Arsip Tag: Emilia Nomleni

Rayakan HUT Ketua Umum , PDI Perjuangan NTT Distribusi 600 Paket Makanan Sehat

NTT AKTUAL. KUPANG. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan NTT membagikan 600 paket makanan sehat dan bergizi di Kota Kupang, Senin (23/01/2023).

Kegiatan distribusi paket makanan dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan HUT ke- 50 PDI Perjuangan.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Emelia Nomleni, mengatakan ungkapan syukur dalam perayaan ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan menjadi momen refleksi untuk keluarga besar PDI Perjuangan tentang dedikasi dan cinta dari Ibu Megawati untuk bangsa dan negara.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Emelia Nomleni, di dampingi Pengurus DPD PDI Perjuangan NTT dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kupang, Yeskiel Loudoe saat menyerahkan paket makanan sehat yang akan di bagikan kepada masyarakat, Senin (23/01/2023). Dokumentasi : DPD PDI Perjuangan NTT

“Kita berbangga memiliki ibu yang luar biasa. Kita berefleksi apa yang sudah diberikan ibu Megawati untuk Indonesia, dedikasi, spirit dan energi positif beliau jadi inspirasi untuk kita semua,” ujar Emelia.

Emelia menambahkan pemberian paket makanan bergizi ini juga bagian dari program rutin partai untuk percepatan pencegahan stunting di Nusa Tenggara Timur.

“Sesuai arahan Ibu Ketua Umum, PDI Perjuangan secara aktif terlibat dalam pencegahan stunting, menyiapkan generasi yang sehat jadi panggilan ideologis sebagai kader partai,” tandas Ketua DPRD Provinsi NTT ini.

Sementara Ketua Panitia Kristofora Bantang mengatakan kegiatan ini melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Kupang, Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Ranting.

“Kita rayakan HUT Ibu Ketua Umum dengan berbagi kasih lewat paket makanan bergizi sebanyak 600 paket, ini hasil gotong-royong kader Partai, ” jelas Kristofora.
Menurut Kristofora, kegiatan pembagian paket makanan sehat dilaksanakan secara serentak di seluruh NTT oleh 22 DPC se-NTT.

Acara pembukaan dihadiri Bendahara DPD Patrianus Lalu Wolo, Pengurus DPD PDI Perjuangan NTT, Ketua dan Pengurus DPC Kota Kupang, Pengurus PAC, Pengurus Ranting, Kader Perempuan PDI Perjuangan Lusia Adinda Dua Nurak, Maria Geong, Yuliana Rusmina, dan perwakilan Badan dan Sayap Partai. (**)

Ketua DPD PDI Perjuangan NTT Membuka Kegiatan PKP Daratan Timor

NTT AKTUAL. ATAMBUA. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPD PDI Perjuangan NTT), Emilia Julia Nomleni meghadiri dan membuka dengan resmi kegiatan Pendidikan Kader Pratama (PKP) daratan Timor yang berlangsung di Kabupaten Belu, Kamis (21/4/2022).

Kegiatan PKP yang diikuti peserta yang berasal dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Belu dan Malaka ini bertempat di Biara Novisiat SVD ST. Yosef Nenuk.

Turut hadir dalam acara pembukaan kegiatan PKP ini yaitu Bupati Belu dr. Agustinus Taolin, Bupati Malaka Simon Nahak, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT Yunus H. Takandewa, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan NTT Yuliana Elisabeth Adoe, Kepala BADIKLAT DPD PDI Perjuangan NTT Gabriel. N. Hama Niron, Kepala Sekolah PKP Daratan Timor Gulielmus A.D Beribe, para Pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Kegiatan PKP ini diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT) DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT yang dalam hal ini berkoordinasi pula dengan para Ketua dan pengurus yang ada di DPC Belu, Malaka dan TTU.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, Emilia Julia Nomleni mengatakan pendidikan kader merupakan bagian dari sistem kaderisasi yang ada di PDI Perjuangan.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, Emilia Julia Nomleni saat memberikan sambutan dan membuka dengan resmi kegiatan PKP daratan Timor, Kamis (21/4/2022). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT AKTUAL

“Pendidikan kader ini dimulai dari pendidikan kader Pratama, Madya dan pendidikan Kader Utama di tingkat nasional. Semua ini merupakan bagian bagaimana PDI Perjuangan melakukan berbagai proses dalam pengkaderan. Tujuan nya yaitu menghasilkan kader-kader PDI Perjuangan yang handal dan bertanggung jawab saat dirinya dipercayakan dalam banyak hal, tidak hanya untuk kepentingan legislatif atau eksekutif saja,” ujar figur yang akrab disapa Emi Nomleni.

Dirinya mengucapkan terimakasih kepada teman-teman di BADIKLAT Daerah PDI Perjuangan NTT yang telah merancang kegiatan ini dengan baik dan terimakasih pula kepada Bupati Belu untuk semua dukungannya dan terimakasih untuk kehadiran dan dukungan Bupati Malaka.

Sekretaris, pengurus, Kepala BADIKLAT DPD PDI Perjuangan NTT dan para peserta PKP Daratan Timor saat mendengarkan sambutan Ketua DPD PDI Perjuangan NTT pada acara pembukaan kegiatan PKP, Kamis (21/4/2022). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT AKTUAL

“Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih mengizinkan kita bertemu dan melaksanakan kegiatan PKP, tentu ini bukan suatu hal yang kebetulan karena Tuhan mengasihi kita semua dan mengerti kita memiliki tujuan yang baik maka Tuhan juga akan selalu menolong kita,” ujarnya.

Sebelum menutup sambutannya dirinya juga mengungkapkan selamat memperingati Hari Kartini untuk semua perempuan-perempuan hebat di Indonesia pada umumnya dan NTT khususnya.

Ditempat yang sama Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin dalam sambutannya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Belu kepada Ketua, pengurus dan kader PDI Perjuangan, dan semoga dengan pendidikan dan pelatihan kader ini bisa membawa manfaat bagi kader-kader yang merupakan calon-calon pemimpin kedepannya.

Menurutnya, pendidikan dan pelatihan kader seperti ini merupakan forum yang baik karena dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kami menyambut baik kegiatan seperti ini, khususnya kader-kader Belu dan seperti pantauan saya melihat keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan dan ini merupakan hal yang sangat baik,” ungkap Agustinus.

Lanjutnya, Komunikasi dirinya dengan kader-kader dan Ketua Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Belu juga sangat baik.”Hubungan kami juga baik sekali. Terimakasih ibu Ketua DPD PDI Perjuangan NTT atas dukungan kepada pemerintahan kami selama ini, semoga kedepannya hubungan ini semakin lebih baik,” tandasnya.

Ketua Panitia PKP Daratan Timor, Marsel Bria Muti saat membacakan laporan panitia menyampaikan bahwa yang mengikuti kegiatan PKP PDI Perjuangan ini yaitu sebanyak 60 orang yang berasal dari DPC TTU, Belu dan Malaka.

“Dari DPC Kabupaten Belu berjumlah 28 orang, dari Kabupaten Malaka 18 orang dan dari Kabupaten TTU berjumlah 17 orang dan dari DPC Kota Kupang 1 orang,” katanya.

Pelaksanaan kegiatan PKP ini terhitung berlangsung selama lima hari yaitu sejak Rabu 20 April 2022 hingga Minggu 24 April 2022, pungkasnya.

Untuk diketahui sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan berita ini diterbitkan kegiatan PKP daratan Timor yang berlangsung di Kabupaten Belu sudah melakukan berbagai agenda yaitu Outbound serta pemaparan Materi dari sejumlah Narasumber. (NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

Hadiri Acara Semiloka BADIKLATDA, ini Pesan Ketua DPD PDI Perjuangan NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadiri kegiatan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Penguatan Kapasitas Pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT) Daerah, Sabtu (2/4/2022).

Dalam menghadiri kegiatan Semiloka Penguatan Kapasitas Pengurus BADIKLAT DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT hari Kedua ini, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT didampingi pula oleh Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan NTT, Yuliana Elisabeth Adoe,S.Sos.

Selain menghadiri kegiatan Semiloka Penguatan Kapasitas Pengurus BADIKLAT DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, KETUA DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, Ir. Emilia Julia Nomleni juga memberikan arahan dan pesan-pesan kepada para pengurus BADIKLAT DPD PDI Perjuangan NTT yang mengikuti kegiatan Semiloka.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, Ir. Emilia Julia Nomleni (kanan) saat memberikan arahan dan pesan kepada para pengurus BADIKLAT pada kegiatan Semiloka didampingi Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan NTT, Yuliana Elisabeth Adoe,S.Sos (kiri), Sabtu (2/4/2022). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT AKTUAL

“Bekerja dipartai itu tidak ada namanya berhenti, dan di PDI Perjuangan setiap hari bekerja tidak hanya menunggu pesta demokrasi (Pilkada, Pileg) tetapi secara struktural konsilidasi terus berjalan,” kata figur yang akrab disapa Emi Nomleni ini.

Dirinya menambahkan semua pengurus BADIKLAT DPD PDI Perjuangan NTT harus selalu bisa menerapkan prinsip mendasar yakni disiplin, loyal dan ikhlas, karena pada dasarnya BADIKLAT memiliki peran yang penting dalam menuntun para Kader.

Kegiatan Semiloka Penguatan Kapasitas Pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT) hari ke dua yang berlangsung di aula kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, Sabtu (2/4/2022). Dokumentasi : Nataniel Pekaata/NTT AKTUAL

“Teman-teman yang ada di BADIKLAT saya titipkan pesan jangan saling menilai apa yang dikerjakan karena masing-masing pengurus ada tanggung jawabnya, dan ingat tujuan kita bukan menjadi Caleg, calon Bupati, tetapi menjadi kader kita harus menunjukkan diri kita berguna bagi orang banyak. Kegiatan Semiloka ini meningkatkan apa yang kita miliki dan secara continue kita harus terus melakukan gerakan,” ujar Emi Nomleni.

Sosok yang juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT ini juga menekankan bahwa di PDI Perjuangan dirinya ingin semua kader dan simpatisan dapat selalu berguna bagi masyarakat.

“Saya pribadi selalu menerapkan prinsip saya harus bisa berguna bagi masyarakat dan kalau ditingkatkan Partai saya ingin bisa berguna bagi semua Kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Di rumah besar PDI Perjuangan marilah kita bisa berguna bagi masyarakat dan bagi para pengurus BADIKLAT DPD PDI Perjuangan NTT dapat menjadi energi baru,” tuturnya.

BADIKLAT DPD PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab yang besar oleh karena itu para pengurus BADIKLAT DPD PDI Perjuangan harus selalu bisa menekankan pada setiap kader yang ingin bergabung dalam PDI Perjuangan harus bisa selalu berguna, solid dan loyal terhadap Partai. (NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

DPRD NTT Hargai Langkah Cepat PEMPROV NTT Dalam Menangani Dampak Bencana Seroja

NTT AKTUAL. KUPANG. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hargai Langkah Cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam menangani dampak bencana seroja.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi NTT : Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, usai Rapat Paripurna Pelantikan Anggota PAW DPRD Provinsi NTT, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, pada Selasa (11/05/2021).

“Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi NTT, kami menyampaikan dukacita dan sepenanggungan kepada seluruh masyarakat yang mengalami bencana Seroja. Tuhan akan menolong kita untuk kembali bangkit dan pulih. Penanggulangan bencana alam merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk itu kita perlu membangun kesadaran bersama dalam upaya meningkatkan kekompakan dan kebersamaan dalam penanggulangan berbagai bencana di NTT. Dalam rangka penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah di NTT, DPRD terus mendorong dan mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya percepatan dan penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. Dewan juga berusaha untuk terus hadir di tengah masyarakat untuk mendorong dan memotifasi masyarakat, untuk tetap tegar dan bangkit dari berbagai keterpurukan usai badai siklon tropis seroja yang melanda NTT,” kata Ketua DPRD NTT

Lebih jauh Emilia Nomleni mengatakan bahwa pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021 DPRD Provinsi NTT telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan agenda utama yaitu pembahasan terhadap LKPJ Gubernur NTT TA. 2020 dengan membentuk Pansus yang ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi NTT. Pansus telah bekerja dengan menghasilkan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur tersebut, yang telah disampaikan kepada Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT tanggal 27 April 2021 lalu. “Untuk itu kiranya rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur mendapatkan perhatian serius dari Gubernur, untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat NTT,” ujar Emilia.

Lebih jauh Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni juga menyampaikan bahwa DPRD juga telah melaksanakan fungsi Pembentukan peraturan daerah dengan menetapkan 6 (enam) Ranperda Provinsi NTT usul prakarsa DPRD. DPRD terus mendorong pemerintah Provinsi secara bersama untuk menyelesaikan tahapan akhir proses Ranperda tersebut. Dirinya juga mengingatkan bahwa pelaksanaan APBD untuk TA. 2021 telah memasuki triwulan kedua. “Fungsi APBD dalam situasi Pandemi Covid-19 maupun bencana alam yang dialami hampir di seluruh wilayah NTT, menjadi sangat strategis dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi, baik melalui kebijakan maupun program pembangunan. DPRD melalui komisi-komisi dan alat kelengkapan terkait, terus melakukan monitor dan mengevaluasi pelaksanaan APBD pada kuartal pertama tahun 2021, agar dapat dijalankan secara cepat, tepat dan efektif dalam mendorong pemulihan sosial ekonomi di NTT. DPRD Juga telah melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan kunjungan secara langsung dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan, agar mempunyai korelasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”, tandas Srikandi NTT yang sangat intens memperjuangkan hak-hak anak dan kaum perempuan ini.

Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021 DPRD Provinsi NTT diawali dengan Penempatan Anggota PAW DPRD Provinsi NTT, Johan J. Oematan sabagai anggota Komisi II dan Sebagai Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dilanjutkan dengan penyerahan Laporan Reses DPRD Provinsi NTT pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 oleh Ketua DPRD Provinsi NTT kepada Wakil Gubernur NTT, Josef Adreanus Nae Soi. Dalam rapat paripurna tersebut juga dibacakan Laporan Sekretaris DPRD Provinsi NTT tentang Pelaksanaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 dan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi NTT pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, masing-masing : Inche D.P. Sayuna, P. Christian Mboeik dan Aloysius Malo Ladi, serta diikuti oleh Para Anggota DPRD Provinsi NTT secara luring maupun daring. Nampak hadir juga : Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT dan beberapa Perwakilan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Wagub Hadiri Pelantikan Johan J. Oematan Sebagai Anggota PAW DPRD Provinsi NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Adrianus Nae Soi, menghadiri Rapat Paripurna ketujuh DPRD Provinsi NTT, pada Selasa (11/05/2021), dengan agenda utama : Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi NTT Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019-2024, Johan J. OEmatan, SH, M. Si dari Partai Golongan Karya Dapil NTT II (Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua).

Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia J. Nomleni, didampingi Wakil-wakil Ketua DPPRD Provinsi NTT, masing-masing : Inche D.P. Sayuna, P. Christian Mboeik dan Aloysius Malo Ladi, serta diikuti secara luring maupun daring oleh Para Anggota DPRD Provinsi NTT.

Rapat Paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni, dan diawali dengan Pembacaan Salinan Keputusan Mendagri oleh Sekretrais DPRD Provinsi NTT, Thobias Ngongo Bulu. Salinan Keputusan Mendagri yang dibacakan di depan rapat paripurna tersebut dengan Nomor : 161.53-1045 Tahun 2021, tanggal 20 April 2021, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi NTT a.n. Cornelis Feoh, SH sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT Masa Jabatan 2019-2024 terhitung sejak meninggal dunia tanggal 3 Januari 2021. Dan Pembacaan Salinan Keputusan Mendagri Nomor : 161.53-1064 Tahun 2021, tanggal 20 April 2021, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi NTT Sisa Masa Jabatan 2019-2024 a.n. Johan J. OEmatan, SH, M. Si, terhitung mulai tanggal pelantikan pada hari ini. Usai pembacaan Salinan keputusan Mendagri, Ketua DPRD Provinsi NTT memandu Pengucapan Sumpah/ Janji dari Johan J. OEmatan sebagai Anggota DPRD yang didampingi oleh rohaniwan pendamping, RD. Ansel Leu.

Dalam sambutan dari Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni yang juga adalah Ketua DPD PDIP NTT menyampaikan profisiat kepada Johan J. Oematan karena telah resmi manjadi anggota DPRD mulai hari ini.

“Atas nama Jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT dan Sekretariat Dewan, mengucapkan selamat bergabung di rumah besar aspirasi rakyat NTT, kami semua bersukacita dalam semangat persaudaraan menyambut kehadiran Bapak Johan J. Oematan. Mudah-mudahan dengan kehadiran menambah semangat baru dan dapat meningkatkan dinamika serta efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat NTT”, ujar Srikandi NTT pertama yang memimpin DPRD Provinsi NTT.

Di akhir pidato, Emilia Nomleni juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih Bapak Cornelis Feoh, SH, sebagai sahabat yang telah mendedikasikan pengabdian dan pelayanan sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT sampai akhir hayatnya.

“Kami kehilangan sahabat, namun kami akan terus melanjutkan pekerjaan yang tersisa di dalam rumah rakyat ini. Dan kepada keluarga besar almarhum Bapak Cornelis Feoh, kami menyampaikan terima kasih banyak karena telah mempersembahkan putera terbaik dalam kontribusi pembangunan di NTT”, kata Ketua DPRD NTT.

Nampak hadir pada Rapat Paripurna tersebut diantaranya : Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Danrem 161 Wirasakti, Brigjen Brigjen TNI Legowo W. R. Jatmiko, S. IP, MM, dan Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT, Beberapa Pimpinan Perangkat Daerah Leingkup Pemrov. NTT. Diakhir dari peripurna tersebut ditandai dengan ucapan salam namaste oleh Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT, Sekda Provinsi NTT, tamu undangan lainnya kepada Anggota DPRD Provinsi NTT yang baru dilantik Johan J, OEmatan, SH, M,. Si didampingi Isteri, Ibu Vivi Oematan dan keluarga. (*/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

ini Arahan Gubernur NTT dan Ketua DPRD NTT Saat Mengunjungi Amfoang

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengatakan Pulau Timor merupakan salah satu Pulau yang terdapat 5 kabupaten didalamnya menjadi penyumbang Kemiskinan di NTT.

“Pulau Timor ini merupakan salah satu pulau penyumbang Kemiskinan, terdapat lima Kabupaten secara data statistik rilis 19 April 2021, masing-masing kontribusi terhadap kemiskinan NTT, persentase kemiskinannya yakni Kabupaten Kupang sebesar 22,77 persen, TTS sebesar 27,49 persen, TTU sebesar 22,28 persen, Belu sebesar 15,37 persen dan Malaka sebesar 16,04 persen. Kabupaten Kupang berkontribusi terbesar kedua setelah Kabupaten TTS,” ungkap Gubernur saat mengunjungi Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya, pada Kamis (29/04/2021).

Gubernur Laiskodat menegaskan terkait Pembangunan Pulau Timor berbasis Potensi dan kekuatan Sumber Daya yang ada beserta titik lemah yang dihadapi selama ini.

“Pulau Timor ini, Potensinya Pertanian dan Peternakan, lahan kita luas, air ada dan Kita punya Tuhan. Cuman kelemahan kita adalah kurang optimal dalam bertani dan masih bekerja dalam skala kecil.” Tegas Gubernur Viktor

Sementar itu Gubernur VBL juga menjelaskan terkait strategi pembangunan pertanian terintegrasi sebagai rantai pasok untuk menyuplai kebutuhan produksi Pabrik Pakan Ternak yang dibangun tahun ini di pulau Timor.

“Melalui Program TJPS kita wujudkan model pembangunan Pertanian terintegrasi, Pak Bupati Kupang, Camat di wilayah Amfoang dan Kepala Desa, mari kita berkolaborasi, saya mau kita optimalkan lahan yang ada, dalam musim tanam II, kita kerjakan, Provinsi siapkan Alsintan Pra Tanam dan Paska Panen, bibit, pupuk dan pendamping, Kabupaten siapkan Lahan dan Petani, Camat dan Kepala Desa terlibat dalam pengawasan. Tentunya bulan mei pembukaan lahan baru, selanjutnya tanam minimal luasan lahan 300 hektar keatas dan bulan Oktober saya datang untuk panen, berhasil dapat reward dan gagal dapat sanksi dari Gubernur,” tegas beliau

Sementara itu, Ketua DPRD NTT, Emilia Julia Nomleni dalam arahanya memotivasi masyarakat untuk tetap tegar dan bangkit dari keterpurukan atas bencana yang kita alami serta perhatian Pemerintah Kabupaten Kupang terhadap Kelompok Rentan, Perempuan, Anak dan Disabilitas.

Saya bersama Pak gubernur sudah merencanakannya sejak hari Selasa, ternyata hari ini terwujud kita berada di Amfoang, tentunya wajib kita menyepakati apa yang dilakukan Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat dan perhatian untuk Pemkab Kupang agar paska bencana ini, lebih memperhatikan kelompok rentan, Perempuan, Anak dan Disabilitas,” ungkap Ibu Emy

Bupati Kupang, Korinus Masneno dalam arahanya juga mengapresiasi atas kunjungan kerja Gubernur NTT di Amfoang.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kupang, kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Gubernur dan Ketua DPRD NTT yang Memotivasi kami untuk bangkit ditengah badai yang kita alami sekaligus semangat baru untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah ini,” Ungkap Bupati Korinus. (*/NA)

Sumber berita + foto ; Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Gubernur NTT Menyerahkan LKPJ Gubernur NTT Tahun Anggaran 2020

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menghadiri Rapat Paripurna kelima DPRD Provinsi NTT, pada Rabu (31/03/2021), dengan agenda utama  : Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTT TA. 2020 yang dirangkai dengan agenda acara Pembentukan Pansus Pembahasan LKPJ Guberbnur NTT dan Pengumuman Komposisi Fraksi PAN Periode 2021-2022. Rapat Paripurna ini berlangsung di Ruang Sudang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia J. Nomleni, Para Wakil Ketua DPPRD Provinsi NTT, masing-masing : P. Christian Mboeik dan Aloysius Malo Ladi, serta diikuti secara luring maupun daring oleh 33 Anggota DPRD Provinsi NTT.

Rapat Paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni, dengan  menyampaikan jumlah kehadiran anggota DPRD yang mengikuti jalannya Rapat Paripurna. “Sesuai ketentuan Pasal 19  ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tetabng Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa : “Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.”, jelas Emi Nomleni yang juga adalah Ketua DPD PDIP NTT.

Dalam intisari Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur NTT, dalam buku yang dibagikan kepada seluruh peserta rapat, disampaikan bahwa LKPJ ini adalah uraian hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemprov NTT, mengacu pada pasal 11 dan 12 UJndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, urusan Pemerintahan sebagai dimaksud, meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawas, dan Urusan Pemerintahan Umum. LKPJ yang diserahkan mengacu pada salah satu rekomendasi DPRD NTT pada LKPJ Tahun 2019, menyajikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, disaksikan oleh Pimpinan dan 33 Anggota DPRD Provinsi NTT, yang hadir secara luring maupun daring, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menyerahkan LKPJ pada forum Rapat Paripurna. “Sebagai Gubernur, saya menyerahkan dokumen LKPJ kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT untuk dibahas lebih lanjut” kata mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR RI kepada Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni. “Atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT, kami menerima dokumen LKPJ Gubernur NTT Tahun Anggaran 2020 untuk ditindaklanjuti” respons Nomleni saat menerima dokumen LKPJ dari Gubernur NTT.

Disela-sela menjelang Penutupan Rapat Paripurna kelima DPRD Provinsi NTT tersebut, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan DPRD Provinsi NTT, Leonardus Lelo, S. IP, M. Si melakukan interupsi untuk meminta perhatian dari Pemerintah Provinsi NTT atas kondisi areal persawahan di Kabupaten Sikka yang rusak akibat meluapnya air bendungan di Desa Woloona, Kecamatan Paga, Sikka. Leonardus Lelo mengharapkan upaya rehabilitasi secepatnya terhadap dua ratusan hektar lahan persawahan yang dimiliki oleh 170 KK di desa tersebut. Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat tersebut, meminta upaya serius dari Gubernur NTT dan Balai Wilayah Sungai II untuk dapat mengatasi masalah tersebut, agar masyarakat dapat segera kembali menggarap dan mengelola kembali areal persawahan mereka

Turut hadir pada Rapat Paripurna kelima DPRD Provinsi NTT di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, pagi tadi diantaranya : Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Asisten I Sekda Provinsi NTT Bidang Pemerintahan, Benyamin Lola, Sekretaris DPRD Provinsi NTT, Thobias Ngongo Bulu, sejumlah Perwakilan Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Ikut serta menghadiri secara virtual sejumlah Anggota DPRD Provinsi NTT dan beberapa Pimpinan Perangkat Daerah lainnya. (*)

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT 

DPRD NTT Apresiasi Pilkada Serentak Sembilan Kabupaten Berjalan Baik

NTT AKTUAL. KUPANG. “Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT memberikan apresiasi untuk seluruh proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di sembilan Kabupaten di NTT pada (09/12/2020) lalu semuanya dapat berjalan dengan baik,”

Hal ini disampaikan Ketua DPRD NTT, Ir. Emilia Julia Nomleni kepada awak Media dalam kegiatan jumpa pers akhir tahun yang diselenggarakan oleh DPRD NTT, bertempat di Kantor DPRD NTT, Rabu (16/12/2020).

“Kita berharap tambahan-tambahan lain dalam proses Pilkada di sembilan Kabupaten juga semuanya dapat berjalan dengan baik, karena kemenangan ini adalah kemenangan rakyat sebab rakyat memilih pemimpinnya dan sebagai Pimpinan serta semua Anggota di DPRD NTT kami memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat NTT, dimana walaupun Pilkada serentak berlangsung di tengah pandemi Covid-19 masyarakat dapat selalu mematuhi protokol Kesehatan itu sendiri,” ujar Emilia Nomleni.

Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche D.P Sayuna, S.H,M.Hum,M.Kn, mengatakan DPRD Provinsi NTT menghasilkan lebih kurang ada sepuluh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif dan dua yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Menurut saya ini juga sebuah prestasi yang baik juga dari DPRD NTT di periode 2019 – 2024 dan kita berharap kedepannya bisa lebih bagus lagi untuk membuat regulasi – regulasi yang bisa membantu masyarakat NTT,” kata Inche Sayuna.

“Sementara itu terkait dengan anggaran dalam kepemimpinan kami dan juga DPRD Periode ini, kami bersepakat untuk memberikan persetujuan kepada Gubernur untuk melakukan pinjaman daerah guna mengatasi berbagai persoalan di daerah ini yang tidak bisa ditangani dari APBD yang didapatkan, karena itu kami mempunyai tugas adalah mengawal supaya pinjaman daerah yang kita lakukan bersama dengan Gubernur itu bisa selesai diakhir masa jabatan Pak Gubernur dengan hasil pembangunan yang lebih signifikan lagi dari yang sudah kita tetapkan sebelumnya,” jelas Inche Sayuna.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD NTT, Ir. Petrus Christian Mboeik mengungkapkan bahwa walaupun dari Partai yang berbeda, pimpinan DPRD NTT dapat selalu menjembatani perbedaan yang ada tersebut sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berguna bagi masyarakat NTT.

“Saya merasa bangga menjadi bagian dari ini, karena kita selalu bisa menjaga keharmonisan walaupun dari partai Politik yang berbeda dan orientasi kita sama yaitu kemajuan masyarakat NTT,” tutupnya. (NA)

Dokumentasi Foto, Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

Menkumham : “Warga Binaan Lapas Yang Sudah Bebas Harus Bisa Jadi SDM Produktif”

NTT AKTUAL. KUPANG. Setiap warga binaan lembaga pemasyarakatan yang hari ini mendapatkan remisi terkhususnya mereka yang juga bebas pada saat ini juga saya minta untuk bisa menjadi orang yang banyak berkarya dan bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly saat memberikan sambutan dalam acara Pemberian Remisi Umum Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 tahun 2020 pada Senin (17/08/2020).

Acara tersebut dilaksanakan secara virtual meeting dengan tema Indonesia Maju, Tetap PASTI di Masa Pandemi yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT Drs. Josef A. Nae Soi MM, bersama Ketua DPRD Provinsi NTT Emi Nomleni dan Kepala Kantor Wilayah Hukum HAM NTT Merci Djone di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

‘Revitalisasi pemasyarakatan jadi pilihan dan solusi masalah kemasyarakatan. Dengan tujuan mengantar warga binaan menjadi terampil dan mandiri sehingga jadi kontribusi SDM berkualitas bagi bangsa dan negara. Harus bisa menghasilkan karya untuk orang lain diluar sana. Anda harus membuktikan bahwa selama dibina di lapas anda bisa merubah sikap dan perilaku serta kembangkan potensi diri,” ungkap Yasonna.

“Kembalilah ke keluarga dan masyarakat. Untuk itu saya menantang kamu untuk menunjukan skill dan kehebatanmu. Buktikan bahwa kamu bisa memiliki keterampilan yang baik sehingga bisa memperbaiki kualitas hidupmu. Saya sendiri kadang suka memberikan tamu-tamu saya dari luar negeri berupa souvenir-souvenir yang diciptakan mereka para narapidana dari yang masih dibina di lapas atau yang sudah bebas. Teman-teman saya sendiri kagum karena souvenir ciptaan para narapidana atau mantan narapidana tersebut tentu punya nilai jual tinggi,” jelas Yasonna.

Ia juga menegaskan mengenai masih adanya pengelolaan lapas yang belum maksimal. “Mengenai pengawasan lapas-lapas kita hingga ini masih banyak informasi mengenai kedisiplinan pengawasan tahanan yang kurang baik, masih ada pungutan liar dan bahkan jaringan narkoba yang masuk hingga lapas termasuk melibatkan petugas lapas dan narapidana. Ini adalah masalah klasik yang harus kita tuntaskan dengan benar,” ujarnya.

“Diharapkan juga dengan remisi yang kita berikan pada hari ini tentunya adalah bagian dari rasa syukur kita terhadap HUT Republik Indonesia tercinta ini sebagaimana kita memberikan Hak pada masyarakat kita dan juga memperlakukan warga kita dengan baik. Remisi ini juga tidak hanya dimaknai sebagak hak warga binaan tetapi merupakan apresiasi negara atas pencapaian yang sudah dilakukan oleh warga binaan,” ungkapnya.

Diharapkannya dalam sitasi pandemi covid 19 saat ini tentunya para petugas lapas harus kerja extra keras guna mencegah penyebaran penyakit. Maka dari itu dibutuhkan kewaspadaan tinggi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala penghuni rutan dan petugas lapas derta Pemerintah daerah juga bisa mengulurkan bantuan dukungan lainnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga, mengatakan total narapidana yang menerima remisi umum tahun 2020 berjumlah 119.175 orang.

Senada dengan Menteri Hukum dan HAM, Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi MM setelah kegiatan pun mengatakan, pemberian remisi tersebut diharapkannya bagi narapidana yang bebas pun dapat kembali menjalani hidup yang normal dan juga bisa meningkatkan hidup yang lebih layak dengan bekerja memanfaatkan potensi diri sehingga bisa berguna bagi masyarakat. (*/Red)

Sumber : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

DPRD NTT Serahkan Dua Ranperda Inisiatif Kepada Pemprov

NTT AKTUAL. KUPANG. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD NTT kepada Pemerintah Provinsi NTT.

Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni, saat menyerahkan dua Ranperda Inisiatif DPRD NTT kepada Pemerintah Provinsi NTT, Rabu (29/07/2020). Foto : Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Dua Ranperda Inisiatif DPRD tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTT Tahun 2020-2024 dan Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan ini diserahkan oleh Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni kepada Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi untuk dibahas oleh Pemerintah Provinsi. Penyerahan Dua Ranperda ini berlangsung di Sidang Paripurna ke-13 Masa Sidang III, bertempat di Ruang Rapat DPRD NTT, Rabu (29/07/2020).

Dalam kesempatan ini Wakil Ketua DPRD NTT, Aloysius Malo Ladi, saat membacakan Penjelasan Pimpinan DPRD NTT Pada Sidang Paripurna ke-13 Masa Sidang III di Ruang Rapat DPRD NTT, mengatakan NTT belum memanfaatkan posisi strategis sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Terutama dalam mengembangkan sektor industri.

“NTT belum semaksimal mungkin memanfaatkan posisi strategis kondisi geografis NTT. Berbatasan langsung dengan RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) sehingga bisa jadikan Timor Leste sebagai negara utama tujuan ekspor NTT,” ujar Aloysius.

Dikatakan Aloysius Malo Ladi, Ranperda Rencana Pembangunan Industri diajukan selain karena alasan yuridis, juga karena sumbangsih sektor industri untuk PDRB NTT belum besar. Karena kurangnya akses pasar dan sumber dana, rendahnya SDM dan teknologi dan manajemen.

“Salah satu kendala yang dihadapi pelaku Industri Kecil dan Menengah di NTT adalah permodalan dan keterbatasan akses perbankan,” jelas Aloysius.

Potensi Retribusi Izin Usaha Perikanan Sekitar Seratus Milyar Rupiah

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB itu mengungkapkan, pengajuan Ranperda Izin Usaha Perikanan bertujuan untuk meningkatkan PAD Provinsi NTT. Terutama untuk kapal penangkap ikan  berukuran di atas 5 GT sampai dengan  30 GT dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di atas 5GT sampai dengan 30 GT.

“NTT memiliki potensi retribusi izin usaha perikanan yang diestimasi memberikan kontribusi PAD setiap tahun  kira-kira sebesar Rp. 100 milyar (Seratus miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat,” jelas Wakil Rakyat asal pulau Sumba itu.

Untuk diketahui Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni dan dihadiri 30 anggota DPRD NTT. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dan pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT.
Sesuai agenda, Pemerintah Provinsi NTT akan memberikan tanggapan terhadap dua Ranperda itu pada Senin (3/08/2020) mendatang dalam Sidang Paripurna. (*/Red)

Sumber : Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata