Arsip Tag: Josef Nae Soi

KONI NTT Targetkan 10 Mendali Emas pada PON Papua 2021

NTT AKTUAL. KUPANG. Memberi dalam kelebihan, itu hal yang biasa, tapi memberi dalam kekurangan, itulah hal yang luar biasa, disampaikan oleh Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi (JNS) saat menghadiri sekaligus sebagai Narasumber bersama Ketua KONI NTT, Andre Koreh pada acara dialog publik yang diselenggarakan oleh TVRI NTT, Senin (06/9/2021).

Wagub Josef menyampaikan kepada publik terkait regulasi Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional sebagai referensi dalam berkolaborasi untuk berpartisipasi dalam ajang nasional PON Papua 2021′”

“Sebelum saya menjelaskan soal persiapan saya kira saya harus menjelaskan dulu dari dimensi regulasi, dimensi kontekstual dan dimensi fleksibilitas. Mengapa? Karena ini harus diketahui oleh kita semua. sistem keolahragaan terdiri dari sub sistem. Ada yang namanya pelaku olahraga, ada yang namanya organisasi olahraga, pendanaan olahraga, ada yang namanya sarana dan prasarana, ada yang namanya partisipasi masyarakat dan ada yang namanya organisasi pendukung keolahragaan. Oleh sebab itu didalam kesisteman ini maka dimensi idealnya adalah semua sistem ini harus digerakan untuk menuju suatu sistem keolahragaan yang kita cita-citakan bersama. Itu merupakan substansi dari Undang-undang dimaksud,” ungkap Wagub Josef

“Kemudian dalam sistem keolahragaan itu mempunyai tujuan agar orang berolahraga. Olahraga ada 3 yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Sedangkan PON merupakan salah satu contoh olahraga prestasi. Olahraga prestasi terdiri dari atlet, organisasi olahraga. Organisasi olahraga sendiri adalah induk-induk cabang organisasi olahraga yang dibentuk oleh masyarakat. Kemudian tanggung jawab pemerintah daerah dalam sistem keolahragaan adalah sebagai pengelola olahraga di daerah dan dibantu oleh KONI daerah. Maka saya meminta kepada teman-teman dari KONI, dari induk organisasi. Mari kita duduk bersama agar jangan sampai pemerintah mengatakan bahwa ini tugasnya KONI, ini tugasnya induk organisasi.
Tanggung jawab olahraga sebenarnya pemerintah tetapi didelegasikan kepada induk-induk organisasi yang dikoordinir oleh KONI,” tegas Wagub Nae Soi.

Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi (tengah) bersama Ketua KONI NTT, Andre Koreh (kanan) saat menghadiri sekaligus sebagai Narasumber pada acara dialog publik yang diselenggarakan oleh TVRI NTT, Senin (06/9/2021). Dok : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Wagub JNS menekankan terkait kekhasan dalam pelaksanaan PON Papua 2021.

“Dalam konteks persiapan tentu saja persiapan kali ini berbeda karena PON kali ini berbeda dari sebelumnya, kali ini sangat luar biasa. Karena bisa menjadi sebuah ancaman, ganguan, tantangan atau hambatan. Tergantung bagaimana kita mengaturnya, Karena PON yang sekarang sangat ketat karena pertama diadakan di Papua, selanjutnya diselenggarakan dalam keadaan Covid-19 yang belum reda. Oleh sebab itu kita dalam mempersiapkan diri kita tetap memperhatikan prestasi olahraga, faktor kesehatan, faktor keamanan dan kenyamanan juga harus diperhatikan.” Jelas Wagub.

Sementara itu, Ketua KONI NTT, Andre Koreh menyampaikan gambaran persiapan Atlet NTT yang terlibat dalam cabang olah raga untuk mengikuti PON XX beserta cabang olah raga yang terlibat,

“Selanjutnya, persiapan atlet sudah cukup panjang karena sudah melewati tahapan seleksi dari tahun 2017 sampai saat ini. Kebetulan tahun ini NTT meloloskan 89 atlet yang tersebar pada Cabang-cabang olahraga yang lolos ke PON XX adalah Kempo, tinju, silat, atletik, renang, taekwondo, tarung derajat, wushu, muatay, criket, menembak dan sepak bola,”jelas Andre

“Saat ini KONI mentargetkan 10 medali emas yang didapatkan 6 dari kempo, 2 dari tinju dan 2 dari silat dari 12 cabang olah raga,” jelas Andre. (*/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Anggota Pramuka Harus Menjadi Duta Perubahan Dalam Penanggulangan Pandemi Covid 19

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi.,MM meminta anggota gerakan Pramuka harus mampu menjadi duta perubahan, memiliki teladan bagi masyarakat dalam penanggulanan pandemi covid 19. Hal tersebut disampaikannya pada saat memberikan sambutan pada acara Upacara Renungan Ulang Janji dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-60 tahun di Kantor Kwarda Penfui Kupang pada Minggu (29/8/2021).

Wagub JNS mengajak anggota Pramuka untuk menjadi duta perubahan agar hadir ditengah masyarakat untuk mengubah dan memberi contoh perilaku hidup sehat dalam upaya penanggulangan pandemi covid 19.

“Harus bisa menjadi duta perubahan dan juga teladan serta mampu menggerakan masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat dan taat pada protokol kesehatan. Itu juga adalah bakti bagi masyarakat sesuai dengan tema Peringatan 60 tahun gerakan Pramuka yaitu Pramuka berbakti tanpa henti,” jelasnya.

“Pandemi covid 19 yang telah berlangsung sejak setahun yang lalu membuat kita harus disiplin mengikuti aturan protokol kesehatan juga sebagai kebiasaan baru dengan kedisiplinan untuk mencegah penularan sebagai bagian dari kepedulian nasional bersama,” katanya.

Wakil Gubernur juga memberikan apresiasi pada gerakan Pramuka yang turut berpartisipasi dalam penanganan covid 19 diantaranya pembagian alat pelindung diri hingga pada proses pelaksanaan vaksinasi.

“Saya juga mengajak kakak-kakak dan adik-adik untuk terus bergiat dalam kepramukaan. Karena Pramuka ini adalah wadah kita dalam menyalurkan kreativitas kakak-kakak dan adik-adik sekalian untuk melatih diri dalam berorganisasi dan juga melatih kepemimpinan dan tentunya semua dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujar beliau.

“Kita tidak boleh menyerah dan berputus asa, justru tantangan yang ada harus kita sikapi dengan semangat dan jiwa pantang menyerah,” tambahnya. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Wakil Gubernur Serahkan Remisi Umum kepada 2072 Narapidana

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT Drs. Josef A. Nae Soi MM, menyerahkan secara simbolis Remisi Umum HUT RI le-76 kepada 2072 Warga Binaan Pemasyarakatan bertempat di warga di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Kupang pada Selasa (17/8/2021).

Berdasarkan rincian daftar rekapitulasi data yang mendapat remisi umum dari 2072 narapidana / WBP dengan RU I sebanyak 2053 orang diantaranya 1 bulan sebanyak 380 orang, 2 bulan sebanyak 294 orang, 3 bulan sebanyak 525 orang, 4 bulan sebanyak 346 orang, 5 bulan sebanyak 396 orang dan 6 bulan sebanyak 112 orang.

Sedangkan RU 2 (Langsung bebas)
terdiri dari 19 orang diantarnya 1 bulan sebanyak 11 orang, 2 bulan sebanyak 1 orang, 3 bulan sebanyak 5 orang, 4 bulan sebanyak 0 orang, 5 bulan sebanyak 2 orang dan 6 bulan sebanyak 0 orang.

“Kita harapkan dengan remisi yang diberikan ini maka mereka bisa merefleksikan kesalahan mereka untuk tidak mengulanginya lagi, apalagi mereka yang dapat remisi langsung bebas itu karena mereka juga kembali ke dalam lingkungan masyarakat maka jangan lakukan kesalahan lagi”, ujar Wakil Gubernur.

“Semoga dengan pembinaan dan keterampilan yang sudah diberikan di LP juga bisa membuat mereka melanjutkan keterampilan apa yang mereka sudah dapatkan disini sehingga bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Merciana D. Djone, SH menjelaskan, Narapidana atau anak pidana yang berhak mendapatkan remisi adalah mereka yang memiliki syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukumam disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir terhitung tanggal pemberian remisi, serta telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Syarat lainnya bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan; Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; Telah mengikuti Program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan BNPT serta menyatakan ikrar kepada NKRI secara tertulis bagi napi WNI / tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi napi WNA. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Beri Kuliah Umum untuk Civitas Akademik Politeknik Santo Wilhemus Boawae, Wagub Ajak Mahasiswa Harus Mampu Bersaing

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) memberikan kuliah umum secara virtual kepada Civitas Akademik Politeknik Santo Wilhelmus Boawae Kabupaten Nagekeo di ruang kerja Wagub, Senin (16/8/2021).

Dalam acara yang dihadiri oleh pihak Yayasan Santo Wilhelmus Flores, Direktur, Dosen, para mahasiswa dan masyarakat umum secara daring itu, Wagub Nae Soi mengajak mahasiswa untuk mampu bersaing dengan lulusan dari universitas terkemuka di Indonesia.

“Mahasiswa politeknik Boawae harus punya daya saing. Lulusannya harus bisa berkiprah di seluruh penjuru nusantara bahkan ke level internasional. Jangan gentar. Jangan kecil hati. Kita boleh sekolah di kampung, tapi punya wawasan global.Ketemu dengan yang kuliah di kota besar, harus bisa diskusi. Mereka baca buku, kita juga baca. Mereka internet, kita juga harus bisa internet,” kata Wagub JNS dalam kuliah umum yang bertemakan Wujudkan Kemandirian Pangan di Masa Pandemi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Wagub JNS meminta para mahasiswa untuk terus meningkatkan kompetensinya baik pengetahuan, keterampilan maupun prilaku. Prilaku merupakan salah aspek penting, percuma pintar dan punya keterampilan, tapi kalau tidak punya integritas.

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat memberikan kuliah umum secara virtual kepada Civitas Akademik Politeknik Santo Wilhelmus Boawae Kabupaten Nagekeo di ruang kerja Wagub, Senin (16/8/2021). Dok : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

“Sebagai seorang mahasiswa khsusnya yang belajar di politeknik harus punya tripotensia yakni pengetahuan agar bisa menciptakan inovasi dan mampu berkreasi, kesehatan jasmani yang bagus supaya bisa bekerja mengolah tanah serta moralitas artinya punya kejujuran.,” ungkap Wagub JNS.

Lebih lanjut Wagub Nae Soi menjelaskan sebagai perguruan tinggi yang berbasis vokasi, Politeknik Boawae mempunya peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan di NTT. Metode pengajarannya harus lebih utamakan praktek dari tatap muka. Tatap mukanya lebih banyak dengannya lahan, tanah dan pohon atau learning by doing.

“Kalau seorang yang tamat dari Politekni pulang ke kampung, namun masih bertani dengan cara tradisional , maka lembaga pendidikan itu boleh dikatakan belum berhasil . Mahasiswa politeknik harus didorong untuk melakukan riset-riset sederhana di bidang pertanian dan pangan. Misalnya riset tentang sistem pertanian tetes atau pengembangan pangan lokal Nagekeo untuk mendorong ketersediaan dan ketahanan pangan,” jelas pria asal Ngada tersebut.

Mantan anggota DPR RI tiga periode tersebut mengungkapkan masih banyak lahan di NTT yang belum dioptimalkan. Keterlibatan dari politeknik sangat penting di sini terutama untuk mendorong lulusannya dalam mengelola tanah agar bisa menghasilkan pangan. Situasi dan kondiisi apapun, lahan harus dikelola supaya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

“Lahan kita di NTT masih cukup luas. Tantangan kita bagaimana kita melakukan modernisasi lahan dan cuaca untuk bisa hasilkan produksi pertanian yang lebih optimal dengan intervensi teknologi. Saya ambil contoh sungai, saat hujan bisa dilakukan jebakan air. Ini memang tugas kami pemerintah. Tugas Pemerintah siapkan air, pupuk , jalan dan infrastruktur dasar. Sementara politeknik dan khususnya mahasiswa adalah bagaimana memanfaatkan air itu untuk tingkatkan produksi pertanian,” ungkap Wagub Nae Soi.

Dalam kesempatan tersebut, politisi Golkar tersebut juga mengajak Politeknik Boawae untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam mensukseskan program Tanam Jagung Panen Sapi atau ternak (TJPS). Juga untuk pengembangan kelor. Ketersediaan dan ketahanan pangan tentu sangat penting dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagai prime mover ekonomi NTT.

“ Kita tentu harus menyediakan sendiri kebutuhan pangan untuk menunjang perkembangan pariwisata. sehingga tak perlu lagi kita datangkan sayur, buah-buahan , daging dan kebutuhan pangan dasar lainnya dari luar daerah kalau kita bisa memanfaatkan sumberdaya alam yang kita miliki. Saya harapkan Politeknik Boawae terus mengembangkan riset untuk optimalisasi lahan menuju ketersediaan dan ketahanan pangan di NTT,” tutup Wagub JNS.

Sementara itu, Direktur Politeknik Boawae, Frederikus Lena Djago dalam kesempatan tersebut menyampaikan tujuan kegiatan kuliah umum adalah meningkatkan wawasan berpikir civitas akademik tentang suatu topik.

“ Kami memberikan apresiasi kepada bapak Wagub NTT yang telah berkenan memberikan kuliah umum. Politeknik Boawae memiliki 4 program studi (prodi) yakni Prodi Ketahanan pangan dan holtikultura, Manajemen Lahan Kering, Nutrisi dan Pakan Ternak, serta Akuntansi. Kami berharap pemerintah provinsi dapat memfasilitasi Politeknik Boawae agar dapat lebih berkontribusi untuk pengembangan pertanian menuju terwujudunya ketahanan pangan di NTT,” jelas Direktur Politeknik. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Sekalipun di Masa Pandemi, Pemprov NTT Tetap Berusaha Produktif Melaksanakan Pembangunan

NTT AKTUAL. KUPANG. “Kita harus tetap fokus melawan  musuh endemik  yang sekian lama membelenggu kita, yaitu  kemiskinan, kebodohan  dan keterbelakangan dengan sungguh-sungguh memanfaatkan segala kekayaan sumberdaya yang kita miliki. Kita persiapkan pariwisata  dengan dukungan peternakan, pertanian, perikanan dan produksi kelautan. Kita persiapkan berbagai produk kerajinan, kita dukung industri kecil dan mikro yang ada agar saat pandemi ini berakhir, produk-produk NTT sudah berhasil menjangkau berbagai pasar dan NTT dapat membuktikan diri sebagai salah satu daerah yang cepat pulih dan bangkit menjadi lebih baik,”

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat menyampaikan Pidato Radio Gubernur Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Memperingati HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT di ruang rapat Asisten, Senin (16/8/2021).

Dirinya menambahkan Selama pandemi ini, Pemerintah Provinsi NTT tetap berusaha untuk bekerja produktif dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.

Wakil Gubernur (Wagub) pada kesempatan ini juga memaparkan pencapaian yang diraih dibawah kepemimpinan Gubernur NTT (Viktor Bungtilu Laiskodat) bersama dirinya yaitu pertama di bidang kesehatan.

“Pada awal tahun telah terjadi wabah Demam Berdarah Dengue atau DBD di hampir seluruh Wilayah NTT dengan total penderita DBD pada tahun 2020 sejumlah 5.949 jiwa, dan kematian mencapai 59 jiwa dan pada tahun 2021 ini, sampai dengan bulan juli 2021 kecenderungan terjadi penurunan dimana  total penderita DBD sejumlah 1.328 jiwa, dan kematian mencapai 9 jiwa. Kita bersyukur bahwa melalui kerja sama penanganan antara pemerintah dan masyarakat, maka kasus DBD dapat diatasi. Namun yang perlu menjadi perhatian dan pembelajaran bersama bahwa karakter DBD sudah berubah seiring perubahan iklim, di mana kasus DBD tidak bersifat musiman hanya pada bulan Oktober-Desember saja, tetapi dapat terjadi sepanjang tahun. Dengan demikian, tindakan pemberantasan DBD ini harus tetap kita laksanakan secara masif dan terus-menerus,” ujar Wagub.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat menyampaikan Pidato Radio Gubernur Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Memperingati HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT di ruang rapat Asisten, Senin (16/8/2021).

Lanjutnya, selain itu Provinsi NTT juga dihadapkan pada keadaan darurat wabah covid-19. Berbagai macam cara promosi, pencegahan, penanganan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan membentuk Gugus Tugas COVID-19, serta memberdayakan 3 (tiga) rumah sakit utama rujukan  covid-19, yaitu RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, RSUD Dr. T. C. Hillers Maumere dan RSUD Komodo Labuan Bajo, serta 8 (delapan) rumah sakit first line rujukan di 8 (delapan) kabupaten dan 11 (sebelas) rumah sakit second line rujukan di 8 (delapan) kabupaten/kota. Selain itu, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran diambil untuk menanganani covid-19.

Hal lainnya yang tetap menjadi perhatian serius Pemerintah saat ini, yakni upaya mengatasi permasalahan gizi dengan menekan jumlah balita stunting, wasting dan underweight melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita KEK di 22 Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi juga telah menetapkan 8 (delapan) Aksi Konvergensi dengan 25 indikator komposit, di antaranya terdiri dari indikator gizi spesifik dan sensitif yang digunakan untuk analisa penyebab stunting hingga tingkat desa, termasuk perawatan anak-anak gizi buruk, imunisasi, air bersih dan sanitasi serta akses ke PAUD.

Upaya-upaya ini cukup efektif menurunkan prevalensi balita stunting dari 35,4 persen pada 2018 menjadi 30 persen pada Tahun 2019 dan 24,20 persen pada tahun 2020 serta konsisten penurunan 23,20 persen berdasarkan data stunting periode pertama bulan Februari Tahun 2021. Namun, ke depan masih diperlukan kerja sama antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat untuk penurunan yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Parameter lainnya berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yakni, mengurangi kasus kematian ibu dan bayi di NTT. Kasus kematian ibu pada Tahun 2021 kondisi bulan juli terdata sebanyak 70 kasus, dan mengalami selisih penurunan 62 kasus dibanding Tahun 2020 sebesar 132 kasus. Begitupun dengan kasus kematian bayi pada Tahun 2021 kondisi bulan juli terdata 431 kasus, atau berkurang 415 kasus dibandingkan Tahun 2020 sebesar  846 kasus.

Sementara itu di bidang pendidikan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota senantiasa berupaya meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan pada tiap jenjang pendidikan, yang tergambar dari besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Pada Tahun 2019, realisasi APK masing-masing untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 114,95%, SMP/MTs sebesar 87,82% dan SMA/SMK/MA sebesar 84,63%. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi APK mengalami kenaikan masing-masing untuk tingkat pendikan SMP/MTs menjadi sebesar 89,85%, SMA/SMK/MA menjadi sebesar 84,70%. Sedangkan untuk untuk tingkat SD/MI menurun menjadi sebesar 113,40%.

Realisasi APM pada tahun 2019 untuk jenjang SD/MI sebesar 96,14%, SMP/MTs sebesar 69,19% dan SMA/SMK/MA sebesar 53,68%. Sementara pada tahun 2020 realisasi APM mengalami kenaikan masing-masing untuk tingkat pendidikan SMP/MTs menjadi sebesar 69,82%, SMA/SMK/MA menjadi sebesar 54,09%. Sedangkan untuk tingkat SD/MI turun menjadi 96,00%. Ijin operasional sekolah pada tahun 2020 sebanyak 22 sekolah dan tahun 2021 semester 1 (januari-juni), ijin operasional sekolah sebanyak 97 sekolah.

Status akreditasi sekolah Provinsi NTT tahun 2021 pada jenjang pendidikan SMA sebanyak 96 sekolah dengan akreditasi A, 230 sekolah akreditasi B dan 185 sekolah akreditasi C. Pada SMK, sebanyak 14 sekolah dengan akreditasi A, 122 sekolah akreditasi B, dan 123 sekolah akreditasi C.

Total akreditasi pada jenjang pendidikan menengah adalah sebanyak 111 sekolah (12,17%)  yang memiliki akreditasi A, sebanyak 361 sekolah (39,58%) akreditasi B, dan 314 sekolah (34,42%)  akreditasi C.

Dalam rangka peningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagaimana misi pembangunan Nusa Tenggara Timur dalam poin yang keempat, pemerintah juga meningkatkan revitalisasi pendidikan dibidang sarana prasarana sekolah yang tergambar dalam penataan dan pembangunan prasarana belajar siswa bagi 14 sekolah luar biasa (SLB), 40 sekolah menengah kejuruan (SMK) serta 255 sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan sarana prasarana tersebut terdiri dari pembangunan toilet/jamban siswa/guru beserta sanitasinya, perpustakaan beserta perabotnya, UKS serta perabotnya, ruang keterampilan beserta perabotnya, ruang laboratorium IPA, rehabilitasi ruang belajar, pembangunan asrama siswa, perpustakaan, ruang guru, ruang kelas baru serta pembangunan rumah dinas sekolah.

Selain itu, pemerintah juga melakukan revitalisasi dalam bidang pendidikan SMK agar lulusan SMK dapat diterima bekerja di industri atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan mutu dan daya saing SMA dan SMK secara Nasional maupun Internasional.

Saat ini pemerintah juga mengembangkan 9 sekolah pusat keunggulan atau sekolah percontohan yang akan menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada serta memanfaatkan sumber daya alam lokal dalam bidang kemaritiman, seni, pariwisata serta industri kreatif melalui penguatan dan peningkatan kompetensi. Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan penataan Pendidikan SMK agar menjadi sumber inovasi untuk memproduksi tenaga kerja terampil yang relevan dengan pengembangan potensi daerah dan berkolaborasi dengan lintas sektor untuk percepatan serta mengembangkan kompetensi bagi siswa/i SMK. Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan untuk mendukung program pertanian, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah mempersiapkan sekolah standar sebagai model pengembangan mutu dan daya saing SMA dan SMK secara nasional.

Ke depan, untuk menjawab tantangan modernisasi dan penguasaan teknologi, pembangunan pendidikan di Nusa Tenggara Timur difokuskan untuk beberapa bidang, yakni pendidikan yang membentuk logika dan sains, pendidikan literasi seperti penguasaan Bahasa Indonesia dan Inggris, membaca dan menulis serta pendidikan yang membentuk etika dan budi pekerti, jelas Wagub JNS.

Di bidang Pariwisata sejak pertengahan Juni tahun 2020, Pemerintah Provinsi NTT dengan didukung para pelaku industri pariwisata  telah melakukan suatu loncatan yang berarti dengan memanfaatkan gerakan new normal untuk mengaktifkan kembali pariwisata NTT sebagai langkah awal untuk pemulihan. Langkah ini kita lakukan dengan tujuan untuk mengirim sinyal ke seluruh penjuru dunia bahwa pariwisata NTT sudah siap untuk menerima kunjungan, tentunya dengan jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, namun tidak mengurangi unsur pleasure atau kesenangan.

“Kita harus berkomitmen bahwa di Tahun ini dan  mendatang pariwisata NTT sudah benar-benar pulih dan normal sebagaimana mestinya bahkan mengalami lonjakan. Untuk itu, saya mengharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi NTT, melalui intervensi program dan kegiatan yang ada dapat mendukung pelaku industri pariwisata agar dapat bertahan dan produktif dalam kondisi ini. Mulai dari sekarang kita harus menjamin ketersediaan rantai pasok atau supply chain yang menunjang pariwisata secara mandiri dengan mengurangi pasokan dari luar NTT.  Kita harus mempersiapkan ketersediaan bahan baku, khususnya dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang berbasis industri dan perdagangan. Hal lainnya yang harus disiapkan dan dibenahi dalam mendukung pariwisata, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penciptaan keamanan dan kenyamanan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dari segi hiegenis, seperti ketersediaan dan kelayakan toilet, air bersih dan manajemen persampahan yang baik,” tutur Wagub.

Untuk mengembangkan pariwisata estate berbasis komunitas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sementara melakukan penataan destinasi wisata unggulan NTT, meliputi pembangunan infrastruktur penunjang berupa home stay, cottage dan restaurant pada tujuh  lokasi pariwisata estate, yaitu Pantai Liman, Kabupaten Kupang; Desa Wolwal, Kabupaten Alor; Mulut Seribu, Kabupaten Rote Ndao; Lamalera di Kabupaten Lembata; Koanara di Kabupaten Ende; Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pramaidita di Kabupaten Sumba Timur. Ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut semuanya telah diresmikan  pada pertengahan tahun ini, tambahnya.

“Saya minta Pemerintah Daerah di ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut untuk meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi serta mempersiapkan masyarakat dalam rangka kesinambungan pengelolaannya. Pola pikir kita juga harus diubah, bahwa pengelolaan destinasi wisata tidak semata-mata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih mengedepankan  peningkatan ekonomi masyarakat. Apabila telah tersedia sarana prasarana penunjang di 7 (tujuh) lokasi destinasi wisata tersebut, maka tugas Pemerintah Kabupaten setempat adalah menyediakan infrastruktur penunjang lain, seperti jalan, air bersih, listrik dan komunikasi, serta memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk menjadi pemilik atas obyek wisata tersebut. Perbanyak atraksi atau festival yang disertai dengan narasi-narasi yang memikat wisatawan, serta hasilkan produk lokal setempat dengan kualitas terbaik, menarik dan memiliki cita rasa serta nilai ekonomi yang tinggi,” tandasnya.

Pada Bidang pertanian, dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sejak Tahun 2019 telah dilaksanakan program Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS di Kabupaten Kupang dan tahun ini diharapkan dilaksanakan di 22 Kabupaten/Kota. Mekanisme pelaksanaan TJPS, yakni petani menanam jagung, hasilnya dibelikan sapi, ayam, babi, kambing sebagai hewan ternak dengan tujuan meningkatkan produksi dan produktivitas jagung, adanya kepemilikan ternak dan memelihara ternaknya sendiri dan meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani.

Pelaksanaan TJPS pada Musim Tanam Oktober-Maret  2019/2020 dilaksanakan pada 7 (tujuh) Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya dengan target 2.400 ha, realisasi tanamnya seluas 2.310,53 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 2.017,53 ha dan produksinya mencapai 9.538,90 ton. Kemudian realisasi TJPS untuk musim tanam April-September 2020 dilaksanakan pada 16 Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan luasan lahan terverifikasi seluas 5.210 ha, realisasi tanamnya seluas 1.732 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 1.109,16 ha dan produksinya mencapai 2.258,18 ton sedangkan musim tanam Oktober-Maret 2021 dilaksanakan pada 16 Kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan luasan lahan terverifikasi seluas 8.183 ha, realisasi tanamnya seluas 8.098,5 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 4.947 ha dan produksinya mencapai 15.117 ton.

Selain Program TJPS, Pemerintah juga tetap berkomitmen mengembangkan tanaman marungga untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan gencarnya pengembangan marungga ini, maka saat ini kita dapat melihat produk-produk berbahan marungga NTT telah masuk ke pasar lokal, domestik, bahkan mancanegara. Ini membuktikan bahwa selain memiliki manfaat untuk kesehatan, marungga juga telah menjadi salah satu komoditi yang bernilai ekonomis, jelas Wagub.

Di bidang Peternakan Wagub menerangkan bahwa masyarakat peternak NTT setiap tahun secara terus-menerus berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional. Rata-rata setiap tahun dikirim 12 juta kg daging sapi untuk mencukupi konsumsi  daging sapi secara nasional yang masih tergantung pada impor. Oleh karena itu, pembangunan peternakan difokuskan pada peningkatan produksi dengan meningkatkan populasi 1,3 juta lebih  dan saat ini populasi sapi sebanyak 1.176.317 ekor. Pemerintah terus menyiapkan pakan ternak ruminansia dan pengembangan sentra-sentra pembibitan sapi pada kawasan peternakan di Pulau Sumba, Kabupaten Kupang, TTS, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada serta mengintegrasi pertanian dan peternakan dalam pola “Tanam Jagung 10.000 Ha, Panen Sapi 10.000 ekor di Pulau Sumba, Timor, Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Flores Timur, Ende, Ngada dan Rote Ndao.

Populasi ternak sapi di NTT terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019 populasi ternak sapi di NTT 1.087.761 ekor meningkat menjadi 1.176.317 ekor di akhir tahun 2020. Untuk mendukung peningkatan populasi ternak sapi di NTT, pemerintah pada tahun 2020 telah mengembangkan sentra pembibitan ternak sapi berbasis desa di lokasi destinasi wisata Liman Kecamatan Semau Kabupaten Kupang dan Fatumnasi Kabupaten TTS. Pemerintah juga sedang mengembangkan sapi wagyu persilangan dengan sapi lokal melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB). Pada tahun 2020 telah disediakan benih/bibit (semen) sapi wagyu sebanyak 1.300 strow yang disebar ke 3 kabupaten yakni TTS, TTU dan Kupang dan Instalasi Lili sebanyak 1.020 strow. Tahun 2021 disebar di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, Ngada, Manggarai dan Manggarai Timur sebanyak 280 strow. Tahun  2021 telah lahir anak sapi persilangan Wagyu dengan sapi  lokal sebanyak 34 ekor yang tersebar di Instalasi Lili 2 ekor (Wagyu x Sapi Bali), Kabupaten Kupang 12 ekor dan TTS 20 ekor (wagyu Simental). Dalam rangka mendukung pengembangan destinasi kawasan pariwisata, pengembangan  industri pengolahan produk peternakan dengan mengutamakan industri yang masif, berbasis budaya dan kearifan lokal seperti industri daging dalam hal ini berupa daging segar, daging beku dan pengolahan daging lainnya yang Aman, Sehat, Utuh dan Higienis (ASUH) melalui penyediaan sarana prasarana Rumah Potong Hewan (RPH),Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan unit –unit usaha produk asal ternak yang berstandar. Tahun 2020  pemerintah telah membina 25 unit usaha produk asal ternak dan ber-Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk penyediaan produk asal ternak yang ASUH. Tahun 2021 pemerintah telah menganggarkan untuk penambahan 5 unit usaha ber NKV.

Sedangkan pengembangan produk perunggasan dipadukan dengan pengembangan pabrik pakan berbasis bahan baku lokal untuk memenuhi permintaan daging ayam dan telur ayam, sehingga selain mampu memenuhi permintaan lokal, juga dapat mengendalikan laju inflasi daerah dan  meningkatkan pendapatan peternak unggas.

Wagub JNS menjelaskan pula pencapaian di bidang Kelautan dan Perikanan.”Berdasarkan potensi   kelautan dan perikanan yang kita miliki, telah dikembangkan perikanan tangkap, perikanan budidaya serta budidaya rumput laut yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan pembudidaya. Pembangunan sektor perikanan dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, mengoptimalkan pengolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing komoditas perikanan,”kata Wagub.

Hasil produksi perikanan tangkap pada Tahun 2019 sebesar 167.316.,67 ton dan produksi perikanan tangkap pada Tahun 2020 sebesar 172.520 ton atau terjadi peningkatan sebesar 5.203,33 ton dengan jenis ikan yang ditangkap yaitu Cakalang, Kakap, Kembung, Layang, Rajungan, Tenggiri, Teri, Tongkol,Tuna dan Udang. Hasil tangkapan akan terus dioptimalkan melalui penyediaan sarana prasarana tangkap, pengolahan untuk meningkatkan hasil dan nilai produksi, serta pemasaran dengan tetap memperhatikan kelestarian biota laut.

Sejak Tahun 2018 telah dikembangkan budidaya kakap putih dan kerapu di Kawasan Mulut Seribu-Rote Ndao untuk mendukung Pengembangan Pariwisata di daerah tersebut, melalui penyediaan 3 unit keramba dengan jumlah benih ikan yang ditebar sebanyak  9.000 ekor serta 1 unit rumah jaga dan 1 unit bagan kelong. Selain di Rote Ndao, budidaya perikanan juga dilaksanakan di Wae Kelambu, Kabupaten Ngada. Pada akhir tahun 2019 telah ditebar 1 juta ekor benih kerapu di Teluk Labuan Kelambu dalam rangka pengkayaan sumber daya ikan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar teluk tersebut. Untuk menunjang budidaya perikanan di kedua lokasi tersebut, saya berharap agar masing-masing Pemerintah Kabupaten memberdayakan BUMD, BUMDes maupun koperasi untuk memproduksi pakan ikan sendiri dengan memanfaatkan potensi setempat, melalui prinsip pemberdayaan ekonomi dengan pola padat karya.

Sementara itu, potensi pengembangan rumput laut di NTT merupakan salah satu komoditi dari sektor kelautan yang turut mendongkrak perekonomian daerah NTT. Hal ini dapat dilihat dari data potensi seluas 53.000 ha, baru dimanfaatkan 11.000 ha dengan produksi rumput laut pada tahun 2019 sebanyak 1.645.925 ton basah dan meningkat pada tahun 2020 sebanyak 2.003.478 ton basah atau terjadi peningkatan produksi sebanyak 357.553 ton basah. Untuk meningkatkan produksi, pada Tahun 2021 Pemerintah telah memberikan bantuan hibah peralatan dan bibit rumput laut kepada 1.338 pembudidaya.

Produksi perikanan dan kelautan lainnya yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, adalah produksi garam. Cuaca, kualitas air laut dan lahan di NTT sangat mendukung untuk produksi garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl mencapai 96 persen.  Salah satu lahan garam yang kita miliki, yakni di Kabupaten Kupang dengan luas kurang lebih 900 hektar. Lahan garam ini akan panen pada tahun ini, karena telah beroperasi sejak Agustus 2019. Saya berharap agar kabupaten lainnya yang memiliki potensi lahan garam untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga garam NTT dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menyokong pemenuhan kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan pada Bidang Infrastruktur, Wagub mengatakan dari total panjang jalan Provinsi 2.650 km, kondisi jalan yang belum mantap (rusak berat dan rusak ringan) pada tahun 2019 sepanjang 906,12 km dan pada tahun 2020 dikerjakan sepanjang 365,03 km dan pada tahun 2021 ini akan dikerjakan sepanjang 585,38 km dengan skema penganggaran yaitu Pinjaman SMI, Pinjaman Bank NTT, Pemberian Hibah Jalan Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya menghimbau para Bupati/Walikota agar tidak perlu ragu dalam memanfaatkan pinjaman daerah untuk pengadaan infrastruktur-infrastruktur vital yang dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada Tahun 2021 ini, pembangunan infrastruktur di Provinsi NTT dititikberatkan pada penyediaan prasarana dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih dan irigasi di daerah-daerah sentra produksi maupun untuk menunjang pariwisata. Pembangunan infrastruktur dipusatkan pada ruas jalan penunjang Kawasan Stategis Penunjang Pariwisata Nasional maupun Daerah, penyediaan air bersih di destinasi pariwisata  pada 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menitikberatkan penyediaan jaringan air minum dan rehabilitasi Daerah Irigasi di beberapa daerah dalam rangka mendukung penanggulangan stunting dan kemiskinan.

Terkait dengan penyediaan infrastruktur yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, saya minta untuk disinergikan dengan infrastruktur yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, agar tercipta suatu konektivitas yang menyeluruh serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah dan mutu pelayanan kepada masyarakat, tutup Wagub JNS. (***/NA)

Maknai HUT ke-76 Kemerdekaan RI, Pemprov Ajak Masyarakat NTT Bangun Sikap Optimis

NTT AKTUAL. KUPANG. Sejak munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI dirayakakan secara sederhana denga protokol kesehatan yang ketat. Dalam momentum peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengajak seluruh masyarakat NTT untuk meninggalkan rasa takut yang berlebihan dan membangun sikap optimisme.

“Saya menghimbau kepada semua lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana-pun berada, agar meninggalkan ketakutan berlebihan terhadap ancaman covid-19. Mari kita mulai membangun kepercayaan diri untuk kembali kerja produktif dengan memperhatikan protokol kesehatan. Orang yang dipenuhi rasa takut berlebihan adalah ciri orang yang hidup tanpa harapan. Marilah kita memelihara sikap optimis dan positif untuk memerangi virus ini dengan disiplin dan hidup solider dengan sesama,” kata Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat menyampaikan Pidato Radio Gubernur Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Memperingati HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT di ruang rapat Asisten, Senin (16/8/2021).

Dalam pidato yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang dan diikuti oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah dan kalangan media secara daring tersebut, Wagub JNS menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi di tengah pandemi untuk tetap fokus melawan musuh endemik yang sekian lama membelenggu yaitu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan dengan memanfaatkan segala kekayaan sumberdaya yang dimiliki.

“Untuk mengatasi pandemi ini, kita terus giat lakukan promosi, pencegahan, penanganan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan dengan membentuk Gugus Tugas COVID-19 dan memberdayakan rumah sakit yang ada di seluh kabupaten/kota. Juga melakukan refokusing dan realokasi anggaran selama 2 tahun ini untuk penanganan covid-19. Kita patut berbangga dengan upaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita KEK di 22 Kabupaten/Kota, kita telah berhasil menurunkan angka stunting secara cukup signifikan dari 35,4 persen pada 2018 menjadi 30 persen pada Tahun 2019 dan 24,20 persen pada tahun 2020 serta konsisten penurunan 23,20 persen berdasarkan data stunting periode pertama bulan Februari Tahun 2021,” jelas Wagub JNS.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat menyampaikan Pidato Radio Gubernur Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Memperingati HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT di ruang rapat Asisten, Senin (16/8/2021). Dok : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Untuk bidang pendidikan, lanjut Wagub, Pemprov terus berupaya meningkatkan kesempatan masyarkat untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisiapsi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan, peningkatakan akreditasi sekolah serta revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.

“Saat ini kita juga kembangkan 9 sekolah pusat keunggulan atau sekolah percontohan yang akan jadi contoh untuk sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada serta memanfaatkan sumber daya alam lokal dalam bidang kemaritiman, seni, pariwisata serta industri kreatif. Kita terus dorong penataan SMK untuk ciptakan tenaga kerja yang terampil. Ke depan, untuk jawab tantangan modernisasi dan penguasaan teknologi, pembangunan pendidikan di Nusa Tenggara Timur difokuskan untuk beberapa bidang, yakni pendidikan yang membentuk logika dan sains, pendidikan literasi seperti penguasaan Bahasa Indonesia dan Inggris, membaca dan menulis serta pendidikan yang membentuk etika dan budi pekerti,” jelas Wagub JNS.

Sementara terkait pengembangan pariwisata, jelas Waggub, Pemerintah Provinsi di tengah pandemi ini melakukan penataan destinasi wisata unggulan NTT, meliputi pembangunan infrastruktur penunjang berupa home stay, cottage dan restaurant pada tujuh lokasi pariwisata estate, yaitu Pantai Liman, Kabupaten Kupang; Desa Wolwal, Kabupaten Alor; Mulut Seribu, Kabupaten Rote Ndao; Lamalera di Kabupaten Lembata; Koanara di Kabupaten Ende; Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pramaidita di Kabupaten Sumba Timur.

“Saya minta Pemerintah Daerah di ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut untuk meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi serta mempersiapkan masyarakat dalam rangka kesinambungan pengelolaannya. Pemerintah Kabupaten diharapkan menyediakan infrastruktur penunjang lain, seperti jalan, air bersih, listrik dan komunikasi, serta memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk menjadi pemilik atas obyek wisata tersebut,” jelas Wagub JNS.

Di bidang pertanian dan peternakan,lanjut Wagub, pemprov sejak tahun 2019 melaksanakn program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Di mana pada musim tanam Oktober 2019 sampai April 2020, TJPS dilaksanakan pada 7 kabupaten dengan target 2.400 ha, realisasi tanamnya seluas 2.310,53 ha Jumlah realisasi panen seluas 2.017,53 ha dan produksinya mencapai 9.538,90 ton. Musim tanam April sampai Oktober 2020 diperluas di 16 kabupaten dengan luasan lahan terverifikasi seluas 5.210 ha, realisasi tanamnya seluas 1.732 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 1.109,16 ha dan produksinya mencapai 2.258,18 ton.

“Periode Oktober 2020 -Maret 2021 juga dilaksanakan pada 16 Kabupaten dengan luasan lahan terverifikasi seluas 8.183 ha, realisasi tanamnya seluas 8.098,5 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 4.947 ha dan produksinya mencapai 15.117 ton. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas jagung serta pemerataan kepemilikan ternak sapi dan peningkatan populasi ternak sapi,” ungkap Wagub JNS.

Sementara di bidang peternakan, Wagub JNS mengungkapkan peternak NTT setiap tahun secara terus-menerus berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional. Rata-rata setiap tahun dikirim 12 juta kg daging sapi untuk mencukupi konsumsi daging sapi secara nasional yang masih tergantung pada impor.

“Populasi ternak sapi di NTT terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019 populasi ternak sapi di NTT 1.087.761 ekor meningkat menjadi 1.176.317 ekor di akhir tahun 2020. Pemerintah juga sedang mengembangkan sapi wagyu, persilangan dengan sapi lokal melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB). Tahun 2020 telah disediakan benih/bibit (semen) sapi wagyu sebanyak 1.300 strow yang disebar ke 3 kabupaten yakni TTS, TTU dan Kupang dan Instalasi Lili sebanyak 1.020 strow. Tahun 2021 disebar di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, Ngada, Manggarai dan Manggarai Timur sebanyak 280 strow,” kata Wagub JNS.

“Tahun 2021 telah lahir anak sapi persilangan Wagyu dengan sapi lokal sebanyak 34 ekor yang tersebar di Instalasi Lili 2 ekor (Wagyu x Sapi Bali), Kabupaten Kupang 12 ekor dan TTS 20 ekor (wagyu Simental),” tambah Wagub JNS.

Di bidang infrastruktur, lanjut Wagub JNS, pemerintah provinsi berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan di NTT, khususnya pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Prinsip utama dari penyediaan infrastruktur adalah pembangunan yang menyeluruh, tuntas dan tidak boleh setengah-setengah.

“Dari total panjang jalan Provinsi 2.650 km, kondisi jalan yang belum mantap (rusak berat dan rusak ringan) pada tahun 2019 sepanjang 906,12 km dan pada tahun 2020 dikerjakan sepanjang 365,03 km dan pada tahun 2021 ini akan dikerjakan sepanjang 585,38 km dengan skema penganggaran yaitu Pinjaman SMI, Pinjaman Bank NTT, Pemberian Hibah Jalan Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pemprov juga menitikberatkan penyediaan jaringan air minum dan rehabilitasi Daerah Irigasi di beberapa daerah,” jelas Wagub JNS.

Pada kesempatan tersebut, Wagub juga menegaskan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Yakni selalu bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, menjaga stabilitas, ketentraman dan ketertiban di daerahnya masing-masing dengan meningkatkan koordinasi dengan forkopimda. Juga tidak boleh berpikir spasial tapi harus membangun kerjasama antar daerah dalam satu kawasan serta kepala daerah harus punya jiwa enterpreneuship. Yang tak kalah pentingnya pengendalian sampah plastik.

“NTT memiliki potensi yang sangat besar. Kita sesungguhnya tertinggal karena kita malas dan belum memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi yang begitu kaya. Karena itu, hal yang dibutuhkan saat ini adalah inovasi teknologi dan kerja keras serta kolaborasi untuk mengelola potensi yang ada untuk meningkatka pendapatan masyarakat,” jelas Wagub JNS.

Pada akhir pidatonya, Wagub memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk kemajuan daerah.

“Secara khusus kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tulus kepada Para medis, tenaga kesehatan dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota yang telah berjuang di garda terdepan dalam menangani covid 19 di daerah ini,” pungkas Wagub JNS. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Wakil Gubernur : Paskibraka Harus Jadi Teladan Bagi Banyak Orang

NTT AKTUAL. KUPANG. “Adik-adik anggota Paskibraka tentu saja kalian adalah kebanggaan kami semua. Kalian dipilih untuk menjalankan tugas mulia untuk mengibarkan bendera merah putih. Bendera tersebut diperjuangkan para pahlawan dengan perjuangan, darah, dan jiwa nasionalis yang tinggi. Selamat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,”

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A. Nae Soi MM saat memberikan sambutan dan mengukuhkan para anggota Paskibraka Provinsi NTT Tahun 2021, Minggu (15/8/2021).

Para anggota Paskibraka Provinsi NTT Tahun 2021 inilah yang bertugas mengibarkan bendera merah putih pada Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke 76 pada tanggal 17 Agustus 2021.

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A. Nae Soi MM saat memberikan sambutan dan mengukuhkan para anggota Paskibraka Provinsi NTT Tahun 2021, Minggu (15/8/2021). Dok : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Pada kesempatan ini Wakil Gubernur juga berpesan agar setiap anggota Paskibraka harus memiliki jiwa teladan ditengah masyarakat.

“Kegagahan dan keanggunan anda sebagai Paskibraka harus dimanifestasikan di dalam diri Anda setelah pulang dari sini. Harus bisa refleksi kritis dan menjadi teladan bagi teman-teman, keluarga dan masyarakat dengan menunjukan nilai-nilai keberanian kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati orang lain,” tegasnya.

Wagub juga mengatakan, selain memberikan teladan, dalam pribadi anggota Paskibraka harus bisa memberikan rasa cinta kepada diri sendiri dan orang lain serta lingkungan sebagai bentuk mencintai tanah air. “Pertama kita harus mencintai diri kita sendiri, cinta kepada orang tua, cinta kepada lingkungan, cinta kepada perbuatan dan cinta kepada ilmu pengetahuan dan cinta kepada iman,” jelasnya.

“Saya harap kalian semua menghormati dan merenung jasa orang tua kalian. Merekalah pahlawan yang selama ini berada di belakang kalian untuk senantiasa mendukung dan mendidik kalian dalam keadaan apapun. Kalian berada disini juga itu berkat doa mereka dan jangan kecewakan mereka,” kata Wakil Gubernur.

Ia juga mengharapkan generasi muda harus mampu memiliki etos kerja dan integritas sebagai SDM untuk dapat mewujudkan pembangunan daerah dengan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan generasi pendahulu.

“Adik-adik sekalian di Provinsi kita ini masih ada beberapa kekurangan. Kami inginkan kemampuan anak muda NTT dengan etos kerja dan semangat serta integritas anda maka sebagai generasi milenial harus bisa lebih hebat dari apa yang sudah dicapai generasi pendahulu. Dengan demikian dapat membawa perubahan besar bagi daerah ini,” jelas beliau. (***/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Wagub Nae Soi Melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, mengatakan setiap jabatan yang dimiliki harus ditandai dengan adanya kinerja untuk mampu menghasilkan kinerja yang bermanfaat bagi kemajuan daerah. Demikian dikatakannya saat memberikan sambutan dalam Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT pada Jumat (06/8/2021).

“Memiliki suatu jabatan itu tidaklah mudah. Pemilihan terhadap suatu jabatan memang ditentukan pada performance appraisal dan personal appraisal. Maka dari itu kinerja kita harus ada output dan outcome yang berguna bagi Provinsi ni. Harus ada manfaatnya bagi banyak orang,” kata beliau.

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Drs. Josef A. Nae Soi saat melantik dan mengukuhkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, Jumat (06/8/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

“Jabatan yang diemban itu bukan semata milik kita sendiri, itu adalah berkah dari sang pencipta bagi kita dengan memiliki tanggung jawab sesuai amanatnya. Hidup kita ini adalah milik pencipta dan kita hanya pada hak guna pakai. Maka harus menggunakan jabatan sesuai dengan pelayanan kinerja bagi orang lain dan daerah,” ujar Wakil Gubernur.

Ia mengatakan, sejauh ini sudah ada perubahan mindset dari para ASN bukan lagi melakukan garapan tetapi melakukan kerja. Oleh sebab itu saat ini dibutuhkan kiat-kiat, strategi, taktik dan dibutuhkan kerja sama yang luar biasa.

“Kalau kita memaknai perjalanan Saya dan Bapak Gubernur selama 3 tahun ini boleh saya katakan masih banyak kekurangan yang harus kita benahi, saat ini memang kita sudah bangkit namun belum memenuhi apa yang dinamakan dengan sejahtera,” tambahnya.

“Kita juga dituntut untuk aset-aset kita harus diberdayakan. Lahan harus dimanfaatkan jangan dibiarkan begitu saja kita harus aktif kelola lahan kita dengan baik. Juga sektor pariwisata sebagai prime mover pembangunan, sektor peternakan, pertanian, kelautan yang harus kita kembangkan dengan lebih maksimal,” jelas beliau.

“Saya juga meminta kita semua untuk tetap bergandengan tangan.  Kami sangat mengharapkan disisa 2 tahun kepemimpinan kami ini bisa ada perubahan dan loncatan yang lebih baik untuk memajukan daerah dan masyarakat yang sejahtera. Bekerjalah dengan hati yang bergembira. Tantangan apapun harus dilalui dengan hati yang gembira,” tambah beliau.

Untuk diketahui Pejabat yang dilantik diantaranya yaitu :

1. Johanna E. Lisapally SH, M.Si
* Jabatan Lama : Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT.
* Jabatan Baru : Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT.

2.  Dr. Drs. Zet Sony Libing, M.Si.
*Jabatan Lama : Kepala Badan dan Pendapatan Aset Daerah Provinsi NTT
*Jabatan Baru  : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

3. Ganef Wurgiyanto A.Pi
*Jabatan Lama : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
*Jabatan Baru : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT

4. Dr. Drs. Jelamu Ardu Marius, M.Si
*Jabatan Lama : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
*Jabatan Baru : Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan

5. Alexon Lumba, SH, M.Hum
*Jabatan Lama : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT
*Jabatan Baru : Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT

6. Ambrosius Kodo, S.Sos
*Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT
*Jabatan Baru : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7. Dra. Fluori Rita Wuisan, MM
*Jabatan lama : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinssi NTT
*Jabatan Baru : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT. (***/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Terkait Pembangunan PLTP di Flores, Wagub NTT Ajak Pihak PLN Langsung Turun ke Lapangan

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) mengajak pihak PT PLN untuk langsung turun ke lapangan di Mataloko, Ulumbu dan Atadei setelah PPKM berakhir. Hal ini penting agar permasalahan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dapat segera diselesaikan dan proyek ini segera dapat diwujudkan.

“Khusus untuk Mataloko, ini merupakan daerah kelahiran saya. Saya tahu betul tentang ini (PLTP Mataloko). Sejak tahun 1996, sebelum saya masuk senayan (jadi anggota DPR)sudah direncanakan dan saya ikuti terus sampai sekarang.Permasalahan terkait lahan pun, saya ikuti betul. Saya minta setelah PPKM, kita bisa langsung turun ke lapangan untuk melihat dan selesaikan apa yang jadi permasalahannya. Begitu pun dengan di Ulumbu dan Atadei.Jangan bertele-tele.Kita langsung pergi ke lapangan, kita eksekusi supaya lebih cepat, “kata Wagub JNS saat menerima audiensi virtual pihak Manajer PT PLN di Ruang Rapat Gubernur, Jumat (30/7/2021).

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat menerima audiensi virtual pihak Manajer PT PLN di Ruang Rapat Gubernur, Jumat (30/7/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Manajer PLN meminta dukungan Pemerintah Provinsi Terkait Pembangunan Project Renewable Energy atau Proyek Energi Baru Terbarukan PLTP Mataloko Kabupaten Ngada, Ulumbu Kabupaten Manggarai dan Atadei Kabupaten Lembata.

Menurut Wagub JNS, dengan ditetapkannya Flores sebagai salah satu pulau panas bumi sesuai Keputusan Menteri ESDM nomor 2268 K/30/MEM/2017, PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat secara komprehensif tentang panas bumi beserta teknologinya untuk pemenuhan kebutuhan listrik. Juga harus tahu permasalahannya seperti apa. Sehingga bisa langsung bagi tugas, peran provinsi dan kabupaten bagaimana.

“Yang penting ini segera mungkin diwujudkan. Karena ini kebutuhan mendesak.Apalagi di sekitar Mataloko, sudah ada kampus Bambu dan akan dikembangkan industri bambu. Atadei juga begitu. Masyarakat Atadei selalu tagih kok ini hanya rencana-rencana terus. Begitu pun di Ulumbu, ” jelas Wagub Nae Soi.

Lebih lanjut, Wagub JNS menjelaskan pada prinsipnya Pemerintah Provinsi NTT sangat mendukung upaya pembangunan tiga PLTP tersebut. Karena kalau semuanya jadi, suplai listrik di NTT khususnya Flores tidak bermasalah lagi.

“Kami akan mendukung sesuai regulasi yang ada. Yang penting timeschedul atau jangka waktunyanya jelas. Kapan kita mulai apa, PLN punya tugas apa, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten buat apa. Yang penting tujuannya jelas supaya masyarakat jangan tanya terus. Karena saya tahu persis,masyarakt di sekitar Mataloko sangat menderita. Mereka mengeluh, Listrik PLTP belum mereka nikmati, tapi atap rumah mereka sudah banyak rusak karena belerang,” jelas Wagub JNS.

Sementara itu General Manager Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara Joshua Simanungkalit mengungkapkan rencana PLN untuk bangun PLTP di Flores yakni PLTP Mataloko di Ngada dalam waktu dekat diikuti Ulumbu di Manggarai dan Atadei di Lembata.

“Kami minta dukungan pemerintah Provinsi supaya proyek ini bisa berjalan baik dan lancar untuk kesejahteraan masyarakat di NTT. Kita minta dukungan untuk beberapa perizinan lokasi dan izin-izin lainnya serta pengadaan tanah.Kami juga akan segera melaksanakan arahan pa Wagub untuk turun lapangan setelah PPKM, “jelas Joshua.

Senior Manager Pertanahan, Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Nusra, Gregorius Adi mengungkapkan surat izin penetapan lokasi untuk Mataloko telah disampakan kepada pemerintah Provinsi NTT. Sementara untuk Ulumbu dan Atadei masih disusun.

“Surat ini sudah kami lampiri dengan dokumen rencana pengadaan tanah sesuai ketentuan terbaru. Kami mohon dibantu untuk kemudian kita bersama-sama membentuk tim pengadaan tanah,”jelas Gregorius.

Dalam kesempatan tersebut pihak PLN mengungkapkan kekuatan PLTP Mataloko adalah 2 x 10 MW, Ulumbu 5 dan 6 sebesar 2 x 20 MW dan Atadei 10 MW. Menurut rencana PLTP Mataloko dan Ulumbu 5 akan beroperasi pada 2025, Ulumbu 6 beroperasi 2026 dan Atadei tahun 2027.

Tampak hadir secara virtual yakni Executive Vice President Divisi Energi Baru dan Terbarukan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Cita Dewi, General Manager NTT, Agustinus Jatmiko, Perwakilan dari Kementerian ESDM dan beberapa Manager PT PLN Pusat, Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Ngada, perwakilan Pemerintah Kabupaten Lembata, perwakilan kantor Wilayah BPN NTT . Turut mendampingi Wagub NTT, Kadis ESDM NTT dan Kadis penanaman Modal dan PTSP NTT. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Pemprov NTT Tingkatkan Kesiapsiagaan Mengantisipasi Risiko Tumpahan Minyak di Laut

NTT AKTUAL. KUPANG. Penelitian yang dilakukan oleh Global Ocean menegaskan, perairan Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), rentan terhadap ancaman pencemaran dari tumpahan minyak terlebih dengan meningkatnya eksplorasi minyak dan gas serta aktivitas pelayaran di Kawasan perairan Laut Arafura dan Laut Timor (Arafura and Timor Seas/ATS).

“Perairan Pulau Rote berisiko terdampak dari kemungkinan terjadinya tumpahan minyak sehingga perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran yang melibatkan berbagai pihak,” kata Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, M.M saat membuka secara daring Webinar Mitigasi dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Laut Timor di ruang rapat Gubernur pada Rabu (28/07/2021).

Lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, eksplorasi minyak dan gas bumi, atau kegiatan lain dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kematian organisme yang merugikan masyarakat pesisir.

Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef Nae Soi, M.M saat membuka secara daring Webinar Mitigasi dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Laut Timor di ruang rapat Gubernur pada Rabu (28/07/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Untuk memberikan penyadartahuan tentang pentingnya menyiapkan rencana mitigasi dan kesigapan menanggulangi risiko bencana tumpahan minyak di NTT, terutama di Perairan Laut Timor, Pemerintah Provinsi NTT bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan UNDP Indonesia menggelar webinar yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta _Oil Spill Response Limited_ (OSRL).

“Koordinasi dan respon yang cepat, tepat, dan tersinergi akan dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak di laut untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut,” jelas Wakil Gubernur Nae Soi.

“Peran dan kontribusi perempuan pun perlu menjadi perhatian mengingat perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak dari kerusakan ekosistem laut,” tambahnya.

Sebelumnya Gubernur NTT telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2021 tentang Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut di Wilayah Perairan Provinsi NTT pada awal Juli 2021 yang melibatkan unsur pemerintah daerah lintas bidang dengan pendampingan dari kementerian terkait. Inisiasi pembentukan tim tersebut didukung oleh Program Arafura & Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2). (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT