Arsip Tag: DPRD Kota Kupang

Pemerintah dan DPRD Kota Kupang Tandatangani Persetujuan Bersama Penetapan 3 Ranperda

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah dan DPRD Kota Kupang akhirnya menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif, yang diajukan Pemkot Kupang untuk dibahas di masa sidang III tahun 2020/2021. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Wali Kota Kupang bersama pimpinan DPRD Kota Kupang.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH dalam sambutannya pada paripurna ke-23 DPRD Kota Kupang, Kamis (14/10/2021) menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Kupang yang telah sungguh-sungguh mencurahkan pikiran, tenaga bahkan segala waktu dan kesempatannya untuk membahas, merumuskan hingga menghasilkan tercapainya kesepakatan politik tentang persetujuan penetapan tiga ranperda usul inisiatif Pemkot Kupang.

Tiga ranperda dimaksud antara lain; rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, rancangan peraturan daerah tentang penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang serta ranperda tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar. Sebelumnya, dalam masa sidang yang sama Pemkot bersama DPRD Kota Kupang juga telah menandatangani persetujuan nota kesepakatan tentang kebijakan umum perubahan APBD Kota Kupang tahun anggaran 2021 dan persetujuan nota kesepakatan tentang prioritas dan plafon sementara (PPAS) perubahan tahun anggaran 2021.

Mantan Anggota DPR RI dua periode itu menambahkan berbagai catatan strategis yang bersifat korektif, kritikan yang konstruktif , usulan dan harapan kepada pemerintah, semuanya mengisyaratkan dukungan politis dari DPRD dalam rangka pembenahan, perbaikan, penataan guna percepatan semua aspek pembangunan perkotaan. “Semoga peraturan daerah yang telah ditetapkan ini, menjadi dasar pijak pemerintah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah tercinta ini,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos yang memimpin jalannya sidang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Walikota, Wakil Walikota, jajaran Pemerintah Kota Kupang, Wakil-Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kupang yang dalam semangat kemitraan telah mengikuti berbagai tahapan persidangan hingga selesai, walaupun dalam waktu yang sangat terbatas dan sempit, namun semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Dia berharap dengan sisa waktu dua setengah bulan ke depan, pemerintah dapat mempersiapkan segala sesuatu agar pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan bersama dalam perubahan anggaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin dan dapat direalisasikan dengan baik pada akhir tahun.

Tentang tiga ranperda usul inisiatif yang baru ditetapkan, Ketua DPRD mengharapkan agar ranperda dimaksud dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kepuasan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat yang akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah Kota Kupang.

Sebelumnya dalam pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna DPRD Kota Kupang ke 22 terhadap tiga ranperda usul inisiatif Pemkot Kupang, mayoritas fraksi menyatakan dukungannya disertai dengan beberapa catatan. Di antaranya Fraksi PDIP yang menekankan pentingnya melakukan pencatatan akuntansi yang baik terhadap penyertaan modal yang disertakan ke Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur maupun dividen yang diterima oleh Pemerintah Kota Kupang sebagai imbalan atas besaran penyertaan modal.

Tentang besarnya nominal penyertaan modal per tahun anggaran Fraksi PDIP minta Pemkot Kupang untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan yang tak kalah pentingnya adalah dalam pemberian coporate social respinsibility ( CSR ) dan anggaran promosi Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur harus disesuaikan dengan kebutuhan dasar masyarakat Kota Kupang.

Sementara Fraksi PKB dalam pendapat akhirnya menyampaikan penyesuaian nama dan penyertaan modal terhadap Perusahaan Daerah Air Minum harus didukung dengan manajemen dan sumber daya yang cukup, karena beban dan tanggung jawab usaha yang semakin besar. Fraksi PKB juga meminta beban penyediaan air baku, harus menjadi urusan dinas teknis dalam berbagai kegiatan. diantaranya konservasi sumber-sumber air, pembangunan embung dan bendungan.

Dukungan juga disampaikan oleh Fraksi Gabungan HANURA Berkarya PSI PPP Bersatu. Menurut Fraksi tersebut sudah saatnya pemerintah berinovasi dalam melaksanakan pelayanan publik, khususnya pada penyediaan air bersih untuk masyarakat Kota Kupang. (*PKP_ans/jms)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Wali Kota Kupang dan Pimpinan DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH dan Pimpinan DPRD Kota Kupang menandatangani nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Kota Kupang tahun anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan tahun anggaran 2021.

Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Sasando Kantor DPRD Kota Kupang, Selasa (28/9/2021) malam, dalam agenda Paripurna ke-VIII yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S. Sos.

Dalam tahapan persidangan yang berlangsung selama sehari penuh tersebut, anggota badan anggaran DPRD Kota Kupang juga menyoroti dan memberikan catatan terhadap beberapa hal dalam rancangan Kebijakan Umum angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang tahun 2021. Salah satunya adalah mereka meminta pemerintah untuk mengkaji potensi peningkatan PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi reklame. Anggota Banggar juga meminta Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pemutihan IMB serta meminta pelelangan kendaraan dinas yang sudah tidak layak untuk mengurangi biaya pemeliharaan.

Hal lain yang diminta oleh badan anggaran ada pada belanja tak terduga. Pemerintah diminta agar dalam pengelolaan dana refokusing yang dianggarkan untuk penanganan pandemi covid-19 dan badai seroja dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Badan anggaran juga meminta pemerintah menyampaikan data tertulis terkait laporan penggunaan dana covid dan penanganan badai seroja.

Sementara itu pada pembahasan rancangan PPAS Perubahan, badan anggaran DPRD Kota Kupang menyetujui dengan catatan, badan anggaran meminta daftar ralat perbaikan dokumen menjadi kesatuan yang utuh. Mereka juga meminta Pemerintah untuk memperhatikan peningkatan PAD dari sektor perijinan, menyikapi keberadaan undang-undang cipta kerja, pendataan bangunan perumahan dan penelusuran serta evaluasi terkait penetapan pembayaran pajak LPJU.

Sidang paripurna yang berlangsung hingga lewat tengah malam itu diakhiri dengan pendapat akhir dari delapan fraksi yang semuanya menyetujui rancangan KUA-PPAS Perubahan TA 2021 tersebut. Pembahasan tersebut pada akhirnya ditutup dengan penetapan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan tentang KUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2021 antara pimpinan DPRD Kota Kupang dengan Wali Kota Kupang. (*PKP_sny/ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Wawali Hadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man menghadiri Rapat Paripurna Peresmian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Kupang masa jabatan 2019-2024 yang berlangsung di Ruang Rapat Sasando DPRD Kota Kupang, Selasa (29/06/2021). Pelantikan dengan agenda PAW Anggota DPRD Kota Kupang, Alm. Welhelmus Jermias Kiu, S.Sos., yang digantikan oleh Desiderius Pattiwua, S.H., dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut berdasarkan Keputusan Keputusan Gubernur NTT Nomor Pem.171.2/I/196/VI/2021.

Wawali dalam sambutannya atas nama Pemerintah Kota Kupang menyampaikan selamat kepada Anggota DPRD, Desiderius Pattiwua, S.Sos., yang hari ini dilantik dan mengajak agar bahu membahu dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pada kesempatan tersebut Wawali juga memanjatkan doa sekaligus penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Alm. Welhelmus J. Kiu, S.Sos., atas kerja sama dan kontribusi yang telah diberikan semasa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kupang dalam kurun waktu yang tidak begitu lama.

“Secara khusus saya berharap kepada saudara Desiderius Pattiwua, S.H., agar dapat segera melakukan penyesuaian diri dengan perkembangan-perkembangan terakhir dalam mengemban amanah rakyat dan menjadi penambah semangat dalam pembangunan demokrasi,” harap Wawali.

Lebih lanjut Wawali mengatakan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, relasi kemitraan yang sejati antara DPRD dengan kepala daerah merupakan prasyarat mutlak guna menjamin optimalnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Harapannya DPRD dan Pemerintah Daerah wajib memelihara hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam praktik berpemerintahan. Salah satu bukti nyata kemitraan yang baik antara Pemkot Kupang dan DPRD Kota Kupang adalah capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut.

“Saya berharap kebersamaan yang telah terbangun selama ini, antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus dipelihara dan semakin dikuatkan, terutama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang harus disikapi dengan bijaksana dan juga terhadap berbagai program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan,” tutup dr. Herman.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskial Loudoue, S.Sos, menyampaikan paripurna ini merupakan wujud pelaksanaan konstitusi sebagai salah satu representasi pelaksanaan asas kedaulatan dan perwakilan rakyat di daerah. Ketua DPRD menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Partai PAN dari pusat hingga daerah yang telah memberikan putra terbaiknya untuk mendedikasikan diri kepada masyarakat Kota Kupang sebagai anggota DPRD Kota Kupang masa jabatan 2019-2024.Terima kasih juga disampaikannya kepada keluarga Alm. Welhelmus J. Kiu, S.Sos., atas pengabdiannya sebagai anggota DPRD Kota Kupang kurang lebih selama 1 tahun 5 bulan.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE., M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Drs. Agus Ririmasse, M.Si, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH., M.Si., Perwakilan Forkopimda Kota Kupang, Wakil Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Elisabeth Man Rengka, Ketua PIA DPRD Kota Kupang, para Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang serta para Camat. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Sidang II DPRD Kota Kupang Ditutup, Pemkot Apresiasi Masukan Dewan

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Setelah melewati proses yang cukup panjang dan penuh dinamika, sejak 26 April 2021 lalu, Pemerintah dan DPRD Kota Kupang akhirnya menyelesaikan masa sidang II DPRD Kota Kupang dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Kupang atas APBD TA 2020. Rapat paripurna penutupan masa sidang yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Senin (28/06/2021) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD II, Christian S. Baitanu, didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Padron Paulus dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si, para Asisten Sekda dan segenap pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkot Kupang.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man dalam sambutannya menyampaikan selesainya masa sidang II ini perlu disyukuri sebagai sebuah prestasi, di mana DPRD bersama pemerintah telah bersungguh-sungguh dan berkomitmen terhadap semua tingkat pembahasan sesuai dengan jadwal persidangan. Pemerintah berharap apa yang telah kita hasilkan bersama selama sidang II menjadi kunci keberhasilan yang akan menuntun pemerintah dalam menapaki tugas-tugas selanjutnya,sebagai perwujudan nyata upaya kita bersama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di tengah pandemi covid 19 yang masih terus mengancam.

Menurutnya Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun anggaran 2020 yang telah ditetapkan, secara politis membuktikan dukungan dan legitimasi yang diperoleh pemerintah dari DPRD atas berbagai kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 lalu. “Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Kupang tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan baik di tingkat fraksi, komisi dan badan anggaran serta pansus akan menjadi masukan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Kupang selanjutnya,” tambahnya.

Wawali menambahkan berbagai perbedaan pendapat yang terjadi selama berlangsungnya sidang dewan merupakan salah satu bagian dari mekanisme demokrasi yang harus dilalui dan lumrah terjadi. Yang terpenting menurutnya adalah bahwa perbedaan pendapat tersebut, hendaknya menjadi sebuah motivasi atau sebagai daya dorong untuk membangun suasana kebersamaan yang kondusif serta konstruktif. Dinamika yang tercipta hendaknya bukan menjadii batu sandungan yang mengarah pada tindakan memecah belah kebersamaan, keterbukaan, saling pengertian.

Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Christian S. Baitanu pada kesempatan yang sama meminta perhatian serius Pemerintah Kota Kupang untuk dapat menindaklanjuti apa yang menjadi catatan dari Pansus DPRD, pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Kupang, laporan dari komisi-komisi serta catatan badan anggaran sehingga menjadi sebuah langkah perubahan. DPRD sebagai mitra kerja menurutnya juga terus melakukan fungsi pengawasan terhadap roda pembangunan. Ditambahkannya dengan melihat dinamika yang terjadi selama masa persidangan II, ada hikmah yang perlu dipetik sebagai bahan refleksi bersama dan kekurangan-kekurangan yang tejadi diharapkan menjadi menjadi titik balik untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. “Pemerintah dan lembaga DPRD adalah mitra yang sejajar dan sebagai mitra marilah kita menanggalkan semua ego kita dan bergandengan tangan, lupakanlah apa yang telah berlalu untuk menatap masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam paripurna DPRD ke-21, Jumat (25/06/2021), Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, karena telah dengan sungguh-sungguh mencurahkan pikiran, tenaga bahkan waktu untuk membahas, merumuskan hingga menghasilkan dokumen penting yang merupakan landasan pijak pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan pada kurun waktu ke depan.

“Berbagai catatan strategis yang bersifat korektif, kritikan yang konstruktif, usulan dan harapan kepada pemerintah, semuanya mengisyaratkan dukungan politis dari DPRD dalam rangka pembenahan, perbaikan, penataan guna percepatan semua aspek pembangunan perkotaan, yang nantinya akan dipetakan oleh pemerintah sesuai dengan prioritas dan urgensi dalam pelaksanaannya,” tambahnya.

Dalam paripurna ke-21 tersebut Wali Kota bersama Pimpinan DPRD juga menandatangani berita acara persetujuan bersama penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2020. (*PKP _jms_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemerintah dan DPRD Kota Kupang Resmi Tetapkan APBD 2021

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sesuai dengan komitmen awal, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang akhirnya secara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kupang Tahun 2021 tepat pada batas waktu yang ditentukan, Senin (30/11/2020). Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., dalam sambutannya pada paripurna ke -17 dengan agenda penutupan masa sidang I tahun 2020-2021, menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena dalam kurun waktu sejak tanggal 20 sampai dengan 30 November 2020, pemerintah dan DPRD Kota Kupang telah berhasil melaksanakan sidang I tahun 2020/2021 DPRD Kota Kupang.

Meski diakuinya selama proses sidang tersebut terkadang timbul perbedaan pandangan dan terjadi dinamika yang menguras tenaga dan pikiran, namun berkat kebesaran hati dua lembaga yang terhormat dan demi tujuan yang sama yakni kesejahteraan masyarakat Kota Kupang, semua masalah dapat diselesaikan dan pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang APBD Kota Kupang tahun anggaran 2021 bisa diselesaikan.

Mantan anggota DPR RI dua periode itu menambahkan, dari tahun ke tahun pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan porsi belanja langsung dari pada belanja tidak langsung agar dapat menjawab tuntutan pertumbuhan kebutuhan masyarakat yang semakin pesat seiring perkembangan globalisasi. Pemerintah Kota Kupang juga memberi perhatian serius pada penanganan covid 19 yang saat ini terus meningkat jumlah kasusnya. Kondisi ini menurutnya menjadi tantangan bagi semua pihak untuk terus bekerja keras meningkatkan kemampuan keuangan daerah ini sehingga pada waktu yang akan datang semakin banyak yang dapat kita lakukan bagi daerah dan masyarakat Kota Kupang.

Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkiel Loudoe, S.Sos dalam sambutannya mengakui selama masa sidang I tahun2020/2021 ini sempat terjadi perbedaan pendapat antara DPRD dengan Pemerintah Kota Kupang, sehingga sidang sempat diskors beberapa hari. Namun karena spirit yang sama yakni hadir untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Kupang serta dengan semangat kemitraan yang harmonis, segala perbedaan tersebut dapat diselesaikan dan persidangan bisa dilanjutkan kembali.

“Dalam kehidupan berpolitik dinamika perbedaan pendapat menjadi hal yang biasa dan bukan dijadikan sebagai dasar untuk saling bermusuhan satu sama lain. Ibarat halnya piring dan sendok, hubungan antara pihak-pihak pun bisa bersinggungan, apalagi kita yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda,”ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD juga mengingatkan pemerintah untuk semakin waspada serta meningkatkan sosialisasi penanganan covid 19 yang semakin bertambah jumlah kasusnya di Kota Kupang.

Turut hadir dalam paripurna penutupan Sidang I itu para Wakil Ketua DPRD Kota Kupang dan segenap anggota DPRD Kota Kupang, Sekretaris Daerah Kota Kupang dan para Asisten Sekda, para pimpinan perangkat daerah dan perusahaan daerah serta para Camat se-Kota Kupang. (*Pkp_ans/NA)

Sumber Berita + Foto : Siaran Pers PKP Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Pemkot dan DPRD Kota Kupang Sepakat Lanjutkan Sidang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Setelah sempat mengalami jeda beberapa hari karena dinamika dalam persidangan, akhirnya Pemerintah Kota Kupang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang sepakat untuk melanjutkan agenda sidang I tahun 2020/2021.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,M.M.,M.H., dan Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkiel Loudoe, S.Sos dalam jumpa pers bersama awak media di ruang sidang DPRD Kota Kupang, Rabu (25/11/2020) sore. Turut hadir dalam kesempatan tersebut para Wakil Ketua DPRD dan segenap anggota DPRD Kota Kupang, Sekda Kota Kupang, Fahrensy Priestly Funay, S.E, M.Si dan Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ir. Elvianus Wairata, M.Si.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,M.M.,M.H., dalam penjelasannya mengakui dalam sidang beberapa waktu lalu sempat terjadi miskomunikasi, karena perbedaan sudut pandang. Namun sesungguhnya kedua lembaga ini punya tujuan yang sama yakni kesejahteraan rakyat. Karena itu menurutnya pimpinan kedua lembaga ini sudah berbesar hati bertemu, berdiskusi dan telah mencapai kesepakatan bersama yang mengakomodir harapan masing-masing.

“Kami sepakat untuk melanjutkan persidangan demi kesejahteraan warga Kota Kupang. Tidak ada lagi sekat antara pemerintah dan dewan. Kita saling menghormati dan mendukung untuk kesejahteraan rakyat. Mari berpegang tangan bersatu padu membangun kota ini” pungkasnya.

Ketua DPRD Kota Kupang, Yezkiel Loudoe, S.Sos pada kesempatan yang sama juga mengakui segala perbedaan pendapat dan dinamika persidangan yang sempat terjadi beberap waktu lalu sudah selesai.

Menurutnya ini merupakan pengalaman berharga bagi dua lembaga, baik pemerintah maupun DPRD Kota Kupang. Ditambahkannya kesepakatan ini lahir berkat niat baik untuk menghilangkan ego dua lembaga ini demi kepentingan lima ratus ribu lebih warga Kota Kupang. “Target kami tanggal 30 November 2020 mendatang seluruh tahapan sidang sudah selesai,” ujarnya.

Usai jumpa pers pimpinan DPRD Kota Kupang bersama Badan Musyawarah (Banmus) langsung menggelar rapat Banmus untuk menetapkan jadwal Sidang I Tahun 2020/2021 yang terbaru, dengan memaksimalkan sisa waktu yang ada. (*Pkp_ans/eh/NA)

Sumber : Siaran Pers PKP Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata