Arsip Tag: Kejaksaan Negeri Kota Kupang

Wali Kota Kupang Ikuti Arahan Presiden RI Terkait Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Pasca Lebaran

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R Riwu Kore, MM, MH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat Kota Kupang mengikuti arahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. Arahan terkait penanganan covid tersebut diikuti Wali Kota Kupang bersama unsur Forkopimda Tingkat Kota Kupang secara virtual dari Aula Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Senin (17/05/2021).

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH bersama Forkopimda Tingkat Kota Kupang saat mengikuti arahan terkait penanganan Covid dan pemulihan ekonomi pasca Lebaran yang disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo secara virtual, Senin (17/05/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kajari Kota Kupang, Order Maks Sombu, SH, MA, MH, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya P.T. Binti, S.IK, Kasdim 1604 Kupang, Letkol Inf. Sugeng serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Drs. Agus Ririmase, AP, M.Si.

Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin dan segenap menteri Kabinet Indonesia Maju dalam arahannya mengimbau seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk waspada terhadap peningkatan kasus covid 19 pasca perayaan Idul Fitri kemarin. Diakuinya meski sudah ada larangan mudik, dari prediksi awal 33 persen penduduk yang melakukan perjalanan arus mudik, terpantau dalam kurun waktu 6 hingga 17 Mei 2021 ada kurang lebih 1,1 persen penduduk atau 1,5 juta orang yang tetap melakukan perjalanan mudik.

Para kepala daerah diminta untuk waspada terhadap potensi kenaikan jumlah kasus covid 19 akibat arus mudik tersebut terutama dengan adanya covid 19 varian baru yang sudah mulai masuk di Indonesia. Presiden memaparkan ada 15 provinsi di Indonesia yang saat ini tengah mengalami trend kenaikan jumlah kasus. Sebagian di antaranya adalah provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

Selain itu mobilitas masyarakat saat liburan di sejumlah tempat wisata yang naik dari 38,42 persen menjadi 100,8 persen menurutnya patut diwaspadai. Demikian pula dengan tingkat keterpakaian kamar hotel yang mengalami kenaikan selama liburan menurutnya baik dari sisi ekonomi, namun dari sisi kesehatan harus dikendalikan, guna mencegah penyebaran covid 19. “Kalau keduanya dikendalikan dengan manajemen yang ketat, pasti semuanya akan baik-baik saja,” tambahnya.

Pertumbuhan Ekonomi NTT Tumbuh Positif 0,12 Persen

Pada kesempatan yang sama Presiden juga memberi perhatian serius kepada pemulihan ekonomi selama pandemi covid 19. Meski pertumbuhan ekonomi secara nasional di kuartal pertama tahun 2021 turun hingga -0,74 persen, namun Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua mencapai 7 persen. Diakuinya indikasi ke arah sana dapat dilihat dari sejumlah indikator, di antaranya adalah peningkatan peredaran uang kartal selama liburan Idul Fitri yang mencapai Rp 154,5 triliun, sehingga menimbulkan optimisme.

Selain itu meski pertumbuhan ekonomi secara nasional di kuartal pertama minus, namun di beberapa daerah pertumbuhan ekonominya positif. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi di NTT yang mencapai 0,12 persen. Selain NTT, 10 provinsi yang pertumbuhan ekonominya positif antara lain, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Bangka Belitung dan Maluku Utara. Presiden menambahkan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif sangat bergantung pada kerja keras bersama antara pemerintah pusat dan daerah, karena pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Hal senada juga disampaikan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Menurutnya para kepala daerah sebagai pengambil kebijakan di tengah pandemi covid 19 yang sudah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun ini tentunya memiliki target yang sama yakni mengendalikan covid 19 dan pemulihan ekonomi. Belajar dari pengalaman di India, pasca perayaan keagamaan terjadi lonjakan kasus yang signifikan dan kenaikan kasus di beberapa negara yang secara geografis dekat dengan Indonesia perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan untuk lebih waspada. Arahan Presiden pada hari ini menurutnya bertujuan agar upaya dari para pengambil kebijakan di seluruh Indonesia bisa sejalan. Para kepala daerah sebagai pimpinan Forkopimda dimintanya untuk terus menjaga kekompakan dan sinergi dalam upaya pengendalian covid 19. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Wali Kota dan Kajari Kota Kupang Teken MoU Bantuan Hukum Perdata dan TUN

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang dan Kejaksaan Negeri Kota Kupang melakukan kesepakatan bersama tentang Bantuan Hukum di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatangan nota kesepakan bersama (MoU) dilakukan Kamis (25/03/2021) sore bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Jalan Palapa Kupang. Nota Kesepakan bersama Nomor : 02/Bag.KS-KB/2021 dan Nomor : B-730/N/3/10/Gs.1/03/2021, ditandangani oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH selaku pihak pertama dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Oder Marks Sombu, SH, MA, MH, selaku pihak kedua.

Dalam MoU yang memuat 9 pasal tersebut para pihak bersepakat mengadakan kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang mungkin dihadapi Pemerintah Kota Kupang kedepan. Turut hadir dalam penandatangan MoU tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Drs. Agus Ririmasse, AP, M.Si, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Mathius B. L. Radjah, SH, M.Hum dan beberapa para pejabat dari lingkup Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

Wali Kota Kupang menilai penandatanganan kerjasama ini merupakan sarana untuk menjaga dan mempererat hubungan antara Pemkot Kupang dengan Kejaksaan Negeri Kupang, serta bermanfaat dalam mewujudkan kesamaan pandang terhadap upaya dan langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Kerjasama ini, diharapkan penyelesaian masalah hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, akan lebih cepat dan tepat sasaran. Pemkot dan Kejari Kota Kupang akan melakukan koordinasi dan saling memberikan informasi untuk keperluan pemberian Bantuan Hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum dan tindakan hukum lainnya, sehingga dapat memberikan jaminan keberhasilan dalam upaya penegakan hukum di Kota Kupang,” jelas Wali Kota dalam sambutannya.

Diakui Wali Kota, Kota Kupang saat ini menghadapi beberapa persoalan keperdataan yang belum terselesaikan dan dapat menghambat percepatan pembangunan di Kota Kupang. Seperti salah satunya yang diungkap Wali Kota adalah terkait kepemilikan tanah pemkot Kupang yang digugat oleh warga. “Ada bantuan pemerintah pusat untuk bantu pembangunan sekolah tetapi karena ada gugatan tersebut sehingga bantuan tersebut batal. Peluang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu Pemkot Kupang membangun sekolah-sekolah ataupun pembangunan jalan terancam batal. Kita harapkan kedepan dengan adanya kerjasama bantuan hukum ini, persoalan-persoalan keperdataan dan TUN seperti yang sudah-sudah, tidak lagi menjadi kendala bagi kelancaran pembangunan,” tuturnya.

Lebih jauh disampaikan Wali Kota, Pemkot pada tahun ini rencananya akan mendapatkan dana akselerasi sebesar sekitar 365 milyar dari pemerintah pusat diluar DAU dan DAK. Dana ini diberikan oleh Presiden Jokowi melalui Kementerian PUPR untuk pembangunan taman-taman dan pembangunan air bersih karena Kota Kupang dinilai sebagai salah satu kota yang kesulitan air bersih. Diakuinya saat ini pengerjaan proyek-proyek tersebut mengalami kendala salah satunya akibat belum disepakatinya harga lahan yang ditawarkan pemkot kepada pemilik lahan. “Lokasi yang cocok untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) atau sedimentasi mengalami kendala karena pemilik tidak setuju dengan harga yang diberikan Pemkot. Sehingga harus dilakukan redesign dengan mencari lokasi lain, yang berdampak pada penambahan biaya,” jelas Wali Kota.

Pembangunan lainnya yang terhambat juga disampaikan Wali Kota seperti kegiatan pengerjaan proyek di depan Hotel Aston karena ada beberapa warga yang enggan direlokasi sehingga menghambat proyek dan berimbas pada tertundanya pembangunan lainnya.

Dengan mempertimbangkan beberapa persoalan yang dihadapi tersebut, maka Pemkot memandang perlu menjalin kerjasama dengan kejaksaan sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan keperdataan dapat segera diselesaikan dengan bantuan hukum oleh kejaksaan. “Saya percaya ini langkah maju yang luar biasa mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang dihadapi dan dengan bantuan hukum oleh kejaksaan berbagai persoalan yang menghambat akselerasi pembangunan dapat dicarikan solusi,” harap Wali Kota.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Oder Maks Sombu, SH, MA, MH dalam sambutannya mengatakan jaksa pengacara negara diatur sudah cukup lama sejak tahun 1922. “Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam staatblat Nomor 522 tahun 1922 dan dimantapkan lagi dengan keluarnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mana dalam pasal 30 ayat 2 mengatakan antara lain di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam atapun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah,” jelasnya.

Lanjutnya, dengan berlakunya Undang-Undang Kejaksaan ini maka semua pihak dalam arti baik pemerintah ataupun negara ataupun dalam hal ini BUMN/ BUMD bisa dapat meminta bantuan dalam bidang penegakan hukum dalam hal ini dibidang perdata dan Tata Usaha Negara, seperti misalnya bahwa ada keputusan-keputusan yang dibuat oleh masyarakat , dalam hal ini kejaksaan bukan mewakili masyarakat tetapi dalam hal ini mewakili pemerintah/ negara. Dikatakannya peran dan fungsi kejaksaan di bidang perdata meliputi 5 kegiatan antara lain penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum bahkan tindakan hukum lainnya.

Disampaikan pula bahwa dalam hal pelayanan hukum pertimbangan hukum atau bantuan hukum ini sudah dimanfaatkan oleh pemerintah di tingkat pusat termasuk kementerian dan BUMN yang ada di pusat. Oder Maks Sombu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga sudah melakukan MoU dengan beberapa BUMN seperti PT. Pelindo Tenau, Pertamina juga perbankan dan BUMN yang ada di Kota Kupang.

Kajari Kupang dikesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemkot yang telah memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan negeri Kupang melalui penandatanganan MoU bidang perdata dan TUN. Menurutnya, MoU ini dapat ditindaklanjuti dengan surat kuasa khusus (SKK). “Surat kuasa khusus bila pemkot dalam hal ini ada hal-hal yang perlu dimintakan seperti dalam lima kegiatan diatas, bisa ditindaklanjuti dengan membuat SKK untuk bertindak mewakili pemkot Kupang,” imbuhnya. (*PKP_ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang 

Bank NTT dan Kejari Kota Kupang Tandatangani Kesepakatan Bersama

NTT AKTUAL. KUPANG. PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Kantor Cabang Utama (KCU) Kupang dan Kejaksaan Negeri Kota Kupang melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Rabu (8/07/2020).

Acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama (PKS) ini berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, Saul Wenji dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Odermaks Sombu, SH.MA.MH, Foto bersama usai penandatanganan Kesepakatan Bersama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Rabu (8/07/2020). Foto : Istimewa

Dalam sambutannya Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, Saul Wenji mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan kredit adalah permasalahan yang kerap kali muncul di bidang Perbankan.

Dirinya menambahkan saat dirinya masuk pertama di Bank NTT Cabang Utama Kupang memang ada upaya-upaya penagihan dan penyelematan kredit-kredit bermasalah yang dilakukan dan yang sudah terselamatkan itu mencapai sekitar Rp12 miliar dan sampai saat ini yang masih tersisa Rp60-an miliar.

“Saya baru masuk di Bank NTT Cabang Utama Kupang ini sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang berarti baru sekitar lima atau enam bulan yang lalu, dan kami mendapati posisi kredit-kredit bermasalah di Bank NTT Cabang Utama Kupang itu memang lumayan besar dan saat masuk pertama di Bank NTT Cabang Utama Kupang itu posisi kredit-kredit bermasalah mencapai Rp70-an miliar, dan sekarang posisi kredit-kredit yang bermasalah turun menjadi Rp60-an miliar,” ungkap Saul Wenji.

Oleh karena itu, lanjut Saul Wenji dirinya berharap agar kedepannya dapat selalu berkonsultasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan jajarannya tentang masalah-masalah pemberian kredit dan juga masalah-masalah hukum lainnya yang ada di Bank NTT Cabang Utama Kupang.

“Dikesempatan yang baik ini kami mengharapkan kerja sama seperti ini dapat dilakukan seterusnya, supaya dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi di Bank NTT Cabang Utama Kupang,” tuturnya.

Ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Odermaks Sombu, SH.MA.MH, mengatakan dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bank NTT Cabang Utama Kupang.

“Kehadiran Kejaksaan bukan suatu momok yang menakutkan, tetapi sebenarnya kehadiran Kejaksaan menolong dan membantu menyelematkan kerugian negara. Dirinya berharap acara ini bukan sebuah seremonial belaka, tetapi tujuan utama kita adalah membuat semua hal-hal yang bergerak di bidang Perbankan maupun Perusahaan-Perusahaan milik negara itu menjadi sehat,” tutupnya. (Red)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata