Arsip Tag: Hermanus Man

Pemkot Kupang Makin Perketat PPKM Mikro

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Kembali naiknya jumlah kasus covid 19 di Kota Kupang sejak awal Juni 2021 lalu mendorong Pemerintah Kota Kupang untuk bertindak cepat, dengan melakukan penguatan PPKM Mikro serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi. Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man dalam rapat koordinasi bersama OPD terkait di ruang kerjanya, Selasa (22/06/2021) menyampaikan rapat ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti instruksi nasional terkait penebalan atau penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Rapat ini juga bertujuan untuk menyiapkan poin-poin penegasan yang akan dituangkan dalam surat edaran Wali Kota Kupang terbaru per tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021 mendatang, berdasarkan kondisi terkini Kota Kupang.

Dalam keterangan pers kepada media usai rapat tersebut Wawali mengakui saat ini ada dua kelurahan di Kota Kupang yang masuk kategori zona merah. Sementara 5 hingga 7 kelurahan masuk kategori zona orange dan 33 lainnya masuk kategori zona kuning. Wawali minta agar warga Kota Kupang tidak panik, namun tetap waspada dan selalu patuh pada protokol kesehatan yang berlaku.

Ditambahkannya ada sejumlah catatan yang akan dituangkan dalam SE Wali Kota Kupang terbaru menyikapi kondisi terkini, baik untuk daerah merah, orange, kuning, hijau dan semua kelurahan dan merujuk pada instruksi nasional tentang penebalan PPKM mikro. PPKM mikro tersebut mengatur sejumlah kegiatan masyarakat, baik di perkantoran, sekolah, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, kegiatan seni budaya, restoran, warung, café, tempat ibadah, kegiatan seni budaya, taman, obyek wisata, fasilitas umum, hajatan serta rapat atau seminar yang disesuaikan dengan kondisi terkini wilayah masing-masing.

Menurutnya SE Wali Kota Kupang yang akan berlaku mulai hari ini juga mengatur beberapa hal, antara lain tentang perlunya meningkatkan koordinasi gugus tugas tingkat kelurahan, dengan melibatkan semua pihak terkait sampai pada RT/RW, tokoh masyarakat juga tokoh agama. Mengenai gugus tugas tingkat kelurahan, Wawali minta kepada BPBD Kota Kupang untuk segera diproses dananya karena sudah dianggarkan. “Semua pejabat harus punya sense of crisis, kalau ditunda korban bisa makin banyak. Jangan lengah karena tiap hari peningkatan kasus di atas angka 10,” tegasnya.

Wawali juga minta agar para petugas memperkuat dan mempertegas edukasi tentang 5M dan 3T di tingkat kelurahan, terutama tempat-tempat umum seperti pasar, pertokoan, mall dan rumah ibadah. Perlu juga diperkuat koordinasi dengan puskesmas untuk pelaksanaan 3T pada semua kasus dan kontak. Menurutnya perlu juga ada pemetaan penyebaran kasus dan kontak per RT setiap hari. Bila di dalam satu RT terdapat lebih dari 10 kasus positif maka dilakukan penutupan (lockdown) RT tersebut. Karena itu tata cara dan protap lockdown perlu disosialisasikan kepada seluruh warga.

Selain itu karena mobilitas penduduk dari luar daerah ke Kota Kupang cukup tinggi, Wawali menilai perlu dilakukan pemantauan tiap hari bagi setiap pendatang baru, dengan memperhatikan status covid yang bersangkutan atau hasil rapid testnya. Petugas di Puskesmas juga diminta untuk secara aktif mendistribusikan obat-obatan dan vitamin yang dibutuhkan pada semua kasus dan kontak.

Untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mantan Kepala Dinas Kesehatan di Alor dan Kabupaten Kupang itu juga mengimbau agar warga mengonsumsi makanan-makanan dan buah seperti pisang, jeruk, selada air, bawang putih, susu serta herbal lainnya yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh.

Kepada semua Lurah di Kota Kupang dan jajarannya Wawali mengimbau untuk segera meningkatkan edukasi tentang manfaat vaksinasi dan menganjurkan pada semua warga untuk memperoleh vaksinasi. Edukasi tentang protokol kesehatan juga menurutnya perlu terus dilakukan tidak henti-hentinya, termasuk menaati SE Wali Kota Kupang tentang PPKM mikro terbaru.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wawali tersebut dihadiri oleh Kepala BPBD Kota Kupang, Maxi Jemy Didok, S.Pd, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere, AP,M.Si, Kepala Dinas Perindag Kota Kupang, Djidja Kadiwanu,SE, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kupang, Kabid dari Kominfo Kota Kupang, Kabid dari Satpol PP Kota Kupang serta KTU RSUD SK Lerik Kota Kupang. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Dukung Vaksinasi Covid 19 Bagi Pengungsi Luar Negeri

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang memberikan dukungan penuh kepada International Organization for Migration (IOM) Indonesia yang menggagas vaksinasi bagi para pengungsi luar negeri di Kota Kupang. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, dr.Hermanus Man saat menghadiri kegiatan vaksinasi Covid 19 bagi para pengungsi luar negeri di Hotel Sasando Kupang, Sabtu (19/06/2021).

Diakuinya meski berstatus sebagai pengungsi, karena selama ini sudah menetap di Kota Kupang, Pemerintah Kota Kupang memiliki kewajiban untuk memperhatikan mereka. Karena itu atas nama Pemerintah Kota Kupang, Wawali berterima kasih kepada IOM yang telah membantu Pemkot Kupang dalam upaya penanganan covid 19.

Wakil Wali Kota Kupang, dr.Hermanus Man saat menghadiri kegiatan vaksinasi Covid 19 bagi para pengungsi luar negeri di Hotel Sasando Kupang, Sabtu (19/06/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Ditambahkannya untuk penanganan covid 19, Pemerintah Kota Kupang telah melakukan berbagai upaya. Yang pertama adalah menerbitkan Peraturan Wali Kota terkait penanganan Covid 19 berskala mikro. Pemerintah Kota Kupang berupaya keras untuk melakukan pencegahan penyebaran covid 19, meski diakuinya masih banyak warga Kota Kupang yang belum taat. Setelah sempat menurun pada awal tahun lalu, sejak April 2021 lalu terjadi kenaikan jumlah kasus 5 hingga 15 kasus setiap hari.

Upaya kedua yang dilakukan oleh Pemkot Kupang untuk memutus rantai penularan covid 19 menurut Wawali adalah melakukan vaksinasi. Dengan vaksinasi diharapkan semua warga Kota Kupang termasuk pengungsi luar negeri mencapai herd imunity. Dia berharap dengan kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan IOM ini semua pengungsi luar negeri yang ada di Kota Kupang bisa divaksin.

Kepala IOM Kupang, Asni Yurika menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wawali dan dukungan Pemkot Kupang sebagai mitra pada kegiatan vaksinasi ini. Menurutnya IOM sebagai organisasi yang dipercaya untuk memfasilitasi penanganan pengungsi luar negeri juga memberi perhatian serius terhadap penanganan covid 19 di Indonesia pada umumnya dan Kota Kupang pada khususnya. IOM juga mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penanganan Covid 19 terutama untuk membantu penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit di kota-kota yang menampung para pengungsi. Pada kegiatan yang diselenggarakan hari ini IOM bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan RI akan memberikan vaksin kepada 177 orang pengungsi luar negeri yang tersebar di tiga akomodasi di Kota Kupang.

Hadir dalam kesempatan tersebut Koordinator Substansi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah pada KKP Kemenkes RI di Kupang, Hengky Yanrez Jozua, S.KM, M.Kes bersama tim vaksinasi, perwakilan dari Rumah Detensi Imigrasi Kupang dan Perwakilan dari Polres Kupang Kota.

Turut mendampingi Wawali dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang, Noce Nus Loa, SH, M.Si, Kabid Pengkajian Masalah Strategis pada Badan Kesbangpol Kota Kupang, Jeriyanto R.R.Lakusa, SH serta yang mewakili Kepala Puskesmas Oepoi, dr.Yohanes P. Lisangan. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Rasio Efektivitas PAD Kota Kupang Capai 102,76 Persen

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Kupang mencapai 102,76 persen. Rasio efektivitas merupakan perbandingan realisasi PAD dengan target PAD berdasarkan potensi riil yang bertujuan menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan. Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat membacakan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Sabtu (12/06/2021).

Rapat Paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Sabtu (12/06/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Rasio pertumbuhan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurutnya realisasi PAD Kota Kupang TA 2020 sebesar 167 miliar 530 juta 108 ribu 45 rupiah 48 sen dari target sebesar 163 miliar 30 juta 592 ribu 170 rupiah atau 102,76 persen. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man (kanan) saat membacakan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Sabtu (12/06/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Selain rasio pertumbuhan, indikator lain untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah rasio kemandirian, yang mengukur tingkat kemandirian Pemda dalam pendanaan aktivitasnya sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk tahun anggaran 2020, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Kupang mencapai 18,67 persen. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah PAD terhadap bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi ditambah jumlah pinjaman (selain utang PFK dan utang pajak PPN/PPH).

Ditambahkannya indikator lain untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah rasio pertumbuhan, yang menunjukkan seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode. “Untuk tahun anggaran 2020, rasio pertumbuhan PAD Pemkot Kupang mencapai 10,46 persen. Selain itu ada juga rasio aktivitas yang menggambarkan kemampuan Pemda dalam memprioritaskan alokasinya pada belanja tidak langsung atau pada belanja langsung secara optimal. Untuk TA 2020 rasio aktivitas Pemkot Kupang untuk belanja tidak langsung sebesar 41,26 persen sedangkan untuk belanja langsung sebesar 58,74 persen,” terang Wakil Wali Kota Kupang.

Pada kesempatan yang sama Wawali juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kerja sama dan kemitraan antara Pemkot Kupang dengan DPRD Kota Kupang, sehingga bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang TA 2020 di tengah situasi pandemi covid 19. “Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir dari seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, akan tetapi sebagai tolak ukur atas ketaatan, akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola sumber pendapatan, belanja dan kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang,” pungkasnya. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Kota Kupang Jadi Pilot Project Program Langit Biru Pertamina di NTT

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Kota Kupang bakal menjadi pilot project program Langit Biru Pertamina di NTT. Program Langit Biru merupakan program Pertamina dalam rangka pengurangan polusi udara yang dilakukan dengan cara mengedukasi warga untuk beralih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang berkualitas dan ramah lingkungan, seperti dari premium ke pertalite. BBM berkualitas memiliki kadar oktan (Research Octane Number/RON) tinggi, sehingga lebih ramah lingkungan karena rendah emisi. Demikian disampaikan Sales Branch Manager (SBM) I Pertamina NTT, Angga dalam audiens di ruang kerja Wakil Wali Kota Kupang, Kamis (3/06/2021).

Menurutnya semula launching program Langit Biru ini rencananya akan dilakukan pada April 2021 lalu. Namun karena kondisi Kota Kupang yang saat itu dilanda badai siklon tropis seroja, sehingga pihaknya memutuskan untuk menunda launching tersebut pada bulan Juli 2021 mendatang. Diakuinya di tingkat nasional NTT merupakan satu-satunya provinsi di mana program Langit Biru belum berjalan. Karena itu Pertamina menunjuk Kota Kupang sebagai pilot project program ini. Setelah Kota Kupang, sosialisasi akan dilanjutkan di sejumlah Kabupaten di daratan Pulau Timor kemudian ke seluruh wilayah NTT.

Angga menambahkan setelah launching nanti, Pertamina akan membatasi penjualan premium di SPBU yang ada di Kota Kupang. Premium hanya dijual secara terbatas untuk kebutuhan para nelayan dan angkutan kota saja. Sebagai tahap awal selama enam bulan pertama Pertamina akan menawarkan harga khusus pertalite seharga premium. Diskon harga ini akan berubah setiap bulannya, sampai pada bulan keenam nanti warga sudah membeli pertalite dengan harga normal.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat menerima kunjungan tersebut mengapresiasi program langit biru Pertamina tersebut. Menurutnya selain mendorong pemanfaatan BBM yang ramah lingkungan program ini juga turut mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi covid 19. Wawali memastikan Pemkot Kupang tentunya mendukung program ini, namun perlu juga dibahas tentang bagaimana bentuk keterlibatan pemerintah dalam pengawasan agar program ini bisa berjalan dengan baik. Menurutnya warga juga perlu diberi peringatan sejak dini tentang kebijakan pengalihan dari premium ke pertalite. Pemkot Kupang siap membantu memberikan sosialisasi agar ketika saatnya tiba tidak ada gejolak atau timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Wawali juga minta agar kebijakan promosi harga khusus dan tahapannya disosialisasikan di tiap-tiap SPBU agar masyarakat tidak terkejut saat harga sudah kembali normal dan penjualan premium sudah dibatasi.

Turut serta dalam kunjungan tersebut Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) NTT, Alain Nitti Susanto dan Kepala Bidang SPBU Hiswana Migas NTT, Fernando Gontai. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Terima Kunker Dari BKKBN RI, Pemkot Kupang Siap Sukseskan Pendataan Keluarga 2021

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man, Jumat (21/05/2021) pagi menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Ir. Dwi Listywardani, M.Sc, Dip.Com. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota dan turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru, SE, M.Ph, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, drg. Fransiska J.H. Ikasasi dan beberapa kepala bidang BKKBN Provinsi NTT.

Kunjungan kerja bertujuan mengevaluasi jalannya kegiatan Pendataan Keluarga 2021 di Kota Kupang. Pendataan Keluarga (PK) sendiri merupakan program BKKBN sesuai amanat UU 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Program ini dilakukan rutin setiap lima tahun, serentak di seluruh Indonesia dan tahun ini digelar pada 1 April sampai 31 Mei 2021. Untuk di Kota Kupang, sasaran Pendataan Keluarga berbasis aplikasi sebanyak 103.028 KK dan dari data yang disampaikan dalam pertemuan ini diketahui per 20 Mei 2021, Kota Kupang baru mencapai 4,99 persen sasaran.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Ir. Dwi Listywardani, M.Sc, Dip.Com, di ruang kerja Wakil Wali Kota, Jumat (21/05/2021) pagi. Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Wakil Wali Kota dikesempatan ini menyampaikan Pemkot Kupang sangat mendukung dan siap mensukseskan program Pendataan Keluarga tahun 2021. Terhadap masih kurangnya capaian sasaran PK di Kota Kupang, Wawali menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi oleh para kader dan/atau petugas lapangan keluarga berencana (PLKB). Diantaranya keadaan Kota Kupang sebagai kota perdagangan dan jasa dimana warganya banyak melakukan aktifitas di luar rumah (mobilitas tinggi), yang menyebabkan para kader kesulitan untuk menemui warga sasaran yang akan didata di rumah. Terkait hal ini, Wawali menyampaikan dalam sisa hari Pendataan Keluarga kedepan akan menggenjot petugas lapangan, sehingga target 80 persen PK di Kota Kupang dapat dicapai. Untuk itu Wawali minta Kadis PPKB Kota Kupang, drg. Fransisca J. H. Ikasasi untuk melakukan strategi berbeda dalam melakukan PK, diantaranya agar para kader dan PLKB melakukan pendataan di kantor-kantor dan mengutamakan ASN terlebih dahulu.

Wawali juga menginstruksikan agar membuat percepatan PK yaitu segera mengadakan pertemuan secara daring dengan para Lurah se-Kota Kupang bersama kader di masing-masing kelurahan untuk diberi arahan. Wawali mengatakan pentingnya basis data untuk menjadi dasar analisis program-program ke depan baik terhadap program keluarga berencana maupun penanganan stunting secara nasional maupun di daerah. Wawali juga dikesempatan ini mengusulkan kepada BKKBN pusat agar dapat membuat petunjuk teknis Pendataan Keluarga yang berbeda antar kota dengan kabupaten.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Ir. Dwi Listywardani, M.Sc, Dip.Com dalam pertemuan ini meminta dukungan kepala daerah untuk percepatan Pendataan Keluarga tahun 2021. Selain itu juga meminta dukungan terhadap kegiatan Baksos Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan dukungan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) maupun pelayanan rutin sesuai target masing-masing Kabupaten/Kota untuk menurunkan total fertility rate (TRF) atau angka kelahiran total dalam rangka pencegahan terjadinya gizi buruk, stunting, menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian anak (AKB) serta kemiskinan.

Rekomendasi lainnya agar mendukung Program Bangga Kencana sebagai prioritas pembangunan daerah dengan memasukan indikator Pembangunan Keluarga, Kependudukan & KB ke dlm RPJMD dalam rangka pembentukan kualitas SDM sejak dini dari dalam kandungan sekaligus untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan daya tampung bumi dan daya dukung alam, terciptanya bonus demografi, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keluarga (meningkatnya IPM, serta dapat mengeliminir dampak ikutan lainnya atas pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Selai itu juga meminta dukungan kepala daerah untuk meningkatkan kelembagaan OPD PPKB di Kota Kupang sesuai Surat Kepala BKKBN tanggal 15 Maret 2021 Kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, juga dukungan APBD II yang memadai untuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan & KB (Bangga Kencana).

Dikesempatan ini pula, Dr. Ir. Dwi Listywardani, M.Sc, Dip.Com menyerahkan dokumen dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB fisik dan Non Fisik (BOKB) kepada Wakil Wali Kota. Untuk tahun anggaran 2021, Kota Kupang mendapatkan dukungan DAK tersebut sebesar Rp. 3.200.350.000. (*PKP_ghe)

Sumber berita + foto : Siaran Pers Prokompim Setda Kota Kupang

Dukung Peningkatan SDM ASN, Wawali Kota Kupang Terima Kunjungan Direktur Pasca Sarjana Undana

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wakil Wali (Wawali) Kota Kupang, dr. Hermanus Man menerima kunjungan Direktur Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof. Feliks Tan di ruang kerjanya, Rabu (19/05/2021).

Dalam kunjungan tersebut Prof. Feliks yang didampingi Kepala Program Studi (Kaprodi) S2 Peternakan, Dr. Frangky Telupere dan Kaprodi S2 Administrasi Publik, Dr. Aziz Djaha mensosialisasikan kehadiran Program Pasca Sarjana di Undana serta tawaran peluang bagi para ASN Kota Kupang yang ingin melanjutkan studi tanpa harus ke luar daerah.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat menerima kunjungan Direktur Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof. Feliks Tan bersama rombongan di ruang kerja Wakil Wali Kota, Rabu (19/05/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Wawali dalam pertemuan itu menyambut baik tawaran tersebut. Menurutnya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM), para ASN perlu didorong untuk mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi menurutnya ke depan Pemkot Kupang akan fokus pada pengembangan dan pemulihan perekonomian. Selain itu kemajuan jaman saat ini dengan segala kompleksitas nya menuntut dukungan SDM yang berkualitas. Bahkan menurutnya dalam perekrutan dan jenjang karir PNS bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan mewajibkan para kepala sekolah harus bergelar minimal S2. Dengan demikian tawaran pendidikan S2 dari Undana bisa menjadi peluang yang menarik. Pertimbangan jarak yang dekat, karena masih dalam wilayah Kota Kupang tentunya akan lebih menghemat biaya ketimbang harus melanjutkan studi di luar daerah menurutnya.

Karena itu Wawali meminta pihak Undana untuk bersurat secara resmi kepada Pemerintah Kota Kupang, agar informasi ini bisa disosialisasikan kepada para ASN. Namun Wawali juga mengingatkan tentang kemungkinan dalam satu hingga dua tahun ke depan rencana ini masih sulit direalisasi karena Pemkot Kupang masih konsentrasi pada upaya pemulihan pasca badai seroja dan pandemi covid 19.

Direktur Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof. Feliks Tan dalam penjelasannya menyampaikan Program Pasca Sarjana Undana sudah hadir sejak beberapa tahun lalu. Saat ini mereka memiliki kurang lebih 600 mahasiswa dari 10 program studi. 2 program studi doktoral, yakni prodi peternakan dan adminsitrasi publik serta 8 program studi magister. Dia berharap ke depan ASN Kota Kupang bisa memanfaatkan peluang studi lanjut di Undana ketimbang harus pergi jauh ke luar daerah. Apalagi dalam situasi pandemi covid 19 seperti saat ini, ASN bisa mengikuti kuliah secara daring tanpa harus menganggu aktivitasnya di kantor. Program pascasarjana juga menurutnya terbuka bagi para guru terutama yang ingin mendalami ilmu di Program Studi Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Sosial. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Gelar Nikah Massal Bagi 2 Pasangan Di Gereja St. Yoseph Naikoten

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang melalui Bagian Kesra Setda Kota Kupang kembali menyelenggarakan kegiatan Nikah Massal yang secara rutin dilaksanakan sejak tahun 2003 dan merupakan rangkaian dari acara Hari Ulang Tahun Kota Kupang yang diperingati setiap tanggal 25 April. Kali ini terdapat 2 pasangan beragama Katolik mengikuti kegiatan Nikah Massal di Gereja St. Yoseph Naikoten II, Selasa (11/05/2021) yang diawali dengan Misa olen Pater Dago Bertus Sota Ringgi, SVD. Salah satu pasangan yang diteguhkan pernikahannya adalah penyandang disabilitas.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man dalam sambutannya menyampaikan program Nikah Massal merupakan wujud kepedulian dan kepekaan Pemerintah Kota Kupang dalam menciptakan keteraturan hidup masyarakat sesuai kaidah dan norma yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pasutri yang telah hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, sekaligus menjadi suatu gerakan moral yang dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya unsur legalitas dalam membentuk suatu lembaga pernikahan.

“Saya menyampaikan proficiat dan selamat kepada kedua pasangan yang diteguhkan pernikahannya hari ini dan anak-anak yang sudah ada akan dilindungi undang-undang sesuai dengan dokumen kenegaraan dan kependudukan yang ada, karena itu izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki dan Dinas Dukcapil Kota Kupang untuk kerja sama hari ini untuk meneguhkan kedua pasangan mempelai,” ungkap Wawali.

Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut Wawali memberikan pesan bahwa sudah ada edaran dari pemerintah untuk melarang kegiatan dan aktifitas pesta terkait situasi pandemi Covid 19 di Kota Kupang. Beliau berharap agar kedua pasangan yang diteguhkan hari ini untuk tidak melakukan pesta syukuran yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.

Sesuai laporan panitia yang disampaikan Plt. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang, Ivan Lenny Mila Meha, S.STP., M.Si., bahwa pasutri yang mengambil bagian tahun ini sebanyak 29 pasang antara lain; 25 pasang dari Gereja Kristen GMIT, 2 pasang dari Gereja Kristen Denominasi dan 2 pasang dari Gereja Katolik.

Tujuan Kegiatan ini untuk membantu keluarga yang sudah hidup sah sebagai suami istri namun belum menikah secara sah menurut hukum, agama dan pemerintah serta dapat membantu keluarga yang tidak mampu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pemerhati Disabilitas, Pdt. Yandi Manobe, S.Th., Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang, Ignasius R. Lega., S.H., Kepala Dinas PPPA Kota Kupang, Ir. Clementina R. N. Soengkono, Camat Kota Raja, Achrudin Abubakar, S.Sos., M.Si., dan Lurah Naikoten II, Christo V. Amalo, S.IP., M.M. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang dan Forkopimda Tingkatkan Sinergi Dalam Penanggulangan Covid-19 di Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kupang senantiasa bersinergi dalam penanggulangan Covid-19 di Kota Kupang.

Hal ini terungkap dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (3/05/2021) siang antara Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM., MH, Wakil Wali Kota, dr. Hermanus Man dan jajaran Forkopimda yang hadir diantaranya Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti, SIK, Komandan Kodim 1604 Kupang, Letkol ARH Abraham Kalelo, S.Sos dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Odermaks Sombu, SH, MA, MH. Pertemuan ini berlangsung seusai rapat koordinasi para kepala daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri yang diikuti secara daring di ruang rapat Garuda Kantor Wali Kota Kupang.

Pertemuan ini diawali dengan paparan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Si tentang data perkembangan kasus Covid-19 di Kota Kupang sejak April 2020 sampai pada 29 April 2021, mulai dari update jumlah kasus covid-19 secara keseluruhan dan per wilayah termasuk data pemeriksaan spesimen di Kota Kupang. Terkait data pemeriksaan spesimen, drg. Retno mengungkapkan sampai 19 April 2021 jumlah spesimen yang sudah diperiksa sebanyak 27.662 dan sebanyak 9843 spesimen dengan hasil positif.

Juga dipaparkan tahapan pelaksanaan kegiatan vaksinasi yaitu tahap satu bagi SDM Kesehatan dan tahap dua bagi lansia dan petugas publik. Khusus untuk kelompok lansia (60 tahun ke atas) dengan sasaran 29.978 lansia, diungkapkan yang sudah divaksin untuk dosis kedua baru sebanyak 4.575 lansia atau 20.72 persen, jumlah yang dinilai masih sangat kecil. Terkait hal ini, drg. Retno mengungkapkan cakupan vaksinasi lansia masih rendah karena rendahnya partisipasi kunjungan lansia untuk vaksinasi. Untuk itu dirinya meminta kerja sama atau bantuan baik kepada Babinsa dan Babinkamtibmas untuk membantu mobilitas lansia karena menurutnya para lansia tidak bisa datang sendiri ke tempat pelayanan kesehatan dan juga terkendala dengan penyakit komorbid yang menyertai.

Wakil Wali Kota dalam kesempatan ini mengungkapkan provinsi NTT saat ini termasuk zona merah. Terkait jumlah spesimen yang diperiksa di Kota Kupang yaitu 27.622, angka positif (positive rate) mencapai 9843 atau 35,56 persen yang mana ha ini menurut Wawali melebihi angka positif (positive rate nasional) yang hanya 13,57 persen dan bahkan jauh dari angka toleransi dari WHO hanya mengizinkan 5 persen. Hal ini dikatakan Wawali menandakan bahwa masyarakat kita saat ini dalam keadaan beresiko tinggi terutama pada lansia. Diakuinya meskipun sesudah vaksin dilaksanakan kasus menurun namun muncul euforia yang menyebabkan orang menjadi tidak disiplin lagi dalam menjalankan protokol kesehatan.

Menurut Wawali terdapat 3 sebab mengapa Kota Kupang perlu meningkatkan kewaspadaan tinggi saat ini yaitu pertama karena pelaksanaan protokol kesehatan yang semakin menurun. Terkait ini Wawali mengatakan segera memperbaharui surat edaran penegakan disiplin dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Kota Kupang per kecamatan per kelurahan. Kedua, adanya angka kematian (fatality rate) di Kota Kupang yang mencapai 3,3 persen dibandingkan angka nasional yaitu 2,73 persen. Hal ini menurut Wawali sangat penting untuk diwaspadai terlebih BOR (bed occupancy rate) atau persentase penggunaan tempat tidur pada rumah sakit rujukan covid-19 di Kota Kupang untuk tingkat nasional dinilai merah.

Selain pemberlakuan PPKM mikro, Wawali juga menegaskan agar penjagaan di gerbang-gerbang masuk kota harus diaktifkan kembali, semua ijin keramaian tidak diberikan dan bila ada kegiatan mendesak hanya diijikan terisi 50 persen termasuk kegiatan ibadah Wawali juga mengatakan pemkot perlu mempersiapkan pelaksanaan sholat Ied pada hari raya Idul Fitri mendatang untuk diatur dengan baik agar tidak terjadi kerumunan dan tetap menjalankan prokes. Untuk ini Wawali mengatakan akan segera melakukan rapat koordinasi dengan para tokoh agama dan Forkopimda.

Terkait pemberlakuan PPKM skala mikro, Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti, SIK, di kesempatan ini mengungkapkan TNI dan Polri siap membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Dikatakannya, penanganan covid-19 di Kota Kupang harus serius dan tidak main-main karena Kota Kupang sebagai barometer di Provinsi NTT, untuk itu menurutnya sistem posko dan pelaporan harus berjalan dengan baik. Diungkapkannya, selama ini Polres Kupang Kota terus intens dalam melaksanakan kegiatan terkait penanganan covid-19 di Kota Kupang namun menurutnya perlu sinergi dengan pemkot terutama dengan para Camat dan Lurah harus ditingkatkan lagi termasuk meningkatkan peran RT/RW.

Kapolres juga mengungkapkan siap bersinergi dengan Dinas Kesehatan dalam upaya membantu proses vaksinasi terutama mobilitas bagi lansia. Untuk itu dirinya minta agar Dinkes memberikan data yang diperlukan dan dibantu dengan lurah setempat, Babinkabtibmas dan Babinsa siap melakukan upaya jemput bola. Hal ini perlu dilakukan karena seturut dengan program vaksinasi yang menjadi konsern dari Presiden. Terkait dengan larangan mudik, Kapolres sampaikan selain melakukan upaya penyekatan-penyekatan jalan juga perlu dilakukan pengawasan untuk pelabuhan udara dan pelabuhan laut terutama bagi warga yang datang dari luar negeri.

Dandim 1604 Kupang, Letkol ARH Abraham Kalelo, S.Sos, pada kesempatan ini mengungkapkan mendukung Pemkot Kupang sepenuhnya dalam penanganan covid-19. Dikatakannya selama ini Kodim 1604 Kupang terus bekerja sama dengan Polres Kupang Kota dalam upaya tersebut dan kedepannya juga akan meningkatkan kerja sama dengan pemkot. Menurutnya perlu dilakukan evaluasi bersama terhadap apa yang masih kurang dan apa yang perlu mendapatkan perhatian lebih sehingga membangun koordinasi yang intens. Terkait pelaksanaan vaksinasi, Dandim mengatakan pihaknya siap membantu untuk menggerakkan lansia sesuai kebutuhan. Untuk pelaksanaan Shalat Ied pada hari Idul Fitri mendatang, menurut Dandim, TNI siap mendukung keputusan Pemkot dengan harapan walaupun melaksanakan kegiatan keagamaan tetapi prokes tetap dijalankan.

Sementara itu, Kajari Kota Kupang, Odermaks Sombu, SH, MA, MH, di kesempatan ini mengungkapkan perlunya segera menindaklanjuti dana refocusing yang telah ditetapkan, karena menurutnya akan sangat membantu Pemkot dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait penanggulangan covid-19 di Kota Kupang. Selain itu, dirinya menyoroti banyaknya kerumunan di tempat-tempat umum di kota Kupang seperti di bank yang perlu diperketat, termasuk kegiatan-kegiatan warga yang berpotensi menimbulkan kerumunan juga agar diperketat.

Wali Kota Kupang dalam pertemuan ini mengatakan pelaksanaan PPKM mikro di Kota Kupang belum berjalan secara baik. Hal ini dinilai Wali Kota karena peran camat dan lurah bersama satgas covid-19 Kota Kupang belum maksimal di lapangan dan juga warga yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan 3M. Untuk itu dirinya minta agar Camat, Lurah dan Satgas Covid-19 Kota Kupang harus berperan aktif dan membangun kerja sama dengan Babinkamtibmas dan Babinsa. Dikatakannya perlu ada laporan harian dari posko PPKM mikro tentang perkembangan covid-19 di wilayah masing-masing. Wali Kota juga minta kepada jajaran Dinkes Kota Kupang untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi sesuai jadwal tahapan yang diberikan dari pusat bekerja sama dengan Lurah melakukan upaya jemput bola.

Selain itu Wali Kota minta untuk memaksimalkan penggunaan detektor GeNose C19 yang dimiliki pemkot di tepat-tempat umum. Wali Kota juga minta agar penambahan ruang isolasi di RS S. K. Lerik agar segera direalisasikan dengan menggunakan dana refocusing. Terkait pelarangan mudik lebaran, Wali Kota minta untuk dilakukan pengetatan di pintu-pintu masuk Kota Kupang termasuk di bandara. Wali Kota pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk semua dukungan dan kerja sama berbagai pihak dengan Pemkot terutama untuk jajaran Forkopimda dalam upaya penanganan covid-19 di Kota Kupang.

Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Asisten 2 Sekda, Kadis Perhubungan Kota Kupang, Direktur RSUD S. K. Lerik, Kepala Badan Kesbangpol dan pimpinan perangkat daerah terkait lainnya. (*PKP_ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang dan MUI Bahas Penerapan Prokes Untuk Idul Fitri

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kupang duduk bersama membahas persiapan perayaan Idul Fitri di Kota Kupang, yang sesuai dengan protokol kesehatan. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Kupang, Selasa (4/05/2021) dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad, Ketua Dewan Masjid Kota Kupang, H. Muchsin Thalib, Perwakilan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Kupang, Kasdim 1604 Kupang, Letkol Inf. Sugeng, Wakil Kapolres Kupang Kota, Kompol Iwan Iswahyudi, Kepala Kantor Agama Kota Kupang, Yakobus Beda Kleden, Perwakilan dari Kajari Kota Kupang serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan untuk menjabarkan arahan Menteri Agama RI terkait puncak perayaan Idul Fitri tahun ini, terutama tentang pelaksanaan Shalat Ied. Dari pertemuan tersebut disepakati beberapa hal terkait persiapan perayaan puncak Idul Fitri salah satunya adalah larangan untuk melakukan takbiran keliling. Jamaah hanya diperkenankan menggelar takbiran di masjid masing-masing sesuai tata cara keagamaan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk pelaksanaan Shalat Ied disepakati dilakukan baik di masjid maupun lapangan dengan tujuan untuk mengurai kerumunan jamaah, sehingga tidak menumpuk hanya di satu tempat seperti waktu lalu.

Dalam kesepakatan tersebut juga diatur agar pelaksanaan Shalat Ied di lapangan terbuka harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menyiapkan perlengkapan penunjang protokol kesehatan seperti thermal gun, masker, hand sanitizer dan tempat cuci tangan. Panitia diharapkan memperbanyak pintu keluar sehingga tidak terjadi penumpukan setelah Shalat Ied. Para ulama dan tokoh agama juga diminta untuk menyerukan imbauan agar jamaah setelah Shalat Ied tidak bergerombol apalagi berjabatan tangan atau cium tangan. Jamaah juga perlu diimbau untuk tidak meninggalkan sampah di tempat Shalat demi menjaga kebersihan. Kesepakatan dalam pertemuan ini nantinya akan diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran Wali Kota, yang akan dibagikan dalam waktu dekat dan diumumkan kepada jamaah saat Shalat Jumat nanti.

Wawali menambahkan peringatan untuk waspada terhadap covid 19 perlu dilakukan mengingat belakangan ini disiplin warga Kota Kupang terhadap protokol kesehatan semakin kendor, apalagi pasca badai seroja , orang hampir lupa akan bahaya covid, terutama di tenda pengungsian. Kewaspadaan juga menurutnya perlu ditingkatkan sebagai antisipasi euforia vaksinasi. Orang mengira setelah divaksin covid sudah berlalu, padahal capaian vaksinasi lansia di Kota Kupang baru mencapai 20 persen dari 9 ribu orang. Warga Kota Kupang juga menurutnya perlu waspada karena info terbaru virus covid 19 sudah bermutasi menjadi lebih berbahaya, bahkan sudah menyerang anak-anak usia 15 tahun ke bawah.

Kasdim 1604 Kupang, Letkol Inf. Sugeng, yang hadir mewakili Dandim 1604 Kupang mendukung pelaksanaan Shalat Ied di masjid dan lapangan, dengan harapan tidak terjadi penumpukan di satu tempat saja. Menurutnya TNI siap membantu untuk pengamanan selama Shalat di lapangan. “Jangan sampai ibadah ini menimbulkan kluster baru. Kami mohon bantuan para ulama dan Imam Masjid untuk memberikan imbauan kepada jamaah untuk mematuhi protokol kesehatan lewat mimbar karena lebih didengarkan,” tambahnya.

Dukungan juga disampaikan Wakapolres Kupang Kota, Kompol Iwan Iswahyudi. Menurutnya belum lama ini Polres Kupang Kota juga sudah menggelar rapat terkait pelaksanaan Shalat Ied sesuai prokes dengan MUI dan para ulama se-Kota Kupang. Dalam pertemuan itu disepakati agar para penceramah menyiapkan materi ceramah yang dipadatkan supaya lebih singkat. Panitia perayaan juga diminta untuk secara intens menyampaikan kepada jamaah untuk tidak saling berjabat tangan atau cium tangan. Panitia juga diminta untuk memperhatikan kapasitas tempat terutama di dalam masjid.

Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad juga menyatakan dukungannya tentang rencana pelaksanaan Shalat Ied di masjid dan lapangan. “Yang kita hindari adalah kerumunan berlebih. Tugas kami mengingatkan ulama yang pimpin shalat supaya mempersingkat kotbahnya dan menghindari kontak fisik. Insya Allah semua bisa kita atasi, tidak sulit karena jamaah juga pasti takut kalau timbul kluster baru,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Kupang, H. Muchsin Thalib. Menurutnya hasil rapat hari ini penting dan sedang ditunggu jamaah muslim di Kota Kupang. Dia berharap imbauan ini bisa disampaikan kepada jamaah sejak jauh hari, agar jamaah berkesempatan memilih opsi untuk ikut Shalat Ied di masjid atau di lapangan. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang bersama Forkopimda mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 yang dipimpin Mendagri

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM., MH bersama Wakil Wali Kota, dr. Hermanus Man dan FORKOPIMDA Kota Kupang mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (3/05/2021) pagi dari ruang rapat Garuda Kantor Walikota Kupang. Rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menghadirkan beberapa narasumber yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, perwakilan Panglima TNI, perwakilan KAPOLRI, BIN, Kejaksaan Agung dan Kepala BNPB/Kasatgas Covid-19.

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan Indonesia perlu belajar dari lonjakan kasus covid-19 di India yang terjadi saat ini. Dikatakannya saat ini pelanggaran-pelanggaran terhadap penegakan protokol kesehatan mulai terjadi terutama jelang hari raya seperti kerumunan baik pada kegiatan keagamaan, kegiatan ekonomi dan tradisi-tradisi lainnya seperti belanja di pasar, sudah ada masyarakat yang mulai mudik, tarawih tanpa menjalankan prokes dan kegiatan buka puasa bersama yang menurutnya perlu diwaspadai bersama.

Mendagri mengingatkan para kepala daerah agar jangan lengah, dan tetap melakukan kontrol terhadap perkembangan covid-19. Dikatakannya ada empat angka yang perlu kepala daerah tiap hari jadikan pegangan dalam mengambil kebijakan di mana angka-angka ini harus di input betul oleh satgas covid dan dinkes di daerah masing-masing. Pertama, angka tentang tren kenaikan, Mendagri minta agar upayakan trennya melandai atau menurun, apabila naik secara signifikan eksponensial maka harus bangkit. Kedua, angka recovery/ kesembuhan di mana saat ini angka nasional 91,3 persen. Menurutnya jika ada daerah di bawah 91,3 berarti ada masalah baik terhadap treatment, kapasitas kesehatan kurang baik ataupun testing kurang bagus. Ketiga, angka kematian/ fatality rate tingkat nasional saat ini 2,7 persen. Namun menurutnya ada beberapa daerah yang sudah naik sampai diangka 4 persen dan itu berarti treatment terutama kapasitas kesehatan daerah yang harus diperkuat. Keempat, Angka BOR (Bed occopancy rate) atau angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit. Mendagri menegaskan jika angka sudah diatas 50 persen segera untuk bangkit, karena menurutnya angka tersebut jika menuju 60-70 persen berarti kenaikan akan cepat karena terjadi penularan yang massif di masyarakat sehingga kapasitas kesehatan menjadi tidak kuat.

Menurutnya keempat angka ini menjadi pedoman setiap hari untuk memutuskan melakukan pengetatan terhadap 3M dan 3T ataupun juga melonggarkan kegiatan masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi. Mendagri minta agar kepala daerah benar-benar memberikan perhatian terhadap perkembangan covid-19 di daerahnya agar tidak menjadi autopilot. Dia juga menyoroti tentang keberadaan posko-posko di daerah. Dikatakannya beberapa daerah benar-benar melaksanakan PPKM Mikro dengan membentuk posko-posko secara bertingkat dari posko provinsi sampai kepada tingkat kelurahan/ desa bahkan membentuk posko kebersamaan di tingkat RT/RW. Namun menurutnya adapula daerah yang tidak mempunyai posko sama sekali. Menurutnya kunci keberhasilan ini yaitu sinergi Kepala Daerah dengan FORKOPIMDA untuk sama-sama bertanggungjawab.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono sebagai narasumber menyampaikan tiga hal utama yaitu perkembangan covid-19, mutasi virus dan gnomic surveilans serta update vaksinasi dan suplai vaksinasi. Diuraikan per 2 Mei 2021 kasus konfirmasi covid-19 di Indonesia sebesar 1.677.274 dan kasus kematian 45.794. Menurutnya perlu diwaspadai adanya varian baru SARS-CoV-2 seperti yang terjadi di India dan peningkatan kasus-kasus covid-19 di beberapa daerah. Untuk vaksinasi, dikatakan per 2 Mei 2021 terdapat 12,4 juta penduduk yang sudah divaksinasi, namun angka vaksinasi bagi lansia masih sangat rendah yaitu baru 11.83 persen, untuk itu dirinya mendorong pemda untuk giat melakukan vaksinasi terutama bagi lansia.

Kepala BNPB/ Kasatgas Covid-19, Letjen Doni Monardo dikesempatan ini meminta seluruh pejabat pemerintah pusat maupun daerah menyampaikan narasi tunggal soal larangan mudik sesuai perintah Presiden. Dikatakannya terdapat lima kluster baru Covid-19 yaitu mudik, sholat tarawih berjamaah, buka puasa bersama, takziah dan aktivitas perkantoran dan antisipasi terhadap kluster pusat perbelanjaan/ pasar karena analisi mobilitas menenjukkan peningkatan pergerakan masyarakat ditempat tersebut. Dia menegaskan perlunya satu komando terhadap 3M, 3T, vaksin dan disiplin, kompak serta konsisten.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan larangan mudik lebaran yang berlaku dari 6 – 17 Mei 2021 dikarenakan pandemi yang belum berakhir kendati terjadi penurunan kasus covid-19 namun data dari Satgas Covid-19 menunjukkan jumlahnya masih sangat besar. Dikatakannya berdasarkan data pelaksanaan libur panjang dalam setahun terakhir mengakibatkan kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia, seperti libur idul fitri 22-25 mei 2020 terjadi kenaikan kasus besar-besaran pada tanggal 26-28 Juni 2020 dimana kenaikan kasus sebesar 68-93 persen dan kenaikan kematian dengan angka 28-56 persen dan hal ini agar tidak terjadi lagi. Dari hasil survey litbang Kemenhub menunjukkan masih ada masyarakat yang bersikeras mudik meskipun dilarang dari 11 persen menjadi 7 persen atau sekitar 17,2 juta orang. Untuk itu menurutnya perlu pemahaman dan persepsi yang sama dalam mengimplementasikan aturan peniadaan mudik agar terdapat kesamaan langkah aksi dan cara bertindak dalam pelaksanannya.

Sementara Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan beberapa langkah penanganan pandemi Covid-19 jelang Idul Fitri. Dirinya menegaskan kegiatan ibadah ramadhan di masjid/ mushala seperti shalat tarawih dan tadarus Al-Quran tidak boleh dilaksanakan di daerah yang termasuk kategori zona eerah dan zona oranye berdasarkan penetapan Pemda setempat. Terhadap kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta pembayaran dan pendsitribusian Zakat Fitrah dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan menghindari kerumunan massa. Adapun kegiatan vaksinasi tetap dilakukan selama puasa ramdhan sesuai Fatwa MUI. Sedangkan untuk pelaksanaan shalat Idul Fitri, Menag minta agar jajarannya betul-betul melaksanakan sesuai surat edaran no 04 tentang perubahan SE Nomor 03 Tahun 2021 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 M dan Menag juga menghimbau kepada aparatur pemerintah dan seluruh masyarakat bahwa silaturahim Idul Fitri dilakukan hanya di kalangan keluarga/ kerabat dekat dalam satu wilayah.

Usai rapat koordinasi dengan Mendagri, Wali Kota dan Wakil Walikita ditempat yang sama melanjutkan rapat dengan Forkopimda yang hadir antara lain, Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti, SIK, Komandan Kodim 1604 Kupang, Letkol ARH Abraham Kalelo, S.Sos dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Odermaks Sombu, SH, MA, MH. Turut hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Asisten 2 Sekda, Kadis Kesehatan Kota Kupang, Kadis Perhubungan Kota Kupang, Direktur RSUD S. K. Lerik dan pejabat terkait lainnya. (*PKP_Ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang