Arsip Tag: Gubernur NTT

REGIONAL

Kunjungi Kabupaten Alor, Gubernur Minta Kerja Kolaboratif Desain Pariwisata

NTT AKTUAL. KALABAHI. Untuk mendapatkan sebuah desain pariwisata yang hebat atau pariwisata sustainable maka harus butuh kinerja semua pihak. Mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga agama, lembaga adat hingga pemerhati pariwisata.

Demikian diungkapkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat pada saat memberikan sambutan dalam pertemuan Tokoh Lintas Agama Se-Provinsi NTT dengan tema Penguatan Modernisasi Agama dan Merawat Keberagaman dari Pinggiran Indonesia. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Gereja GMIT Pola Tribuana Kalabahi, Selasa (19/10/2021).

“Kita hadir disini juga ada festival-festival. Nah berbicara tentang modernisasi agama dan juga pariwisata ini kita berbicara tentang iman dan pariwisata tentang imajinasi karya. Lembaga Agama dan Umatnya harus mulai untuk turut membantu Pemerintah dalam membangun pariwisata sehingga bisa membantu menumbuhkan ekonomi. Jangan kita hanya terus menjalankan ajaran dan ritual keagamaan namun kita sendiri tidak mampu memiliki manfaat yang konkret untuk orang lain,” ujar Gubernur.

“Dengan merawat hubungan yang baik dalam keberagaman umat beragama ini juga tentunya kita ingin lembaga agama harus mampu mendorong umatnya untuk memiliki kesadaran (awarness) mengenai pentingnya pariwisata. Maka dari itu kita juga tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Harus sinergi dan kolaborasi saling memberi arahan, saling mendukung dan memberi saran atau ide untuk membangun pariwisata kita,” tambahnya.

Menurut Gubernur, alam dan budaya dengan nilai pariwisata tinggi harus mampu dijaga dengan baik. Dan juga pengelolaannya dengan baik.

“Desain pariwisata itu harus memberi nilai tambah. Misalnya dengan Festival Dugong itu harus dibuat kalender khusus. Agar punya nilai mahal karena diadakan pada waktu tertentu saja. Juga kita jaga kelestariannya. Pun seperti olahraga diving harus kita jaga alam lautnya. Maka dari itu kita mau para pengunjung juga menjaga alam bawah laut tersebut,” jelas Gubernur.

Sementara itu Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf Dessy Ruhati mengatakan, Alor sebagai penyangga destinasi pariwisata superprioritas dari Labuan Bajo. Alor ini ada spot diving indah dan juga festival dugong.

“Kita harapkan dengan festival dugong ini ke depannya juga harus mengkaji dugong bukan hanya dari aspek pariwisatanya dan juga bagaimana menjaga kelestariannya. Serta kita harapkan festival dugong juga bisa menjadi even nasional,” kata Desi.

Bupati Alor Amon Djobo yang hadir juga memberikan apresiasi kepada Gubernur NTT.

“Saya sangat senang karena Bapak Gubernur kita ini sering turun langsung ke tengah masyarakat. Selama saya hidup ada dua gubernur yang kerja hebat dan mau turun langsung ke masyarakat yaitu Bapak Ben Mboi dan juga Bapak Viktor Laiskodat. Puji Tuhan juga selama kepemimpinan Bapak Gubernur Viktor Laiskodat dan juga Bapak Wakil Gubernur Josef Nae Soi selama ini provinsi NTT selalu tenteram dan tidak ada gesekan yang terjadi dalam kehidupan beragama,” ucapnya.

Dalam kunjungan ke Alor kali ini Gubernur juga turut hadir dalam festival paralayang serta mengunjungi festival dugong dengan di dampingi Bupati Alor Amon Djobo, Jajaran Forkopimda Kab. Alor, Wakil Bupati Sabu Raijua Yohanes Uli Kale, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Zet Libing, serta Staf Khusus Gubernur Bapak Ima Blegur dan Pius Rengka. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

REGIONAL

Stunting NTT Turun 3,2%, Gubernur VBL : “Kerja kita belum maksimal”

NTT AKTUAL. KUPANG. LABUAN BAJO. Memang betul terjadi penurunan stunting tapi jika penurunannya biasa-biasa saja artinya kerja kita kurang maksimal karena yang kita bicarakan ini adalah nyawa manusia. Jika hanya melihat secara statistik memang penurunannya sudah bagus yaitu sampai pada 21%, akan tetapi jika kita melihat dari jumlah maka saya merasa sedih karena masih ada 80.909 manusia yang masih stunting. Hal tersebut disampaikan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Se-Provinsi NTT, di aula hotel Sylvia Labuan Bajo, pada Senin (11/10/2021).

Dalam sambutannya Gubernur VBL menyampaikan bahwa kegiatan hari ini merupakan salah satu langkah mewujudkan mimpi Presiden Jokowi yaitu Generasi Emas pada 2045.

“Mimpi Presiden Jokowi, negara ini pada 2045 akan menatap masa depan dengan generasi emasnya. Jika cita-citanya seperti itu maka yang kita lakukan hari ini adalah desain dan perencanaan untuk kita menuju 2045 membawa bonus demografi menjadi generasi unggul”, ungkap Gubernur VBL

Lebih lanjut Gubernur VBL menegaskan bahwa menyelesaikan Stunting di NTT tidak bisa jika hanya dilakukan dengan cara-cara yang biasa saja.

“NTT merupakan salah satu penyumbang stunting terbesar di Indonesia. Maka dari itu ini merupakan tantangan kita bersama untuk para Pupati dan saya sendiri sebagai Gubernur, karena menyelesaikan masalah stunting tidak bisa hanya dilakukan dengan cara yang biasa. Konvergensi mengharuskan kita melakukan langkah-langkah yang terpadu, terarah dan secara bersama-sama serta kerja-kerja lapangan yang kita harus kuasai. Jika kita mampu untuk mendesain untuk mengetahui seluruh kelahiran dengan kerja sama kepala desa, tokoh agama, camat kepala dinas, bupati sampai pada gubernur maka saya yakin 1000 hari pertama kehidupan bayi akan bisa diperhatikan dan stunting bisa diatasi”, jelas Gubernur Viktor

Gubernur VBL juga menghimbau agar permasalahan stunting diselesaikan dengan kerja sama antara pemangku kepentingan dengan stakeholder masyarakat karena permasalahan stunting merupakan tanggung jawab bersama.

“Saya berterima kasih atas kerja-kerja selama ini akan tetapi kita harus mensinergikan lagi seluruh stakeholder masyarakat agar masalah stunting di NTT dapat segera terselesaikan. Dan saya mengharapkan hal-hal seperti ini dapat kita lanjutkan dengan semangat kita bersama, tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menyelamatkan 80.909 anak yang akan menjadi generasi masa depan untuk menopang pertumbuhan NTT kedepannya”, harap Gubernur Laiskodat

Dalam laporannya, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT, Kosmas Lana menyampaikan persentase penurunan stunting di NTT, dibandingkan dengan tahun 2020 pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,2%.

“Pada penilaian kinerja konvergensi stunting tahun 2021 terdapat beberapa pencapaian. Dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 2021 penurunan stunting sebesar 3,2%. Pada bulan Agustus 2020 yang lalu stunting NTT berada pada angka 24,2%. Pada Agustus tahun ini stunting kita berada pada angka 21%”, lapor Kosmas

Lebih lanjut Kosmas menyampaikan tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi ini merupakan evaluasi terhadap kinerja penanganan stunting di NTT.

“Tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi yang kita laksanakan saat ini adalah evaluasi dari terhadap kinerja pelaksanaan aksi konvergensi stunting yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam kegiatan ini juga akan diberikan piagam penghargaan beserta sarana yang selama ini dikeluhkan oleh Kabupaten/Kota untuk menginput data kedalam aplikasi yang sudah ditentukan. Dan juga kegiatan ini merupakan komitmen bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk terus menerus serta bahu membahu melakukan percepatan penurunan stunting sampai dengan akhir periode perencanaan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten masing-masing”, jelas Kaban Bappelitbangda

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Pemberian Piagam Penghargaan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting bagi 10 Kabupaten terbaik oleh Gubernur NTT. Kabupaten yang memperoleh penghargaan yaitu : Kab. Rote Ndao, Kab. Manggarai Timur, Kab. Belu, Kab. Ngada, Kab. Nagekeo, Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Flores Timur, Kab. Sumba Timur dan Kab. Timor Tengah Selatan.

Diakhir pertemuan tersebut disepakati beberapa komitmen bersama para Bupati/Walikota untuk menurunkan stunting sebagai masalah kemanusiaan yang mendasar berkaitan dengan pengakuan, penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi anak secara universal. Komitmen yang disepakati adalah sebagai berikut:

Pertama, melaksanakan program konvergensi percepatan penurunan stunting (zero stunting) untuk menciptakan Generasi Muda Unggul NTT 2045-2050 sehingga mendapatkan bonus demografi.
Kedua, bersepakat untuk masing-masing kabupaten/kota menurunkan stunting sampai 10% pada tahun depan 2022.
Ketiga, mendesain sistem pendeteksian gejala stunting dan pendataan stunting pada ibu hamil dan anak dalam 1000 pertama kehidupan yang mutakhir dan akurat melalui pengukuran tinggi dan berat badan 100% serta pemberian makanan tambahan.
Keempat, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung menunjang program konvergensi percepatan penurunan stunting.
Kelima, membangun kolaborasi kelembagaan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan) swasta, LSM serta lembaga agama dan adat dalam konvergensi percepatan penurunan stunting.
Keenam, mengintegrasi pecepatan penurunan dan penanganan stunting dengan program penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah.
Ketujuh, pendayagunaan berbagai potensi lokal sebagai menu bergizi untuk makanan tambahan bagi calon ibu, ibu hamil dan bayi serta anak.
Kedelapan, melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah yang professional dalam pencegahan dan penanganan stunting.
Kesembilan, melakukan supervisi, bimbingan teknis, monitoring-evaluasi, dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap implementasi program konvergensi stunting. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

REGIONAL

Terima Vaksin Dosis Kedua, Gubernur NTT Dorong Organisasi Profesi dan Parpol Terlibat Aktif Untuk Percepatan Vaksinasi

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menerima vaksin dosis kedua jenis Astrazeneca di kantor Gubernur NTT, Selasa (5/10/2021).

Ditemui wartawan usai terima vaksin, Gubernur mendorong semua pemangku kepentingan untuk mempercepat capaian vaksinasi di NTT.

“Bagus, hari ini sudah vaksin kedua. Kita terus dorong masyarakat NTT untuk melakukan vaksin. Beberapa Kabupaten masih belum capai target antara lain Malaka dan TTS. Kita harapkan dengan partisipasi dan dorongan dari semua pihak, kita bisa meningkatkan capaian target vaksinasi,” jelas Gubernur VBL.

 

Gubernur Viktor mendorong organisasi profesi, partai politik (parpol) serta TNI/Polri untuk berperan aktif mempercepat capaian vaksinasi.

“Tadi saya dapat laporan dari Dinas Kesehatan (NTT), Danlantamal sudah bersedia membantu percepatan vaksinasi di Malaka. Seluruh organisasi profesional dan partai politik juga ikut berperan. Saya harap semua partai politik ikut berperan untuk lakukan vaksin. Begitu juga organisasi profesi macam KADIN dan HIPMI serta organisasi lainnya, terus bekerja untuk capai percepatan vaksinasi,” jelas Gubernur VBL.

Lebih lanjut Gubernur VBL mengungkapkan komitmen pemerintah provinsi untuk mengejar target vaksinasi terutama dosis kedua.

“Vaksin kedua yang ini kita dorong terus supaya mempermudah masyarakat dalam banyak hal. Juga untuk kejar target lepas masker pada akhir tahun,” kata Gubernur VBL.

Terkait adanya trend penurunun kasus covid-19 di NTT, Gubernur mengaharapkan supaya masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Vaksinasi merupakan aspek penting untuk jadikan virus covid-19 jadi endemik.

“Ke depannya, kita berbicara bukan lagi pada positivity rate tapi mortality ratenya atau tingkat kematiannya. Karena ini virus, pasti selalu ada. Kalau mortality ratenya sudah tidak ada, berarti vaksinnya efektif. Artinya virus ini jadi virus biasa dengan adanya vaksin,” pungkas Gubernur VBL.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil NTT, Emma Simanjuntak menjelaskan capaian vaksinasi dosis pertama di NTT sampai saat ini adalah 31,46 persen (1.205.288 orang). Dosis kedua, 15,67 persen (600.256 orang) dan dosis ketiga,booster khusus nakes capai 60,97 persen. Total sasaran vaksinasi di NTT adalah 3.831.439 orang. Beberapa kabupaten yang capainnya masih rendah adalah Malaka, TTS, Flores Timur, Alor dan Ende.

“Kita terus mendorong dan memberi support kepada Kabupaten yang masih rendah untuk percepatan-percepatan. Sepanjang vaksin yang kita dapat dari Kementerian Kesehatan banyak, tidak ada masalah. Kita dari Dinas kesehatan NTT, begitu vaksin tiba, dalam tempo dua tiga hari, langsung kita distribusikan ke Kabupaten/Kota. Kita tetap optimis untuk tingkatkan capaian vaksin ini,” jelas Emma Simanjuntak. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

REGIONAL

Bertemu Para Peneliti IPB, Ini Harapan Gubernur NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengharapkan agar kolaborasi antara Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan berbagai pemangku kepentingan di NTT baik itu pemerintah daerah maupun perguruan tinggi di NTT dapat berdampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Pendekatan stunting di NTT bukan hanya soal pangan saja tapi juga berkaitan dengan pranata sosial budaya dan pendidikan. Kemiskinan di NTT bukan karena alamnya tapi karena kemampuan untuk mengolahnya yang belum optimal. Kami butuh orang-orang seperti bapak dan ibu yang bisa menjadi trigger atau pemicu. Saya tahu IPB salah satu perguruan tinggi yang sangat hebat, yang mampu melakukan ini, ” jelas Gubernur VBL saat menerima audiensi tim Peneliti dari IPB yang dipimpin oleh Prof. Dr. Alimmudin, S. Pi, M. Sc. di ruang kerja Gubernur, Senin (4/10/2021).

Didampingi oleh Ketua Yayasan Kasih Roslin Mandiri Kupang, Budi Soehardi, Tim Peneliti dari IPB membawa mandat dan tugas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk membantu penanganan stunting dari aspek pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur VBL mendorong kerjasama antara IPB dengan perguruan tinggi di NTT bukan hanya (transfer) ilmunya saja tapi juga kerja nyata yang produktif. Semangat kolaboratif harus terwujud di lapangan.

“Kita punya banyak lembaga atau tempat pembenihan tapi masih kurang produktif. Dulu kita termasuk daerah pengekspor sapi yang hebat. Juga punya potensi laut yang luar biasa. Provinsi ini adalah penghasil lobster mutiara terbesar di Indonesia. Kalau seluruh ahli kita punya tantangan lapangan yang kuat, berpanas-berpanasan dan berhujan-hujanan di lapangan serta berani mabuk laut, kita bisa atasi persoalan kemiskinan di NTT. Kalau kita mau serius seperti ini, kita bisa keluar dari kemiskinan. Semangat seperti ini kita harapkan dapat ditularkan oleh ahli dari IPB, ” jelas Gubernur Viktor.

Mantan ketua Fraksi Nasdem DPR RI tersebut juga meminta tim peneliti IPB untuk mengintegrasikan penelitiannya dengan program pemerintah Provinsi. Gubernur berharap kehadiran tim IPB dapat mengubah mindset dan kultur set birokrasi yang lebih berorientasi pada pelaksanaan program dan pemenuhan aspek administrasi semata.

“Saya minta teman-teman ahli dari IPB dapat bersinergi dengan perangkat daerah terkait untuk pengembangan perikanan, pertanian dan peternakan. Di sini ada ahli perikanan, pengolahan pakan ternak dan gizi yang hebat dari IPB. Silahkan berkolaborasi dengan pimpinan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk kemajuan NTT. Kadis Pertanian dan Kadis Perikanan tindaklanjuti dan proaktif berkomunikasi dengan para peneliti ini, “jelas Gubernur.

Lebih lanjut Gubernur VBL menegaskan komitmennya untuk meniadakan atau zero stunting di NTT, bukan sekadar menurunkannya.

“Sejak kami memimpin NTT September 2018, angka stunting turun dari 35,20 persen jadi 22 persen. Tapi ini bukan masalah penurunan jumlah prosentasi, namun ini adalah masalah kemanusian. Kerja seorang pemimpin bukan turunkan prosentase saja tapi menyelesaikannya supaya orang tidak boleh hidup dalam kondisi seperti ini. Mindset seperti ini yang coba terus kami dorong dan tanamkan kepada para bupati/walikota di NTT,” pungkas Gubernur VBL.

Sementara itu, ketua tim peneliti IPB, Alimmudin menegaskan tim peneliti dari IPB terdiri dari ahli perikanan, ahli pangan dan gizi, dan ahli peternakan.

“Tujuan akhir dari penelitian dan kerja tim ini adalah untuk menghasilkan biskuit tepung lele dan tepung marungga yang bergizi untuk membantu NTT tangani stunting. Misi kami adalah bantu NTT atasi kemiskinan. Pendekatan kita langsung ke habitat, berikan edukasi dan praktek untuk asupan gizi yang baik. Kita akan bangun kerjasama dengan Undana serta perguruan tinggi lainnya dan PKK NTT. Kami juga siap untuk membantu pemerintah provinsi untuk pengembangan perikanan, pakan ternak, pengembangan kelor dan peternakan, ” jelas pakar yang sudah banyak terlibat dalam berbagai proyek pengembangan perikanan di berbagai daerah tersebut.

Para peneliti dari IPB tersebut terdiri dari Enam orang guru besar, masing-masing dua orang dari tiap fakultas yakni Fakultas Gizi dan Pangan, Fakultas Perikanan dan Kelautan serta Fakultas Peternakan.

Turut mendampingi Gubernur pada kesempatan tersebut Staf Khusus Gubernur, Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan NTT, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa NTT, Plt Kadis Perikanan dan Kelautan NTT dan Plt. Karo Administrasi Pimpinan NTT. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

REGIONAL

Assessment Center dan Launching Penilaian Kompetensi Berbasis CAT Wujud Prestasi BKD NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyampaikan apresiasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT dan seluruh jajaran yang membuat sebuah prestasi untuk menunjukan sebuah kemajuan kualitas pelayanan seluruh ASN pada lingkup Pemprov NTT. Hal tersebut disampaikan Gubernur Viktor saat peresmian Assessment Center dan Launching Penilaian Kompetensi Berbasis CAT,senin (4/10/2021) di Lantai 1, Gedung El Tari Kupang.

Dalam arahannya, Gubernur VBL mendorong seluruh ASN Pemprov NTT mengimbangi pergerakan kemajuan dunia dan tekhnologi.

“Dunia makin bergerak maju. Cara penilaian untuk menduduki jabatan tidak seperti dulu, asal dekat dengan Gubernur bisa jadi apa pun, walaupun kurang berkompeten. Sekarang tidak bisa, dengan kemajuan tekhnologi, ada simulasi-simulasi yang bisa memprediksi, yang bersangkutan bisa ditempatkan/dipromosikan sesuai hasil test psikologi, kualifikasi, basis kerja dan kompetensi sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini Model yang dipakai yakni Assessment Center yang dimiliki NTT” ungkap Gubernur Viktor.

“Dengan peresmian ini, kita wajib menunjukan pada provinsi luar bahwa kehadiran ASN NTT di level nasional atau dimana pun karena kita punya kemampuan yang dapat dibanggakan. Kita mesti dilihat berbeda dari sisi kelembagaan, SDM asesornya,” tegas Gubernur Laiskodat.

Gubernur Viktor menegaskan dukungannya terhadap upaya berbasis teknologi informasi yang telah dan sedang dilakukan untuk membuat penilaian lebih efektif, efisien, terintegrasi, dan masif.

“Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperlancar pekerjaan merupakan salah satu jenis kompetensi yang wajib dikuasai di abad ini. Dengan melakukan penilaian berbasis Computer Assisted Test (CAT), saya berharap AC bisa menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan literasi digital di kalangan masyarkat, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara. Pelayanan tentu akan menjadi lebih murah, mudah, cepat, dan transparan jika kita menggunakan teknologi informasi,” ungkap Gubernur

Gubernur juga meminta seluruh ASN agar tidak resisten terhadap perubahan, melainkan terus berinovasi dan melakukan peningkatan kapasitas (upsklilling dan reskilling) secara berkelanjutan.

“Kepada seluruh ASN, saya ajak untuk adaptif dan bahkan proaktif dalam merancang dan menerapkan perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing.Minimal merancang perubahan untuk dirinya sendiri. Jangan berharap merubah dunia, kalau kita belum mampu merubah diri kita sendiri”, kata Gubernur VBL.

“Kompetensi erat kaitannya dengan kompetisi. Jika kita tidak membekali diri dengan kemampuan-kemampuan untuk mengadaptasi perubahan, maka kita akan menjadi ‘the useless generation’; bukan the golden generation yang diharapkan mampu menciptakan birokrasi berkelas dunia dan Indonesia Emas 2045,” harap Gubernur.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur mengingatkan bahwa untuk mengejar berbagai ketertinggalan dan menempatkan diri dalam posisi yang sejajar dengan provinsi lain bukanlah hal yang mudah. Ini sebuah lompatan besar yang butuh kerja keras, kerja cerdas dan kerja sama.

“Saya ajak kita semua untuk hilangkan ego sektoral, melainkan perbanyak kerja-kerja kolaboratif: lintas bidang, lintas sektor, lintas instansi. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menegaskan bahwa untuk membangun NTT ini, saya tidak tidak butuh superman. Saya butuh supertim. Membangun ghetto (sekat) atau komunitas yang tertutup hanya akan menghasilkan kekerdilan, namun membuka diri terhadap kerja sama akan menghasilkan pertumbuhan dan kemajuan”, kata Gubernur.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi NTT, Henderina Sintince L. dalam laporannya menyampaikan, Penilaian kompetensi berbasis CAT merupakan wujud komitmen untuk lebih mengefektifkan layanan kepegawaian dan mempercepat pemenuhan target penilaian kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT.

“Untuk mendukung hal tersebut, BKD sudah mengadakan tambahan 50 unit komputer sehingga total yang tersedia saat ini 75 unit. Selain itu, pada tahun ini juga sedang dikembangkan Aplikasi SIKOMJA untuk mengintegrasikan seluruh hasil penilaian dan memanfaatkannya untuk manajemen talenta dalam rangka mempercepat penerapan merit system atau managemen kepegawaian yang berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Dalam rangka memperluas jangkauan layanan penilaian kompetensi ASN provinsi yang tersebar di wilayah kabupaten/Kota, bahkan melakukan uji coba penerapan virtual assessment center sebagai salah satu bentuk inovasi daerah,” Ungkap Henderina.

“Berbagai sarana prasarana, fasilitas dan sistem penunjang kegiatan Assessment Center maupun pemanfaatan hasilnya, secara bertahap terus kami lengkapi, diantaranya, SIREKON (Sistem Elektronik Permohonan Rekomendasi Gubernur) untuk mempermudah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan permohonan penerbitan rekomendasi Gubernur, dalam hal pelantikan ataupun mutasi pejabat yang menjadi kewenangan Gubernur.Juga SIPASTE (Sistem Pendaftaran Administrasi Seleksi Terbuka) untuk mempermudah peserta seleksi JPT dalam menyampaikan kelengkapan administrasi yang disyaratkan. SIKOMJA, SIREKON, dan SIPASTE merupakan tiga dari belasan inovasi yang disumbangkan BKD untuk Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT” Jelas Ina.

Henderina menginformasikan bahwa BKD telah bekerja sama dengan BPSDM Provinsi NTT dan OPD yang stafnya telah dinilai untuk menindaklanjuti hasil penilaian, dengan merancang program pengembangan berbasis kompetensi. Langkah ini, diharapkan mampu mendorong percepatan peningkaan kualitas/kompetensi ASN, minimal agar sesuai dengan standar kompetensi yang disyaratkan oleh jabatan yang diduduki.

“Jika seluruh ASN sudah dipetakan profil kompetensinya, maka ke depan akan lebih mudah bagi kami menyusun program pengembangan kompetensi dan menyiapkan pool of talent yang dapat digunakan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mendukung perwujudan visi dan misi di berbagai sektor”, kata Henderina menjelaskan.

“Dengan dukungan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, kami berharap Assessment Center bisa menjadi center of excellence bukan hanya di wilayah provinsi NTT tetapi juga untuk kawasan Indonesia Timur. Dengan branding “ASN berkompeten, NTT maju”, kami ingin tampil sejajar dengan Provinsi-Provinsi lain dan mengharumkan nama Pemerintah Provinsi NTT di kancah nasional”, ungkap Kepala BKD optimis.

Tentang Assessment Center Pada BKD Provinsi NTT

Assessment Center mulai dirintis tahun 2010 dengan melakukan seleksi dan pemagangan calon asesor di Assessment Center Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Disesuaikan dengan anggaran yang terbatas waktu itu, workshop, bimtek dan pemagangan terus dilakukan dalam kurun waktu 6 tahun (dari 2010 sampai 2016), bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 2012, asesor non fungsional yang berjumlah 6 orang sudah mulai melakukan kegiatan penilaian kompetensi, didampingi asesor SDM Aparatur dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, pada Tahun 2017 dan 2018 diadakan diklat fungsional dan penguatan kapasitas Asesor SDM Aparatur, bekerja sama dengan BKN sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur. Sejak saat itu, asesor Pemprov NTT sudah mulai melakukan penilaian kompetensi secara mandiri.

Saat ini Assessment Center sudah memiliki 7 orang fungsional Asesor SDM Aparatur, salah satunya merangkap sebagai psikolog. Di samping itu, kami juga memiliki 14 asesor yang sudah disertifikasi oleh Instansi Pembina Penyelenggra Penilaian Kompetensi. Para assessor ini aktif melakukan penilaian setiap tahunnya. Jika diakumulasi, dari 2019 sampai hari ini, ada 2.634 ASN pemprov dan Kabupaten/Kota yang telah dinilai kompetensinya baik untuk tujuan pemetaan maupun seleksi untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Selain melayani penilaian kompetensi bagi pejabat di wilayah provinsi NTT, Assessment Center Pemprov NTT juga terlibat dalam penilaian kompetensi bersama BKN di Papua dan Papua Barat, Bali, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan yang terakhir pada Bulan Juli, penilaian untuk asesi di wilayah Kanreg Makasar dilakukan secara virtual.

Karena keaktifan Assessment Center dalam melakukan penilaian, ditunjang dengan kesiapan dari segi SDM, kelembagaan, sarpras, dan metode penilaian, maka pada tahun 2020, Assessment Center ini diakreditasi A oleh BKN sebagai Instansi Pembina Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN, disusul dengan diperolehnya BKN Award pada tahun yang sama untuk kategori Penilaian Kompetensi Terbaik Kedua, setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT 

REGIONAL

Gubernur VBL ajak Lembaga Jasa Keuangan Optimalkan Sektor Pertanian

NTT AKTUAL. KUPANG. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Perbankan maupun lembaga jasa keuangan Nonbank untuk memberikan kontribusi nyata pembiayaan pada proyek pertanian seperti pengadaan alat untuk mendukung produktivitas hasil pertanian serta tercapainya tranformasi digital pada sektor tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), dalam Acara Pertemuan Triwulan III Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertempat di Aula Nembrala Lt.3 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, pada Rabu (22/9/2021) malam.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT, Robert Sianipar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, Direktur Utama Bank NTT, yang juga sebagai Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, Para Pimpinan Lembaga Perbankan serta Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Pertemuan Triwulan III Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berlangsung di Aula Nembrala Lt.3 Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT pada Rabu (22/9/2021) malam. Dok : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Dalam arahannya, Gubernur Viktor mengatakan bahwa pembiayaan dari perbankan selama ini menjadi kendala dalam mendukung majunya sektor pertanian di Provinsi NTT. Ia menegaskan agar perbankan maupun lembaga jasa keuangan nonbank tetap diharapkan mendukung pembiayaan pada sektor pertanian, dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko. Alasannya karena kondisi lahan NTT yang sangat membutuhkan alat berat dalam proses penggarapan. Hal ini berbeda dengan provinsi atau daerah lain diluar NTT yang hanya membutuhkan traktor dalam pengolahan lahan.

“Yang kita butuhkan sekarang ini adalah Investasi dalam dunia pertanian, dalam kondisi ini pertanian di NTT sangat membutuhkan alat berat. Karena ini menjadi masalah serius jika tidak segera ditangani oleh kita semua. Tapi jika kita intervensi dengan alat berat, otomatis lahan-lahan di NTT yang sebelumnya susah digarap, akan jadi berguna untuk kita olah secara maksimal,” tegas Gubernur Viktor.

“Bayangkan saja, dengan banyak bendungan yang sudah diberikan Bapak Jokowi untuk NTT, cadangan air yang semula menjadi masalah utama kita, tapi perlahan sudah mulai teratasi, namun jika tidak kita dukung dengan kondisi lahan yang tidak bisa kita olah, sama saja percuma,” tambahnya.

Gubernur Laiskodat menambahkan, bahwa kebutuhan alat-alat berat tersebut tidak hanya berhenti pada pengolahan lahan tetapi juga penanaman hingga masa panen. Terlebih, jika potensi lahan di NTT mencapai lebih dari 5.000 hektar tentu tidak akan dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional.

Bank Indonesia maupun OJK pun diharapkan mendorong perbankan maupun lembaga jasa keuangan nonbank untuk mendukung pembiayaan alat-alat berat di NTT sehingga mampu menyelesaikan lahan yang belum banyak dikerjakan.

“Kita semua yang hadir disini, baik BI dan OJK, saya harapkan mendorong teman-teman industri keuangan baik bank maupun nonbank untuk mendukung kebutuhan alat-alat berat ini, sehingga kita mampu menyelesaikan yang begitu banyak belum dikerjakan selama ini,” kata Gubernur Laiskodat.

Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi NTT, yang juga Dirut Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho, mengatakan semua lembaga perbankan dan lembaga nonbank siap berkolaborasi memberikan kontribusi khususnya untuk program Pemerintah dalam sektor pertanian.

“Tentunya sesuai arahan Bapak Gubernur, dalam waktu singkat kedapan kami akan hadirkan para _off taker_ bersama seluruh lembaga jasa keuangan perbankan dan nonbank untuk langsung fokus terhadap alat berat sesuai porsinya masing-masing. Untuk pertanian kali ini, sarana produksi akan menjadi perhatian kita, baik pada proses pembukaan lahan, tanam dan serta panen. Kami juga akan sinkronkan kembali data-data pertanian, sehingga tidak ada masalah dengan para calon debitur,” jelas Alex. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

REGIONAL

Mentan Akan Kunjungi NTT, Gubernur Usulkan Pembentukan Bio Security dan Bio Industry

NTT AKTUAL. KUPANG. Bertempat di ruang kerjanya, Selasa (21/9/2021) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menerima audiens Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, drh. Yulius Umbu Hunggar terkait informasi kunjungan kerja Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo pada 29 September 2021 mendatang.

Gubernur VBL menegaskan agar Jaringan Pertanian Nasional (JPN) yang akan dikukuhkan secara nasional nanti perlu adanya unsur Akademisi dan Off taker serta sinergikan dengan pendamping yang dimiliki.

“Bicara tentang nomenklatur jaringan untuk kepentingan pertanian maka perlu adanya unsur Akademisi dan Off Taker dalam JPN serta lima orang pengurus setiap kabupaten, di cek lagi tugasnya apa saja, kemudian dikolaborasikan dengan pendamping Program TJPS,” tegas Gubernur Viktor

Gubernur Viktor menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian Dan KP, Dinas Peternakan kolaborasi bersama Stakeholder terkait untuk menyiapkan usulan Bio Security dan Bio Industry serta Skenario Penanganan Penyakit African Swine Fever (ASF) pada ternak Babi di NTT.

“Dalam rangka kunjungan kerja nanti, Kadis Pertanian dan Kadis Peternakan agar berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menyiapkan usulan Bio Security dan Bio Industry untuk pertanian NTT termasuk usulan Laboratorium Kesehatan Hewan sebagai upaya penanganan penyakit ASF pada hewan ternak Babi di NTT,” jelas Gubernur Laiskodat

Sementara itu, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, drh. Yulius Umbu Hunggar melaporkan terkait persiapan dan agenda Kunjungan Kerja Bapak Menteri Pertanian di NTT.

“Bapak Gubernur, dapat kami sampaikan, Kunker Bapak Menteri tanggal 29/9 mendatang, terdapat lima agenda yang dilaksanakan yaitu: 1) pengukuhan secara nasional JPN se Indonesia secara virtual, 2) Kegiatan Pelepasan Ekspor, 3) Penandatanganan MOU antara Menteri Pertanian RI dan RDTL terkait pengembangan dan pemasaran hasil pertanian, 4) Peresmian dan penandatanganan prasasti Instalasi Karantina Hewan Tenau, 5) Menyaksikan penandatanganan MOU BKP kelas I Kupang, SKP kelas II Ende dan Dinas Peternakan Provinsi NTT terkait pengendalian ASF di NTT,” ungkap Yulius. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

REGIONAL

Gubernur VBL Minta Tol Laut Juga Dibuka Antar Pulau di NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Pada Rabu (18/8/2021), Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menerima audiensi dari Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Mayjen Purn (Mar) Buyung Lalana bersama pejabat Dirjen Perhubungan Laut, Capt. Bharto Ari Raharjo di ruang kerja Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, staf Khusus Menteri Perhubungan, Buyung Lalana menjelaskan sejak diluncurkan pada tahun 2015, Tol Laut telah mampu menurunkan biaya logistik sampai 30 persen karena ada subsidi dari pemerintah dan juga menekan disparitas harga antar daerah. Misi utama program tersebut adalah efisiensi biaya pengiriman bahan pokok penting dan muatan balik potensi daerah.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Perhubungan untuk menjadikan dan menetapkan Pelabuhan Tenau Kupang sebagai salah satu pelabuhan ekspor. Sehingga berbagai potensi unggulan di NTT dapat langsung dikirim ke negara tujuan. Terkait tol laut. Gubernur juga minta agar dibuka tol laut antar Pulau di NTT. Di NTT, ada sekitar lebih dari 50 pelabuhan dan 15 bandara. Dengan adanya kapal yang setiap hari mengelilingi pulau-pulau di NTT, perdagangan akan bisa bertumbuh pesat.

Selanjutnya kolaborasi Pemerintah bersama PT. Pelindo III terkait pemaparan Desain Pelabuhan Tenau sebagai Hub-Port atau Gateway merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Semau Kabupaten Kupang selain Pengukuhan TPAKD (27/8/2021).

Lima hari kemudian, tepatnya tanggal 1 September 2021, Direktur Utama PT Pelindo III (Persero), Boy Robyanto didampingi General Manager Pelindo Cabang Kupang, Agus Nazar melakukan audiensi sekaligus menandatangani Kerjasama dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat tentang Sinergi Pengembangan Kawasan Pelabuhan dan Pengelolaan Potensi Bisnis Pelabuhan di Wilayah NTT, Rabu, (01/9/2021) pagi di ruang kerja Gubernur NTT.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, pentingnya optimalisasi konektivitas pelayaran dalam daerah dan membuka ruang bagi investasi pihak swasta di Pelabuhan Tenau Kupang.

“Pelabuhan Tenau Kupang harus dibenah lagi dan membuka kesempatan kepada para investor swasta untuk bersaing bebas di pelabuhan Tenau Kupang. Hal ini penting untuk memperlancar distribusi semua komoditi dari seluruh pulau-pulau bisa terkumpul di Kupang agar pelayaran yang keluar dari NTT itu bisa berjalan dengan baik,” Jelas Gubernur Viktor.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Pelindo III (Persero), Boy Robyanto mengatakan, sebagai BUMN, Pelindo III berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah Provinsi NTT melalui berbagai program.

“Pemerintah Pusat memiliki program Tol laut, dimana ada 30 jalur tol laut. Dan 80 persen rute awalnya dari Surabaya ke Indonesia Timur. Tol laut memiliki biaya yang besar, sehingga Pelindo telah menyampaikan kepada Menteri Perhubungan agar Kapal Tol laut bisa juga melayani dalam Provinsi NTT, ” ungkap Boy.

“Tol laut itu biaya besar, saya sudah sampaikan ke Menteri Perhubungan, kenapa tidak merubah konsep kapal tol laut sebagai vide. Seperti Pelabuhan Tenau Kupang jadi Hub maka kapal tol laut itu bisa melayani hanya di sekitar Kupang seperti Rote, Sabu, Sumba, dan Lembata dengan melibatkan kapal swasta yang harganya bersaing sehingga menekan cost turun, dan beban Pemerintah turun, ” tandasnya.

Boy juga menjelaskan, Pelabuhan Tenau bisa jadi pelabuhan Internasional karena punya kedalaman yang mampu untuk menerima kapal-kapal besar. Namun, masih disesuaikan dengan kemampuan logistik di Kupang.

“Pelabuhan Tenau Kupang harus dibuat jadi Hub untuk kapal-kapal Tol Laut di bagian Indonesia Timur. Sehingga semua kapal dari tol laut bisa melayani di NTT. Selain itu bisa melibatkan kapal swasta agar menekan cost,” jelas Boy.

“Kami terus menata pelabuhan Tenau Kupang. Masih banyak tempat yang bisa dioptimalkan. Kami bersyukur Pemerintah bisa mendukung kami untuk mengoptimalkan pelabuhan yang ada di NTT, ” jelasnya.

Ia menegaskan, Pelindo berkomitmen tetap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk melaksanakan berbagai program kerja di seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia.

“Selain pelabuhan Tenau, Pelindo juga sedang fokus mengembangkan pelabuhan Wae Kelambu di Labuan Bajo yang rencananya diresmikan Presiden Jokowi di akhir bulan September 2021. Kami juga fokus mengembangkan pelabuhan Waingapu di Sumba Timur sesuai arahan Gubernur NTT. Karena, di sana sudah ada pabrik gula, pabrik Sampoerna, dan masih banyak perusahaan multinasional yang punya lahan di sana. Selain itu kami juga mendukung program Gubernur di bidang Peternakan pengembangbiakan sapi Wagyu, juga fokus mengembangkan pelabuhan di Kalabahi, karena di sana terkenal sebagai tempat diving yang sangat indah, dan menarik wisatawan. Begitu pula dengan Pelabuhan Reo, Wini, dan Atapupu juga kami fokus untuk kembangkan. Dua pelabuhan ini juga menarik karena berbatasan langsung dengan perbatasan Timor Leste yang kebutuhan logistik juga bagus. Kalau Reo dipersiapkan untuk memback up pelayanan di Wae Kelambu Manggarai Barat, ” pungkasnya. (***/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

REGIONAL

Gubernur NTT Minta Gereja Berkolaborasi Bangun Jemaat

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) minta agar pihak Gereja berkolaborasi dengan Pemerintah agar ekonomi masyarakat bisa bertumbuh.

Hal ini dikatakan Gubernur saat beraudiens dengan Anggota Majelis Jemaat Karmel Fatululi Kupang di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (01/9/2021).

Gubernur mengatakan bahwa gereja tidak mungkin bekerja sendiri, sebaliknya demikian. Oleh karenanya dibutuhkan kolaborasi yang hebat.
Menurutnya pernyataan ini bukan tanpa alasan. Contohnya dalam hal data.
“Saat ini data yang ada di pemerintah saja tidak valid berkaitan dengan jumlah masyarakat miskin, jumlah orang yang belum mengenyam pendidikan secara baik, dan lain sebagainya. Di sini gereja harus berperan dalam membantu memberikan data, karena pihak Gereja hampir setiap Minggu berinteraksi dengan masyarakat, jadi pastilah bisa mengetahui dengan persis keberadaan umatnya,” ungkap Gubernur.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat foto bersama dengan Ketua dan Majelis Jemaat Karmel Fatululi Kupang di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (01/9/2021). Dok : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Masih menurut Gubernur, jika datanya sudah disiapkan maka Gereja juga harus mampu untuk intervensi melalui program – program yang baik. Bisa melalui pertanian, peternakan, perikanan bahkan pendidikan.

“Contohnya dalam hal pertanian. Gereja menyiapkan lahannya dimana, siapa saja yang terlibat dalam pekerjaan ini. Selanjutnya pemerintah akan masuk dengan bibit dan mesin pertanian untuk dapat mengolah lahan tersebut,” lanjutnya.

“Kerja – kerja hebat seperti ini juga harus memiliki target, berapa banyak orang yang bisa hidup sejahtera, tahun berapa mereka yang miskin ini bisa keluar dari garis kemiskinan. Inilah yang disebut kolaborasi hebat dari sebuah Supertim yang akan meningkatkan ekonomi rakyat,” tegas VBL.

Saat ini menurut Gubernur, pemerintah terus berusaha untuk mengubah pola pikir para petani di NTT, khususnya berkaitan dengan dengan musim tanam.
“Sekian lama para petani kita hanya menanam 1 kali dalam setahun, sisanya menurut mereka untuk peternakan,” ujar Gubernur. Pola kerja seperti inilah yang menurut orang nomor satu di NTT itu harus diubah.

“Kebanyakan mereka mengeluh soal air. Kalau memang air menjadi alasan mereka untuk bertanam hanya satu kali, maka jagung menjadi salah satu solusi yang tepat, karena jagung tidak membutuhkan air yang banyak, apalagi saat ini permintaan akan jagung sangat tinggi,” ungkap Gubernur.

Di akhir pertemuan itu, Gubernur minta pihak Gereja Karmel untuk menyiapkan seorang tenaga yang akan disekolahkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan, khusus untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga ketika selesai dia bisa mentransfer pengetahuan yang telah didapat kepada anak – anak. Dan ilmu yang ditransfer itu bukan saja intelektual tapi juga berkaitan dengan karakter.

“Untuk sekolahnya, nanti pemerintah yang akan tanggung,” ujar Gubernur Viktor.

Hal ini menurutnya sangat penting karena pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan kunci bagi seseorang bisa berhasil.

Sementara itu, Ketua Majelis Jemaat Karmel Fatululi Kupang, Pdt. Yabes A. Runesi, S.Th mengatakan bahwa kedatangan mereka ini untuk mengundang bapak Gubernur dalam acara Pengresmian Gedung Gereja sekalian Launching Buku yang berkaitan dengan sejarah Gereja Karmel Fatululi Kupang yang akan di selenggarakan pada tanggal 31 Oktober mendatang.

“Tanggal 31 Oktober itu sekalian dengan Pengucapan Syukur Hari Ulang Tahun Gereja Karmel ke 18 yang jatuh pada tanggal 26 Agustus silam,” ujar Pendeta Yabes.

Turut hadir pada kesempatan ini, Pdt. Alu L.P. Riwukaho, S.Th dan juga beberapa tokoh Gereja Karmel Fatululi Kupang. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

EKONOMI

Walaupun Ditengah Pandemi Covid-19, Gubernur NTT Tetap Dorong Peningkatan Perekonomian Daerah

NTT AKTUAL. KUPANG. Walaupun di tengah Pandemi Covid 19 dua tahun belakangan, Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat tetap terus semangat mendorong peningkatan perekonomian daerah, hingga Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota Se-Provinsi NTT di Semau, Kabupaten Kupang, Jumat (27/8/2021).

NTT telah membukukan angka pertumbuhan ekonomi 4,22% pada triwulan kedua tahun 2021. Sebelumnya, pada triwulan I NTT masuk sepuluh besar provinsi yang berkontribusi positif 0,12 % terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Progresivitas kinerja pembangunan NTT kian kuat, sehingga Gubernur NTT pada kesempatan itu, mengukuhkan Tim Percepatan sebagaimana dimaksud. Dalam pengukuhan tersebut, Gubernur meminta Para Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Sekda setiap Kabupaten Kota untuk terus mendorong pengembangan sektor UMKM.

“Saya harap dengan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh Kabupaten dan Kota, maka TPAKD harus mulai menggerakkan UMKM untuk bertumbuh dalam akses menuju pada industri keuangan sehingga inklusi keuangan kita dapat dilakukan dengan baik,” ungkap beliau.

“Bapak Presiden telah mendorong Gubernur, Bupati dan Walikota agar UMKM khususnya pada sektor pertanian dapat disinergikan dengan lembaga-lembaga keuangan sehingga produksinya bisa kontinuitas punya kualitas yang baik agar kita mampu bisa survive dalam kondisi pandemi ini, dan apa yang telah kita lakukan pada hari ini adalah melanjutkan perintah Bapak Presiden tersebut sebagai wujud kerja kolaboratif,” jelas Gubernur.

Menurut PLT. Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Prisila Q. Parera, Kegiatan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota Se-Provinsi NTT merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengkonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder terkait pemberdayaan masyarakat dan UMKM di daerah masing-masing.

PLT. Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Prisila Q. Parera. Dok : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Hal ini disampaikan PLT. Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Prisila Q. Parera, Senin (30/8/2021).

Dibentuknya TPAKD Kabupaten dan Kota Se-Provinsi NTT yaitu untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTT, rendahnya penyerapan pembiayaan terhadap sektor UMKM dan belum adanya suatu forum di daerah untuk dapat melaksanakan koordinasi dan implementasi dalam rangka mendorong percepatan akses keuangan daerah, jelas Prisila.

“TPAKD dibentuk dengan tujuan yaitu: (1) Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah. (2) Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah. (3) Mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah. (4) Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. (5) Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas. (6) Mendukung program Pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia” ungkap Prisila. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata