Arsip Kategori: REGIONAL

DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang Bagi Bantuan AHY dan Serap Aspirasi Warga Sulamu

NTT AKTUAL. KUPANG. Bantuan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada korban bencana akibat siklon tropis seroja di NTT terus berdatangan, Kabupaten Kupang sebagai salah satu daerah yang dilanda badai seroja juga mendapat bantuan tersebut.

DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang yang dipimpin Winston Neil Rondo memimpin langsung aksi penyaluran bantuan dari Ketum Partai Demokrat tersebut. Winston Neil Rondo dan rombongan membagikan paket bantuan di Kecamatan Sulamu, pada hari ini Minggu (9/5/2021).

Aksi kemanusiaan ini merupakan tahap ke-3 yang merupakan tahapan lanjutan penyerahan bantuan kepada korban siklon tropis seroja di Kabupaten Kupang, dalam aksi tersebut Winston dan rombongan mendatangi tujuh RT di Desa Pariti dan Oeteta, Partai Demokrat membantu 70 KK, tempat tinggal keluarga tersebut mengalami kerusakan langsung karena dampak bencana banjir dan angin kencang.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan Partai Demokrat menerapkan metode berbeda dalam penyaluran bantuan dengan mengunjungi langsung setiap warga yang dilanda bencana.

“Ada lima RT di Pariti dan dua RT di Oeteta. Pariti dilanda banjir dan sebagiannya angin sedangkan di Oeteta dilanda angin kencang sehingga banyak pepohonan tumbang dan menindih rumah warga,” kata Winston Rondo yang juga merupakan mantan Ketua Pemuda Sinode GMIT ini.

Ketua Umum AHY, memberikan 70 paket bantuan di Kecamatan Sulamu, bantuan tersebut terdiri dari beras, mie instan, gula pasir, vitamin c dan masker.

Dalam kesempatan tersebut Partai Demokrat juga berdialog untuk mendengarkan keluhan warga setempat, masyarakat mengisahkan bahwa setiap tahun daerah tersebut dilanda banjir, namun dengan perubahan air sungai akibat dari perusahaan yang bekerja dalam pengolahan pasir dan batu, tetapi hanya 10-20 cm. Tahun ini karena curah hujan cukup besar, maka air yang masuk cukup tinggi bahkan endapan lumpur juga masuk rumah warga, “kami terpaksa mengungsi beberapa hari , atap juga dibawa angin, ada juga yang tertindih pohon, bukan hanya itu, rumah terendam air dan endapan lumpur kali,” kata salah satu warga.

Aspirasi lain warga Pariti adalah meminta bantuan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi agar segera dibangun tanggul di daerah Pariti yang menghadap ke pemukiman warga, tujuan mereka adalah agar banjir yang melanda daerah tersebut bisa berkurang volumenya, selain itu, warga Pariti juga meminta agar mengatur kembali tata kelola pemanfaatan bahan tambang galian c karena sudah sembrawut dan tidak teratur, “saudagarnya mau dapat duit tetapi warga yang dirugikan, bukan hanya rumah yang rusak tetapi padi dan jagung yang siap panen hilang dibawa banjir, kami titipkan ini kepada Partai Demokrat,” ujar salah satu masyarakat Sulamu.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang, Winston Neil Rondo mengatakan bahwa isi hati Partai Demokrat adalah niat berbagi dari keterbatasan yang dimiliki, tugas DPC adalah melanjutkan bantuan langsung dari Ketua Umum AHY yang hadir langsung di NTT khususnya di Kota Kupang, “kami memastikan bahwa ini sampai di tangan yang betul-betul membutuhkan, kita berharap walaupun keciil dan terbatas masyarakat bisa merasakan suka cita dan dukungan Partai Demokrat,” tutur Winston.

Rencana DPC Partai Demokrat dalam minggu ini adalah melanjutkan aksi bagi bantuan di Desa Tanini dan Kecamatan Amfoang Tengah yakni di Desa Bitobe dan beberapa desa sekitar, dalam aksi tersebut semangat Partai Demokrat menjelaskan bahwa partai politik tidak hanya hadir saat pemilu atau pilkada saja. (*)

Sumber berita + foto : Siaran Pers DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang

Sekda Kota Kupang Hadiri Launching BPM CFW Program KotaKu di Tode Kisar

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, SE, M.Si mewakili Wali Kota Kupang meluncurkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat (BPM) Cash for Work (CFW) Program Kotaku Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021. Launching berlangsung di lapangan Kantor Lurah Tode Kisar, Sabtu (8/05/2021). Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, Herman Tobo, ST, M.Si, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang, Ir. Cornelis Isak Benny Sain, Para Ketua Pokja PKP Tingkat Provinsi dan Kota, Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I dan II NTT, Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Wilayah I dan II NTT, Team Leader OSP 5 NTT, Koordinator Kota Wilayah I Program Kotaku NTT, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Tode Kisar, Camat Kota Lama, Camat Oebobo, Plt. Camat Kelapa Lima, perwakilan Camat Maulafa dan Lurah Tode Kisar selaku tuan rumah.

Dalam sambutan Wali Kota Kupang yang dibacakan Sekda menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dirjen Cipta Karya, melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT yang telah merancang kegiatan BPM Cash For Works (CWF) ini. Selain membantu peningkatan kualitas permukiman warga untuk meminimalisir kawasan permukiman kumuh di Kota Kupang, program tersebut menjadi salah satu instrumen bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi akibat dampak covid 19.

Dia berharap dengan memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat terdampak covid-19, yang mengalami putus hubungan kerja (PHK) dan masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan, program ini dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19. Program ini menurutnya juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak covid-19, serta terpeliharanya aset infrastruktur melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun program kotaku, maupun program IBM lain melalui swakelola masyarakat.

Pemerintah Kota Kupang menyambut baik program ini dan siap memberikan dukungan. Secara khusus Lurah Tode Kisar sebagai penanggung jawab wilayah tempat program ini terlaksana diminta untuk memberikan dukungan penuh. “Lurah harus bisa memfasilitasi warganya dan jika ada kendala segera lakukan koordinasi baik ke camat maupun jenjang yang lebih tinggi, agar program ini bisa berjalan lancar dan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, Herman Tobo, ST, M.Si pada kesempatan yang sama memaparkan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 177/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Sebaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021. Untuk Provinsi NTT, kegiatan BPM CFW dialokasikan pada 45 Kelurahan yang tersebar di 6 Kota/Kabupaten (Kota Kupang, Kab. TTS, Sumba Barat, Manggarai, Sikka dan Ngada) dengan dana per Kelurahan 300 juta rupiah dan kegiatan BPM reguler dialokasikan di 2 Kelurahan pada Kota Kupang dan Kabupaten Sikka dengan dana 1 milyar rupiah per Kelurahan, sehingga total dana IBM KOTAKU tahun 2021 di 47 Lokasi Provinsi NTT sebesar 15,5 milyar rupiah

Ditambahkannya sampai dengan saat ini telah dicairkan dana Tahap I (70%) BPM CFW ke 45 BKM di 6 Kab/Kota Provinsi NTT dan sesuai kelengkapan persyaratan pemanfaatan dana telah direkomendasikan oleh masing-masing PPK Wilayah I dan II di 24 kelurahan (53%) termasuk Kelurahan Tode Kisar ini, yang mewakili 45 kelurahan lainnya untuk Launching Kegiatan CFW hari ini untuk dapat melaksanakan kegiatan fisik sesuai dengan Rencana Pengunaan Dana (RPD) KSM.

Dia berharap agar semua pihak bersama-sama mengawal, memastikan dan menjamin agar kegiatan CFW ini dapat berjalan dengan baik, lancar, tepat waktu, tepat sasaran dan dapat bermanfaat dengan baik khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terkena dampak covid-19 agar dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga.

Ketua panitia penyelenggara kegiatan CFW Program Kotaku di Kelurahan Tode Kisar, Dodi Toebe menyampaikan jenis infrastruktur yang akan diintervensi oleh program Cash For Work antara lain jalan rabat beton sepanjang 322 meter, bak sampah 2 unit dan pemeliharaan drainase sepanjang 432 meter. Pekerjaan ini menyerap 79 pekerja dari masyarakat Kelurahan Tode Kisar. Usai melaunching kegiatan BPM CFW, Sekda menyerahkan APD kepada perwakilan tenaga kerja dan meletakan batu pertama pada pekerjaan pemeliharaan drainase di lokasi tersebut. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Wali Kota Kupang Minta Dukungan Danlanud Dalam Pembangunan Gerbang Kota

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH meminta dukungan Komandan Lapangan Udara (Danlanud) El Tari Kupang terkait rencana pembangunan gerbang masuk Kota Kupang, dalam penataan kawasan Kota Kupang tahap II tahun 2021. Permintaan tersebut disampaikannya dalam silahturahmi bersama Danlanud El Tari Kupang, di Landasan Udara El Tari Kupang, Kamis (6/05/2021).

Dalam pertemuan tersebut Wali Kota menyampaikan bahwa pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, memberi perhatian secara khusus kepada Kota Kupang, antara lain untuk penataan taman, penataan sepanjang pantai dan penataan gerbang masuk Kota Kupang.

Penataan kawasan kota menurutnya melalui skema penganggaran langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui proyek direktif Presiden antara lain, pembangunan gerbang masuk Kota Kupang di empat titik masing-masing, Gerbang Bandar El Tari – Penfui yang berada di kawasan Lanud El Tari Kelurahan Penfui, Gerbang H. A. Koroh di Kelurahan Bello, Gerbang Timor Raya di Kelurahan Lasiana dan Gerbang perbatasan Alak-Bolok.

Ditambahkannya, secara khusus pembangunan gerbang masuk Bandar Udara El Tari Penfui membutuhkan lahan seluas 13.360 m2, dengan rincian sisi utara seluas 7.713 m2 dan sisi sebelah selatan seluas 5. 647 m2.

Mantan Anggota DPR RI dua periode ini memastikan penataan lokasi pembangunan gerbang masuk akan ditata secara baik dan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kupang. “Teknisnya dan kelanjutanya seperti apa, akan kita diskusikan secara bersama-sama sehingga Kota Kupang harus mempunyai gerbang pintu masuk,” tambahnya.

Danlanud El Tari Kupang, Marsma TNI Asril Samani, S.IP, M.Si (Han) menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Wali Kota Kupang dan rombongan sehubungan dengan rencana pembangunan gerbang masuk Kota Kupang, yang salah satunya akan dibangun di atas lahan milik Angkatan Udara Republik Indonesia.

Lanud El Tari sendiri menurutnya sudah dirancang sedemikian rupa, karena peningkatkan dari tipe B ke Tipe A. “Apa yang disampaikan oleh Wali Kota Kupang terkait pembangunan gerbang masuk sangat baik dan sama-sama kita inginkan, karena penataan kota sangat diperlukan, terutama di jalur bandara,” tambahnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Operasi Lanud El Tari Kupang, Kol. Pnb. Muhram, Kepala Dinas Potensi Dirgantara Lanud El Tari Kupang, Letkol, Pom Taufik, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Matheus B. L. Radjah, SH, M. Hum dan Lurah Penfui, Fransisko Dugis. (*PKP_Ans/EH)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Lakukan Groundbreaking Rusun di Seminari Mataloko, Wagub : Tempat ini Punya Arti Besar Buat Saya

NTT AKTUAL. BAJAWA. Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi melakukan peletakan batu pertama (Groundbreaking) Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Sekolah di Seminari Santo Yohanes Berkhmans Mataloko, Rabu (5/05/2021). Rusun tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada kesempatan tersebut, Wagub JNS mengungkapkan arti penting Seminari Mataloko.

“Tempat ini tidak hanya memberikan sekolah kepada saya tapi juga memberikan hidup dan pendidikan secara utuh. Tempat ini mengajarkan apa arti hidup dan pendidikan sebagai dasar yang kuat untuk saya berpijak dan melangkah, ” ungkap Wagub JNS dalam sambutannya.

Menurut Wagub Nae Soi, dengan sistem asrama yang diberlakukan di Seminari, telah memberikan arti penting bagi para siswa. Karena dalam asrama para siswa dapat berinteraksi, berinterelasi dan punya waktu untuk lakukan instrospeksi diri.

“Masuk asrama bukan sekadar supaya bisa belajar dengan teratur tapi lebih dari itu. Karena itu, saya dan pak Gubernur selalu mendorong agar kalau dapat anak-anak SMA/SMK bisa diasramakan. Karena di asrama, anak-anak dibentuk baik pengetahuan, keterampilan maupun prilakunya secara lebih optimal,” jelas Wagub Nae Soi.

Wagub Nae Soi juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian PUPR yang telah turut memajukan pendidikan di NTT dengan mendirikan rusun bagi sekolah-sekolah berasrama.

“Masih banyak sekolah-sekolah berasrama di NTT yang membutuhkan rusun. Minggu depan kami akan ke Sumba untuk acara peletakan batu pertama rusun bagi sekolah tinggi Teologia. Terima kasih kepada kementerian PUPR,” ungkap Wagub.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Nae Soi juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Ngada agar memperhatikan arahan Presiden Jokowi terkait realisasi APBD. Dalam masa pandemi covid-19, dana APBD tidak boleh terlalu lama disimpan di Bank tapi harus beredar di masyarakat.

“Dalam masa covid-19, yang beredar di masyarakat adalah uang Pemerintah. Kalau kita simpan saja di bank maka masyarakat akan susah. Saya mengajak Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa supaya belanjakan uang (dana) Pemerintah supaya ekonomi masyarakat bisa berkembang,” pungkas Wagub Nae Soi.

Tampak hadir pada kesempatan ini Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II Kementerian PUPR, Jublina Bunga, Wakil Bupati Ngada, Unsur Forkopimda Kabupaten Ngada, Kadis Perhubungan NTT, Romo Kepala Sekolah Seminari Mataloko, tokoh agama, para guru, insan pers dan undangan lainnya. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Pemkot Kupang Terima Dokumen Rancangan Anggaran Pilkada Kota Kupang Tahun 2024

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menerima dokumen rancangan anggaran pilkada Kota Kupang Tahun 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang. Dokumen tersebut diserahkan oleh Ketua KPU Kota Kupang Deky Ballo, ST, MT kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Priestly Funay, SH, M.Si di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Kupang, Kantor Wali Kota Kupang, Kamis (6/05/2021) pagi.

Dalam pertemuan tersebut Sekda didampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Dra. Thruice Balina Oey, M.Si dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang Noce Nus Loa, SH. M.Si.

Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Priestly Funay, SE, M.Si setelah menerima dokumen tersebut menyampaikan bahwa rancangan yang diterima ini akan dilihat secara teliti dan dibuat kajian. “terima kasih atas dokumen ini, secepatnya akan ditinjau dan dikoordinasikan jika perlu, kita akan duduk bersama untuk mengkajinya terutama jika ada item-item yang perlu dikoordinasikan,” tambahnya. Menurutnya dalam pengkajian inspektorat juga akan membantu, dan perlu dilakukan konsultasi dengan BPK sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Kota Kupang, Deky Ballo, ST, MT menyampaikan bahwa pertemuan hari ini untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya tentang persiapan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah, khususnya Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pertemuan ini juga menurutnya merupakan bentuk komunikasi pemerintah untuk mengetahui kesiapan anggaran, sesuai dengan instruksi Dirjen Politik Dan Hukum Kemendagri yang meminta pemerintah agar berkoordinasi dengan penyelenggara khususnya KPU dan Bawaslu agar anggaran pilkada dimaksud dapat dibahas bersama. Dengan demikian pemerintah dapat lebih siap dalam menyiapkan anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Ditambahkannya sebagai penyelenggara, KPU akan menunggu Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perihal pertemuan lanjutan setelah Dokumen Rancangan Anggaran Pilkada Kota Kupang Tahun 2024 diberikan kepada pemerintah untuk dipelajari dan dikaji lebih jauh untuk selanjutnya duduk bersama dalam membahas rancangan anggaran pilkada tersebut.

Turut hadir dalam penyerahan tersebut empat anggota Komisioner KPU Kota Kupang yaitu, Ismael Manoe, S.Pt, Zunaidin Harun, ST, Wely Novita A. Hayers, SS, B.Ed, M.Pd, Agustinus I. Fahik, S.Fil, MA. (*PKP_rdp)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Gubernur Minta Para Bupati/Walikota Pacu Belanja APBD di Atas 50 Persen pada Akhir Kuartal II tahun 2021

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta para Bupati/Walikota se-NTT agar memacu belanja APBD di atas 50 persen pada akhir kuartal II tahun 2021. Dalam keadaan extraordinary akibat pandemi covid-19, perlu upaya luar biasa untuk menggerakan ekonomi.

“Presiden Jokowi serius sekali agar covid-19 jangan sampai melonjak drastis karena punya dampak ekonomi. Hal ini akan buat negara-negara lain takut masuk ke Indonesia untuk investasi. Kalau investasi asing tidak masuk, kita hanya berharap kepada seluruh APBN dan APBD sebagai tiang penyanggah dan penggerak ekonomi, ” kata Gubernur VBL saat memberikan arahan pada Rapat Kerja bersama para Bupati/Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat Gubernur, Kamis (6/05/2021).

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD NTT, Kapolda NTT, Danrem Wirasakti 161 Kupang, Danlanud El Tari Kupang, Kabinda NTT, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTT, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Sekretaris Daerah NTT, para staf khusus Gubernur dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT. Para Bupati/Walikota se-NTT mengikuti pertemuan ini secara virtual.

Rapat tersebut membahas tiga hal yakni penanganan covid-19, progres penyerapan APBD Kabupaten/Kota dan perizinan dalam rangka investasi.

Menurut Gubernur Viktor, refocussing tidak boleh jadi alasan realisasi anggaran yang rendah. Karena refocussing ini bukan hal yang baru dan sudah beberapa kali dilakukan.

“Masa sudah beberapa kali lakukan refocussing, belum juga paham dan pintar. Saya minta kita sudah masuk kuartal II, penyerapan anggaran harus ada di atas 50 persen pada akhir kuartal II. Ada Kapolda dan Wakajati, harus kerja sama dalam sebuah kelembagaan untuk mendorong realisasi baik APBN maupun APBD di seluruh NTT sehingga mampu jadi penopang utama saat pandemi covid-19 seperti ini, ” jelas Gubernur.

Terkait dengan perizinan untuk investasi, Gubernur meminta agar diambil langkah-langkah extraordinary. Karena saat ini kita berada dalam bencana global akibat pandemi covid-19. Kalau sudah sudah keluar izin dan tidak ada geliat selama 3 bulan, cabut kembali izinnya.

“Bupati/Walikota cek kembali ini. Dalam situasi seperti ini, ada sektor-sektor tertentu yang diminati banyak pihak, tapi izn sudah terlanjur diberikan kepada orang lain namun mereka tidak bergerak. Ambil langkah tegas. Begitu juga kalau sertifikat ganda, harus ambil langkah extraordinary. Di sini ada Kapolda, Wakajati, Danrem dan Forkopimda, orang mau investasi, tapi masih terkendala masalah lahan. Ini harus ambil langkah luar biasa karena situasi bencana, yang penting jangan peras untuk dapatkan sesuatu, ” jelas Gubernur VBL.

Ketua DPRD NTT, Emy Nomleni mengatakan DPRD NTT mendorong dan mendukung upaya percepatan penyerapan APBD Kabupaten/Kota Se-NTT. Tidak hanya agar terjadi penyerapan lebih besar, tapi agar program dan kegiatan mendorong pergerakan perekonomian lebih cepat.

“Khusus untuk daerah-daerah yang terkena bencana, percepatan berbagai program dan kegiatan tentu akan bantu pemulihan ekonomi. Karena pastinya dalam beberapa bulan ke depan, masyarakat di daerah-daerah ini masih cukup sulit dapatkan makanan. Tolong perhatikan secara khusus perempuan dan anak di daerah bencana dalam penanganan dan pemulihan ekonomi, ” jelas Ketua PDIP NTT itu.

Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Rudi Margono mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi mendukung penuh upaya percepatan penyerapan anggaran dan perizinan untuk investasi. Seluruh Kejari dan jajarannya tidak boleh minta proyek dan tidak boleh KKN dalam penyerapan APBD. Kejaksaan akan memberikan
rasa aman dan membantu dalam percepatan penyerapan anggaran.

“Strategi konkret yang dilakukan, silahkan para Bupati/Walikota gunakan kejaksaan dari sisi kualitas. Kalau ada keraguan ambil keputusan dalam putuskan proyek mulai dari lelang sampai eksekusi, manfaatkan kejaksaan. Ini sudah triwulan II, mohon proaktif dari para Kajari dan Bupati/Walikota karena APBD adalah titipan dari negara untuk rakyat. Apabila masih ragu juga, konsultasikan dengan kejaksaan tinggi. Begitu juga dengan percepatan investasi,”kata Rudi.

Rudi meminta agar mulai saat ini, para Kajari bersinergi dengan para Bupati/Walikota. Kalau perlu buat jadwal dengan para Bupati/Walikota untuk lihat bersama APBD, bagian mana yang masih belum dilelang dan masalahnya apa.

“Pastikan bahwa uang rakyat akan sampai kepada masyarakat untuk kesejahteraan mereka,”pungkas Rudi.

Sekretaris Daerah NTT, Benediktus Polo Maing mengatakan total belanja APBD Kabupaten/Kota seluruh NTT Tahun 2021 mencapai Rp. 23,286 Triliun dengan realisasi sampai dengan Maret adalah Rp. 1,462 Triliun (6,28 persen). Untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa tahun 2021 mencapai Rp. 9,849 triliun dan realisasi sampai Maret baru mencapai Rp. 224,41 miliar.

“Ini tentu butuh perhatian bersama untuk langkah-langkah percepatan, ” jelas Sekda Polo Maing.

Seperti diketahui Presiden Jokowi dalam arahannya pada tanggal 29 April lalu menegaskan sampai Maret masih ada 182 Triliun dana APBD yang terparkir di Bank dan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Minta Percepatan Upaya Vaksinasi

Dalam upaya penanganan covid-19, Gubernur Viktor mengharapkan agar upaya vaksinasi dapat dilakukan secara maksimal. Dikatakan Gubernur VBL, Vaksin memang bukan untuk bebas dari covid, tapi terutama untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok.

“Supaya tubuh kita paham dan terbiasa dengan virus ini karena vaksin berarti memasukan virus yang sudah dimatikan atau dinonaktifkan untuk meningkatkan imun dan antibodi tubuh supaya tubuh kita kenal dan mampu melakukan perlawanan kalau virus ini datang. Karena virus ini tidak mungkin hilang dan akan ada terus bersama-sama dengan kita. Kalau tidak vaksin, maka kemungkinan akan berdampak parah kalau terserang virus ini. Karena itu saya minta para Bupati/Walikota bersama Forkopimda untuk mendorong vaksinasi secara optimal sehingga tubuh seluruh masyarakat familiar dengan virus ini, “jelas Gubernur.

Untuk diketahui, target total vaksinasi di NTT adalah 3.643.275 orang. Target untuk gelombang pertama dari Januari sampai April untuk para tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia mencapai 877.852 orang. Namun realisasi sampai 3 Mei 2021 untuk dosis pertama mencapai 160.585 dan dosis kedua mencapai 86.739 orang. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Gubernur NTT Restui Pelaksanaan Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional XXXI di Kupang

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat melegitimasi kepanitiaan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) ke-31 tahun 2021 untuk tingkat Provinsi NTT, dengan menandatangani SK Kepanitiaan yang diserahkan oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya NTT, Timbul Batubara yang juga adalah Ketua Panitia Pelaksana HKAN 2021 Tingkat Provinsi NTT, bertempat di Ruang Kerja Gubernur, pada Kamis (6/05/2021). Acara Peringatan HKAN XXXI Tahun 2021, akan dilaksanakan di Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang dan Pantai Lasiana Kota Kupang, pada tanggal 8 – 10 Agustus 2021 mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Timbul melaporkan kesiapan dari panitia pelaksana yang sudah melakukan rapat terpadu dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT.

Timbul juga menyampaikan, telah disahkannya SK Menteri LHK RI Nomor : 176/MENLHK/KSDAE/KSA. 3/4/2021 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) tahun 2021. SK tersebut telah ditandangani oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal 23 April 2021.

HKAN ke-31 kali ini mengangkat tema “BHAVANA SATYA ALAM BUDAYA NUSANTARA” yang bermakna “Memupuk Kecintaan Pada Alam dan Budaya Nusantara. Acara Puncak akan dilaksanakan di Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Kupang, Kota Kupang pada 10 Agustus 2021, rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Peringatan HKAN kali ini dilaksanakan di Provinsi NTT, karena NTT adalah daerah kepulauan yang memiliki karakteristik potensi daya tarik wisata alam yang indah, dan ditunjang dengan keragaman budaya, dimana NTT saat ini sangat dikenal sebagai provinsi yang unik dan kaya dari sisi alam dan budaya yang sangat eksotik.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat sangat mengapresiasi rencana Peringatan HKAN di NTT kali ini.
“Kami Pemprov dan masyarakat NTT sangat senang dengan rencana kegiatan ini, karena sejalan dengan gencarnya program pemerintah dalam memperkenalkan pariwisata sebagai prime mover pembangunan ekonomi di daerah kami, dan juga tentunya dapat menjadi sebuah kebanggaan bagi kami, karena kami terus berupaya keras menjadikan NTT sebagai New Paradise, agar nyata sebagai New Tourism Territory,” ujar Gubernur Viktor.

Pada kesempatan tersebut juga, Kepala BBKSDA Timbul Batubara menyerahkan buku yang ditulisnya, tentang kepariwisataan NTT dengan judul Ring Of Beauty East Nusa Tenggara kepada Gubernur NTT. “Buku tersebut saya dedikasikan untuk NTT sebagai karya monumental menjelang masa pensiun pada 1 Juli 2021 nanti “, ujar Timbul yang sangat mencintai alam dan budaya NTT.

Sesuai informasi, panitia pelaksana melalui BBKASDA NTT dan Dinas LHK Provinsi NTT juga telah melaksanakan aksi solidaritas kemanusiaan bagi masyarakat dan para ASN yang terdampak bencana alam siklon tropis seroja dibeberapa kabupaten yang terdampak seperti di Kabupaten Flotim, Alor, Manggarai, Sumba Timur, Sikka, Ende dan Malaka, dengan pemberian sembako dan uang tunai.
“Adapun bantuan yang kami berikan sebanyak 1505 paket sembako dan 800 Nasi Bungkus dari BBKSDA NTT dan Kementerian LHK kepada masyarakat terdampak, dan bantuan uang bagi ASN di lingkungan UPT KLHK Provinsi NTT senila 1 juta untuk 113 ASN yg rumahnya terdampak, ditambah bantuan bedah rumah yang tergolong rusak berat, bagi 3 ASN sebanyak 10 juta/ASN”, jelas Timbul, yang juga sebagai Ketua Pelaksana II Panitia Nasional HKAN 2021.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu : Kepala Dinas LHK Provinsi NTT, Ondy Christian Siagian, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Alex Lumba, Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Pius Rengka, Sekretaris Dinas Parekraf Provinsi NTT, Naftaly Huki, Kabid Industri dan Ekraf, Johny Rohi, Kabid Destinasi Disparekraf NTT, Wemmy Hermanus, Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan BBKSDA NTT, Imanuel Ndun dan Kasubag Program dan Kerjasama BBKSDA NTT, Kriswoyo. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT 

Talk Show HARDIKNAS 2021 Bersama Bank NTT, OJK NTT dan Dinas P&K Provinsi NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Lewat Talk Show Bank NTT bersama OJK Provinsi NTT dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang mengusung tema “Melalui Literasi Inklusi Keuangan, NTT Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar” ini menjadikan momentum Hari Pendidikan Nasional sebagai dasar untuk membangkitkan semangat belajar di masa Pandemi yang masih melanda dunia, dengan mewujudkan “Merdeka Belajar”. Salah satu bentuk dukungan Bank NTT dalam Program OJK yakni Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) adalah memberikan tabungan bagi 1000 pelajar di NTT dalam periode Mei 2021 sampai dengan Oktober 2021 saat bulan Inklusi Keuangan.

Talk Show dipandu moderator Feby Angi Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Nusa Cendana Kupang, dilaksanakan secara hybrid yaitu tatap muka dan virtual meeting dengan peserta dari perwakilan Dosen/Guru, perwakilan Mahasiswa/Siswa yang keduanya dari Universitas dan Sekolah mitra Bank NTT di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten se-NTT, juga ada Perwakilan dari media cetak dan elektronik.

Acara yang berlangsung di Pallacio Ballroom 3 Aston Hotel Kupang pada Kamis (6/05/2021) ini menggunakan Protokol Kesehatan yang maksimal, dengan pembicara yaitu Linus Lusi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dony Prasetyo Kasubag Adm/Plh. Kasubag Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi NTT, Harry Alexander Riwu Kaho Direktur Utama Bank NTT dan juga hadir memberikan special testimoni Dinna Noach Staff Khusus Gubernur NTT Bidang Disabilitas yang juga adalah Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah Program Ramai Sekali Bank NTT 2019.

Menurut Dony Prasetyo berdasarkan survey nasional literasi dan inklusi Keuangan pada tahun 2019, tingkat literasi keuangan di NTT hanya sebesar 27,82 persen, berada di bawah nasional sebesar 38,03 persen. Sedangkan, tingkat inklusi keuangan di NTT sebesar 60,63 persen, sedangkan nasional berada pada angka 76,19 persen. Literasi keuangan adalah kemampuan masyarakat mengetahui tentang informasi produk keuangan, sedangkan inklusi keuangan adalah penggunaan produk tersebut oleh masyarakat.

 

Target inklusi keuangan dari Presiden Joko Widodo untuk tahun 2024 adalah 90 persen. Oleh karena itu, program KEJAR merupakan upaya untuk mengejar target tersebut. Tak hanya itu, OJK juga melakukan berbagai kegiatan edukasi rutin untuk membantu memperkenalkan produk keuangan. Bahkan, OJK juga telah membuat dan mencetak buku menyesuaikan kurikulum terbaru yang bisa diakses di laman OJK sikapiuangmu.ojk.go.id atau laman perpustakaan Provinsi NTT arprus.nttprov.go.id. (*)

Sumber berita + foto : Humas OJK NTT

Pemkot Kupang Dengan BPJS Ketenagakerjaan NTT Teken Kerja Sama Program Jaminan Sosial Bagi PTT

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., menghadiri dan memberikan sambutan pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan NTT dengan Pemerintah Kota Kupang tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga honorer (Non ASN) Kota Kupang, Rabu (5/05/2021), bertempat di Ballroom Palacio Hotel Aston Kupang. Penandatanganan dilakukan antara Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si., dengan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan NTT, Armada Kaban dan disaksikan oleh Wali Kota Kupang dan Asisten Deputi Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusra dan Papua, Venrista Yuliana.

Perjanjian kerja sama tersebut mencakup Pegawai Non ASN atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang adalah tenaga kerja tidak tetap yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang diangkat dengan keputusan Wali Kota melalui perjanjian kerja dalam waktu tertentu. Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Pegawai Non ASN di lingkup Pemerintah Kota Kupang diikutsertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara kolektif oleh Pemkot Kupang. Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24 persen dan iuran jaminan kematian sebesar 0,30 persen dari upah perbulan yang diterima setiap peserta. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan 9 April 2024.

Pada kesempatan yang sama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan dana jaminan kematian tenaga kerja Non ASN secara simbolis kepada masing-masing 4 orang ahli waris penerima santunan atas nama; Agustinus Assan Boroh, Jonas Khristian Tolla, Noredi Daud Huan dan Gratianus Bifel. Jumlah dana santunan diserahkan senilai, Rp. 42.000.000,- per orang yang merupakan hak peserta yang didanai melalui APBD Kota Kupang.

Wali Kota Kupang dalam sambutannya mengapresiasi upaya pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan atas santunan yabg diberikan kepada ahli waris dari pegawai non ASN Kota Kupang yang telah meninggal. Hal ini merupakan bagian dari wujud perhatian Pemerintah terhadap keberadaan pegawai saat masih aktif, pensiun bahkan kepada para ahli warisnya. Namun, menurutnya sangat disayangkan bahwa hingga saat ini masih banyak pemberi kerja atau perusaahaan yang belum memberi jaminan perlindungan atau mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta.

“Perlu diakui bahwa dalam pelaksanaan, masih banyak yang belum memenuhi hak-hak pekerja dalam mendapatkan jaminan perlindungan karena belum menyadari pentingnya kepesertaan asuransi ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Kupang sendiri sejak tahun 2018 telah mendaftarkan PTT atau tenaga kerja Non ASN dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang akan memberikan mereka dan keluarga perlindungan dan jaminan sosial,” ungkap Wali Kota.

Kepada para penerima santunan, Wali Kota berpesan agar menggunakan dana sebaik-baiknya dan berharap dana yang diterima dapat membantu para ahli waris beberapa sebagai modal usaha atau kebutuhan lainnya. Wali Kota juga menginstruksikan agar tidak ada pegawai non ASN yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini.

Sementara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTT menyampaikan pada bulan April, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres no 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Dalam Inpres tersebut BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari program meningkatkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat

Untuk Kota Kupang sendiri, terdapat 33.979 tenaga kerja aktif, diantaranya 2.300 tenaga kerja Non ASN lingkungan Pemerintah Kota Kupang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dirinya berharap pihaknya mendapat kesempatan untuk melakukan sosialisasi kepada tenaga kerja Non ASN tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kaban melaporkan berdasarkan data yang diperoleh, masih ada guru-guru PTT di 26 sekolah di Kota Kupang yang belum terdaftar, terutama guru komite sekolah.

Turut hadir mendampingi Wali Kota Kupang, Staf Ahli Wali Kota Kupang, Thomas Didimus Dagang, S.Sos, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Kupang, Agus Ririmasse, AP, M.Si, Asisten Administrasi Umum, Yanuar Dally, SH, M.Si, para Pimpinan Perangkat Daerah serta para Camat se-Kota Kupang. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Pemkot Kupang dan MUI Bahas Penerapan Prokes Untuk Idul Fitri

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kupang duduk bersama membahas persiapan perayaan Idul Fitri di Kota Kupang, yang sesuai dengan protokol kesehatan. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Kupang, Selasa (4/05/2021) dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad, Ketua Dewan Masjid Kota Kupang, H. Muchsin Thalib, Perwakilan Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Kupang, Kasdim 1604 Kupang, Letkol Inf. Sugeng, Wakil Kapolres Kupang Kota, Kompol Iwan Iswahyudi, Kepala Kantor Agama Kota Kupang, Yakobus Beda Kleden, Perwakilan dari Kajari Kota Kupang serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan untuk menjabarkan arahan Menteri Agama RI terkait puncak perayaan Idul Fitri tahun ini, terutama tentang pelaksanaan Shalat Ied. Dari pertemuan tersebut disepakati beberapa hal terkait persiapan perayaan puncak Idul Fitri salah satunya adalah larangan untuk melakukan takbiran keliling. Jamaah hanya diperkenankan menggelar takbiran di masjid masing-masing sesuai tata cara keagamaan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk pelaksanaan Shalat Ied disepakati dilakukan baik di masjid maupun lapangan dengan tujuan untuk mengurai kerumunan jamaah, sehingga tidak menumpuk hanya di satu tempat seperti waktu lalu.

Dalam kesepakatan tersebut juga diatur agar pelaksanaan Shalat Ied di lapangan terbuka harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menyiapkan perlengkapan penunjang protokol kesehatan seperti thermal gun, masker, hand sanitizer dan tempat cuci tangan. Panitia diharapkan memperbanyak pintu keluar sehingga tidak terjadi penumpukan setelah Shalat Ied. Para ulama dan tokoh agama juga diminta untuk menyerukan imbauan agar jamaah setelah Shalat Ied tidak bergerombol apalagi berjabatan tangan atau cium tangan. Jamaah juga perlu diimbau untuk tidak meninggalkan sampah di tempat Shalat demi menjaga kebersihan. Kesepakatan dalam pertemuan ini nantinya akan diterbitkan dalam bentuk Surat Edaran Wali Kota, yang akan dibagikan dalam waktu dekat dan diumumkan kepada jamaah saat Shalat Jumat nanti.

Wawali menambahkan peringatan untuk waspada terhadap covid 19 perlu dilakukan mengingat belakangan ini disiplin warga Kota Kupang terhadap protokol kesehatan semakin kendor, apalagi pasca badai seroja , orang hampir lupa akan bahaya covid, terutama di tenda pengungsian. Kewaspadaan juga menurutnya perlu ditingkatkan sebagai antisipasi euforia vaksinasi. Orang mengira setelah divaksin covid sudah berlalu, padahal capaian vaksinasi lansia di Kota Kupang baru mencapai 20 persen dari 9 ribu orang. Warga Kota Kupang juga menurutnya perlu waspada karena info terbaru virus covid 19 sudah bermutasi menjadi lebih berbahaya, bahkan sudah menyerang anak-anak usia 15 tahun ke bawah.

Kasdim 1604 Kupang, Letkol Inf. Sugeng, yang hadir mewakili Dandim 1604 Kupang mendukung pelaksanaan Shalat Ied di masjid dan lapangan, dengan harapan tidak terjadi penumpukan di satu tempat saja. Menurutnya TNI siap membantu untuk pengamanan selama Shalat di lapangan. “Jangan sampai ibadah ini menimbulkan kluster baru. Kami mohon bantuan para ulama dan Imam Masjid untuk memberikan imbauan kepada jamaah untuk mematuhi protokol kesehatan lewat mimbar karena lebih didengarkan,” tambahnya.

Dukungan juga disampaikan Wakapolres Kupang Kota, Kompol Iwan Iswahyudi. Menurutnya belum lama ini Polres Kupang Kota juga sudah menggelar rapat terkait pelaksanaan Shalat Ied sesuai prokes dengan MUI dan para ulama se-Kota Kupang. Dalam pertemuan itu disepakati agar para penceramah menyiapkan materi ceramah yang dipadatkan supaya lebih singkat. Panitia perayaan juga diminta untuk secara intens menyampaikan kepada jamaah untuk tidak saling berjabat tangan atau cium tangan. Panitia juga diminta untuk memperhatikan kapasitas tempat terutama di dalam masjid.

Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad juga menyatakan dukungannya tentang rencana pelaksanaan Shalat Ied di masjid dan lapangan. “Yang kita hindari adalah kerumunan berlebih. Tugas kami mengingatkan ulama yang pimpin shalat supaya mempersingkat kotbahnya dan menghindari kontak fisik. Insya Allah semua bisa kita atasi, tidak sulit karena jamaah juga pasti takut kalau timbul kluster baru,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Kupang, H. Muchsin Thalib. Menurutnya hasil rapat hari ini penting dan sedang ditunggu jamaah muslim di Kota Kupang. Dia berharap imbauan ini bisa disampaikan kepada jamaah sejak jauh hari, agar jamaah berkesempatan memilih opsi untuk ikut Shalat Ied di masjid atau di lapangan. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang