Arsip Tag: Kota Kupang

REGIONAL

Wali Kota Paparkan Program Unggulan Pemkot Kupang Tahun 2020

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG.Pemerintah Kota Kupang melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Setda Kota Kupang menyelenggarakan Jumpa Pers dengan media yang tergabung dalam forum komunikasi media desk Pemerintah Kota Kupang, Selasa (27/10/2020), bertempat di aula ruang Garuda, Kantor Wali Kota Kupang. Sebagai narasumber, Wali Kota Kupang, Dr. Jefry Riwu Kore didampingi oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten 1) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si dan Plt. Asisten Administrasi Umum (Asisten 3) Sekda Kota Kupang, Thomas D. Dagang, S.Sos., M.Si. serta pimpinan perangkat daerah terkait serta Dirut PDAM Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri oleh para wartawan media desk Pemerintah Kota Kupang.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H (tengah) saat memaparkan program unggulan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2020, Selasa (27/10/2020). Dokumentasi : PKP Setda Kota Kupang

Wali Kota dalam kesempatan pertama menyampaikan perhatiannya terhadap kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Kupang. Menurutnya, selama ini korban meninggal akibat DBD selalu bertambah setiap tahunnya, untuk itu beliau meminta agar jajarannya memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Diperlukan langkah-langkah efektif dalam penanganan DBD, antara lain menyediakan serbuk abate oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk dibagikan ke kelurahan-kelurahan. Selain itu, tiap Camat dan Lurah agar terus bersinergi dengan para RT dan RW masing-masing untuk terlibat penuh dalam penanganan masalah ini. Wali Kota mengatakan akan memberlakukan sanksi tegas bagi jajarannya yang mengabaikan perintah tersebut. Lebih jauh, bahkan Walikota mengusulkan akan menangguhkan dana insentif bagi RT dan RW yang wilayahnya terdapat warga meninggal akibat DBD.

Topik yang tak kalah penting lainnya turut dibahas dalam jumpa pers antara lain upaya mengatasi dampak kekeringan dan pemenuhan kebutuhan air bersih melalui penyelenggaraan sistem pengelolaan air minum (SPAM) Kali Dendeng. Pada hari sama akan dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan penyelenggaraan SPAM antara Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Kupang di Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT.

Pembahasan dilanjutkan mengenai proyek pemasangan 1.800 lampu jalan dan trotoar berstandar nasional yang sementara berproses dan rencana proyek penataan koridor 3, boulevard di kelurahan LLBK dan Penataan Ruang Terbuka Hijau di depan Aston Hotel. Selain itu juga disinggung mengenai penyaluran bantuan sosial, bantuan pendidikan dan perlengkapan sekolah, program bedah rumah serta bantuan uang muka perumahan bagi pemuka agama di Kota Kupang.

Selanjutnya mengenai penataan air bersih di Kota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore menyampaikan air bersih menjadi sangat mahal di Kota Kupang. Untuk itu perlu terobosan, salah satunya terkait sumber air baku di Oepura, Air Hitam dan beberapa titik air baku di Kota Kupang yang perlu mendapat tambahan dana penanganan dari Pemerintah Kota Kupang yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Kupang dan PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang. Selain itu, Pemerintah Kota Kupang berencana menyediakan sekitar 500 tandon air melalui BPBD Kota Kupang bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Nanti siang akan diadakan penandatanganan nota kesepahaman antara Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI terkait pengelolaan SPAM Kali Dendeng dengan anggaran 189 Miliar dan waktu pengerjaan tahun jamak. Tahun depan juga akan dilanjutkan dengan pembangunan SPAM Air Sagu dengan total anggaran 75 Miliar,” jelasnya.

Lebih lanjut terkait infrastruktur drainase trotoar dan lampu jalan yang sedang dikerjakan, tahun ini 1.800 tiang lampu telah dipasang dan tahun depan akan diperbanyak tiang lampu untuk jalan masuk gang. Untuk pengerjaan pembangunan koridor 3, boulevard kelurahan LLBK dan penataan ruang terbuka hijau di kawasan depan Aston Hotel telah ditandatangani proyeknya dan siap dikerjakan. Khusus untuk pedagang di depan Aston Hotel akan direlokasi sementara di samping Sotis Hotel Kelurahan Pasir Panjang. Tahun ini juga akan disalurkan bansos terkait penanganan Covid-19 dan juga bantuan sarana dan prasarana sekolah, baik bagi guru maupun siswa sekolah. Terkait program bedah rumah, menurutnya tidak ada aturan yang dilanggar karena merupakan tanggungjawab pemerintah dalam penanganan kemiskinan.

Wali Kota Kupang menyampaikan ada 1 program baru Pemerintah Kota Kupang untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum. Bantuan tersebut berupa fasilitasi mediasi hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan sedang menghadapi proses hukum. Program ini mengacu pada Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, yaitu memberikan hak kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu apabila pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat berdamai. (*PKP_chr/ech/NA)

Sumber : Siaran Pers PKP Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

KESEHATAN

ini Langkah Pemkot Kupang Cegah Peningkatan Demam Berdarah

NTT AKTUAL. KUPANG. Pemerintah Kota Kupang memiliki sejumlah langkah strategis untuk mencegah peningkatan kasus demam berdarah di Kota Kupang itu sendiri.

Langkah-langkah strategis ini antara lain yaitu Pemerintah Kota Kupang aktif memberikan penegasan kepada aparat Pemerintah Kota khususnya yang ada di Kota Kupang lewat berbagai kebijakan dan kebijakan itu diharapkan dapat dilaksanakan. 

Hal ini disampaikan Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., dalam kegiatan jumpa pers bersama awak Media yang berlangsung di Ruang Garuda Lantai II Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (27/10/2020).

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., saat menyampaikan langkah-langkah strategis Pemerintah Kota Kupang guna mencegah peningkatan kasus demam berdarah di Kota Kupang kepada awak Media bertempat di Ruang Garuda Lantai II Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (27/10/2020). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT Aktual

“Kami sampaikan kepada aparat kami khususnya yang ada di Kota Kupang untuk melaksanakan berbagai kebijakan yaitu diantaranya penyediaan Abate yang harus tepat dan cepat serta dibagikan kepada semua Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kota Kupang dan ini harus di support segera dalam waktu tidak terlalu lama, sehingga pada saat pergantian musim sudah selesai persiapan nya dan Abate sudah ada,” ujar Wali Kota Kupang.

Selain itu tanggung jawab ada pada pimpinan-pimpinan seperti Camat, Lurah, RT dan RW, tambahnya.

“Camat, Lurah, RT dan RW, harus terlibat penuh dalam penanganan ini, kalau nanti terjadi kasus Demam Berdarah maka kita pernah tidak main-main lagi dan kita ambil tindakan tegas,” kata Wali Kota.

Diluar hal ini Wali Kota juga berharap agar Camat, Lurah, RT dan RW dapat juga menyebarkan selebaran ke rumah-rumah warga.

“Selebaran-selebaran yang disebarkan ini yaitu mengenai bahaya Demam Berdarah dan himbauan kepada masyarakat guna membersihkan lingkungan dan bersama-sama mencegah Demam Berdarah,” jelas Wali Kota. (NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

REGIONAL

Pemkot Serahkan Bantuan Sembako Bagi 466 Orang Guru SMA/SMK Swasta di Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG.Pemerintah Kota Kupang menyerahkan bantuan berupa paket sembako yaitu 3 dus Mie Instan dan 30 Kg beras, kepada 466 Orang Guru dan Tenaga Kependidikan yang berasal dari 32 SMA/SMK Swasta yang ada di Kota Kupang, Senin (26/10/2020).

Pada Acara penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako secara simbolis dari pemerintah kota Kupang bagi warga Kota Kupang (Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK Swasta), yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang ini turut pula dihadiri Wali Kota Kupang Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., Anggota DPD RI Perwakilan NTT sekaligus juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Hilda Riwu Kore-Manafe serta hadir pula Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Lodwyk Djungu Lape. 

    Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., saat menyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin (26/10/2020). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT Aktual

    Dalam sambutannya Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., mengatakan bantuan sosial berupa paket sembako ini nilainya kecil, tetapi Pemerintah Kota Kupang ingin terus memperhatikan serta membantu warganya.

    Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., saat memberikan sambutan nya pada acara penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako secara simbolis dari pemerintah kota Kupang bagi warga Kota Kupang (Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK Swasta), yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin (26/10/2020). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT Aktual

    “Pada kesempatan ini saya berterimakasih pada semua panitia yang sangat luar biasa karena bisa mengkordinir dan bisa mengumpulkan bapa mama dan saudara semua untuk kegiatan ini,” ungkapnya. 

    Kedepannya apabila ada warga Kota Kupang yang benar-benar susah dan sangat membutuhkan bantuan, dirinya bersama jajaran berkomitmen untuk terus dapat membantu. 

    Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., saat menyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin (26/10/2020). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT Aktual

    “Bagi bapa mama apabila ada tetangganya atau kerabat yang susah tolong sampaikan ke Pemerintah Kota Kupang agar kami dapat membantunya,” kata Wali Kota Kupang.

    Kegiatan ini adalah kegiatan yang luar biasa karena lewat kegiatan ini Pemerintah bisa membantu meringankan kesulitan warga kota di tengah pandemi covid-19. “Sebagai pemimpin Kota Kupang kami juga memiliki kebanggaan disaat kami bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh warganya,” pungkasnya.

    Anggota DPD RI Perwakilan NTT sekaligus juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Hilda Riwu Kore-Manafe saat menyerahkan bantuan sembako secara simbolis bertempat di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Senin (26/10/2020). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT Aktual

    Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Lodwyk Djungu Lape saat membacakan laporan panitia pelaksana mengatakan bantuan sembako ini diberikan untuk tiga bulan yakni terhitung untuk bulan Agustus, September dan Oktober 2020. 

    Bantuan sembako ini diberikan kepada 466 Orang Guru dan Tenaga Kependidikan yang berasal dari 32 SMA/SMK Swasta yang ada di Kota Kupang, tutupnya.

    Untuk diketahui setelah penyerahan bantuan paket sembako secara simbolis di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang ini para penerima bantuan sembako mengambil bantuan sembakonya di Dinas Sosial Kota Kupang. (NA)

    Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

    REGIONAL

    Pemkot Pasang 1.800 Lampu Jalan Baru dan Bangun Trotoar Berstandar Nasional

    NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wajah Kota Kupang kini lebih tertata dan semakin indah di masa kepemimpinan Wali Kota Jefri Riwu Kore dan Wakil Wali Kota Hermanus Man. Sejak tahun 2017 memimpin Kota Kupang, berbagai infrastruktur dibangun untuk menata Kota Kupang lebih bermartabat.

    Pada tahun 2020 ini, Pemerintah Kota Kupang kembali menambah lampu penerangan jalan umum (PJU). Saat ini sedang dalam proses pemasangan 1.800 unit lampu penerangan. Lampu-lampu dengan tiang dekoratif ini dipasang khusus untuk jalan-jalan protokol di Kota Kupang.

    Lampu-lampu jalan dengan tiang dekoratif yang tersebar di ruas jalan El Tari Kupang. Dokumentasi : PKP Setda Kota Kupang

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, Benyamin Ndapamerang, Rabu (21/10/2020) mengatakan pemasangan lampu penerangan jalan adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kenyamanan masyarakat. Dengan lampu yang berjejer di sepanjang jalan, Kota Kupang menjadi lebih terang di malam hari.

    Ia mengatakan saat ini ada dua jenis lampu yang sedang dipasang, yakni lampu dengan tiang setinggi 7 meter dan 9 meter. Ada tiang dekoratif 9 meter yang dipasang sepanjang jalan protokol yaitu Jalan Adisucipto, Jalan Piet A. Tallo, Jalan Frans Seda dan Jalan El Tari.

    Kemudian lampu dengan tiang berukuran 7 meter dipasang di jalan-jalan lingkungan seperti di kelurahan. “Ini kan memang program dari Pak Wali Kota untuk membuat kota terang, sehingga dari sisi keamanan juga masyarakat merasa lebih aman, kemudian kota lebih kelihatan indah, karena bagaimana pun juga ini ibu kota Provinsi NTT,” jelas Ndapamerang.

    Menurutnya, untuk pemasangan lampu baru ini, Pemkot tetap berkoordinasi dengan PLN, sehingga apabila sudah dinyalakan, lampu lama yang ada di sepanjang jalan protokol dipindahkan ke jalan lingkungan di kelurahan. “Ini yang diinginkan Pak Wali Kota, supaya masyarakat melintas atau pulang walaupun malam sekalipun mereka tetap merasa nyaman,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, untuk lampu penerangan jalan, Pemkot Kupang mengalokasikan anggaran senilai Rp 27 miliar. Targetnya pemasangan 1.800 lampu baru ini selesai di awal November 2020.

    Selain 1.800 lampu jalan, Pemkot juga gencar membangun trotoar di berbagai ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemkot Kupang. Pada tahun 2020 ini, Pemkot Kupang membangun trotoar baru di tiga ruas jalan, yakni Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan Kelapa Lima, Jalan Soekarno di Kelurahan Fontein dan Jalan Sam Ratulangi di Kelurahan kelapa Lima. Anggarannya mencapai Rp 4,5 miliar.

    Menurut Ndapamerang, saat ini penataan trotoar digencarkan untuk mewujudkan wajah kota yang indah dan menawan. Selain itu, membuat nyaman warga ketika berjalan kaki.

    Trotoar yang dibangun saat ini sesuai standar nasional yakni tidak hanya sebagai akses warga normal namun juga memberikan kemudahan bagi kaum difabel apabila melintas. “Kita ingin menata kota ini ke arah kota menengah dan kota besar, sehingga standarnya kita memakai standar yang lebih baik dan tinggi,” ucapnya.

    Trotoar berstandar nasional yang dibangun oleh Pemkot Kupang. Dokumentasi : PKP Setda Kota Kupang

    Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Kupang, yang juga Pejabat Pembuat KOmitmen (PPK), Maxi Dethan menjelaskan dalam pengerjaan trotoar ada 2 jenis kegiatan dalam 1 paket kerja, yakni untuk trotoar di Jalan Sam Ratulangi dan Jalan Soekarno bersifat renovasi atau perbaikan.

    Sedangkan di Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan Kelapa Lima, merupakan pembangunan trotoar baru. Maxi menegaskan pekerjaan ketiga trotoar ini ditargetkan berakhir pada Desember 2020. “Dipastikan selesai bulan Desember, sekitar tanggal 16 atau 17 itu,” ungkapnya. (*/NA)

    Sumber : Siaran Pers PKP Setda Kota Kupang

    Editor : Nataniel Pekaata

    REGIONAL

    Pemkot Kupang Terima Kunker DPRD Provinsi NTT

    NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sebanyak 11 (sebelas) orang tim DPRD Provinsi NTT melakukan kunjungan kerja ke Kota Kupang, Kamis (22/10/2020). Kunjungan kerja ini dalam rangka hearing/ dengar pendapat atau dialog terkait dengan rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD Provinsi NTT. Kehadiran tim DPRD Provinsi NTT yang diketuai Aloysius Malo Ladi, SE selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, diterima oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man di ruang rapat Garuda kantor Walikota Kupang bersama para Asisten Sekda dan beberapa pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkot Kupang.

    Diketahui terdapat 6 (enam) Ranperda yang diusulkan oleh DPRD Provinsi NTT untuk dilakukan dialog ke pemerintah kabupaten/ kota di NTT. Ke-6 Ranperda tersebut yaitu Ranperda tentang perlindungan anak Provinsi NTT, Ranperda tentang pengembangan budaya literasi di Provinsi NTT, Ranperda tentang pemajuan kebudayaan di NTT, Ranperda tentang perlindungan dan pelestarian sumber air, Ranperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi NTT tahun 2020 – 2050 dan Ranperda tentang penyelenggaraan pelayaran dan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil.

    Wakil Wali Kota dalam sekapur sirih saat menerima kehadiran tim DPRD Provinsi NTT mengatakan apresiasi dan menyambut baik adanya enam ranperda tersebut karena menurutnya, memiliki relevansi terhadap tata kelola pemerintahan dan terhadap masyarakat di Kota Kupang. Seperti yang disampaikan Wawali terhadap ranperda Penyelenggaran dan pengelolaan ruang laut sampai 12 mil, dikatakan mempunyai relevansi terkait aktivitas pelabuhan, kegiatan nelayan tangkap dan budidaya laut di Kota Kupang. “Meskipun teluk kupang bukan wilayah kota kupang, namun penduduk kota kupang yang sebagiannya merupakan nelayan yang mencari penghidupan di area teluk kupang,” ujar Wawali. Bahkan menurut Wakil walikota yang biasa disapa dr. Herman, di teluk Kupang ini terdapat beberapa titik penyelaman dasar laut yang menunjang dari segi pariwisata.

    Hal yang sama terhadap ranperda tentang perlindungan anak, Wawali menyampaikan sangat aktual dan relevan dengan isu-isu terkait anak di Kota Kupang. “Raperda ini bisa dikaitkan dengan human trafficking, dengan isu-isu kemiskinan, putus sekolah dan anak jalanan,” tururnya. Sehingga dengan adanya rekayasa sosial melalui perda tentu akan menolong masalah perlindungan anak di Kota Kupang. Demikian pun terhadap ranperda tentang pengembangan budaya literasi di NTT, menurut dr. Herman sangat penting terkait dengan budaya baca dan juga perkembangan teknologi saat ini. Dicontohkan Wawali, terhadap isu stunting dan isu gizi buruk di Kota Kupang menurutnya hal ini ada kaitannya dengan literasi dan bukan persoalan gizi murni semata. Dengan mengembangkan budaya baca melalui teknologi yang familiar seperti ponsel oleh ibu-ibu penggunanya dapat digunakan untuk menggali informasi bagaimana pola pengasuhan anak yang baik.

    Untuk itu kepada para pimpinan perangkat daerah yang hadir bersama para Asisten Sekda, Wawali minta untuk melihat hal-hal yang memang dibutuhkan dalam ranperda-ranperda tersebut. “Mudah-mudahan dialog ini memperkaya pasal-pasal utama yang sudah disiapkan dan secara redaksi ada penambahan subtansial yang menentukan karna menyangkut hajat hidup banyak orang di NTT maupun di kota kupang,” harapnya.

    Ketua tim DPRD Provinsi NTT, Aloysius Malo Ladi, SE dikesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Wakil Walikota bersama jajaran atas waktu dan kesempatn yang diberikan untuk menggelar hearing atau dengar pendapat publik terkait enam ranperda inisiatif DPRD NTT. Dikatakannya, hearing ini dimaksudkan untuk mendapakan masukan terhadap ke-6 ranperda tersebut. “Dalam rangka hearing ini kami ingin mendapat banyak masukan terkait dengan enam ranperda yang sementara ini telah di bahas di komisi dan sebelum dilanjutkan dalam paripurna kami harus turun ke semua kabupaten/ kota untuk melakukan hearing sehingga mendapat banyak masukan dalam diskusi untuk memperkaya paling kurang ranperda yang akan diputuskan bersama pemerintah. Sehingga menjadi suatu acuan dasar untuk pedoman kegiatan masyarakat ke depan,” jelasnya. Dikatakan enam ranperda tersebut dibuat atas dasar melihat regulasi yang ada masih banyak hal yang belum tersentuh.

    Untuk itu dirinya berharap ada masukan-masukan dari pemerintah Kota Kupang sehingga dapat menyempurnakan ranperda tersebut. “Tentunya yang kami susun adalah materi yang belum sempurna tanpa masukan atau informasi yang mungkin bisa memperkaya kami dalam penyempurnaan bersama tim pakar dalam perumusan untuk ditetapkan kedepan,” ujarnya.

    Adapun tim DPRD Provinsi NTT yang hadir di pemkot Kupang yaitu ketua tim, wakil Ketua DPRD, Aloysius Malo Ladi, SE, Ketua Komisi I Gabriel A.K. Beri Binna,S.Sos, Drs. Obet Naitboho, M.Si. Drs Julius Ully, M.Si, Drs. Johanis Lakapu, M.Si, Rocky Winaryo, SH, Ana Waha Kolin, SH, Pdt. Junus Naisunis, Klara Moto Loi, SH, Angela M. Piwung, SH dan Yohanes Kumat, SE. Sementara dari Pemkot Kupang bersama Wawali hadir Plt. Asisten I Sekda Yanuar Dally, Asisten II, Ir. Elvianus Wairata, M.Si, Plt. Asisten III, Thomas Dagang, S.Sos, Kadis PUPR, Hendrik Ndapamerang, Kadis DLHK, Yeri Padji Kana, S.Sos.,MM, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Ejbends Doeka, Direktur PDAM Kota Kupang, Johanis Ottemoesoe, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Matheus B. Lalek Radjah, SH.,M.Hum dan beberapa perwakilan pimpinan OPD terkait.

    Pada kegiatan dialog atau dengar pendapat dalam kegiatan tersebut dipandu moderator Plt. Asisten 1 dimana materi ke-6 ranperda yang disampaikan oleh anggota DPRD ditanggapi langsung oleh para pimpinan perangkat daerah yang hadir. (*PKP_Ghe/NA)

    Sumber : Siaran Pers PKP Setda Kota Kupang

    Editor : Nataniel Pekaata

    REGIONAL

    Wujudkan Kota Kupang Tangguh, Pemkot Gandeng CIS Timor dan Care Indonesia

    NTT AKTUAL. KUPANG. Pemerintah Kota Kupang mengajak semua kalangan termasuk LSM seperti CIS Timor dan Care Indonesia untuk bergandengan tangan mewujudkan Kota Kupang yang tangguh terhadap bencana. Ajakan tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat menjadi pembicara dalam acara Workshop berbagi pembelajaran program partners for resilience-strategic partnership (PfR-SP) 2016-2020 yang diselenggarakan oleh Care Indonesia dan CIS Timor. Turut mendampingi Wawali dalam workshop tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Maxi Jemy Deerens Didok, S.Pd, M.Si.

    Workshop dengan tema menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan risiko terpadu dalam kebijakan perencanaan pemerintah untuk membangun ketangguhan masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut diikuti Wawali dari ruang kerjanya secara daring melalui aplikasi zoom, Kamis (22/10). Menurutnya Pemerintah Kota Kupang dalam upaya penanggulangan bencana dan upaya lainnya termasuk penanganan covid 19 selalu menggunakan pendekatan pentahelix, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat baik pengusaha, akademisi, media maupun LSM seperti CIS Timor dan Care Indonesia.

    Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat menjadi pembicara dalam acara Workshop berbagi pembelajaran program partners for resilience-strategic partnership (PfR-SP) 2016-2020 yang diselenggarakan oleh Care Indonesia dan CIS Timor, dari ruang kerjanya secara daring melalui aplikasi zoom, Kamis (22/10/2020) Dokumentasi : PKP Setda Kota Kupang

    Pada kesempatan yang sama Wawali menyampaikan terima kasih kepada CIS Timor dan Care Indonesia atas program dan kegiatannya yang dibuat di Kota Kupang dalam kaitan penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi yang menurutnya sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Kupang. Dia berharap kerja sama ini bisa terus dipertahankan demi mewujudkan Kota Kupang yang tangguh. Menurutnya beberapa waktu lalu Kota Kupang terpilih menjadi salah satu dari 10 kota contoh di Indonesia, penerima manfaat proyek Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC). Kegiatan CRIC akan mendukung kota-kota dalam mempersiapkan rencana pembangunan perkotaan selama lima tahun ke depan, yang berketahanan iklim dan berkelanjutan melalui analisis ilmiah, penerapan perangkat yang inovatif dan pembelajaran.

    Dari program ini Uni Eropa melakukan urban analysis untuk kota Kupang tahun 2020 dan ditemukan empat hal yang menjadi acuan penanggulangan mitigasi di Kota Kupang. Yang pertama soal air bersih yang jangkauannya baru mencapai 50 persen, sehingga menyebabkan kekeringan. Untuk itu BPBD Kota Kupang saat ini sudah menyiapkan bantuan 500 tangki air bersih bagi warga yang membutuhkan. Persoalan yang kedua adalah pengolahan sampah. Saat ini menurutnya produksi sampah di Kota Kupang mencapai 200 ton per hari dan terkendala di pengangkutan. Persoalan lain adalah kendala transportasi karena kapasitas jalan, kemacetan dan angkot yang menua. Temuan lain dari urban analysis adalah soal perumahan dan permukiman. Karena itu menurut Wawali rencana kontijensi untuk kebakaran, banjir dan longsor merupakan langkah yang tepat.

    Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang untuk penanggulangan bencana. Salah satunya adalah dengan memantapkan kembali kota tangguh agar Kota Kupang bisa lebih tahan dalam menghadapi bencana. Pemkot Kupang juga mengupayakan kecepatan pemulihan/recovery jika terjadi bencana. Upaya lain yang dilakukan Pemkot adalah tetap memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan murah meskipun ada bencana.

    Menindaklanjuti ajakan kepada CIS Timor dan Care Indonesia Wawali minta agar semua pihak member perhatian kepada lima aspek, antara lain; ketangguhan dalam asepk social yang menyangkut pendidikan kepada masyarakat, kesehatan dan SDM; ketangguhan ekonomi; ketangguhan lingkungan hidup; ketangguhan infrastruktur serta tata kelola.

    Direktur CIS Timor, Buce Ga dalam workshop tersebut menjelaskan Care Indonesia bersama CIS Timor sebagai mitra pelaksana telah mengimplementasikan program Partners for Resilience Strategic Partnership (PfR-SP) di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Tahun 2020 PfR telah memasuki tahun kelima dan akan segera berakhir. Fokus mereka pada fase kedua ini adalah membangun dialog dan berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder terkait mulai dari level desa sampai nasional agar pendekatan IRM (Integrated risk management-Pengelolaan Resiko Terpadu-PRT) diintegrasikan ke dalam produk kebijakan dan perencanaan pembangunan. Tujuan dari program ini menurutnya yaitu mempengaruhi dokumen perencanaan desa dengan menggunakan paying dana desa agar mengintegrasikan IRM/PRT. (*PKP_ans/NA)

    Sumber : Siaran Pers PKP Setda Kota Kupang

    Editor : Nataniel Pekaata

    REGIONAL

    Wujudkan Layanan PAUD Holistik Integratif di Kota Kupang, TP PKK Gelar Pelatihan Bagi Guru PAUD

    NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Guru PAUD tentang pengelolaan PAUD Holistik Integratif (PAUD H-I), Tim Penggerak PKK Kota Kupang menggelar Pelatihan Kapasitas Guru PAUD Holistik Integratif Percontohan di Kota Kupang. Kegiatan pelatihan digelar pada Selasa (20/10/2020) pagi bertempat di aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang dan dibuka oleh Wakil Wali Kota Kupang,  dr. Hermanus Man. 

    Hadir mendampingi Wakil Wali Kota di kesempatan tersebut, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Drs. Dumuliahi Djami, M.Si beserta Wakil Ketua TP PKK Kota Kupang Ny. Elisabeth Man- Rengka, S.ST. 

    TP PKK Kota Kupang menggelar pelatihan bagi 20 peserta berasal dari guru-guru PAUD se-kota Kupang, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD H-I). Kebijakan tersebut menekankan bahwa setiap anak harus mendapatkan pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, perlindungan, rangsangan pendidikan secara berkesinambungan sejak janin sampai usia 6 tahun dengan sistem pelayanan menyeluruh dan terintegrasi. Selama ini di lingkungan masyarakat dikenal berbagai layanan kebutuhan anak seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD, Kelompok Bermain (KOBER) dan lain sebagainya yang penyelenggaraan pelayanannya bagi anak usia dini tersebut masih bersifat sektoral, parsial dan belum terintegrasi dengan baik. Wakil Wali Kota saat membuka kegiatan pelatihan menjelaskan bahwa harapan terbesar dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu tumbuh-kembang anak dengan baik. “Anak-anak di Kota Kupang dapat bertumbuh dengan baik menjadi anak-anak generasi yang bagus, generasi yang tumbuh kembangnya menurut alamnya,” ucapnya. Hal kedua, menurut Wawali program – program perlindungan kesehatan terhadap anak dapat tersedia dan dilaksanakan melalui para guru termasuk juga perlindungan tentang identitas anak. 

    Wakil Wali Kota berharap kegiatan yang digelar selama dua hari tersebut sarat makna bagi peserta. “Meskipun kegiatan berlangsung singkat namun di harapkan agar outputnya menghasilkan padat karya, padat ilmu serta padat skill agar harapan akan perkembangan anak untuk menjadi generasi sehat dapat terwujud,” ujarnya. Selain itu, Wakil Wali Kota yang akrab di sapa dr. Herman juga menekankan agar para guru PAUD yang mengikuti Pelatihan Kapasitas Guru PAUD Holistik Integratif agar benar benar memahami bahwa sebagai seorang guru dalam melakukan penanganan terhadap anak harus melibatkan, mempertemukan dan memberdayakan semua bidang yang menangani masalah pelayanan terhadap anak.

    Selain pelatihan kapasitas Guru PAUD H-I Percontohan, TP PKK khususnya Pokja II juga menggelar rangkaian kegiatan terkait penerapan layanan PAUD H-I di Kota Kupang. Kegiatan tersebut diantaranya gelaran rapat koordinasi lintas sektor terdiri dari TP PKK Kota Kupang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kependudukan, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, HIMPAUDI Kota Kupang dan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kana Indonesia (GOPTKI). Melalui rangkaian kegiatan tersebut diharapkan segera terbentuk regulasi daerah yang mengatur pelaksanaan PAUD HI, termasuk terbentuknya Gugus Tugas PAUD HI di Kota Kupang. Demikian disampaikan dalam laporan panitia yang di bacakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Roos F. R. W. Dethan, SE. Selain itu, rangkaian kegiatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan komitmen bersama stakeholder terkait dalam bentuk program/kegiatan termasuk anggaran. 

    Terkait dengan pelatihan Kapasitas Guru PAUD Holistik Integratif Percontohan di Kota Kupang Tahun 2020, dijelaskan selain bertujuan untuk peningkatan pemahaman peserta tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, juga sebagai sebagai media dalam memberikan informasi yang valid dan akurat kepada guru PAUD mengenai pengembangan anak usia dini Holistik Integratif serta adanya peningkatan efektivitas dan efesiensi terhadap pelaksanaan Pengembangan anak usia dini Holistik Integratif.

    Narasumber dalam pelatihan tersebut antara lain Wakil Ketua TP PKK Kota Kupang Ny. Elisabeth Man – Rengka, SST, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Drs.Dumuliahi Djami, M.Si, Pengamat Parenting Undana Benediktus Labre, Ketua HIMPAUDI Kota Kupang, Jefry Liebertus, Bidang Akreditasi PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Aram Kolifai, SH dan Perwakilan Dinas Kesehatan Ngurah Suarnawa. (*PKP_RdP/FR/Ghe/NA)

    Sumber : Siaran Pers PKP Setda Kota Kupang

    Editor : Nataniel Pekaata

    PENDIDIKAN

    Pembelajaran Secara Daring, Dumuliahi Djami : Guru Harus Lebih Kreatif

    NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pada proses pembelajaran secara daring (dalam jaringan) ini, guru-guru atau tenaga pengajar harus bisa lebih kreatif dan waktu pembelajarannya lebih dipersingkat. “Kalau waktu pembelajaran 10 sampai 15 menit itu bisa, tidak usah sampai 20 atau 25 menit itu lebih bagus, karena kita tidak ingin peserta didik merasa jenuh,”

    Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, M.Si, kepada awak Media saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (14/10/2020).

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, M.Si. Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT Aktual

    Dumuliahi Djami menambahkan metode pembelajaran secara daring yang diberikan oleh guru-guru kepada peserta didik (siswa/siswi) harus dapat membuat para peserta didik itu tetap merasa senang atau nyaman dan siswa-siswi tidak merasa jenuh.

    “Metode pembelajaran yang dipakai secara daring ini harus dapat juga membuat peserta didik merasa senang. Selain itu diharapkan pula bagi para guru jangan juga memindahkan secara keseluruhan pembelajaran secara tatap muka yang biasanya itu 1 Jam sama dengan 35 Menit di metode pembelajaran daring, paling secara daring ini sekitar 20 – 25 Menit. Inti-intinya dan substansi nya apa itu diberikan kepada peserta didik dan selanjutnya diharapkan peserta didik secara kretaif dan aktif pula dapat melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau tenaga pengajar,” ujar Dumuliahi Djami.

    Dalam Metode Daring ini cukup banyak contoh tutorial yang dapat di unggah di Google. “Contoh-contoh pembelajaran secara daring itu walaupun tidak bisa dilaksanakan 100 persen di Kota Kupang, tetapi paling kurang dapat dijadikan sebagai acuan untuk kita buat semacam tutorial-tutorial bagi peserta didik, sehingga walaupun dengan metode pembelajaran secara Daring di saat pandemi ini tetap juga membuat peserta didik merasa nyaman dan senang,” katanya.

    Selain itu Dumuliahi Djami menerangkan pula Daring atau pendidikan jarak jauh ini tidak dapat didefinisikan bahwa sama dengan memberikan tugas kepada peserta didik setiap harinya. “Bayangkan kalau dalam satu hari itu ada dua atau tiga guru mata pelajaran yang memberikan tugas dan satu minggu misalnya ada delapan sampai dua belas mata pelajaran memberikan tugas. Hal ini kerap kali juga membuat peserta didik menjadi kerepotan dan akhirnya lebih banyak mereka tidak mengerjakan tugas dan yang mengerjakan tugas mereka adalah orang tua apalagi peserta didik TK dan SD. Oleh karena itu kita perlu strategi agar peserta didik itu senang juga mengerjakan tugas yang dimana dalam hal ini tugas yang diberikan juga jangan banyak-banyak,” jelas Dumuliahi Djami.

    Dalam metode pembelajaran secara daring ini diperlukan rasa saling pengertian antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Guru, Kepala Sekolah dan juga orang tua serta siswa, tambahnya.

    “Memang dalam kondisi seperti ini kita perlu saling mengerti antara Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah juga antara Guru dan orang tua, serta antara orang tua dengan peserta didik,” tutup Dumuliahi Djami. (NA)

    Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

    REGIONAL

    DWP Kota Kupang Laksanakan Musda IV

    NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Kupang, menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) IV, pada Jumat (16/10/2020) bertempat di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Terakhir kali terlaksana pada tahun 2015 lalu, Musda DWP Kota Kupang kembali digelar setelah dijabat oleh ketua yang baru, Ny. Lousje Marlinda Funay-Pellokila. Hal ini berdasarkan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dharma Wanita Persatuan hasil Musyawarah Nasional tahun 2019, bahwa jabatan Ketua DWP ex-officio diamanatkan kepada istri Sekda definitif tanpa proses pemilihan dan ditandai dengan serah terima jabatan dan penyerahan memorandum dari Ketua DWP periode sebelumnya kepada ketua DWP yang baru.

    Musda IV dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang yang juga sebagai Penasehat DWP Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si dan diikuti oleh 150 peserta terdiri dari Badan Pengurus DWP Kota Kupang dan unsur pelaksana dari Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan Kecamatan lingkup Pemkot Kupang. Turut hadir dalam pembukaan Musda IV, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Ny. Elisabeth Man – Rengka yang juga selaku Penasehat DWP.

    Sekretaris Daerah Kota Kupang yang juga sebagai Penasehat DWP Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si dan Ketua DWP Kota Kupang, Ny. Lousje Marlinda Funay-Pellokila (tengah) foto bersama dengan Badan Pengurus DWP Kota Kupang, Jumat (16/10/2020). Dokumentasi : PKP Setda Kota Kupang

    Sekda Kota Kupang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya digelar musyawarah daerah. “Musda merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi secara internal tentang apa yang sudah dilakukan DWP Kota Kupang sebelumnya dan apa yang akan dilakukan ke depan dalam rangka mendukung program-program pemerintah yang tertuang dalam visi dan misi pemerintah Kota Kupang,” ujarnya.

    Disebutkan Sekda, Pemerintah Kota Kupang sangat menyadari peran penting Dharma Wanita dalam roda pemerintahan dan proses pembangunan di kota ini. “Selain berperan mendukung dan mendorong para suami memberikan kinerja terbaiknya, Dharma Wanita juga menjadi cermin para suami serta teladan bagi masyarakat,” tuturnya.

    Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan baik secara moril maupun lewat kebijakan anggaran untuk setiap program-program kerja DWP Kota Kupang terutama yang mendukung visi-misi Pemkot Kupang. Dia berharap dalam musda ini akan lahir ide-ide inovatif yang bisa disumbangkan untuk menyokong pembangunan Kota Kupang. Selain itu, DWP juga diharapkan bisa menggagas kegiatan-kegiatan kreatif seperti pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi para anggota serta warga, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19.

    Kepada para pengurus dan anggota DWP, Sekda berpesan agar senantiasa menjaga kekompakan serta menjalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara sesama anggota. Apalagi dengan kehadiran ketua yang baru, DWP Kota Kupang diharapkan semakin aktif dan inovatif mendukung pemerintahan Kota Kupang lewat aneka program kegiatannya.

    Sebelumnya dalam sambutan Ketua DWP Kota Kupang, Ny. Lousje Marlinda Funay – Pellokila mengatakan bahwa Musda IV ini mengangkat tema Optimalisasi Kinerja DWP sebagai Mitra Strategis Pemerintah untuk suksesnya pembangunan Nasional. Mengacu pada tema tersebut, dikatakannya DWP Kota Kupang menyatakan sikap untuk terus mendukung Pemerintah Kota Kupang dalam berbagai aspek pembangunan karena DWP adalah mitra pemerintah.

    Ketua DWP pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa sebagai istri ASN wajib dan penting masuk dalam anggota DWP, “Selain mendukung suami dalam bekerja dan berkarier kita juga diberi kesempatan untuk belajar berorganisasi,” ujarnya. Dikatakannya ibu-ibu harus bangga sebagai anggota DWP, “Organisasi DWP adalah organisasi perempuan terbesar dan terbanyak di Indonesia sehingga ibu-ibu harus bangga telah jadi bagian dari anggota DWP karena tidak semua ibu-ibu di beri kesempatan untuk ada dalam organisasi ini,” ucapnya.

    Bagi anggota DWP Kota Kupang, Ny. Linda Funay berpesan agar menjadi perempuan yang cerdas dan berkelas, “perempuan cerdas tahu kekuatan dan kekurangannya sendiri yang terpenting paham akan apa yang dikerjakan dan direalisasikan. Perempuan berkelas tahu menghargai dirinya dan yang tidak suka menilai apapun apalagi menghakimi orang lain dengan gosip dan fitnah. Kita harus bangga dijuluki sebagai perempuan cerdas dan perempuan berkelas,” ujarnya.

    Menutup sambutannya, Ketua DWP dihadapan para peserta Musda, menyampaikan terimakasih atas dukungan dari Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, sekaligus menyampaikan pesan dari Ketua TP PKK Kota Kupang agar berkolaborasi untuk pencegahan stunting dan gizi buruk yang ada di Kota Kupang.

    Dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana, Ny. Eli Suryani Manafe, menyebutkan tujuan Musda IV dilaksanakan selama dua hari ini (16-17 Oktober 2020), selain menjalankan amanat AD-ART DWP yaitu sebagai tindak lanjut Munas dan Musyawarah Daerah tingkat Provinsi juga terdapat beberapa agenda lainnya. Diantaranya, penyampaian program kerja tahun 2021 dari Sekretariat  dan para Kepala Bidang untuk dapat diusulkan pada Pemerintah Kota Kupang, Musda akan menetapkan kebijakan dan arah organisasi DWP Kota Kupang 5 tahun ke depan, menghasilkan rumusan atau rekomendasi Musda yang merupakan acuan bagi pengurus yang baru, sebagai ajang sosialisasi Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga DWP dan juga untuk pengesahan Badan Pengurus DWP Kota Kupang periode 2020-2025 yang akan dilaksanakan pada 17 Oktober 2020 yang pengukuhannya oleh Ketua DWP Provinsi NTT.

    Dalam musda ini, Sekretaris Daerah Kota Kupang turut membawakan materi sebagai narasumber tentang Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Kupang Tahun 2021. Selain itu, hadir pula narasumber dari DWP Provinsi NTT yang mensosialisasikan AD/ART oleh DWP Provinsi NTT dan narasumber dari Poltekes Kemenkes Kupang. (*PKP_ghe/NA)

    Sumber : Siaran Pers PKP Setda Kota Kupang

    Editor : Nataniel Pekaata

    REGIONAL

    Wali Kota Tatap Muka Dengan Penerima Bantuan Rumah Swadaya

    NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M.,M.H., melakukan tatap muka dengan 145 warga Kota Kupang penerima bantuan rumah swadaya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020. Tatap muka berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Rabu (14/10/2020).

    Dalam pertemuan tersebut Wali Kota mengakui karena keterbatasan waktu tidak dapat mengunjungi satu per satu penerima bantuan tersebut. Karena itu kepada dinas teknis Wali Kota meminta diatur waktu untuk mengumpulkan semua penerima bantuan tersebut sehingga bisa bertatap muka secara langsung.

    Kepada para penerima bantuan yang hadir Wali Kota menyampaikan terima kasih karena sudah berkenan datang. Diakuinya tujuan utamanya menjadi Wali Kota adalah untuk membantu sama saudara di Kota Kupang yang selama ini kurang beruntung. Namun disadarinya untuk tujuan tersebut Wali Kota tidak bisa bekerja sendiri, butuh bantuan dari banyak pihak termasuk dinas teknis juga dukungan masyarakat, karena masih banyak warga yang belum mendapat perhatian pemerintah.

    Pada kesempatan yang sama Wali Kota menuturkan selain bantuan rumah swadaya, Pemerintah Kota Kupang sendiri memiliki program inovasi yang dibiayai dengan APBD Kota Kupang yakni bedah rumah. Program yang baru berjalan tahun ini diharapkan di tahun depan akan bertambah alokasi anggarannya, sehingga makin banyak warga kurang beruntung yang terbantu.
    Mantan Anggota DPR RI tersebut memastikan pada prinsipnya pemerintah ingin membantu semua warganya yang kurang beruntung. Untuk itu butuh dukungan data yang akurat, karena selama ini menurutnya masih banyak warga miskin yang belum tercatat.

    Kepada para penerima bantuan Wali Kota minta untuk memanfaatkan bantuan ini sebaik mungkin sesuai peruntukan sehingga tidak tersandung masalah di kemudian hari. Kepada para fasilitator diminta untuk secara intens mendampingi para penerima bantuan selama proses pembangunan tersebut. Wali Kota juga minta agar pekerjaan tersebut segera dilaksanakan sebelum musim hujan datang.

    “Harapan kami bapak ibu saudara semua senang terima bantuan ini meski mungkin tidak sesuai harapan. Doakan kami supaya selalu punya hati untuk mau membantu sama saudara yang kurang beruntung dan punya mata yang lebih tajam untuk melihat mereka yang belum diperhatikan,” pungkasnya.

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang, Ir. Cornelis Isak Benny Sain pada pertemuan tersebut menjelaskan ada 145 warga penerima bantuan rumah swadaya untuk tahun 2020 di Kota Kupang, yang tersebar di lima kelurahan. Untuk Kelurahan Naikoten I dan Kelurahan Bakunase masing-masing 50 penerima, sedangkan untuk Kelurahan Sikumana, Kelurahan Belo dan Kelurahan Bakunase II masing-masing 15 penerima bantuan.

    Anggaran yang dialokasikan dari DAK untuk tahun ini senilai 2 miliar 537 juta 500 rupiah. Masing-masing warga menerima bantuan senilai Rp 17,5 juta dengan rincian Rp 15 juta untuk membeli material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk biaya tukang.
    Benny menambahkan saat ini ada 10.400 rumah yang masuk kategori tidak layak huni di Kota Kupang. Ada warga yang memiliki tanah dan rumah tapi tidak sanggup melakukan swadaya. Karena itu Pemkot Kupang melakukan intervensi lewat program bedah rumah bangun baru dan peningkatan kualitas. Untuk tahun ini diperkirakan sebanyak 70-an rumah akan dibantu. 42 rumah yang dibangun baru sedangkan sisanya akan dilakukan peningkatan kualitas.

    Ada juga warga yang memiliki tanah dan rumah serta sanggup melakukan swadaya. Untuk kelompok kategori ini intervensi pemerintah berupa stimulan seperti bantuan rumah swadaya yang diterima 145 warga tersebut, senilai Rp 17,5 juta.
    Selain itu ada juga warga yang tidak memiliki tanah dan rumah tapi mampu membeli rumah/perumahan. Untuk kelompok ini pemerintah menyediakan bantuan berupa uang muka senilai Rp 50 juta. Program bantuan ini pada tahun 2019 lalu dialokasikan untuk 450 unit namun yang baru terserap 90 unit. Karena itu 360 unit rumah yang belum terserap tahun lalu kembali dilanjutkan tahun ini. Diakuinya bantuan-bantuan tersebut masih jauh dari harapan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Kupang. Namun dia berharap di tahun mendatang bisa dialokasikan lebih banyak anggaran dari APBD Kota Kupang untuk mendukung upaya ini.

    Ketua RT 12  RW 04 Kelurahan Bakunase, Ebenheizer Happy Un mewakili para penerima bantuan rumah swadaya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan mereka bantuan ini. Dipastikannya bantuan tersebut akan mereka manfaatkan sebaik-baiknya sesuai ketentuan dan diperkirakan pada bulan November nanti pekerjaan tersebut bisa selesai.

    Usai memberikan arahan kepada para penerima bantuan, Wali Kota berkesempatan menyerahkan secara simbolis bantuan swadaya rumah kepada perwakilan dari lima kelurahan.  Dalam pertemuan tersebut Wali Kota didampingi oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, S.H., M.Si. dan Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodywik Djungu Lape, S.Sos. (*PKP_ans/NA)

    Sumber : Siaran Pers PKP Setda Kota Kupang

    Editor : Nataniel Pekaata