampah di tempat Shalat demi menjaga kebersihan. Kesepakatan dalam pertemuan ini nantinya akan diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran Wali Kota, yang akan dibagikan dalam waktu dekat dan diumumkan kepada jamaah saat Shalat Jumat nanti.

Wawali menambahkan peringatan untuk waspada terhadap covid 19 perlu dilakukan mengingat belakangan ini disiplin warga Kota Kupang terhadap protokol kesehatan semakin kendor, apalagi pasca badai seroja , orang hampir lupa akan bahaya covid, terutama di tenda pengungsian. Kewaspadaan juga menurutnya perlu ditingkatkan sebagai antisipasi euforia vaksinasi. Orang mengira setelah divaksin covid sudah berlalu, padahal capaian vaksinasi lansia di Kota Kupang baru mencapai 20 persen dari 9 ribu orang. Warga Kota Kupang juga menurutnya perlu waspada karena info terbaru virus covid 19 sudah bermutasi menjadi lebih berbahaya, bahkan sudah menyerang anak-anak usia 15 tahun ke bawah.

Kasdim 1604 Kupang, Letkol Inf. Sugeng, yang hadir mewakili Dandim 1604 Kupang mendukung pelaksanaan Shalat Ied di masjid dan lapangan, dengan harapan tidak terjadi penumpukan di satu tempat saja. Menurutnya TNI siap membantu untuk pengamanan selama Shalat di lapangan. “Jangan sampai ibadah ini menimbulkan kluster baru. Kami mohon bantuan para ulama dan Imam Masjid untuk memberikan imbauan kepada jamaah untuk mematuhi protokol kesehatan lewat mimbar karena lebih didengarkan,” tambahnya.

Dukungan juga disampaikan Wakapolres Kupang Kota, Kompol Iwan Iswahyudi. Menurutnya belum lama ini Polres Kupang Kota juga sudah menggelar rapat terkait pelaksanaan Shalat Ied sesuai prokes dengan MUI dan para ulama se-Kota Kupang. Dalam pertemuan itu disepakati agar para penceramah menyiapkan materi ceramah yang dipadatkan supaya lebih singkat. Panitia perayaan juga diminta untuk secara intens menyampaikan kepada jamaah untuk tidak saling berjabat tangan atau cium tangan. Panitia juga diminta untuk memperhatikan kapasitas tempat terutama di dalam masjid.

Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad juga menyatakan dukungannya tentang rencana pelaksanaan Shalat Ied di masjid dan lapangan. “Yang kita hindari adalah kerumunan berlebih. Tugas kami mengingatkan ulama yang pimpin shalat supaya mempersingkat kotbahnya dan menghindari kontak fisik. Insya Allah semua bisa kita atasi, tidak sulit karena jamaah juga pasti takut kalau timbul kluster baru,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Kupang, H. Muchsin Thalib. Menurutnya hasil rapat hari ini penting dan sedang ditunggu jamaah muslim di Kota Kupang. Dia berharap imbauan ini bisa disampaikan kepada jamaah sejak jauh hari, agar jamaah berkesempatan memilih opsi untuk ikut Shalat Ied di masjid atau di lapangan. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemerintah Kota Kupang Dukung Pembangunan Gedung Gereja GPdI Yordan

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang siap mendukung pembangunan gedung Gereja GPdI Yordan di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Dukungan tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally SH, M.Si saat menghadiri acara peletakan batu pertama gedung gereja tersebut, Jumat (30/04/2021).

Menurutnya Gereja sangat berperan dalam meningkatkan iman jemaat kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga merupakan mitra dalam mewujudkan program-program pemerintah Kota Kupang dalam hal keagamaan, terutama di tengah kewaspadaan pandemi covid 19 saat ini.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang itu menambahkan pembangunan Gereja GPdI Yordan ini adalah bentuk nyata dari tekad dan keyakinan seluruh jemaat, bahwa pelayanan gereja ini akan terus berkembang. Yanuar juga menekankan tentang pentingnya sinergitas semua pihak baik gereja, pemerintah dan masyarakat, karena dengan saling bergandengan tangan antara ketiga elemen ini, menjadi modal dalam memperkuat dan mendorong kemajuan pembangunan di berbagai bidang bagi masyarakat termasuk gereja.

Ditambahkannya dalam setiap tahapan perkembangan gereja di mana saja, termasuk GPdI Yordan Nun Baun Sabu pasti menghadapi berbagai tantangan. Namun tentu jemaat tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Mengingat akan sejarah terbentuknya Gereja GPID Yordan yang dimulai sebagai pos pelayanan kemudian menjadi gereja yang kokoh tentunya tak terlepas dari adanya campur tangan Tuhan.

Dalam konteks pembangunan gereja GPdI Yordan Nunbaun Sabu ini Pemerintah Kota Kupang mengajak pengurus gereja untuk juga terus menjalin kerja sama dengan pemerintah sebagai mitra pelayanan gereja.

Di akhir sambutannya, Yanuar mengimbau kepada seluruh pengurus gereja, jemaat dan semua undangan yang hadir agar dalam menjalankan rutinitas tetap patuh pada protokol kesehatan di tengah pandemi covid 19.

Ketua tim pembangunan gedung gereja GPdI Yordan, Dr. Hendrik A. E. Lao, M.Pd dalam laporannya menjelaskan bahwa awal mula GPDI Yordan terbentuk dimulai sebagai Pos Pelayanan pada tahun 1991 dengan jumlah jemaat 8 jiwa. Pada tahun 1995 gereja ini menjadi gereja mandiri dengan jemaat tetap sebanyak 130 jiwa saat ini. Pertambahan jemaat, dengan pelayanan yang terus berkembang dan keterbatasan fasilitas, terutama gedung gereja merupakan alasan perlunya pembangunan gedung gereja yang cukup dalam menjangkau serta mendukung pertumbuhan jemaat dan berbagi rangkaian pelayanan yang memadai.

Kepala Majelis Daerah (MD) GPdI NTT, Abaraham Nenobais dalam sambutannya mengungkapkan bahwa saat ini Sinode sedang berkonsentrasi pada Gereja-Gereja Pentakosta di seluruh NTT yang tertimpa musibah pasca badai seroja. “Kita sedang melihat dalam skala prioritas bagaimana membantu gereja-gereja yang terdampak bencana badai seroja, karena tentu membutuhkan dukungan finansial yang cukup banyak dimasa pemulihan setelah badai,” ungkapnya. Karena itu bersama pengurus MD GPdI NTT dia berjanji akan mencatat pergumulan saat ini sebagai pesan bagi sinode untuk ikut diperhatikan, dalam upaya mendukung jemaat Gereja Yordan dalam proses pembangunan gedung gereja baru. (*Pkp_Rdp/Jms)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Salurkan Dana Tunggu Hunian ke 261 KK di Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Tanpa menunggu waktu lama, setelah sehari lalu Rabu (28/04/2021) menerima bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak badai siklon tropis dari BNPB melalui Gubernur NTT, hari ini, Kamis (29/04/2021), Pemerintah Kota Kupang langsung menyalurkan dana tersebut kepada warga Kota Kupang terdampak badai siklon tropis seroja.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man kepada enam orang perwakilan warga dari enam kecamatan yang ada di Kota Kupang. Turut hadir pada kesempatan tersebut Liaison Officer (LO) BNPB Brigjen Syahyudi, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, Dandim 1604 Kupang, Letkol ARH Abraham Kalelo, S.Sos, perwakilan dari Kapolres Kupang Kota dan perwakilan dari Kajari Kota Kupang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kupang, Ir. Elvianus Wairata, M.Si, serta para camat dan lurah.

Wawali dalam penyerahan yang berlangsung di Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang menyampaikan, bantuan dana tunggu hunian ini diperuntukkan bagi warga Kota Kupang, yang akibat badai seroja beberapa waktu lalu rumahnya mengalami kerusakan berat. Tercatat 261 KK di Kota Kupang yang akan menerima bantuan senilai Rp 500 ribu per bulan selama tiga bulan. Dana tersebut akan ditransfer ke rekening masing-masing warga. Bagi warga yang belum memiliki rekening, Pemkot sudah melakukan koordinasi dengan Bank NTT untuk membantu membuka rekening tanpa saldo awal minimal. Dipastikannya dalam waktu paling lambat enam hari dana tersebut sudah masuk di rekening warga penerima.

Atas nama pemerintah dan warga Kota Kupang, Wawali menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo, yang melalui BNPB telah memberikan bantuan ini. Kepada para penerima bantuan Wawali berpesan untuk memanfaatkan bantuan tersebut semaksimal mungkin untuk kesejahteraan keluarga. Tak lupa Wawali meminta agar para penerima bantuan ini berdoa agar negara ini makin mampu membantu warganya terutama dalam situasi bencana seperti saat ini.

Liaison Officer (LO) BNPB, Brigjen Syahyudi pada kesempatan yang sama menyampaikan BNPB telah merealisasikan DTH untuk Provinsi NTT dengan nilai kurang lebih Rp 7 miliar. Menurutnya DTH ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya rusak berat. Dana tersebut diharapkan dipakai warga selama menunggu rumahnya dibangun atau diperbaiki, misalnya untuk sewa rumah atau biaya hidup selama menumpang di rumah warga. Dana tersebut juga bertujuan untuk menghindari kerumunan warga di posko pengungsian guna mencegah penyebaran covid 19 yang masih mengancam. Dia berharap dana tersebut bisa dipergunakan semaksimal mungkin untuk mengurangi beban warga terdampak. Selain DTH, BNPB juga menyediakan bantuan dana bagi warga yang rumahnya terdampak dalam kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Untuk itu mereka berharap validasi data kerusakan oleh Pemda bisa segera dilakukan, sesuai deadline yang diberikan oleh Gubernur NTT yakni hari Jumat (30/04/2021) besok.

Erastus Poke, warga RT 11 RW 03, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, yang menjadi salah satu perwakilan penerima bantuan DTH secara simbolis, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui BNPB dan Pemkot Kupang yang tanpa menunggu waktu lama langsung menyalurkan bantuan tersebut. Dipastikannya bantuan tersebut akan dimanfaatkannya sebaik mungkin sambil menunggu proses perbaikan rumah miliknya. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Kembali Selenggarakan Nikah Massal

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang kembali menyelenggarakan nikah massal yang merupakan program rutin dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2003 lalu. Kali ini pemberkatan nikah berlangsung di 3 gereja yang berbeda bagi 29 pasang mempelai.

Wakil Wali Kota, dr. Hermanus Man dalam sambutannya pada acara nikah massal di GMIT Syalom Airnona, Rabu (28/04/2021) menyampaikan, Pemerintah Kota Kupang menilai program nikah massal penting, karena fakta menunjukkan ada begitu banyak jumlah pasangan yang harus hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, karena dilaterbelakangi oleh berbagai kendala, baik itu dari aspek ekonomi, sosial, agama, budaya dan lain sebagainya.

Program nikah massal menurutnya merupakan wujud kepedulian dan kepekaan Pemerintah Kota Kupang dalam menciptakan, menempatkan dan mengembalikan keteraturan hidup masyarakat seturut norma dan kaidah yang berlaku. Dengan program nikah massal ini diharapkan akan meminimalisir jumlah pasutri yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, sekaligus merupakan suatu gerakan moral yang dapat menggugah kesadaran masyarakat, akan pentingnya unsur legalitas dalam membentuk suatu lembaga pernikahan.

Plt. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang, Ivan Mila Meha, SSTP, M.Si, dalam laporannya menyampaikan kegiatan nikah massal yang merupakan program Pemkot Kupang dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2021 sudah 19 kali terlaksana, dengan jumlah pasutri sebanyak 5.725 pasang. Untuk tahun 2021 nikah masal dilaksanakan selama 2 hari pada 3 tempat berbeda. Pelaksanaan nikah massal tahun ini dirangkaikan dengan peringatan HUT Kota Kupang. Pemberkatan nikah untuk jemaat GMIT dan Gereja Kristen Denominasi berlangsung pada Rabu (28/4) di GMIT Syalom Airnona dan GBI Sahabat. Sementara pemberkatan untuk dua pasangan mempelai dari Gereja Katolik akan dilaksanakan pada 10 Mei 2021 mendatang di Gereja Katolik Paroki St. Yoseph Naikoten.

Tujuannya kegiatan ini menurutnya adalah untuk membantu keluarga yang sudah hidup bersama sebagai suami istri, namun belum menikah secara sah menurut hukum masing-masing agama dan pemerintah serta dapat membantu keluarga yang tidak mampu.

Pasutri yang mengambil bagian pada tahun ini sebanyak 29 pasang, terdiri dari 16 pasang dari Wilayah Klasis Kota Kupang, 3 pasang dari Klasis Kota Kupang Timur, 6 pasang Klasis Kota Kupang Barat, 2 pasang dari Gereja Kristen denominasi dan 2 pasang dari Gereja Katolik.

Hadir mendampingi Wakil Walikota Kupang, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuard Dally, SH, M.Si. Acara juga dihadiri oleh Ketua Majelis Klasis Kota Kupang, Pdt. Jacky Adam, S.Th, Pdt. Marselina S. Corputy-Mesakh, S.Th, Pdt. Jacky Adam, S.Th, Pdt. Boy Robert Takoy, S.Th. (*PKP_eh/ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Gelar FGD Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Kupang menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengolahan Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang, pagi ini Rabu (28/04/2021) di Aula Sasando lantai 3 Kantor Walikota Kupang.

Kegiatan FGD ini dibuka oleh Sekda Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si dan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ondy Christian Siagian, SE, M.Si, Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Orson G. Nawa, SH dan tenaga ahli dari Undana Kupang Dr. Ir. Ludji Mikhael Riwu Kaho, M.Si dan Ir. Charles Kapioru, MS. Sementara peserta FGD terdiri dari para Lurah, OPD teknis, aktifis penggiat sampah dan dari Perusahaan Daerah Pasar.

Dalam sambutannya, Sekda mengungkapkan pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Namun diakuinya, rantai panjang pengelolaan sampah ini banyak mengalami kendala dan permasalahan. Hal ini menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan kemampuan pemerintah, masih rendahnya partisipasi swasta dan masyarakat, serta meningkatnya jumlah dan jenis sampah setiap tahunnya.

”Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menyebabkan cakupan pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah. Sampah juga tidak dipilah atau diproses terlebih dahulu ketika diangkut dari TPS (tempat penampungan sementara) ke TPA (tempat pemrosesan akhir). Akibatnya sampah bercampur antara sampah organik, anorganik, dan limbah B3,” ungkap Sekda.

Menurutnya lagi, sampah yang bercampur dalam jumlah banyak ini mengakibatkan beban TPA menjadi sangat berat. ”Dampaknya yang dapat ditimbulkan selain pencemaran lingkungan, juga meningkatnya biaya operasional, dan munculnya potensi konflik sosial. Sedangkan keterlibatan pihak swasta masih terbatas pada daur ulang sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca dan logam. Padahal, jumlah sampah organik lah yang mendominasi total sampah yang dihasilkan setiap tahunnya,” ujarnya.

Diungkapkan Sekda, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tahun 2019 jumlah sampah di Indonesia telah mencapai sekitar 66-67 juta ton. Ini lebih banyak dari rata-rata jumlah sampah per tahun yang mencapai 64 juta ton yang didominasi sampah rumah tangga yakni mencapai 63,95% dari jumlah tersebut.

Menurut Sekda, pengurangan sampah paling efektif sebenarnya dapat dimulai dari sumber penghasil sampah terbesar, yaitu rumah tangga (reduce at source). ”Disini diharapkan peran masyarakat perkotaan untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan sampah dari rumah masing-masing, dengan membiasakan diri memilah sampah menjadi 2 bagian yaitu sampah organik dan anorganik,” jelasnya. Diungkapkannya, sampah organik dapat diolah menjadi kompos baik untuk menanam tanaman hias dan juga sebagai media tanaman sayuran dan buah-buahan di lingkungan permukiman sehingga dapat meningkatkan gizi keluarga disamping menghemat belanja rumah tangga. Sementara dari sisi kesehatan tentunya rumah menjadi lebih bersih, tidak ada lagi penumpukan sampah yang menimbulkan bau dan sumber penyakit.

Sekda berharap kegiatan FGD ini dapat menggali persoalan-persoalan terkait pengelolaan sampah di Kota Kupang guna penyusunan kebijakan dan strategi pengolahan sampah rumah tangga dan rencana aksi penyusunan ranperda tentang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Kota Kupang. Kepada para peserta dan para narasumer diharapkan dapat bersinergi dan berperan aktif dalam menghasilkan rumusan-rumusan guna penyusunan kebijakan serta rencana aksi pengelolaan sampah yang melibatkan pemerintah dan stakeholders nantinya.

Sebelumnya dalam laporan panitia penyelenggara yang disampaikan Kabag SDA Setda Kota Kupang, Maria Magdalena Detaq, S.Ip, mengungkapkan pengelolaan sampah di Kota Kupang umumnya dilakukan oleh Pemerintah melalui DLHK Kota Kupang sesuai Perda nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Perda nomor 04 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dikatakannya kedua Perda ini belum mampu membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang. Hal ini sesuai fakta dimana ditahun 2019 saat penilaian adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana menepatkan Kota Kupang termasuk 5 kota berstatus kota terkotor dari 369 kabupaten/ kota. Hasil penilaian tersebut, dikatakannya terkait pengelolaan TPA di Kota Kupang karena masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dan Pemkot Kupang belum memiliki Dokumen Kebijakan dan Startegi Daerah (JAKSTRADA) terkait pengolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Untuk itu FGD ini digelar dengan tujuan mendapatkan rumusan alternatif berupa rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan terkait dengan implementasi perda Pemkot Kupang dibidang pengelolaan sampah. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu output dari hasil analisis kebijakan pengelolaan persampahan berupa rekomendasi-rekomendasi dan petunjuk operasional agar dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan siap guna bagi Pemkot Kupang dalam hal pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali. Selain itu untuk membuat rencana aksi penyusunan Ranperda tentang pengembangan sisten dan pengelolaan persampahan di Kota Kupang. (*PKP_ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Gelar Doa Bersama Lintas Agama

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang menggelar doa bersama lintas agama dalam kegiatan Penyegaran Iman, Jumat (24/04/2021) pagi ini di lantai 1 Kantor Walikota Kupang. Doa bersama digelar dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan pemulihan pasca bencana badai siklon seroja di Kota Kupang.

Di bawah tema “Dalam Keberagaman, Semangat Toleransi Membangkitkan Kepedulian dan Pengharapan Dalam Doa Bersama Untuk Keselamatan Kota Kupang”, lima pemimpin agama di Kota Kupang yakni Kristen, Katolik, Islam, Hindu dan Buddha melakukan khotbah/ ceramah singkat bagi peserta ibadah dari jajaran Pemerintah Kota Kupang dan tamu undangan yang mengikuti secara langsung dan para pegawai yang mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi zoom.

Kelima rohaniwan yakni dari Kristen oleh Pdt. Desiana Rondo, M.Th, Katolik diwakili Romo Apolinaris Deddy Ladjar, Islam oleh H. Muhamad Saleh Orang, Hindu oleh Ide Resi Agung Nanada Wijaya Kusuma dan Budha diwakili oleh Widya Dhamma Palla, S.Pd. Sementara peserta ibadah hadir Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM.,MH, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally dan para pimpinan perangkat daerah dan perwakilan Forkopimda.

Sebelum melakukan doa bersama, secara bergantian para rohaniwan menyampaikan khotbah singkat terkait kondisi Kota Kupang saat ini yang masih berada di tengah Pancemi Covid-19 dan upaya pemulihan pasca bencana alam badai siklon Seroja. Seperti dalam khotbah singkat Pdt. Desiana Rondo, M.Th mengungkap meskipun berada dalam masa-masa sulit akibat pandemi covid-19 dan badai siklon seroja yang menimpa NTT dan Kota Kupang mengakibatkan kita manusia menjadi rapuh. Namun pertolongan Tuhan memungkinkan kita sebagai komunitas yang rapuh untuk saling menolong.

Demikian pun dalam khotbah Romo Apolinaris Dedy Ladjar, Pr mengatakan akibat diterpa badai menjadikan manusia menjadi takut, cemas dan menimbulkan trauma namun didalamnya itu Tuhan menolong kita dengan begitu banyak perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong masyarakat. Menurutnya, meskipun banyak korban material yang terjadi tetapi kita bersyukur korban nyawa hanya sedikit saja dan ini keajaiban yang perlu disyukuri.

Sementara ceramah kultum Islam oleh H. Muhamad Saleh Orang, menekankan bahwa sebagai manusia kita perlu bersyukur dan memohon taubat. Dalam menghadapi berbagai persoalan baik kematian dan kehilangan maka kita perlu banyak-banyak bersabar dan berdoa agar badai yang baru pernah terjadi di NTT ini tidak menimpa generasi kita ke depan. Ide Resi Agung Nanda Wijaya Kusuma, rohaniwan Hindu menyampaikan bencana yang kita alam semua ada hikmahnya di mana kita bisa saling bantu membantu dan bersama-sama membangun Kota Kupang. Sedangkan rohaniwan Budha, Widya Dhamma Palla, S.Pd mengungkapkan bencana apa pun yang kita alami dapat dilalui bersama-sama dengan bergandengan tangan saling peduli sesama.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada para rohaniwan yang senantiasa mendoakan Kota Kupang dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang belum usai saat ini dan bencana alam badai siklon seroja beberapa pekan lalu. Menurutnya khotbah yang disampaikan para rohaniwan dari 5 agama memberi kekuatan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Kupang dalam menghadapi bencana saat ini.

Dikatakannya, badai seroja selain meluluhlantakkan rumah warga serta fasilitas umum dan sosial yang ada, juga terdapat korban jiwa sebanyak 6 (enam) warga yang meninggal dan 1 (satu) orang dinyatakan hilang. Untuk itu di kesempatan ini, Wali Kota menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang kehilangan sanak-saudaranya. Juga keprihatinan mendalam terhadap 38 ribu kepala keluarga dan terdampak dan sekitar 530 kepala keluarga yang rumahnya tidak bisa dipakai lagi karena longsor di bantaran sungai Liliba.

Dijelaskan Wali Kota, dari 38 ribu KK yang terdampak, 700 rumah yang harus dibenahi secara total yang mana 530 rumah akan direlokasi dan menjadi tanggungan Kementerian PUPR. Diungkapkan Wali Kota badai siklon seroja yang dialami ini juga memiliki sisi positif dimana ada rumah yang tadinya rumah gubuk, pemerintah harus membangun menjadi rumah yang layak huni dan yang sebelumnya tinggal di bantaran sungai akan direlokasi ke tempat-tempat yang lebih baik.

Dikatakan Wali Kota semua proses relokasi dan pembangunan rumah-rumah bantuan pemerintah merupakan sebuah proses yang harus dilakukan secara hati-hati agar kedepannya tidak berdampak hukum. Untuk itu Wali Kota berharap pihak kejaksaan dapat bersama-sama dengan pihak Pemkot mengawal proses pembangunan rumah-rumah bantuan pemerintah agar bisa berjalan dengan baik dan sesuai peruntukannya.

Lanjut Wali Kota, dalam pemulihan Kota Kupang pasca badai masih terdapat banyak tugas yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan perlu dukungan dari berbagai pihak. Dijelaskannya, upaya pemerintah yang dilaksanakan saat ini yaitu mendata dan mencatat warga terdampak yang dilakukan oleh para Lurah dan jajarannya bersama BPBD Kota Kupang. Upaya lainnya yaitu mengolah data-data dalam website di mana diketahui saat ini terdapat total 38 ribu rumah yang terdampak yang dibuktikan dengan foto kerusakan rumah. Dari data-data yang masuk akan diteliti secara baik dan hati-hati untuk menetapkan status rumah apakah masuk kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat.

Menutup sambutannya Wali Kota berharap kegiatan doa bersama ini dapat membawa kesejukan dan semangat dalam membangun Kota Kupang. Selain itu Wali Kota berharap kegiatan ini dapat mencerahkan mata kita untuk melihat saudara-saudara kita yang terdampak, bekerja dengan jujur dalam membantu dan menyalurkan berkat bagi sesama. (*Pkp_ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang