Arsip Tag: Kota Kupang

REGIONAL

Pj. Wali Kota Kupang Launching Bantuan Sosial Kesejahteraan dan KUBE Tahun 2023

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, melaunching Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan dan Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2023. Launching berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kota Kupang, Selasa (19/09/2923).

Hadir dalam launching tersebut Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTT, Himawan dan Anggota DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, Barcha Bastian dan Dominika W Bethan. Turut mendampingi Pj. Wali Kota, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Jeffry E. Pelt, SH, Kepala Dinas Sosial, Lodywik Djungu Lape, S.Sos, Kepala Bappeda Kota Kupang, Djidja Kadiwanu, SE dan Ketua Karang Taruna Kota Kupang, Stenly Boimau. Launching ditandai dengan penyerahan paket bantuan oleh Pj. Wali Kota kepada perwakilan KPM dan KUBE.

Dalam arahannya Pj. Wali Kota menyampaikan kegiatan hari ini adalah bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Para penerima bantuan adalah warga Kota Kupang yang telah didata. Diakuinya efek el nino yang mengakibatkan musim kemarau panjang bisa berakibat pada gagal panen dan berdampak pada krisis bahan pangan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengantisipasi masalah tersebut, termasuk dalam upaya pengendalian inflasi yang diprediksi bakal meningkat menjelang hari besar keagamaan akibat gejolak harga.

Terima kasih disampaikannya kepada Perum Bulog yang selama ini telah mendukung Pemkot Kupang, tidak hanya dalam menjamin ketersediaan stok tapi juga bersama Pemkot Kupang ikut serta dalam upaya pengendalian inflasi. Kepada para penerima manfaat Pj. Wali Kota menegaskan bahwa bantuan tersebut untuk dikonsumsi bukan untuk dijual kembali.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTT, Himawan menyampaikan Perum Bulog siap memberikan dukungan kepada Pemkot Kupang untuk pelaksanaan program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan dengan menyediakan stok pangan yang dibutuhkan seperti beras, gula dan minyak goreng bagi 2919 keluarga penerima manfaat. Program ini menurutnya merupakan bentuk dukungan Pemkot Kupang terhadap program nasional yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok dan keterjangkauan harga pangan.

Lebih lanjut dikatakan sinergi antara Perum Bulog dan Pemkot Kupang sudah terjalin baik selama ini, salah satunya untuk stabilisasi harga pangan melalui pasar murah dan operasi pasar. Dia mengapresiasi upaya Pemkot Kupang dalam pengendalian inflasi sehingga bisa mendapatkan penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI belum lama ini. Dia berharap Pemkot Kupang bisa menjadi role model bagi kabupaten lain di NTT dalam hal pengendalian inflasi.

Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Kupang, Arbel Nalle, ST, dalam laporannya menyampaikan prediksi BMKG puncak El Nino akan terjadi pada Agustus dan September 2023 sehingga musim kemarau akan lebih musim kering dari normalnya. Hal ini akan berdampak pada ketersediaan pangan bagi masyarakat, di mana harga pangan meningkat secara signifikan dan tentunya berimbas pada inflasi serta kesulitan fakir miskin di Kota Kupang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Sosial mengantisipasinya dengan membuat program dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2023.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk membantu penyediaan komoditi pangan bagi masyarakat yang terdampak inflasi dan kemiskinan ekstrem di Kota Kupang sebanyak 2.219 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing KPM menerima bantuan pangan berupa beras 10 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, serta pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi 67 KUBE dengan masing-masing KUBE sebesar 10 juta rupiah. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang 

REGIONAL

Wujudkan Digitalisasi Pasar, Pemkot Kupang Dukung Bank Mandiri Terapkan Livin Merchant

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Dalam rangka mewujudkan digitalisasi pasar, Pemerintah Kota Kupang mendukung penuh program Bank Mandiri Cabang Kupang dalam menerapkan Livin Merchant pada sejumlah Pasar di Kota Kupang. Dukungan tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH, saat Launching Livin Merchant Bank Mandiri di Pasar Oebobo, Sabtu (16/09/2023).

Livin Merchant merupakan aplikasi kasir yang diluncurkan oleh Bank Mandiri untuk membantu meningkatkan pelayanan kasir dari penjual ke pembeli, sekaligus mendorong meningkatnya transaksi digital lewat kanal QRIS.

Dalam sambutannya Ignas menyampaikan sejak berubah nama dari PD Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang diberi keleluasaan untuk mengembangkan core bisnisnya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak termasuk perbankan. Terima kasih disampaikannya kepada Bank Mandiri yang sudah menggagas program ini. Dia berharap ke depan makin banyak perbankan yang mau menjalin kerja sama dengan Pemkot Kupang melalui PD Pasar untuk menciptakan terobosan-terobosan yang dapat membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang. Dia optimis program Livin Merchant akan membawa manfaat bagi para pelaku UKM di Kota Kupang, karena itu perlu gencar dilakukan sosialisasi agar mereka makin familiar dan mulai digunakan sebagai metode transaksi.

Area Head Bank Mandiri NTT, Leonardo Guntur H Silitonga, menjelaskan Livin Merchant Bank Mandiri dapat menjadi solusi kasir digital bagi pelaku UKM. Saat ini tercatat sudah ada 13 ribu pengguna layanan ini di NTT. Lewat aplikasi ini tiap pedagang di pasar memiliki kasir digital yang memungkinkan mereka untuk memonitor barang apa saja yang dijual dan barang mana yang paling laku. Aplikasi ini juga menurutnya membantu pelaku UKM untuk memiliki literasi keuangan dan tahu bagaimana mengelola keuangan sendiri.

Pada kesempatan yang sama Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, Daniel Agus Prasetyo, menekankan pentingnya konsistensi, inovasi dan sinergi (KIS) dalam memajukan UKM di Kota Kupang. Launching Livin Merchant membuktikan konsistensi Bank Mandiri dalam mendukung digitalisasi termasuk di pasar, lewat sistem pembayaran digital serta produk perbankan lainnya. Terima kasih disampaikan kepada Bank Mandiri dengan inovasi Livin Merchant telah memudahkan pedagang untuk menganalisis pemasaran secara lebih cepat dan hemat. Ini juga sejalan dengan perjuangan Pemkot Kupang untuk mewujudkan Smart City.

Senada dengan Asisten II, Direktur Pemasaran Perumda Pasar Kota Kupang, Maxi Nomleni sangat mendukung penerapan Livin Merchant Bank Mandiri. Dia berharap semua pedagang di semua pasar Kota Kupang bisa memanfaatkan aplikasi ini dan mau melakukan semua transaksi pembayaran secara digital. Diakuinya sejak tahun 2021 lalu Bank Indonesia terus mendorong upaya digitalisasi pasar. Saat ini sudah ada 1672 merchant QRIS di 3 pasar yang dikelola Perumda Pasar Kota Kupang. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang 

REGIONAL

Apel Kesadaran, Pj. Wali Kota Minta Anggota KORPRI Terus Berinovasi

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E., M.Si., menjadi Pembina Apel Kesadaran KORPRI yang dilaksanakan pada Senin (18/09/2023), bertempat di lapangan upacara kantor Wali Kota Kupang. Turut hadir pada apel tersebut Plh. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Abraham D. E. Manafe, S.IP., M.Si., para Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Sekda, para Pimpinan Perangkat Daerah, Direktur Perusahaan Daerah, Camat, Lurah serta seluruh jajaran ASN dan PTT lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E., M.Si., saat menjadi Pembina Apel Kesadaran KORPRI yang dilaksanakan pada Senin (18/09/2023), bertempat di lapangan upacara kantor Wali Kota Kupang. Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Dalam arahannya Penjabat Wali Kota menyampaikan sebagai anggota KORPRI yang menghayati nilai-nilai yang terkandung pada Panca Prasetya KORPRI, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, di atas kepentingan pribadi atau golongan. KORPRI harus dapat memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada seluruh komponen masyarakat di Kota Kupang, tanpa memandang suku, agama atau ras tertentu.

Dijelaskannya anggota KORPRI juga diharapkan mampu menerjemahkan instruksi atau arahan pimpinan, dengan melakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan yang mengubah cara pikir dan cara bekerja. Disiplin pegawai juga harus ditegakkan. Oleh karena itu para pimpinan perangkat daerah diinstruksikan untuk menindak tegas pegawai yang tidak disiplin. khusus untuk ASN akan dilakukan evaluasi pembayaran TPP bagi yang tidak disiplin masuk kantor.

“ Saya minta para pimpinan perangkat daerah diminta untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran tahun 2023. Berdasarkan laporan yang kami terima, penyerapan anggaran sampai dengan bulan ini belum maksimal. Hal ini bisa berdampak pada penyesuaian anggaran pada sidang anggaran perubahan, sekaligus menjadi bahan evaluasi Penjabat Wali Kota. Konsumsi pemerintah lewat penyerapan apbd sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang, karena itu saya minta kepada pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan persentase realisasi APBD, bagi perangkat daerah yang mampu mencapai realisasi anggaran mencapai 90 persen sampai bulan November akan kami berikan rewand,” ungkapnya.

Mengakhiri sambutan, Penjabat Wali Kota berpesan meskipun Gerakan Pungut Sampah (GPS) setiap hari sudah ditiadakan, bukan berarti perhatian ASN dan PTT terhadap kebersihan kota juga menurun karena semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Ia menegaskan jika menemukan adanya timbunan sampah segera laporkan dengan mengirim foto dan lokasi kepada pimpinan unit masing-masing untuk diteruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, untuk segera diangkut oleh petugas. (*PKP_chr/NA)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata 

REGIONAL

Pemkot Kupang Gandeng KPK Gelar Bimtek Pengendalian Gratifikasi

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis dan monitoring evaluasi implementasi terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, Kamis (14/09/2023). Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman gratifikasi para ASN di Kota Kupang. Bimtek dibuka oleh Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Kupang Frengki Amalo, S.Sos., MM, didampingi Ketua Tim Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Anna Devi Tamala yang menjadi narasumber.

Hadir sebagai peserta dalam bimtek tersebut para pimpinan perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kota Kupang, para direktur perusahaan daerah dan perumda Kota Kupang, para camat dan lurah se-Kota Kupang serta para kepala UPTD SMP se-Kota Kupang.

Dalam sambutannya Inspektur pada Inspektorat Kota Kupang, Frengki Amalo, S.Sos, MM menyampaikan bimtek yang digelar hari ini sejalan dengan komitmen Pemkot Kupang untuk meningkatkan pelayanan publik dan menegakkan supremasi hukum. Pemkot Kupang menurutnya berusaha keras untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan dengan transparan, jujur dan bebas dari gratifikasi.

Upaya pengendalian gratifikasi dianggap penting terutama di sektor-sektor yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat, proses penyusunan anggaran, proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi, perjalanan dinas, mutasi dan promosi, negosiasi kontrak dan kerja sama serta proses pengadaan barang dan jasa.

Lebih lanjut dikatakan Pemerintah Kota Kupang sendiri selama ini telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan korupsi, di antaranya dengan mewajibkan para pejabat yang dilantik menduduki sebuah jabatan untuk menandatangani pakta integritas, yang intinya menyatakan turut berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan siap menerima konsekuensinya.

Khusus untuk pengendalian gratifikasi, Frengky menambahkan Pemerintah Kota Kupang juga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Kupang No 56 tahun 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi yang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat/pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang gratifikasi, juga meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan gratifikasi dan menciptakan lingkungan kerja dan budaya yang transparan dan akuntabel.

Dia berharap bimtek tersebut dapat memberikan informasi dan bahan tindak lanjut bagi Pemkot Kupang, dalam mengambil keputusan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna memperbaiki kelemahan-kelemahan, terutama dalam pengendalian gratifikasi. “Kiranya kegiatan ini dapat menambah wawasan dan perubahan pola pikir dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemerintahan sehingga menciptakan good and clean governance. Saya berharap ke depan tidak ada lagi praktik gratifikasi dan tidak ada lagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang tersandung masalah hukum terkait gratifikasi,” pungkasnya.

Dalam bimtek yang berlangsung sehari itu perwakilan dari KPK memberikan materi tentang pengertian gratifikasi, jenis-jenisnya, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkannya jika dibiarkan berlarut-larut. Mereka juga memberikan contoh nyata kasus gratifikasi yang pernah terjadi di Indonesia, sebagai pelajaran berharga bagi seluruh peserta.

Para peserta diajak untuk berdiskusi, berbagi pengalaman dan memahami pentingnya melawan praktik korupsi. Mereka berharap melalui kegiatan tersebut, para pejabat dan aparatur pemerintahan dapat lebih peka terhadap gratifikasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif, bersih dan berintegritas. (*PKP_jms)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang 

KESEHATAN

Pemkot Kupang Sambut Baik Implementasi Inovasi Wolbachia Atasi DBD

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang menyambut baik implementasi inovasi wolbachia untuk mengatasi wabah demam berdarah dengue (DBD). Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Kupang, A.D.E. Manafe, S.IP., M.Si, saat membuka Sosialisasi Implementasi Wolbachia Tingkat Kota di Hotel Aston & Convention Center, Rabu (13/09/2023).

Hadir dalam sosialisasi tersebut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Imran Pambudi, MPHM, Kepala B2P2VRP Salatiga, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Kepala BBTKL PP Surabaya, Kepala BBTKL PP Jakarta, Tim Universitas Gajah Mada, Ketua Tim Kerja HOH , Warsito Tantowijoyo, PhD, Ketua DPR Komisi IV, Theodora Ewalde Taek, S.Pd, Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, MM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Kes, para camat dan kepala puskesmas se-Kota Kupang, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Pauto Wirawan Neno, SH, serta akademisi dari FKM Undana Kupang, Dr. Yendris Syamruth.

Dalam sambutannya Plh. Sekda Kota Kupang menyampaikan bahwa DBD masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia khususnya Kota Kupang. Menurutnya masalah kesehatan ini berdampak hingga ke aspek ekonomi, menimbulkan kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga dan berkurangnya usia harapan hidup.

Ucapan terima kasih dn apresiasi disampaikannya atas penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, demi tercapainya penurunan kasus dan kematian akibat DBD, dengan Implementasi Teknologi Wolbachia yang dilaksanakan di 5 kota yaitu Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Bontang dan Kupang. Dia berharap semua peserta yang hadir terutama para camat dapat memandaatkan sosialisasi ini sebagai momentum untuk mengoptimalkan upaya pemerintah dalam menurunkan angka DBD. Di akhir sambutannya, Plh. Sekda minta sinergi yang terjalin ini dapat meningkatkan efektivitas upaya bersama sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kota Kupang dapat benar-benar terbebas dari DBD.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Imran Pambudi, MPHM, menjelaskan inovasi wolbachia merupakan salah satu bakteri alami yang hidup atau terdapat pada hampir 60 persen jenis serangga yang ada di sekitar kita, seperti kupu-kupu, lalat buah, capung, kumbang dan sebagian nyamuk yang menggigit manusia. Wolbachia ini merupakan bakteri yang aman bagi manusia dan lingkungan. “Melalui bakteri wolbachia yang diambil dari serangga dan dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes Aegypti nantinya akan menghambat virus dengue penyebab DBD. Jadi ini aman untuk manusia, ungkapnya”.

Lebih lanjut dikatakan, nyamuk yang telah mengandung wolbachia akan disebar untuk selanjutnya berkembang biak secara alami. Sehingga diharapkan nantinya seluruh nyamuk telah memiliki kandungan wolbachia yang mampu menghambat virus dengue penyebab DBD. “Kami mohon dukungan masyarakat, selain pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan 3M Plus yang telah berjalan, kami juga meminta peran serta aktif masyarakat untuk mensukseskan inovasi wolbachia. Karena tanpa masyarakat program ini tidak akan berhasil. Ini diharapkan dapat menjadi percontohan menuju Kupang bebas DBD,” tambahnya.

Terima kasih disampaikan kepada Pemkot Kota Kupang atas komitmen kuat dalam program ini. Dia berharap program ini bisa berjalan lancar dan sukses dalam mencegah DBD berkelanjutan dan diharapkan angka kematian akibat DBB semakin berkurang bahkan tidak ada lagi. (*PKP_nit)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang 

REGIONAL

BNN Kota Kupang Gelar Rakor Pengembangan dan Pembinaan Kota Tanggap Ancaman Narkoba

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kupang menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba, bertempat di Hotel On The Rock Kupang hari ini Rabu (13/09/2023).

Dalam kegiatan yang dibuka Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang Yanuar Dally, SH.,M Si ini dihadiri Plt. Kepala BNN Kota Kupang Dominikus Tupen Sabon,S.Pt, unsur Forkopimda, Camat dan perwakilan dari sejumlah instansi.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang Yanuar Dally, SH.,M Si (ujung kiri) saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba, yang di selenggarakan BNN Kota Kupang bertempat di Hotel On The Rock Kupang hari ini Rabu (13/09/2023). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT AKTUAL

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang, Yanuar Dally,SH.,M Si mengatakan narkoba itu masalah bersama, bukan masalah pemerintah bersama aparat keamanan saja tetapi menjadi masalah masyarakat luas. 

“Duduk bersama ini bertujuan untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini sangat baik sekali dan pemerintah kota Kupang menyambut baik kegiatan ini, agar pada akhirnya kita selalu bisa berkoordinasi untuk bersama mencegah ancaman narkoba,” ujar Yanuar.

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang mendukung penuh untuk selalu mencegah Narkoba dan untuk itu dirinya pada kesempatan ini mengajak masyarakat umum untuk terlibat aktif mencegah ancaman Narkoba, jelasnya.

“Terimakasih untuk semua kehadiran peserta dan dirinya mengharapkan semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh rasa Antusias,” kata Yanuar.

Pada kesempatan ini Plt. Kepala BNN Kota Kupang Dominikus Tupen Sabon,S.Pt, mengatakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba ini merupakan bukti komitmen BNN untuk melawan narkoba yang semakin meresahkan masyarakat. 

“Dalam situasi yang semakin kompleks ini peran kita sebagai pemerintah daerah,  Lembaga terkait dan masyarakat umum sangatlah penting, untuk itu kita perlu bekerjasama dengan sungguh-sungguh dalam rangka melindungi generasi muda kita dari narkoba,” tambahnya.

Rakor ini adalah wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan strategi dalam upaya mengatasi ancaman narkoba. “Kami harapkan Rakor ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit yang dapat kita terapkan dalam permasalahan mengatasi penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Kupang,” tutur Dominikus.

Dirinya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini serta kepada semua peserta yang hadir. “Semoga kita bisa membangun sinergitas yang kuat untuk melawan narkoba dan mewujudkan Kota Kupang yang bebas dari ancaman narkoba,” pungkasnya. (NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata 

EKONOMI

Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kupang, Pj. Wali Kota dan Kepala BI Duduk Bersama

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, bertemu dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun di ruang kerja Wali Kota Kupang, Kamis (07/09/2023).

Selain membahas rencana kegiatan dalam waktu dekat, keduanya mengulas tentang upaya penanganan inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang. Turut hadir Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Daniel Agus Prasetyo dan Pratyaksa Candraditya.

Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, saat bertemu dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun didampingi Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Daniel Agus Prasetyo dan Pratyaksa Candraditya, di ruang kerja Wali Kota Kupang, Kamis (07/09/2023). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Dalam pertemuan tersebut Penjabat Wali Kota menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Indonesia yang selama ini sudah berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Kupang, sehingga bisa meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) terbaik Tahun 2022 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, yang diserahkan langsung oleh Presiden RI belum lama ini. Diakuinya Bank Indonesia telah berkontribusi besar dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Kupang bersama Forkopimda dan stakeholder terkait lainnya. Dia berharap ke depan kerja sama solid ini bisa terus terjalin, sehingga prestasi yang sudah diraih bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih baik lagi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun bersama para Deputi yang hadir juga menyampaikan proficiat kepada Pemkot Kupang dan TPID Kota Kupang atas pencapaian tersebut. Diakuinya untuk mengendalikan laju inflasi seperti yang ditargetkan butuh usaha bersama dan kerja kolaborasi. Tantangan dalam pengendalian inflasi di Kota Kupang menurutnya biasa dialami pada akhir tahun, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, apalagi pengalaman tahun sebelumnya dibarengi dengan cuaca ekstrim. Yang paling dikuatirkan menurutnya adalah kenaikan harga tiket pesawat dan harga daging-dagingan. Karena itu menurutnya perlu dibangun komunikasi dengan pemerintah pusat terutama Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi lonjakan harga tiket pesawat, mengingat NTT merupakan daerah pariwisata. Untuk mencegah lonjakan harga daging menurutnya perlu disiapkan cold storage, kerja sama dengan daerah lain seperti Bali yang menjadi pemasok stok daging. Khusus untuk beras, menurut Donny Pemkot Kupang perlu menggandeng Bulog untuk menyiapkan cadangan beras jika terjadi kelangkaan. Dia juga menyarankan untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga beras bisa dihidupkan kembali semangat untuk makan pangan lokal seperti ubi.

Pada kesempatan yang sama Donny juga menjelaskan tentang kontribusi konsumsi pemerintah lewat penyerapan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang. Karena itu dia minta kepada Penjabat Wali Kota Kupang untuk memacu semua perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kota Kupang agar meningkatkan persentase realisasi APBD sejak awal tahun, tidak hanya menunggu di akhir tahun atau triwulan keempat baru realisasi mendekati 100 persen. Target mereka pertumbuhan ekonomi Kota Kupang di atas 5 persen. “Idealnya inflasi ditekan, pertumbuhan ekonomi naik,” jelasnya.

Donny menambahkan, BI dalam perannya sebagai satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah sedang berupaya untuk mewujudkan Kota Kupang yang full digital melalui penciptaan ekosistem sistem pembayaran yang dapat mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Salah satu cara yang menurutnya memberi poin tinggi dalam penilaian adalah minimal 1 persen dari PAD Kota Kupang dibayarkan melalui kanal Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), baik itu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel dan restoran, retribusi pasar dan retribusi parkir serta potensi PAD lainnya. Menurutnya ini perlu diedukasi kepada masyarakat dengan para ASN Pemkot menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. (*PKP_ans/NA)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata 

REGIONAL

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, KPP Kupang Gelar Webinar

NTT AKTUAL. KUPANG. Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas kepada Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang menggelar Webinar Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak pada Rabu, 6 September 2023.

Kegiatan tersebut dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dengan mengundang stakeholder dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda untuk mewakili seluruh unsur lapisan masyarakat, yang terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, perwakilan dunia usaha, organisasi, yayasan, tokoh masyarakat, perkumpulan profesi, media massa, dan perwakilan Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Webinar tersebut disiarkan pula melalui kanal youtube resmi KPP Pratama Kupang.

Webinar yang dihadiri oleh 100 peserta via zoom meeting dan 177 peserta via siaran youtube tersebut mengusung dua subtema yaitu Forum Konsultasi Publik dalam rangka Peninjauan Ulang Standar Pelayanan dan Sosialisasi terkait Upaya Hukum atas Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan.

Acara dibuka oleh Kepala KPP Pratama Kupang Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi. “Kami mengundang perwakilan stakeholder dalam webinar ini untuk dapat memberikan saran dan masukan terkait pelayanan KPP Pratama Kupang sehingga kami dapat meningkatkan kualitas pelayanan kami dan menyampaikan informasi terkait upaya hukum atas ketetapan pajak serta jalannya proses bisnis penagihan”, tutur Ayu dalam sambutannya.

Kepala KPP Pratama Kupang Ni Dewa Agung Ayu Sri Liana Dewi saat membuka kegiatan Webinar Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak pada Rabu, 6 September 2023

Dalam kesempatan tersebut, Ayu juga menyampaikan beberapa isu penting di antaranya terkait pemadanan NIK-NPWP dalam rangka implementasi NIK sebagai NPWP, Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebagai bagian dari reformasi perpajakan, serta upaya dan komitmen KPP Pratama Kupang dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM).

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait peninjauan ulang Standar Pelayanan yang disampaikan oleh Moh Rasyid Ridho selaku Kepala Seksi Pelayanan. 

Ridho mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik bertujuan untuk meninjau kembali Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Ridho juga menyampaikan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh KPP Pratama Kupang yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan membantu kelancaran kinerja organisasi.

“Forum ini merupakan bentuk peningkatan dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan yang dilakukan KPP Pratama Kupang”, ungkap Ridho.

Forum Konsultasi Publik dalam kegiatan webinar ini menghasilkan kesepakatan berupa penetapan 114 Standar Pelayanan di lingkungan KPP Pratama Kupang. Harapannya KPP Pratama Kupang dapat memberikan pelayanan prima kepada Wajib pajak, berkepastian hukum, dan sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang berlaku.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi terkait upaya hukum atas ketetapan pajak yang disampaikan oleh Fungsional Penyuluh Pajak, Jupiter Heidelberg Siburian dan materi terkait tindakan penagihan oleh I Wayan Agus Eka selaku Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

“Sebagai bentuk pelayanan kepada Wajib Pajak, KPP Pratama Kupang menyediakan layanan live chat terkait konsultasi tunggakan pajak dan penagihan. Wajib Pajak dapat berkonsultasi terkait asal usul tunggakan pajak, upaya hukum yang dapat dilakukan, serta pembuatan kode billing untuk membayar tunggakan”, jelas Wayan.

Nomor layanan live chat konsultasi serta Standar Pelayanan KPP Pratama Kupang yang telah ditetapkan dapat diakses melalui laman Layanan Online Satu Pintu KPP Pratama Kupang yaitu instabio.cc/pajakkupang atau melalui laman sippn.menpan.go.id.

KPP Pratama Kupang juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang Terbaik, Cepat, Tepat, dan Tanggap kepada Wajib Pajak sesuai dengan Janji Layanan KPP Pratama Kupang, yang juga dituangkan dalam Maklumat Pelayanan yang berbunyi “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Adapun atas layanan yang diberikan, Wajib Pajak dapat memberikan penilaian, kritik, saran, dan masukan melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang rutin diadakan oleh KPP Pratama Kupang setiap triwulan. Pada triwulan II Tahun 2023, KPP Pratama Kupang meraih Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 92,25.

Pada sesi akhir kegiatan webinar, dilangsungkan sesi diskusi dan tanya jawab yang memfasilitasi para stakeholder untuk dapat menyampaikan pertanyaan, saran, maupun masukannya.

Ayu selaku Kepala KPP Pratama Kupang sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadiran, saran, serta masukan yang diberikan, baik kepada peserta yang hadir melalui aplikasi zoom meeting maupun yang menyaksikan melalui kanal youtube KPP Pratama Kupang. 

Ayu berharap, dengan adanya webinar ini KPP Pratama Kupang dapat terus meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak, serta senantiasa mendapat dukungan dari para stakeholder dalam upaya pencapaian tujuan organisasi dan dalam menjalankan tugas menghimpun penerimaan negara. (**/NA)

Sumber berita + foto : KPP Pratama Kupang

Editor : Nataniel Pekaata 

NASIONAL

Dua Kali Diskominfo Kota Kupang Menerima Penghargaan di tahun 2023, kali ini dari Pemprov Jabar

NTT AKTUAL. BANDUNG. Bertempat di Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat di Bandung, pada 2 September 2023 dalam Event Festival Literasi Digital (VIRAL) 2023, Dinas Kominfo Kota Kupang mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Jabar Saber Hoaks Awards sebagai Mitra Teraktif Penanggulangan Hoaks melalui Kota Kabas Hoax. Selain Dinas Kominfo Kota Kupang juga terdapat Perangkat Daerah Lain dari beberapa Wilayah yang mendapatkan apresiasi serupa, salah satu diantaranya Diskominfotik DKI Jakarta melalui Jala Hoaks.

Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang Wildrian Ronald Otta yang berkesempatan hadir untuk menerima secara langsung Award tersebut, menyampaikan bahwa apresiasi yang diperoleh oleh Dinas Kominfo Kota Kupang ini tentunya adalah hasil kolaborasi yang luar biasa dari semua pihak yang terlibat dalam mendukung terlaksananya Kota Kabas Hoax untuk mewujudkan Kota Kupang Bebas Hoax. “Dalam kegiatan tersebut selain Pemberian Award juga dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Penanggulangan Hoaks antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan beberapa Perangkat Daerah dan Lembaga yang mempunyai komitmen yang sama dalam menanggulangi hoaks termasuk Dinas Kominfo Kota Kupang melalui program Kota Kabas Hoax”, ungkap Andre.

Pada kesempatan yang berbeda Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang, Ariantje M. Baun menyampaikan terimakasih kepada semua stakeholder diantaranya Komite Intelijen Daerah Nusa Tenggara Timur, Polresta Kupang Kota, Subdit Cyber Crime Polda NTT, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undana serta Prodi Ilmu Komunikasi Undana yang telah banyak memberikan dukungan sehingga Kota Kabas Hoax dapat terlaksana dengan baik dan tentunya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas apresiasi yang diterima berupa Award sebagai Mitra Teraktif Penanggulangan Hoaks. Harapannya tentu agar kemitraan ini terus terjalin demi terwujudnya Kota Kupang bebas hoaks, terlebih dalam mengontrol informasi di dunia maya menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Kota Kabas Hoax sendiri merupakan Tim Kerja Dinas Kominfo Kota Kupang yang terbentuk melalui SK Walikota Kupang tentang Tim Teknis Lembaga Anti Hoax Kota Kupang – Kota Kabas Hoax yang memiliki tugas dan fungsi untuk memverifikasi informasi atau rumor yang belum jelas fakta – faktanya yang beredar di tengah – tengah masyarakat. Verifikasi informasi yang dilakukan melalui proses konfirmasi dan kompilasi serta pengolahan data dari sumber atau rujukan yang aktual dan kredibel.

Event Festival Literasi Digital (VIRAL) merupakan event tahunan yang diselengarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 melalui Dinas Kominfo Jawa Barat yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada sosok – sosok inspiratif atas prestasi yang telah dicapai dan juga kepada semua stakeholder yang berkontribusi dalam upaya memberikan literasi digital kepada masyarakat. Berlangsung meriah event tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (**)

REGIONAL

Pj. Wali Kota Kupang Hadiri Peletakan Batu Pertama Rumah Layak Huni Bantuan PT. SMF (Persero)

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE., M.Si., menghadiri acara peletakkan batu pertama pembangunan rumah layak huni bagi warga Kelurahan Oesapa dari dana bantuan lingkungan PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF), di rumah Edward Ollah, RT/RW 28/10, Kelurahan Oesapa, Rabu (30/08/2023).

Turut hadir Plh. Sekda Kota Kupang, Abraham D. E. Manafe, S.IP., M.Si., Para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota Kupang, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Camat Kelapa Lima, Lurah Oesapa, Para Direktur Perusahaan Daerah, Perwakilan Kepala BPPW Provinsi NTT, Perwakilan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Perwakilan ATR/BPN Kota Kupang serta Perwakilan Perbankan dan BUMN di Kota Kupang.

Dalam sambutannya Penjabat Wali Kota mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan melalui kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni bagi warga Kelurahan Oesapa oleh pihak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan anggaran yang bersumber dari dana bina lingkungan (DBL) PT. Sarana Multi Griya Finansial (Persero) (SMF). Dijelaskannya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan upaya pemerintah berkolaborasi dengan PT SMF (Persero) untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat dan untuk mengurangi jumlah rumah kumuh yang ada di Kota Kupang.

”Saya berpikir ini adalah metode kerja sama yang baik, dimana kita tidak saja memanfaatkan anggaran APBD namun kita mengajak para pengusaha untuk bersama dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan bantuan bagi masyarakat kurang mampu dan saya harap hal-hal positif seperti ini harus terus digalakkan,” ungkapnya.

Penjabat Wali Kota minta para Asisten Sekda dan para Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk terus berkoordinasi agar dapat mengajak para investor untuk juga memberikan bantuan pada titik lokasi lain di Kota Kupang. Menurutnya program-program seperti ini sangat menyentuh kepada masyarakat, oleh karena itu pemerintah sangat mendukung kegiatan ini dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menngambil bagian pada program ini, terkhususnya kepada Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Kota Kupang.

Peletakan batu pertama ini sebagai titik awal dimulainya pembangunan rumah layak huni yang merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah bersama lembaga mitra dalam hal ini PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Program ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dari PT SMF yang disalurkan dalam bentuk Dana Bina Lingkungan (DBL) senilai Rp. 1.416.346.000,- untuk membangun 18 (delapan belas) unit rumah bagi warga Kelurahan Oesapa.

Menutup sambutannya Penjabat Wali Kota menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus, kepada PT SMF juga kepada jajaran Kemenko PMK RI dan Kementerian PUPR RI dalam hal ini Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya atas bantuan dan dukungan bagi pengentasan kemiskinan ekstrim di Kota Kupang melalui pembangunan rumah layak huni. Ia berharap bantuan dari PT SMF ini dapat menjadi teladan yang menginspirasi perusahaan mitra-mitra pemerintah lainnya melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di Kota Kupang.

Melalui laporan panitia yang di sampaikan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kupang, Johannes Bell, ST., MT., mengatakan kegiatan ini dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, khususnya di kawasan kumuh Kelurahan Oesapa. Dinas PRKP dengan bantuan dari Tim KOTAKU telah berhasil menjalin kerja sama dengan PT. SMF (Persero) melalui program CSR yang diarahkan untuk pembangunan rumah layak huni.

Kabid Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PRKP, Daud N. Nafi, S.STP., M.M menjelaskan bahwa metodologi dalam tahapan seleksi penerima bantuan meliputi seleksi penerima manfaat dimana Dinas PRKP Kota Kupang dibantu tim KOTAKU untuk mengidentifikasi, memilih, dan menyeleksi calon penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PT. SMF. Selanjutnya verifikasi data dimana petugas dari PT. SMF turun ke lapangan secara langsung untuk melakukan verifikasi data dan kesesuaian faktual. Tahapan selanjutnya perencanaan dan pelaksanaan mencakup pengawasan pembangunan dilaksanakan oleh konsultan-konsultan teknik yang sudah terpercaya, dan tahapan Pengelolaan keuangan proyek, dimana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Pelangi Kasih Kelurahan Oesapa akan mengawasi dan mengelola keuangan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan pada akhirnya akan diaudit.

Hasil yang ingin dicapai dari pembangunan rumah layak huni, menurut Daud yakni sebanyak 18 rumah layak huni akan dibangun sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat yang signifikan setelah memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman dan layak. Selanjutnya, melalui keterlibatan BKM dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan pembangunan, diharapkan masyarakat setempat akan semakin terlibat dalam proses pembangunan dan perawatan rumah. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang