Arsip Tag: Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Selenggarakan FGD Penyusunan Kebijakan Emisi Rendah Karbon di Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Kupang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebijakan Emisi Rendah Karbon, Selasa (11/05/2021) pagi di Aula Sasando Kantor Wali Kota Kupang.

Kegiatan FGD ini dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda, Ir. Elvianus Wairata, M.Si dengan pemateri Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ir. Laksmi Dewanthi, MA, secara daring melalui zoom meeting. Selain narasumber dari pemerintah pusat, kegiatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber dari Kota Kupang baik akademisi, pemerintah dan LSM diataranya Prof. Dr. Adrianus Amheka, S.T., M.Eng dari Teknik Mesin Politeknik Negeri Kupang, Dr. Ir. Roddialek Pollo, MS dari Faperta Undana Kupang, Ir. Zet Malelak, M.Si dari Faperta UKAW Kupang dan Bernadinus Mere, A.P., M.Si selaku Kadis Perhubungan Kota Kupang dan Drs. Gabriel Kahan, M.Si (praktisi Pemerintahan) dan Haris A. Ch. Oematan (Aktivis/Relawan LSM CIS-Timor).

Dalam sambutannya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda, Ir. Elvianus Wairata, M.Si menyampaikan salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim adalah dengan perencanaan pembangunan rendah karbon dan hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). ”Pembangunan rendah karbon merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam yang diwujudkan dengan memperhitungkan aspek daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan kualitas lingkungan,” ujarnya.

Diakuinya upaya untuk menurunkan emisi karbon di sektor energi masih merupakan tantangan yang besar, oleh karenanya tidak hanya pada tingkat pusat namun pemerintah daerahpun harus mendukung upaya tersebut. Dijelaskannya, terdapat 4 (empat) provinsi yang telah menandatanganani nota kesepahaman Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) dengan BAPPENAS yang mana melalui peningkatan kapasitas pemerintah provinsi untuk mentransformasikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) menuju PPRK-D, serta mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) daerah ke dalam RPJMD. Oleh karena itu, sambungnya, Pemerintah Kota Kupang juga memberikan dukungan berupa data dasar yang dapat menjadi referensi rencana pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan rendah karbon secara umum dan hal ini selaras dengan salah satu misi pembangunan Kota Kupang “Kupang Hijau”.

Lebih jauh disampaikan Asisten II, upaya yang dapat dilakukan di tingkat daerah melalui kegiatan-kegiatan antara lain gerakan satu orang satu pohon (SARASAPO) yaitu menanam pohon dengan jenis yang berdaun lebat agar bisa menjadi sumber oksigen bagi masyarakat yang ditanam serta dirawat di masing-masing halaman rumah secara optimal. Upaya lainnya yaitu terbentuknya kelompok masyarakat pemerhati dan pelaksana pelestarian SDA Kota Kupang hingga ke lingkup RT/RW dalam bentuk Proklim (program kampung iklim).

Elvianus berharap forum ini dapat menghimpun dan menyusun rencana aksi kebijakan pembangunan berkelanjutan baik di provinsi NTT dan Kota Kupang melalui penyiapan data dasar dan strategi optimalisasi partisipasi masyarakat Kota Kupang dalam kebijakan rencana aksi penerapan pembangunan rendah karbon. Juga dalam FGD ini diharapkan dapat menyediakan bahan kajian dan informasi terkait keseimbangan energi, material dan nilai yang mampu memberikan ruang untuk mengoptimalisasi pembangunan Kota Kupang menuju kota rendah karbon, merumusan rekomendasi kebijakan dari aspek aktor, prosedur, dan pembiayaan, untuk memberikan literasi pembangunan rendah karbon serta nilai atas jasa lingkungan dan tanggung jawab dalam pelaporan emisi gas rumah kaca serta dapat merumuskan pokok-pokok pikiran Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Kota Kupang 2021-2030.

Dari laporan panitia pelaksana Kepala Bagian SDA Setda Kota Kupang, Maria Magdalena Detaq, S.IP menyampaikan kegiatan FGD ini untuk menghimpun dan menyusun rencana aksi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang memberikan literasi rendah karbon khususnya Pemerintah Kota Kupang. Kegiatan ini menghadirkan peserta berjumlah 50 orang, yang terdiri dari Tim Percepatan Pembangunan Kota Kupang, Komisi III DPRD Kota Kupang, LSM, Ketua Forum Penanggulangan Bencana Kota Kupang , Ketua Forum Pengurangan Bencana Provinsi NTT, Ketua Karang Taruna Kota Kupang, GMIT, praktisi hokum, akademisi, perangkat daerah terkait dan pemerhati lingkungan. (*PKP_ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Gelar FGD Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Kupang menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengolahan Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang, pagi ini Rabu (28/04/2021) di Aula Sasando lantai 3 Kantor Walikota Kupang.

Kegiatan FGD ini dibuka oleh Sekda Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si dan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ondy Christian Siagian, SE, M.Si, Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Orson G. Nawa, SH dan tenaga ahli dari Undana Kupang Dr. Ir. Ludji Mikhael Riwu Kaho, M.Si dan Ir. Charles Kapioru, MS. Sementara peserta FGD terdiri dari para Lurah, OPD teknis, aktifis penggiat sampah dan dari Perusahaan Daerah Pasar.

Dalam sambutannya, Sekda mengungkapkan pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Namun diakuinya, rantai panjang pengelolaan sampah ini banyak mengalami kendala dan permasalahan. Hal ini menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan kemampuan pemerintah, masih rendahnya partisipasi swasta dan masyarakat, serta meningkatnya jumlah dan jenis sampah setiap tahunnya.

”Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menyebabkan cakupan pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah. Sampah juga tidak dipilah atau diproses terlebih dahulu ketika diangkut dari TPS (tempat penampungan sementara) ke TPA (tempat pemrosesan akhir). Akibatnya sampah bercampur antara sampah organik, anorganik, dan limbah B3,” ungkap Sekda.

Menurutnya lagi, sampah yang bercampur dalam jumlah banyak ini mengakibatkan beban TPA menjadi sangat berat. ”Dampaknya yang dapat ditimbulkan selain pencemaran lingkungan, juga meningkatnya biaya operasional, dan munculnya potensi konflik sosial. Sedangkan keterlibatan pihak swasta masih terbatas pada daur ulang sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca dan logam. Padahal, jumlah sampah organik lah yang mendominasi total sampah yang dihasilkan setiap tahunnya,” ujarnya.

Diungkapkan Sekda, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tahun 2019 jumlah sampah di Indonesia telah mencapai sekitar 66-67 juta ton. Ini lebih banyak dari rata-rata jumlah sampah per tahun yang mencapai 64 juta ton yang didominasi sampah rumah tangga yakni mencapai 63,95% dari jumlah tersebut.

Menurut Sekda, pengurangan sampah paling efektif sebenarnya dapat dimulai dari sumber penghasil sampah terbesar, yaitu rumah tangga (reduce at source). ”Disini diharapkan peran masyarakat perkotaan untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan sampah dari rumah masing-masing, dengan membiasakan diri memilah sampah menjadi 2 bagian yaitu sampah organik dan anorganik,” jelasnya. Diungkapkannya, sampah organik dapat diolah menjadi kompos baik untuk menanam tanaman hias dan juga sebagai media tanaman sayuran dan buah-buahan di lingkungan permukiman sehingga dapat meningkatkan gizi keluarga disamping menghemat belanja rumah tangga. Sementara dari sisi kesehatan tentunya rumah menjadi lebih bersih, tidak ada lagi penumpukan sampah yang menimbulkan bau dan sumber penyakit.

Sekda berharap kegiatan FGD ini dapat menggali persoalan-persoalan terkait pengelolaan sampah di Kota Kupang guna penyusunan kebijakan dan strategi pengolahan sampah rumah tangga dan rencana aksi penyusunan ranperda tentang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Kota Kupang. Kepada para peserta dan para narasumer diharapkan dapat bersinergi dan berperan aktif dalam menghasilkan rumusan-rumusan guna penyusunan kebijakan serta rencana aksi pengelolaan sampah yang melibatkan pemerintah dan stakeholders nantinya.

Sebelumnya dalam laporan panitia penyelenggara yang disampaikan Kabag SDA Setda Kota Kupang, Maria Magdalena Detaq, S.Ip, mengungkapkan pengelolaan sampah di Kota Kupang umumnya dilakukan oleh Pemerintah melalui DLHK Kota Kupang sesuai Perda nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Perda nomor 04 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dikatakannya kedua Perda ini belum mampu membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang. Hal ini sesuai fakta dimana ditahun 2019 saat penilaian adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana menepatkan Kota Kupang termasuk 5 kota berstatus kota terkotor dari 369 kabupaten/ kota. Hasil penilaian tersebut, dikatakannya terkait pengelolaan TPA di Kota Kupang karena masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dan Pemkot Kupang belum memiliki Dokumen Kebijakan dan Startegi Daerah (JAKSTRADA) terkait pengolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Untuk itu FGD ini digelar dengan tujuan mendapatkan rumusan alternatif berupa rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan terkait dengan implementasi perda Pemkot Kupang dibidang pengelolaan sampah. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu output dari hasil analisis kebijakan pengelolaan persampahan berupa rekomendasi-rekomendasi dan petunjuk operasional agar dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan siap guna bagi Pemkot Kupang dalam hal pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali. Selain itu untuk membuat rencana aksi penyusunan Ranperda tentang pengembangan sisten dan pengelolaan persampahan di Kota Kupang. (*PKP_ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang