Arsip Tag: Fahrensy P. Funay

Hadiri Perayaan Natal, Sekda Minta DWP Kota Kupang Ikut Dukung Pemulihan Ekonomi dan Vaksinasi

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE., M.Si., di dampingi istri sekaligus Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Kupang, Ny. Lousje Marlinda Funay – Pellokila, S.TP., hadir sekaligus memberikan sambutan pada acara Perayaan Natal dan Tahun Baru Bersama DWP Kota Kupang, Sabtu (8/01/2022), di Hotel Sotis Kupang.

Acara tersebut diawali dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pdt. John Deus Dedith Loes, S.Th. Tampak hadir para pejabat antara lain Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH., M.Si, Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH., Kepala Bappeda Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, SH., Kepala Dinas LHK Kota Kupang, Orson Genes Nawa, SH., Kabag Prokompim Setda Kota Kupang, Ernest Soleman Ludji, S.STP., M.Si., serta para unsur pelaksana dan anggota DWP lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Dalam sambutan Wali Kota Kupang yang disampaikannya, Sekda mengatakan perayaan Natal atau peringatan atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa keimanan umat Kristiani yang berlaku vertikal dan horizontal. Untuk itu, perayaan natal hendaknya dijadikan momen untuk kembali mendekatkan hubungan dengan Tuhan sang sumber kehidupan, salah satunya ditunjukkan melalui kepedulian kepada sama saudara yang membutuhkan sesuai tema perayaan natal PGI dan KWI tahun 2021 “Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan Persaudaraan” serta ikut membantu pelestarian lingkungan.

Sekda juga menyampaikan bahwa dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, DWP sebagai organisasi istri-istri ASN hendaknya peka terhadap situasi yang dialami masyarakat dan dalam semangat Natal mampu menghadirkan kedamaian dan keberkatan bagi sesama melalui berbagai kegiatan yang bersifat sosial. Selain itu dalam konteks pembangunan yang dilaksanakan di Kota Kupang, Sekda juga meminta agar kedepan DWP terus meningkatkan dukungan dan turut mengambil bagian dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid 19 khususnya di Kota Kupang.

“Saya berharap bahwa di tahun yang baru ini kita mulai komitmen bersama untuk meningkatkan upaya pemulihan dari segala dampak akibat pandemi, terutama perekonomian melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong peningkatan taraf ekonomi anggota DWP dan masyarakat, misalnya melalui pelatihan-pelatihan keahlian yang bernilai ekonomi dan mendorong peningkatan pemberdayaan UMKM-UMKM yang ada” ungkap Sekda.

Lebih lanjut, Sekda menyebutkan bahwa saat ini Pemerintah juga masih melaksanakan vaksinasi yang difokuskan pada anak-anak usia 6 hingga 11 tahun sekaligus terus berupaya meningkatkan prosentase capaian vaksinasi yang masih belum mencapai target. Oleh karena itu, DWP diharapkan dapat membantu pemerintah melalui kegiatan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat khususnya sehingga target herd immunity di Kota Kupang dapat tercapai secepatnya terutama dalam menghadapi munculnya varian baru omicron di Indonesia. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

BPJamsostek Serahkan Bantuan Bagi Korban Seroja dan Santunan Kepada Ahli Waris Non ASN Pemkot Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, menerima kunjungan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua, Toto Suharto, Rabu (14/04/2021) bertempat di Aula Rumah Jabatan Sekda Kota Kupang.

Kunjungan ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang telah disahkan oleh Presiden, Joko Widodo.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan klaim jaminan kematian bagi tenaga kerja non ASN lingkup Pemerintah Kota Kupang yang diterima secara simbolis oleh ahli waris dari salah satu pegawai tidak tetap Almarhum Ebiet Thobias Tabelak senilai Rp. 42.000.000,-. Penyerahan santunan tersebut merupakan hak peserta yang didanai melalui APBD Kota Kupang. BPJamsostek juga menyerahkan bantuan berupa 3 ton beras bagi Pemkot Kupang untuk membantu korban bencana badai Seroja beberapa saat lalu.

Sekda Kota Kupang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian BPJamsostek terhadap Kota Kupang yang terdampak bencana dan juga bagi tenaga kerja non ASN berupa santunan kematian. Beliau mengatakan hal ini merupakan bentuk kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Kupang. Harapannya kemitraan dan koordinasi dapat terus terjalin baik demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kupang.

“Kepada ibu yang menerima santunan kami pemkot belum bisa memberikan lebih, kami berharap santunan ini dapat membantu ibu sebagai ahli waris dan anggota keluarga yang ditinggalkan almarhum,” kata Sekda kepada penerima santunan.

Selanjutnya Deputi Direktur BPJamsostek mengatakan Pemkot Kupang diharapkan bisa ikut mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jamsostek. Dalam Inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah serta pegawai pemerintah non ASN harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek

“Banyak manfaat yang bisa diterima oleh tenaga kerja yang ikut jamsostek, salah satunya jaminan kematian. Hari ini BPJamsostek akan menyerahkan hak peserta yang didanai melalui APBD Kota Kupang kepada ahli waris staf non ASN pemkot Kupang yang meninggal,” ungkapnya.

Turut hadir mendampingi Sekda Kota Kupang, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si, Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodywik Djungu Lape, S.Sos, Sekretaris BKPPD Kota Kupang, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTT, Armada Kaban, Sekretaris BKPPD Kota Kupang, Ir. Solvie Y. H. Lukas, Kepala Bagian Prokompim Setda Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si, Plt. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang, Ivan Leny Mila Meha, S.STP, M.Si. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Sekda Kota Kupang Minta Camat dan Lurah Lebih Giat Sosialisasikan Tindakan Pencegahan Covid-19

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Menyikapi perkembangan situasi pandemi Covid-19 terkini di Kota Kupang dan menindaklanjuti rapat bersama Pemerintah Provinsi NTT tentang penanganan Covid-19 di wilayah Pemkot Kupang, Sekda Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si, Jumat (29/01/2021) pagi melakukan pertemuan dengan para Camat dan Lurah untuk diberi arahan.

Sekda didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Ir. Elvianus Wairata, M.Si, Kadis Kesehatan, drg. Retnowati, M.Si dan beberapa pimpinan perangkat daerah terkait. Dalam pertemuan yang berlangsung di podium upacara Kantor Walikota tersebut, turut dihadiri Kasat Polisi Pamong Praja Provinsi NTT, Ir. Cornelis Wadu, M.Si. Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Drs. Agus Ririmasse, AP., M.Si memberikan pengarahan kepada para Camat dan Lurah yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Sekda dalam arahannya meminta dukungan Camat dan Lurah untuk lebih giat mensosialisasikan tindakan pencegahan Covid-19 di wilayah masing-masing. Hal ini dikarenakan perkembangan pandemi Covid-19 di Kota Kupang kian bertambah setiap hari. Untuk itu Sekda minta kerjasama Camat dan Lurah agar lebih ditingkatkan.

“Kita semua dituntut kerja sama baik Camat dan Lurah, tidak kenal waktu baik pagi, siang sampai malam hari untuk terus melakukan sosialisasi kepada warga,” ujar Sekda.

Dikatakan, evaluasi yang dilakukan terhadap surat edaran yang dikeluarkan Pemkot didapati di lapangan ternyata masih banyak warga dan pelaku usaha yang tidak taat aturan. Karena itu perlu memberikan kesadaran kepada warga masyarakat termasuk para pelaku usaha bahwa situasi perkembangan pandemic covid-19 di Kota Kupang saat ini sangat memprihatinkan.

“Mohon dukungan camat dan lurah bisa berikan kesadaran. Keadaan di Kota Kupang sudah emergency, sudah darurat. Masih banyak masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan bahkan menganggap remeh, padahal sudah banyak yang meninggal karena Covid-19,” tuturnya.

Disamping pandemi covid-19, Sekda juga meminta para Camat dan Lurah untuk fokus pada penanganan DBD di Kota Kupang terutama di musim penghujan saat ini. Kepada para Lurah agar meberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

“Para Lurah menggerakkan RT dan RW di wilayahnya masing-masing untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan termasuk penanganan sampah. Lurah harus proaktif dalam melakukan kerjabakti bersama RT, RW dan warga masyarakat untuk membersihkan lingkungan,” ucapnya.

Terkait hasil rapat bersama dengan pemerintah provinsi NTT dan pemkot Kupang tentang penanganan Covid-19 di Kota Kupang, Sekda menyampaikan atas instruksi Wakil Gubernur, akan dilakukan kerjasama kedua tim untuk melakukan penertiban di masyarakat.

Hal yang sama disampaikan Kasat Pol PP Provinsi NTT, Ir. Cornelis Wadu, M.Si dalam kesempatan tersebut. Dikatakannya, akan dibentuk tim terpadu untuk melakukan operasi bersama untuk meminimalisir potensi kenaikan atau tren pertumbuhan covid-19 di Kota Kupang. “Tim ini sudah harus segera dibentuk dan kolaborasi bersama TNI/ Polri di tiap tingkatan,” ujarnya. Untuk teknis pengaturan terkait pendisiplinan dan penegakan aturan dikatakan akan ditentukan kemudian apakah saling membantu atau berbagi wilayah terhadap enam kecamatan di Kota Kupang.

Selain itu juga, atas instruksi Sekda Provinsi NTT, dijelaskan Cornelis Wadu, harus dibentuk call center mulai dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Hal ini untuk memantau warga terkonfirmasi covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Call center yang ada di kelurahan berfungsi untuk mendata pasien covid tanpa gejala, yang melakukan isolasi mandiri. Mereka harus terpantau. Manfaatkan RT/RW untuk menginformasikan siapa warga yang diisolasi mandiri,” ucapnya.

Jika ditemui pelanggaran, maka perlu dilakukan upaya pendisiplinan dan penegakan aturan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota. Untuk itu menurutnya perlu melibatkan babinkamtibmas dan peran tokoh masyarakat.

“Harus ada kesamaan persepsi di tingkat kota dan provinsi sehingga tindakan sama.Selain itu perlu extra kerja dan luar biasa, tidak bisa biasa-biasa saja. Dalam kondisi saat ini perlu tegas, cepat dan tepat,” ujarnya.

Usai pertemuan tersebut, dilanjutkan dengan pertemuan khusus antara satgas Covid-19 Pemkot Kupang dan Pemprov NTT yang membahas teknis kerjasama tim dalam upaya penanganan Covid-19 di wilayah Pemkot Kupang. (*Pkp_ghe/NA)

Sumber berita + Foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Sekda Kota Kupang Serahkan DPA-SKPD 2021 Secara Simbolis

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Berlangsung di Ruang Rapat Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Kamis (28/01/2020) siang dilakukan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si, secara simbolis kepada sejumlah pimpinan perangkat daerah yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. Sekda didampingi Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally, S.H., M.Si dan disaksikan oleh beberapa pimpinan perangkat daerah lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si, saat menyerahkan secara simbolis DPA-SKPD Tahun Anggaran 2021 lingkup Pemerintah Kota Kupang kepada sejumlah pimpinan perangkat daerah, Kamis (28/01/2020) siang. Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Dalam arahannya, Sekda Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si menyampaikan pelaksanaan kegiatan penyerahan ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah Kota Kupang telah membahas sejumlah anggaran yang direstui oleh DPRD Kota Kupang. Dijelaskan dalam APBD Pemerintah Kota Kupang Tahun 2021, anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.132.652.976.094 dan anggaran belanja sebesar Rp. 1.176.605.741.261. Anggaran belanja tersebut untuk membiayai kegiatan pada kurang lebih 40 perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan.

Sekda menegaskan, selaku penanggung jawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Kupang, meneruskan arahan Walikota Kupang, diharapkan semua pimpinan perangkat daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan pada DPA masing-masing dengan penuh rasa tanggungjawab. “Dengan diserahkan DPA ini yang telah mendapatkan pengesahan oleh DPRD, jangan ada kegiatan yang terbengkalai dengan alasan waktu sehingga tidak dapat dilaksanakan,” tegasnya. Dikatakan perangkat daerah memiliki waktu kurang lebih 11 bulan kedepan untuk menuntaskan program-program pembangunan yang sudah dirancang dalam DPA.

Lanjutnya, apa yang disampaikan sesuai dengan arahan serta petunjuk Walikota agar secepatnya dilakukan penyerahan DPA sehingga para pimpinan perangkat daerah dapat melakukan percepatan kegiatan. Sekda juga mengingatkan kepada para pimpinan perangkat daerah untuk segera melakukan penginputan manual seluruh kegiatan pengadaan baik yang ditenderkan maupun yang tidak pada sistem rencana umum pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa paling lambat tanggal 30 Januari mendatang. “Saya berharap pimpinan perangkat daerah untuk dapat secara teknis membantu Walikota dalam pelaksanaan pembangunan di kota ini, dinas teknis bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang ada di dokumen anggarannya,” ujarnya.

Dirinya mengingatkan, DPRD akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah atas capaian yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Untuk itu Sekda minta pimpinan perangkat daerah segera “action” dengan menyusun kegiatan-kegiatan dengan baik termasuk kegiatan pengadaan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan. “segera koordinasi dengan bagian PBJ untuk melakukan penginputan. Pimpinan perangkat daerah menunjuk PPK yang bertanggungjawab untuk membantu admin melakukan penginputan. Setelah mendapatkan persetujuan dari pemimpin perangkat daerah selaku pengguna anggaran maka boleh melakukan pengumuman tender,” jelasnya. Sekda juga mengigatkan para pimpinan perangkat daerah bahwa DPA bukan dokumen rahasia, dan terbuka dalam pengelolaannya bersama pejabat-pejabat dibawahnya serta dapat bekerja sebagai suatu tim.

Diakhir arahannya, Sekda menyampaikan jika dalam perkembangan kedepan tingkat kasus covid-19 di Kota Kupang semakin meninggi, Pemkot akan melakukan beberapa langkah-langkah antisipasi, diantaranya re-focusing anggaran ataupun penggunaan anggaran mendahului perubahan, seperti yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT. “Kita bisa saja re-focusing anggaran yang ada. Selain itu jika memang mendesak, bisa saja minta persetujuan DPRD untuk melakukan penggunaan anggaran mendahului perubahan,” ujarnya. (*PKP_ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Sekda Terima Tim Sosialisasi Perda DPRD NTT Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Para Anggota DPRD Provinsi NTT melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTT No. 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kota Kupang, Senin (21/12/2020).

Rombongan yang dipimpin oleh Anggota DPRD Provinsi NTT, Ir. Mohamad Ansor dan Ana Waha Kolin, SH diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E., M.Si. Dalam sosialisasi yang berlangsung di ruang rapat Garuda Kantor Wali Kota Kupang tersebut turut hadir Plt. Asisten Administrasi Umum, Thomas Dagang, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang, Orson G. Nawa, SH beserta jajarannya dan perwakilan dari para nelayan Kota Kupang.

Sekda Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, S.E, M.Si dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada DPRD Provinsi NTT yang telah hadir di Kota Kupang untuk memberikan sosialisasi tentang retribusi izin usaha perikanan. Dia percaya bahwa perda yang disosialisasikan ini tentunya telah melalui kajian yang baik dan sesuai dengan karakter masyarakat di Kota Kupang pada khususnya dan NTT pada umumnya. Diakuinya kewenangan soal penarikan retribusi izin usaha perikanan sebelumnya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Setelah Perda No. 7 Tahun 2020 ini berlaku kewenangan tersebut akan diambil alih pemerintah provinsi.

Anggota DPRD Provinsi NTT, Ir. Mohamad Ansor dalam penjelasannya menyampaikan sebenarnya tim mereka terdiri atas 5 orang. Namun karena 3 orang rekannya berhalangan hadir, maka yang turut dalam sosialisasi kali ini adalah dirinya bersama anggota DPRD Provinsi NTT lainnya, Ana Waha Kolin, SH. Sosialisasi yang sama sudah mereka lakukan di Kabupaten Kupang minggu lalu. Menurut Ansor sebelumnya Pemerintah Provinsi NTT sudah memiliki perda yang mengatur soal retribusi izin usaha perikanan semacam ini yakni Perda No. 8 Tahun 2009. Namun pada tahun 2011 perda tersebut dicabut karena adanya larangan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan waktu itu.

Lalu pada tahun 2014 terbit UU No 24 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan memberi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk menerbitkan izin usaha perikanan, yang diikuti dengan kewenangan untuk menarik retribusi untuk usaha tersebut. Atas dasar itulah DPRD Provinsi NTT mengusulkan ranperda inisiatif yang belum lama ini telah ditetapkan menjadi Perda No.7 Tahun 2020.

Dia berharap dengan sosialisasi ini Pemerintah Kota Kupang serta perwakilan nelayan Kota Kupang yang hadir pada kesempatan tersebut bisa membantu mereka melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perda ini dan pembinaan kepada obyek dan subyek retribusi tersebut. Pada kesempatan tersebut Anggota DPRD dari Dapil Kota Kupang ini juga memaparkan sejumlah poin penting yang tertuang dalam 23 bab 23 pasal perda tersebut. Mulai dari soal obyek dan subyek retribusi yang masuk kategori retribusi perizinan tertentu, besaran retribusi, jangka waktu penarikan retribusi, tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan serta sanksi dan ketentuan penyidikan.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT itu meyakini jika retribusi ini dipungut dengan baik bakal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Kami berusaha menggali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan PAD. Karena Gubernur menargetkan tahun 2021 mendatang PAD kita mencapai Rp 3 triliun. Saat ini PAD kita Rp 1,6 triliun,” tambahnya.

Anggota DPRD Provinsi NTT, Ana W. Kolin, SH menambahkan sosialisasi ini menjadi tanggung jawab mereka setelah perda ditetapkan. Jika ada pihak yang berkeberatan akan mereka proses dan tuangkan dalam Pergub yang menjadi turunan dari perda tersebut.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Kupang, Maksi Ndoen yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan atas nama organisasi siap mendukung perda tersebut, meskipun diakuinya untuk bisa berjalan secara baik membutuhkan waktu. Dia juga mengingatkan Pemprov dan DPRD NTT untuk perlu mempertimbangkan penarikan retribusi di saat musim paceklik, ketika kapal tidak bisa berlayar. Selain itu menurutnya Pemda tidak boleh hanya sekedar menarik retribusi dari para nelayan tapi juga perlu memperhatikan kebutuhan mereka seperti alat tangkap yang memadai.

Dukungan terhadap perda ini juga disampaikan oleh Ketua Komunitas Nelayan Oesapa, Mohamad Mansur Dokeng. Menurutnya karena wilayah tangkapan ada di NTT sudah sepantasnya pemda setempat menarik retribusi dari hasil tangkapan tersebut. “Tolong dijelaskan secara baik kepada kami tentang retribusi ini, supaya kami bisa bantu sosialisasikan ini ke teman-teman yang lain,” pungkasnya. (*PKP_ ans)

Sumber Berita + Foto : Siaran Pers PKP Setda Kota Kupang

156 ASN Pemkot Kupang Terima Satyalancana Karya Satya

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. 156 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Kupang menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya. Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun 2020 ini berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Rabu (11/11/2020), dengan tetap mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Turut hadir pada kesempatan tersebut sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang dan para ASN penerima anugerah Satyalancana Karya Satya.

Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy P. Funay S.E., M.Si dalam sambutannya menyampaikan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ini adalah suatu bentuk penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas kerja keras serta jasa-jasa dalam melaksanakan tugas dengan penuh pengorbanan, kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan, serta telah memenuhi syarat masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus untuk periode X, XX dan XXX tahun.

Lebih lanjut Sekda Kota Kupang menyampaikan kepada penerima penghargaan tertinggi untuk pengabdian selama 30 tahun, tentunya ada sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri karena telah memberi pengabdian terbaik bagi bangsa, negara, dan daerah ini selama kurun waktu yang cukup panjang. Karena itu atas nama Pemerintah Kota Kupang Sekda menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas karya bakti dan pengabdian terbaik mereka bagi daerah ini.

”Tentunya dalam perjalanan panjang karir saudara-saudara, ada begitu banyak karya yang telah dihasilkan, terutama dalam merintis dan meletakkan dasar yang kokoh bagi proses pembangunan daerah. Tugas serta tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang telah saudara-saudara jalani dengan tekun selama kurun waktu 30 tahun ini kiranya dapat memberi contoh dan teladan bagi semua ASN di lingkup Pemerintah Kota Kupang, untuk kembali menghayati panggilannya sebagai aparatur pemerintah yang memiliki dedikasi, loyalitas, integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi,” tambahnya.

Dia berharap kiranya penghargaan ini akan menjadi bagian dari pengabdian yang patut dipertahankan dan dipertanggungjawabkan melalui dedikasi dan loyalitas terhadap bangsa dan negara serta daerah tercinta ini.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang A. D. E. Manafe, S.IP., M. Si menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus selama X, XX, XXX Tahun dan setia kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, Bangsa dan Negara serta Pemerintah Republik Indonesia.

Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun 2020 diberikan kepada 156 orang dengan dengan rincian Satyalancana 30 Tahun untuk 36 Orang, 20 Tahun untuk 37 Orang dan 10 tahun untuk 83 Orang. (*Pkp_Jm/NA)

Sumber : Siaran Pers PKP Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Launching dan Bedah Buku Go Adonara

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Bertempat di Gedung Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (03/09/2020), berlangsung kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku yang berjudul “Go Adonara” yang merupakan karya dari Pater Yohanes Saya Sili Mudamakin, SVD.

Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si., Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, S.H., Plh. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Thomas D. Dagang, S.Sos., M.Si., para Pembedah Buku dan para sesepuh Adonara.

Kegiatan ini diketuai oleh Hendrikus Jumat Boli, dengan menghadirkan para pembedah buku antara lain Prof. Dr. Simon Sabon Ola, S.Pd., M.Hum., Dr. John Tuba Helan, S.H., M.Hum., Dr. Karolus Kopong Medan, S.H., M.Hum., Dr. John Kotan, S.H., M.Hum, Abdi Keraf, S.Psi., M.Si.

Sambutan Wali Kota Kupang yang dibacakan oleh Sekda Kota Kupang mengatakan bahwa buku ini tentunya disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi Pater Yohanes Mudamakin, SVD dalam melakukan pelayanan sebagai misionaris di Karibia. Dengan pengalaman yang dimiliki dan integritas untuk membangun daerahnya, buku ini menjadi salah satu karya yang akan menambah wawasan dan khasanah berpikir bagi pembacanya.

Dengan adanya Peluncuran dan Bedah Buku ini diharapkan akan memunculkan adanya gagasan-gagasan bermuatan terobosan baru dalam membangun Adonara sesuai dengan harapan dan cita-cita luhur untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Adonara yang pada akhirnya berdampak luas bagi kebaikan Provinsi NTT.

Melalui ungkapan hati Keluarga Besar Adonara di Kota Kupang yang disampaikan oleh Dr. Lamber Meha Tokan, mengapresiasi buku karya Pater Yohanes Saya Sili Mudamakin, SVD yang berjudul “Go Adonara”. Meskipun Pater Yohanes Mudamakin, SVD sedang menjadi misionaris di negeri orang di Kepulauan Karibia, tetapi kecintaannya akan tanah kelahirannya di Adonara beliau tuangkan dalam sebuah karya yang luar biasa.

“Sebagai orang Adonara kami bangga karena melalui suatu paguyuban Tepu Ori, ada seorang putra yang jauh dari tanah kelahirannya sebagai misionaris di Karibia tetapi tidak putus-putusnya melakukan silahturahmi dengan paguyubannya dengan memberikan pikiran-pikirannya untuk membangun NTT khususnya Adonara,” ungkap Dr. Lamber.

Lebih lanjut Dr. Lamber menjelaskan melalui ungkapan dalam buku ini, Pater Yohanes Mudamakin, SVD mengajak semua masyarakat Adonara untuk berjuang keluar dari kemiskinan dan kebodohan supaya terus membangun Adonara menjadi lebih maju. Buku ini menginspirasi agar para pemuda dengan caranya sendiri melestarikan budaya Adonara dan ikut menyumbangkan ide dan gagasan dalam membangun Adonara. (*PKP_chr/Red)

Sumber : Siaran Pers PKP Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata