NTT AKTUAL. KUPANG. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Sektor Jasa Keuangan bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menyelenggarakan kegiatan Vaksinasi Covid-19 pada tanggal 20 hingga 24 September 2021 mendatang bertempat di Pitoby Sport Center yang terletak di Jl. H.R Koroh, Bello, Maulafa Kota Kupang.
Vaksinisasi Covid-19 ini akan diselenggarakan sejak pukul 08.00 – 15.00 WITA. Masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan Vaksinisasi ini dapat mendaftarkan diri melalui link : https://reipeduli.id/
Ketua DPD REI Provinsi NTT, Bobby Pitoby dalam kegiatan Press Conference bersama awak media bertempat di Cafe Petir Kupang, Kamis (16/9/2021) sore mengatakan jenis vaksin yang akan diberikan dalam kegiatan Vaksinisasi Covid-19 nantinya di Pitoby Sport Center yaitu jenis Sinovac.
Ketua DPD REI Provinsi NTT, Bobby Pitoby (pojok kiri) saat memberikan keterangan pers dalam Press Conference bersama awak media di Cafe Petir Kupang, Kamis (16/9/2021) sore. Dok : Nataniel Pekaata/ NTT AKTUAL
“Sebelum melakukan kegiatan Vaksinasi bagi masyarakat Kota Kupang ini, REI NTT bersama Sektor Jasa Keuangan juga sudah melakukan kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Kota Maumere,” kata Bobby.
Bobby Pitoby mengungkapkan terimakasih kepada BI dan OJK dan Pemerintah yang selalu aktif mendukung pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan diharapkan lewat diselenggarakan nya vaksinasi ini dapat segera memulihkan perekonomian.
Pada kegiatan Press Conference ini yang berlangsung di Cafe Petir Kupang ini juga turut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BI NTT I Nyoman Ariawan Atmaja, Deputi Kepala OJK Provinsi NTT dan Karo Ekonomi NTT.
Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja mengatakan dirinya mengharapkan Vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan ini mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat terutama sentra-sentra ekonomi agar aktivitas perekonomian cepat segera pulih. (NA)
NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sejumlah pasar di Kota Kupang akan menyediakan display info harga barang komoditas. PD Pasar Kota Kupang dengan dukungan Bank Indonesia akan menyediakan display atau fasilitas layar monitor yang menampilkan informasi harga di beberapa pasar di Kota Kupang. Demikian salah satu poin yang disepakati dalam high level meeting (HLM) dan rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan III Tingkat Kota Kupang yang berlangsung secara virtual, Kamis (12/8/2021).
Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH, menyambut baik rencana tersebut. Menanggapi rekomendasi tersebut Wali Kota memerintahkan kepada PD Pasar Kota Kupang dan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang untuk secara rutin melakukan pemantauan harga di pasar, sehingga info kenaikan harga diketahui lebih dini dan bisa segera diambil langkah antisipasi.
Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH, saat mengikuti high level meeting (HLM) dan rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan III Tingkat Kota Kupang yang berlangsung secara virtual, Kamis (12/8/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang.
Pada kesempatan yang sama Wali Kota berterima kasih kepada semua stakeholder dan mitra yang selama ini telah memberi dukungan yang luar biasa serta terlibat langsung dalam upaya membangun dan menata Kota Kupang khususnya dalam pengendalian inflasi. Menindaklanjuti rekomendasi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, kepada semua pihak yang terlibat dalam TPID, Wali Kota mengimbau agar bisa menjadi catatan untuk bersama-sama Pemkot Kupang mengawal upaya pengendalian inflasi di Kota Kupang.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja dalam presentasinya menyampaikan pada Juli 2021, Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,14% (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,88% (mtm). Inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga ikan kembung akibat hasil tangkapan nelayan yang menurun, serta kenaikan harga daging babi di tengah wabah ASF yang masih berlanjut. Di sisi lain, berbagai jenis komoditas hortikultura seperti tomat dan sawi putih terus melanjutkan penurunan harga pasca Badai Siklon Seroja.
Secara tahunan, inflasi Kota Kupang pada Juli 2021 tercatat sebesar 1,55% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,52% (yoy). Dampak Siklon Seroja terhadap inflasi ternyata lebih rendah dibandingkan perkiraan semula. Namun bila dilihat lebih rinci per kelompok, inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau masih tercatat sangat tinggi sebesar 4,76% (yoy), sehingga perlu menjadi perhatian.
Selain display harga, pada rapat tersebut BI juga mengajukan sejumlah rekomendasi untuk upaya pengendalian inflasi di Kota Kupang. Di antaranya adalah mendorong untuk membentuk kluster komoditas penyumbang inflasi seperti kluster bawang merah, cabai merah, cabai rawit, juga mendorong pembuatan green house untuk menjamin produksi sayuran agar dapat berproduksi sepanjang tahun. BI juga mendorong akselerasi pembangunan pabrik pakan ternak untuk menekan biaya produksi ternak ayam. Menurut Nyoman 70 persen biaya daging dipengaruhi oleh harga pakan ternak yang dipasok dari luar daerah, karena itu untuk menekan harga ternak, NTT khususnya Kota Kupang perlu memiliki pabrik pakan ternak tersendiri.
BI juga mendorong bantuan kapal ke masyarakat terutama tonase besar untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan (1 sampai 10 GT). BI juga mendorong perlunya kerja sama antara daerah untuk menjamin pasokan kita komoditas yang biasa dipasok dari luar.
Dalam rapat tersebut sejumlah stakeholder terkait seperti Bulog dan Satgas Pangan Provinsi NTT memastikan ketersediaan stok pangan untuk Kota Kupang masih cukup hingga 2-3 bulan ke depan. Sementara pihak Pelindo III Kupang juga memastikan proses bongkar muat dan distribusi barang di Pelabuhan Tenau Kupang masih berjalan normal.
Rapat yang dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH diikuti oleh General Manager PT. Pelindo III Kupang, Agus Nazar, perwakilan dari Pertamina, Bulog, Angkasa Pura dan BPS Kota Kupang. Turut serta pula sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan dan Direksi PD Pasar Kota Kupang. (*PKP_ans)
Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang
NTT AKTUAL. KUPANG. Dalam rangka mendorong akselerasi Pengembangan Ekonomi & Keuangan Syariah Nasional, serta dalam rangka menuju penyelenggaraan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) di Jakarta, Bank Indonesia menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) yang diselenggarakan di 3 regional Indonesia, yaitu Regional Sumatera, Jawa dan Kawasan Timur Indonesia(KTI). Fesyar KTI tahun ini mengambil Tema “Bersinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Memperkuat Momentum Pemulihan Ekonomi Melalui Keunggulan Sumber Daya Regional”, terdiri dari 2 kegiatan utama, yakni Sharia Forum dan Shariaf Fair serta sub-sub kegiatan seperti webinar, talkshow, business matching, perlombaan dan kegiatan lainnya yang berlangsung pada 27 Juli – 3 Agustus 2021. Fesyar KTI sendiri telah dibuka oleh Deputi Gubernur BI, Bapak Dony Primanto Juwono pada tanggal 27 Juli 2021.
Sejalan dengan rangkaian penyelenggaraan Fesyar KTI tersebut, pada hari Kamis, 29 Juli 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT mengadakan kegiatan acara talkshow webinar dengan tema Sustainable Fashion as The New Lifestyle. Kegiatan ini bertujuan mendukung keberlangsungan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah melalui dukungan terhadap halal value chain yang salah satunya ditunjang dari segi industri fesyen. Lebih lanjut kegiatan ini juga diharapkan dapat mengenalkan konsep sustainable fashion, membahas perkembangan serta potensi sustainable fashion pada kehidupan sehari – hari, serta sebagai gaya hidup baru masyarakat. Kegiatan talkshow webinar ini menghadirkan tiga narasumber utama yaitu Ali Charisma (National Chairman of Indonesian Fashion Chamber), Basrie Kamba (Director Asia Pacific Rayon), dan Franka Soeria (Fashion Expert & Co-Founder #Markamarie & Global Head). Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan di antaranya Kepala Perwakilan dan Pimpinan Satuan Kerja BI di seluruh Indonesia, Kepala Kanwil Kementerian Keuangan Provinsi NTT, Kepala OJK Provinsi NTT, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTT, Ketua MUI Provinsi NTT, Ketua dan Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Provinsi NTT, Pimpinan Pesantren di Provinsi NTT, pelaku UMKM, asosiasi usaha, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum.
Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Bapak I Nyoman Ariawan Atmaja. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam ekonomi dan keuangan Syariah, serta berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah tersebut, khususnya di bidang fashion. Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT juga menekankan bahwa di NTT, BI juga terus mendukung pengembangan sustainable fashion dengan mendorong penggunaan pewarna alam pada kain dan produk-produk tenun karya UMKM Binaan KPw BI Provinsi NTT. Produk-produk tersebut juga telah diturunkan menjadi busana etnik dan modern yang dipamerkan melalui fashion show pada penyelenggaraan Exotic Tenun Fest 2021 pada bulan Maret lalu yang disiarkan virtual secara nasional, serta Gernas BBI Kilau Permata Digital Flobamora pada Juni 2021, di Labuan Bajo.
Sesi talkshow diawali dengan pemaparan materi dari masing-masing narasumber Ali Charisma yang menyampaikan bahwa pengembangan sustainable fashion dapat menjadi salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai target pasar namun juga pelaku pasar. Prinsip utama dalam sustainable fashion yaitu keseimbangan antara people, profit, dan planet harus dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan keberlangsungan kegiatan industri fesyen tanah air. Selanjutnya, Basrie Kamba selaku narasumber kedua, menjelaskan bagaimana perkembangan industry fashion yang sustainable (Global-Nasional) serta bagaimana potensi yang dapat diperoleh bagi pelaku usaha fashion tanah air. Franka Soeria selaku narasumber ketiga memaparkan mengenai beberapa miskonsepsi yang sering terjadi di masyarakat terkait dengan sustainable fashion. Beliau juga mendorong pesrta yang hadir, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen, untuk tidak takut dalam memulai mengadopsi fashion yang berkelanjutan, baik dalam usahanya maupun sebagai gaya hidup sehari-hari. Diskusi dan pendalaman dilakukan pada sesi selanjutnya berikut pertanyaan dari audience terkait topik talkshow. Secara keseluruhan, kegiatan talkshow ini berlangsung dengan antusiasme tinggi yang ditunjukkan oleh lebih dari 825 orang peserta yang aktif memberikan pertanyaan serta keikutsertaan dalam kuis interaktif yang disiapkan. (*)
NTT AKTUAL. KUPANG. Transformasi digital telah mengubah konsep kehidupan manusia. Pesatnya perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha ke arah digital menuntut otoritas kebijakan untuk berinovasi merespon berbagai perubahan yang terjadi.
Dorongan dari Pemerintah sebagaimana yang ditekankan Bapak Presiden yakni melalui 5 langkah untuk Percepatan Transformasi Digital. Lima langkah tersebut mencakup diantaranya akses, infrastruktur, layanan internet, transformasi digital pada sektor strategis, integrasi data, SDM bertalenta digital begitupula halnya dengan akselerasi implementasi transaksi non tunai pada transaksi pemerintah.
Bank Indonesia mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkah- langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Langkah-langkah tersebut antara lain mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna mempercepat penyelesaian transaksi, mendorong digitalisasi perbankan melalui standardisasi Open Application Programming Interfaces (Open API), dan terus mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah.
Sinergi untuk mendorong digitalisasi transaksi pemerintah direspon dengan adanya Nota Kesepahaman (NK) antara Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, BI, Kemenkeu, dan Kemkominfo pada 2020 tentang Koordinasi percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dalam rangka mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional dan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, yang menjadi dasar pembentukan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bagi masing-masing Pemda di seluruh Indonesia.
TP2DD diharapkan menjadi forum sinergi dan koordinasi antar stakeholder yang berkontribusi pada peningkatan dan akselerasi digitalisasi transaksi pemerintah sehingga terwujudnya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
Saat ini telah terbentuk 265 TP2DD di Indonesia yang terdiri dari 27 TP2DD Provinsi dan 238 TP2DD tingkat Kabupaten/Kota. TP2DD yang telah terbentuk di Provinsi NTT ada enam TP2DD tingkat kota/kabupaten yakni TP2DD Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sikka. Kami berharap TP2DD tingkat Provinsi di NTT serta kabupaten yang lain di NTT dapat segera terbentuk.
Dalam rangka mendorong awareness pentingnya digitalisasi ekonomi, keuangan inklusif dan efisien untuk perekonomian Indonesia, meningkatkan kolaborasi dalam mempercepat akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia, dan mendorong optimalisasi inovasi dan stabilitas di bidang Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) serta mendukung pemulihan ekonomi, telah diselenggarakan secara nasional “Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021” dengan tema “Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia” pada tanggal 5-8 April 2021 hasil sinergi Bank Indonesia dengan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sebagai tindak lanjut event nasional tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT bersinergi dengan PJSP menyelenggarakan event Semarak QRIS NTT pada bulan Mei-Juni 2021. Event ini diharapkan dapat mendorong akselerasi implementasi transaksi non tunai di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pembayaran dengan menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Rangkaian kegiatan Semarak QRIS NTT diantaranya adalah kampanye/publikasi, edukasi/talkshow dan promo experience penggunaan QRIS. Hari ini, Selasa (25/05/2021) merupakan rangkaian kegiatan Semarak QRIS NTT yang memfokuskan kepada Digitalisasi Transaksi Pemerintah. Kegiatan di hari ini mencakup Launching TP2DD yang telah terbentuk di Provinsi NTT yakni TP2DD Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sikka.
Selain itu akan dilanjutkan dengan Talkshow dengan narasumber-narasumber terbaik dengan tema Perluasan Kanal Pembayaran Transaksi Pemerintah Daerah dan Succes Story Pemda dan Peran BPD sebagai Bank Kas Daerah dalam Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah.
Bank Indonesia melalui sinergi dengan berbagai stakeholder terus mendorong upaya digitalisasi salah satunya dengan meningkatkan akseptansi QRIS pada berbagai ekosistem termasuk pada transaksi pemerintah seperti pembayaran pajak dan retribusi. Jumlah merchant QRIS secara nasional posisi bulan Mei telah mencapai 7,09 juta merchant dan untuk Provinsi NTT sebanyak 35.095 merchant, meningkat sebesar 12.8% dibandingkan dengan awal tahun 2021 yang sebanyak 31.095 merchant. Jumlah merchant QRIS di Provinsi NTT potensinya masih sangat besar dan dapat diperluas pada transaksi pemerintah.
Melalui kegiatan ini kami ingin terus bersinergi untuk mendorong digitalisasi transaksi di Provinsi NTT khususnya transaksi pemerintah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong dan mengakselerasi Ekonomi Keuangan Digital menuju NTT Bangkit, Maju dan Sejahtera. (*)
Sumber berita + foto : Siaran Pers Humas Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTT
NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat agar upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Seroja dapat berjalan dengan cepat dan tepat.
“Kita akan terus mendorong Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden,red) terkait upaya Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Seroja di NTT. Tentunya Inpres ini sangat penting Kita sudah menghubungi pak Pramono (Sektretaris Kabinet, red) untuk hal ini, ” jelas Wagub JNS saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja di ruang kerja Wagub, Selasa (18/05/2021).
Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, di ruang kerja Wagub, Selasa (18/05/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
Dalam kesempatan tersebut I Nyoman Ariawan Atmaja memaparkan hasil penilaian dan analisis Bank Indonesia Perwakilan NTT terhadap Dampak Bencana Seroja bagi Perekonomian NTT.
Wagub Nae Soi memberikan apresiasi atas upaya BI perwakilan NTT tersebut. Bahan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Provinsi dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk pemulihan ekonomi NTT pasca Bencana Seroja.
“Kita juga sedang mengupayakan pinjaman dana dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur, red) sebesar Rp. 1,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Terima kasih untuk hasil analisa dari BI NTT,” jelas Wagub Nae Soi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja menjelaskan, Badai Seroja memiliki dampak besar dari sisi ekonomi. Pada sektor pertanian, kerusakan lahan padi mencapai 23.517 ha dan 13.960 ha lahan jagung. Atau setara luas panen 325.469 ha padi dan 366.740 ha jagung pada tahun 2021. Kalau dipersentasekan, kerusakan padi mencapai 7,23 persen untuk tahun 2021 dan 12,94 persen untuk triwulan kedua. Sementara untuk jagung mencapai 4,35 persen untuk tahun 2021.
“Belum lagi kerusakan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi. Ada sekitar 8.179 anggota kelompok tani yang terdampak bencana. Sementara untuk sub sektor peternakan, jumlah ternak yang hilang atau hanyut dan mati yakni sapi 4.410 ekor, kerbau 65 ekor, babi 5.202 ekor, kambing 4.261 ekor, kuda 108 ekor dan ayam 31.103 ekor. Untuk sub sektor perikanan, ada 602 kapal nelayan rusak berat yang menyebabkan sekitar 4.868 ton ikan yang tidak bisa ditangkap,” jelas Nyoman.
Lebih lanjut Nyoman Atmaja menjelaskan, bencana ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2021 secara akumulatif dari awalnya diproyeksikan 3, 97 persen turun jadi 3,68 persen. Untuk triwulan kedua tahun 2021 diproyeksikan turun dari 5,66 persen turun jadi 5,21 persen, triwulan ketiga dari 4,32 persen ke 3,98 persen dan triwulan keempat dari 5,67 persen ke 5,30 persen.
“Penurunan pertumbuhan ekonomi ini tanpa intervensi kebijakan. Jika ada intervensi kebijakan di bidang pertanian, ekonomi NTT diperkirakan tumbuh 3,78 persen. Sementara kalau ada intervensi pertanian disertai upaya di sektor konstruksi, diperkirakan pertumbuhan ekonomi NTT bisa mencapai 4,085 persen,” jelas I Nyoman.
Nyoman Atmaja menambahkan, inflasi NTT secara tahunan pada April 2021 mencapai 1,54 persen year on year (yoy), lebih tinggi dari inflasi nasional. Bencana badai siklon seroja diperkirakan meningkatkan tekanan inflasi dua (2) sampai dengan tiga (3) bulan ke depan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, juga mengakibatkan tekanan inflasi di akhir tahun 2021. Namun inflasi NTT sepanjang tahun 2021 diperkirakan masih terkendali dan berada pada rentang 2,10 sampai dengan 3,10 persen (yoy).
“Karenanya kami merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi menyampaikan surat kepada Pemerintah Pusat untuk penerbitan Inpres tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana terutama kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PUPR. Kalau kita lihat beberapa daerah bencana lainnya seperti di Palu, Sulawesi Tengah dan NTB, sebulan setelah bencana Inpresnya langsung keluar dan sangat membantu proses rekonstruksi fisik dan ekonomi pasca bencana. Kami juga rekomendasikan perluasan Program TJPS, Food Estate, akselerasi tindak lanjut Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) PT SMI 2021, perluasan penggunaan brigade alsintan dan percepatan vaksinasi untuk dorong mobilitas. Kami juga menghimbau agar Pemprov surati Dewan Komisioner OJK untuk meminta relaksasi kredit bagi debitur terdampak bencana di NTT,” jelas I Nyoman.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda NTT dan pejabat dari BI perwakilan NTT. (*)
Sumber berita + foto : Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
NTT AKTUAL. KUPANG. Transformasi digital telah mengubah konsep bagaimana proses bisnis dilaksanakan; bagaimana perusahaan berinteraksi; dan bagaimana konsumen mendapatkan layanan, informasi, dan barang. Pesatnya perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha ke arah digital menuntut otoritas kebijakan berinovasi merespons perubahan-perubahan tersebut.
BI mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Langkah-langkah tersebut antara lain mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna mempercepat penyelesaian transaksi, mendorong digitalisasi perbankan melalui standardisasi Open Application Programming Interfaces (Open API), dan terus mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah.
Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. QRIS bukan aplikasi, melainkan sebuah standar nasional QR Code yang diwajibkan bagi seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menggunakan QR.
Dengan adanya standar QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari PJSP apapun dapat melakukan pembayaran menggunakan QR code di seluruh merchant meskipun PJSP yang digunakan berbeda. Standar QRIS juga memudahkan merchant dalam menerima pembayaran dari aplikasi apapun hanya dengan membuka akun pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT bersinergi dengan PJSP menyelenggarakan event Semarak QRIS NTT pada bulan Mei- Juni 2021. Event ini diharapkan dapat mendorong akselerasi implementasi transaksi non tunai serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Rangkaian kegiatan Semarak QRIS NTT diantaranya adalah kampanye/publikasi, edukasi/talkshow dan promo experience penggunaan QRIS. Hari ini merupakan hari 1 kegiatan edukasi yang diawali dengan melakukan launching Komunitas QRIS diantaranya Komunitas Kuliner Kampung Solor, Komunitas Penjahit Kampung Solor, Komunitas Jawa – K2S Kota Kupang, Komunitas Lantamal VII Kupang – Layanan Kesehatan (RS dan Klinik) serta Komunitas Hindu Kota Kupang. Edukasi hari pertama mengambil tema Panen Rupiah Ala Kartini Jaman Now. Edukasi hari pertama ditujukan kepada para wanita sebagai Kartini di era digitalisasi yang dapat menjadi agen perubahan di masyarakat.
Bank Indonesia yakin dengan pemberdayaan perempuan menjadi agen perubahan di era digitalisasi akan semakin mendorong percepatan kebangkitan ekonomi NTT serta perluasan pemanfaatan transaksi secara non tunai khususnya penggunaan QRIS di NTT.
Melalui kegiatan ini kami mengajak “Ayo Kartini era digital, bertransaksi non tunai dengan QRIS” alternatif pembayaran yang CeMuMuAH (Cepat, Mudah Murah Aman dan Handal). (*)
NTT AKTUAL. KUPANG. Proyeksi kebutuhan Uang Layak Edar (ULE) perbankan dan masyarakat di Wilayah Provinsi NTT pada periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 sebesar Rp998 Miliar, mengalami penurunan 4,1% (yoy) dibandingkan dengan realisasi distribusi uang layak edar pada periode Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2020 yang lalu yaitu sebesar Rp1,041 Triliun.
Hal ini disampaikan Deputi Kepala Perwakilan (Tim Implementasi SP, PUR dan MI), Daniel Agus Prasetyo kepada awak Media pada kegiatan Sasando Dia (Santai-santai Baomong deng Media) yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi NTT, bertempat di Kedai Kopi Petir, Senin (12/04/2021).
Dirinya menambahkan pelayanan penukaran uang kepada masyarakat tahun 2021 disediakan oleh 23 Bank di Kota kupang serta Bank yang memiliki kantor-kantor Cabang di seluruh wilayah Provinsi NTT maupun di 9 lokasi Kas Titipan Bank Indonesia meliputi Atambua, Maumere, Ende, Waikabubak, Waingapu, Ruteng, Kalabahi, Lewoleba dan Labuan Bajo. Terdapat 57 jaringan kantor bank di seluruh Provinsi NTT yang akan membuka pelayanan penukaran uang kepada masyarakat.
Selain itu Bank Indonesia meminta kepada seluruh kantor Bank untuk tetap menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19 dalam setiap kegiatan, baik layanan penukaran uang di jaringan kantor bank maupun layanan penarikan serta penyetoran uang melalui mesin ATM, antara lain dengan kewajiban penggunaan masker, pemindaian suhu tubuh, penerapan physical distancing, penyediaan hand sanitizer, sabun dan tempat cuci tangan, jelas Daniel.
Lanjutnya, dalam rangka kelancaran pelayanan penukaran uang di Wilayah Provinsi NTT, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi NTT telah menyusun strategi sebagai berikut :
Berkoordinasi dengan perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR) untuk menjaga ketersediaan uang di berbagai ATM yang berkualitas baik melalui perencanan pengisian uang secara akurat.
Berkoordinasi dengan perbankan untuk menyediakan layanan penukaran uang kepada masyarakat di loket kantor perbankan sehingga masyarakat mudah memperoleh uang.
Berkoordinasi dengan perbankan untuk memastikan seluruh kegiatan pengelolaan uang memperhatikan aspek Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan (K3) pegawai.
Menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan transaksi pembayaran secara non tunai melalui Digital Banking, Uang Elektonik dan Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS ).
Menyediakan uang layak edar dalam jumlah nominal yang cukup dan higienis.
Melakukan karantina uang Rupiah setoran Bank selama 7 hari sebelum diolah untuk diedarkan ke perbankan dan masyarakat di wilayah Provinsi NTT.
Mendukung akselerasi penyaluran dana bantuan Pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) serta Program Bantuan Dana Desa, tutup Daniel. (*/NA)
NTT AKTUAL. KUPANG. Dihadapan awak Media pada kegiatan SASANDO DIA (Santai-santai Baomong deng Media), yang berlangsung pada Senin (12/04/2021) Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), I Nyoman Ariawan Atmaja menyampaikan bahwa badai siklon tropis seroja yang mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah di sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, berpotensi menjadi faktor penahan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021.
“Lebih lanjut, kami akan melakukan asesmen lebih mendalam untuk mengetahui dampak bencana terhadap perekenomian di NTT, setelah mendapatkan data dan informasi antara lain luas panen, peternakan dan infrastruktur yang terdampak bencana,” ujar I Nyoman Ariawan Atmaja.
Sementara itu, perkembangan sistem keuangan pada Februari 2021 membaik, yang tercermin dari DPK, tumbuh 1,94% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 0,99% (yoy). Di sisi lain, kredit tumbuh sebesar 4,10% (yoy) sedikit melambat dari bulan sebelumnya yang mampu tumbuh 4,32% (yoy), jelas nya.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan BI NTT dan berlangsung di Kedai Kopi Petir Kupang ini, I Nyoman Ariawan Atmaja juga menambahkan berdasarkan penggunaannya, kredit di NTT didominasi oleh kredit konsumsi dengan pangsa kredit sebesar 60% dan kredit produktif sebesar 40%. Kredit produktif (usaha) di NTT sebagian besar (62%) disalurkan ke sektor perdagangan berupa kredit UMKM.
Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban ini juga turut pula dihadiri Deputi Kepala Perwakilan (Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA), Hery Catur Wibowo, Deputi Kepala Perwakilan (Tim Implementasi SP, PUR dan MI), Daniel Agus Prasetyo, staf Kantor Perwakilan BI Provinsi NTT serta awak Media baik dari Media Online, Cetak dan Elektronik.
Dikesempatan ini Deputi Kepala Perwakilan (Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA), Hery Catur Wibowo mengatakan Restrukturisasi kredit akibat Covid-19 di Provinsi NTT tercatat sebesar Rp4,7 triliun dari 59.574 debitur pada Maret 2021. Mayoritas restrukturisasi kredit dilakukan oleh pelaku usaha di sektor perdagangan dengan kontribusi sebesar 65,1% terhadap total restrukturisasi kredit.
Disamping itu, risiko kredit usaha tercatat masih tinggi, tercermin dari Loan-at-risk kredit modal kerja dan investasi yang melonjak sejak pandemi Covid-19 ke level 34,69% dan 58,93%. Bila dilihat berdasarkan sektor, tingkat risiko kredit di sektor akmamin, perdagangan, dan konstruksi masih berada pada level yang tinggi diatas 30%, jelas Hery. (*/NA)
NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) menegaskan untuk memacu pertumbuhan ekonomi NTT dalam masa pandemi covid-19 butuh kerja luar biasa. Sambil tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.
“Memang kita tidak bisa kerja biasa-biasa. Keadaan sudah berubah (akibat pandemi, red). Waktu berubah, kita juga harus berubah di dalamnya. Kita harus saling berkolaborasi melaui interaksi dan interrelasi. Baik pihak perbankan, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha dan Pemerintah harus bekerja keras dan bekerja sama, tidak boleh kerja sendiri,” kata Wagub JNS saat menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi NTT di Aula Kantor BI NTT, Kamis (03/12/2020). Tema yang diusung dalam pertemuan akhir tahun ini adalah Bersinergi : Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi.
Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi saat memberikan sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi NTT di Aula Kantor BI NTT, Kamis (03/12/2020). Dokumentasi : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT
Wagub JNS menjelaskan, Presiden telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2021 kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah pada Rabu, (25/11/2020). Menindaklanjuti ini, Pemprov NTT terus mendorong agar semua proses tender dapat diselesaikan pada Desember 2020.
“Pemerintah Provinsi mendorong agar Keuangan Negara mulai bisa dibelanjakan pada bulan Januari tahun depan. Akhir bulan Januari atau awal Februari 2021, kegiatan-kegiatan sudah bisa dijalankan sehingga perekonomian bisa bertumbuh. Karena salah satu pemicu utama pertumbuhan ekonomi saat ini seperti arahan Presiden adalah anggaran pemerintah,” jelas pria asal Ngada tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, mantan anggota DPR dua periode itu memberikan apresiasi kepada BI atas berbagai dukungan dan kerja keras dalam sektor riil. Terutama dalam pengembangan UMKM sehingga dapat mengendalikan inflasi dan pengembangan ekonomi di NTT.
“Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di masa normal baru, saya minta masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Mari kita perkuat iman dan imun kita. Mari tingkatkan pengamanan diri supaya kita tidak terjangkit dan menjangkitkan covid-19 dengan cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Banyak sumber makanan di NTT yang bisa tingkatkan imun kita seperti kelor,” pungkas Wagub JNS.
Sementara itu Kepala BI Perwakilan NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja menjelaskan, pertemuan tahunan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi NTT Tahun 2020, Arah Kebijakan tahun 2021 serta kontribusi BI NTT dalam wujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera.
“Perekonomian NTT pada semester pertama seperti juga nasional tertahan lajunya. Tapi di triwulan ketiga semakin membaik seiring dengan penerapan adaptasi Normal Baru. Ekonomi NTT triwulan III tumbuh 3,06 persen quarter to quarter (Q/Q), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,89 persen Q/Q. Ada tiga fakor utama yang jadi pemicu yakni akselerasi pendidikan, Pemerintahan dan Perdagangan”, jelas Nyoman Ariawan.
Lebih lanjut, Nyoman mengungkapkan secara tahunan kontraksi ekonomi NTT berkurang 1,68 persen Year on Year (YoY) dibandingkan triwulan kedua 2020 sebesar 1,99 persen YoY. Konsumsi rumah tangga membaik dengan adanya mobilisasi, stimulus fiskal dan faktor eksternal lainnya. Pertanian, Administrasi Pemerintahan, Perdagangan dan Konstruksi merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi NTT.
“Inflasi NTT juga terjaga. Hingga November, inflasi NTT adalah 0,56 persen YoY, lebih rendah dari nasional yang sebesar 1,95 persen YoY. Non Performing Loan (NPL) atau kredit Macet sampai Oktober sebesar 2,01 persen dengan. Penyaluran kredit untuk UMKM di NTT juga capai 11,42 triliun rupiah atau 33 persen dari total kredit seluruhnya, melampaui target penyaluran kredit UMKM nasional yakni sebesar 20 persen. Kami memberikan apresiasi atas kerjasama yang baik antara TPID baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta kerja keras dari tim Satgas Pangan di bawah pimpinan Polda NTT,” ungkap Nyoman.
Selanjutnya, Nyoman menegaskan komitmen BI untuk mengembangkan UMKM dan pariwisata di NTT. Sudah ada 27 UMKM di seluruh NTT yang jadi binaan BI. Juga beberapa Desa wisata yang jadi binaan BI.
Ia mengatakan BI NTT juga menargetkan pertumbuhan ekonomi NTT 2021 adalah 5,06 sampai dengan 5,66 persen YoY dengan asumsi aktivitas ekonomi mulai berjalan normal, covid-19 dapat dikendalikan dan vaksinasi, peningkatan kapasitas fiskal serta pengerjaan proyek strategis nasional.
“Inflasi kami perkirakan rendah di tahun 2021 dan kembali ke sasaran 3 plus minus 1 (3+/- 1). Prioritas kerja kami di 2021 ada enam yakni optimalisasi realisasi anggaran belanja Pemerintah, perkuat UMKM, akselerasi hilirisasi komoditas unggulan NTT seperti garam, sapi, mete, rumput laut dan perikanan. Berikutnya mendorong implementasi CHSE (Clean, Health, Safety and Environment) dan upaya sertifikasi untuk dorong pariwisata NTT. Kemudian perkuat sinergi dengan stakeholder terkait untuk percepat pemulihan ekonomi dan dorong investasi. Terakhir perkuat sistem digitalisasi sistem pembayaran,” pungkas I Nyoman.
Dalam kesempatan tersebut BI NTT memberikan cindera mata 9 hasil produksi UMKM binaan BI NTT kepada Wakil Gubernur NTT. Juga diserahkan penghargaan dari Menko Perekonomian untuk Tim TPID NTT yang masuk nominasi Provinsi berkinerja terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Kegiatan yang dilakasanakan dalam protokol kesehatan yang ketat tersebut dihadiri Unsur Forkopimda Provinsi NTT, Kepala OJK NTT, Kepala BPS NTT, Kepala Bulog NTT, Dirut Bank NTT dan perwakilan perbankan, yang mewakili Walikota Kupang dan undangan lainnya. Sementara para Bupati se-NTT mengikuti acara ini secara virtual. (*/NA)
Sumber : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT
NTT AKTUAL. LABUAN BAJO. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) melakukan Kunjungan Kerja di Labuan Bajo-Kabupaten Manggarai Barat mulai Kamis (5/11/2020) sampai Sabtu (7/11/2020).
Dalam Kunjungan Kerja pada hari pertama, Kamis (5/11/2020) Gubernur VBL bersama dengan Bupati Manggarai Barat Gusti C.H. Dulah menghadiri dan meresmikan Kas Titipan Bank Indonesia di Kantor Bank NTT Cabang Labuan Bajo.
Direktur utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho dalam laporannya mengatakan, menindaklanjuti program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menjadikan Pariwisata sebagai lokomotif pembangunan di NTT, Bank NTT siap memberikan dukungan penuh dari aspek ekonomi dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di NTT.
“Kami bersinergi dengan Bank Indonesia melalui aspek Ekonomi dan UMKM yaitu dengan hadirkan Kas Titipan Bank Indonesia di Kantor Bank NTT Cabang Labuan Bajo sebesar 200 miliar untuk mendukung sistim pembayaran uang tunai dan peredaran uang di Manggarai Barat. Tujuannya untuk atasi kendala pembayaran uang tunai dan perlancar peredaran uang di wilayah ini. Terkait kantor kas titipan ini, kami terus mengoptimalkan pengelolaannya sehingga terus mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia. Ke depannya Bank NTT dapat mengelola kantor kas titipan terbanyak di Indonesia. Kami juga bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk UMKM binaan kami sebanyak 236 UMKM dengan 157 UMKM di Manggarai Barat dan sisanya tersebar diseluruh NTT,” ujar Alexander.
Deputi Kepala Perwakilan – Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi BI NTT , Eddy Junaedi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas dukungannya sehingga terlaksana hubungan kerjasama dengan Bank NTT. Ia berharap pengelolaan kantor kas dan kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Beberapa bulan sebelumnya kami melakukan assessment dan terdapat kemungkinan akan bertambah kantor kas di sini. Kami berikan apresiasi kepada Bank NTT karena dukung kami untuk kesiapan kantor kas dan pengelolaanya. Untuk diketahui, terdapat 9 kantor kas kami yang sudah dikelola Bank NTT termasuk Labuan Bajo ini dan menyusul di Kabupaten Sumba Timur nantinya. Sejak dibukanya kas ini, perputaran uang tunai di Labuan Bajo semakin bagus dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini. Kami berharap salah satu cabang pengelola kas di NTT bisa menjadi yang terbaik dan dapat award dari kantor pusat Bank Indonesia,” kata Eddy.
Gubernur VBL dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Presiden RI, Joko Widodo yang telah menetapkan Labuan bajo sebagai salah satu lokasi Destinasi Wisata Super Prioritas di Indonesia. Juga apresiasi kepada Bupati Manggarai Barat yang telah mendukung kolaborasi Bank Indonesia dan Bank NTT untuk membuka Kas Titipan.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (ketiga dari kanan) saat foto bersama dengan Deputi Kepala Perwakilan – Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi BI NTT Eddy Junaedi, Bupati Manggarai Barat Gusti C.H. Dulah dan Direktur utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho beserta jajarannya, Kamis (5/11/2020). Dokumentasi : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT
“Kalau bukan Bapak Presiden, Labuan Bajo tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Apresiasi juga untuk Bupati Manggarai Barat yang mendukung penuh program Pemerintah Pusat dan Provinsi. Lewat momentum kolaborasi ini, saya tegaskan kepada Bank Indonesia agar bertanggung jawab untuk mensosialisasikan, memperkenalkan dan mempertahankan wujud keIndonesiaan dalam sektor keuangan yaitu harus dipastikan yang dikenal Rupiah, nilai uang atau mata uang kebanggaan Indonesia. Kerjasama hari ini menunjukan kepercayaan diri kita untuk bersaing di internasional yang kita mulai dari Labuan bajo. Ada dua hal yang menjadi landasan filosofi kehadiran saya hari ini. Pertama, bagaimana masyarakat tahu kalau Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Kedua, UMKM sebagai basis perekonomian rakyat yang mendapat dukungan dari lembaga perbankan. Nah inilah menjadi landasan filosofis kenapa Gubernur hadir,” tegas Gubernur Viktor.
Gubernur berharap bank NTT terus berkembang maju dan manfaatkan momentum kebijakan pemerintah pusat yang senantiasa berpihak pada NTT.
“Bank Daerah kebanggaan NTT mesti terus berbenah diri, berikan pelayanan baik misalnya ATM yang tersebar di Labuan Bajo ini juga harus bagus dan canggih. Begitupun aspek lainnya juga mesti dilakukan perbaikan,” pungkas Gubernur VBL.
Selanjutnya Gubernur VBL meresmikan Kas Titipan Bank Indonesia di Kantor Bank NTT Cabang Labuan Bajo.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Para Staf Khusus Gubernur, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi, Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten dan Para Pelaku UMKM. (*/NA)
Sumber : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT
