Arsip Kategori: REGIONAL

Wali Kota Kupang Keluarkan Instruksi Perpanjangan PPKM Level IV

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH, secara resmi telah mengeluarkan instruksi terkait perpanjangan PPKM Level IV di Kota Kupang. Instruksi ini dikeluarkan pada Selasa (03/8/2021) lalu dan mulai berlaku 4 Agustus hingga 11 Agustus 2021. Instruksi bernomor 050/HK.443.1/VIII/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Kupang dalam rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memuat 9 poin penting.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH. Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang.

Berikut bunyi 9 poin Instruksi Wali Kota Kupang tersebut :

Kesatu, semua pihak wajib disiplin dan penuh tanggungjawab menaati protokol kesehatan di tempat umum dengan:

a. Memakai masker yang sesuai standar kesehatan dengan benar dan penggunaan face shield tetap wajib menggunakan masker

b. Mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer
c. Menjaga jarak aman/hindari kontak fisik
d. Menghindari kerumunan
e. Mengurangi mobilitas/perjalanan yang tidak perlu

Kedua, dilakukan PPKM Level IV sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial adalah sektor yang tidak berhubungan langsung dengan pencegahan maupun penanganan pandemi covid-19 atau yang bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 100% work from home (WFH).

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) Esensial seperti:
a) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer)

b. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat

c. Perhotelan non-penanganan karantina, dan

d. Industri berorientasi ekspor dan industri penunjang ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:
a) untuk huruf (a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat serta 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b) untuk huruf (b) sampai huruf (d) dapat beroperasi dengan kapasitas 50% staf; dan

2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) Kritikal seperti:
a) kesehatan;
b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
c) penanganan bencana;
d) energi;
e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
g) pupuk dan petrokimia
h) semen dan bahan bangunan;
i) objek vital nasional seperti SPBU, menara telekomunikasi
j) proyek strategis nasional;
k) konstruksi;, dan
l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)

dapat beroperasi dengan ketentuan:
a) untuk huruf a) dan huruf b), dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian; dan

b) untuk huruf c) sampai dengan huruf i) dapat beroperasi 100% maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan 25% staf,

4) pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, age/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar unggas, pasar basah, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wita dengan protokol kesehatan yang ketat;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang wajib berkoordinasi dengan PD Pasar, TNI/Polri dan instansi terkait untuk penerapan pembatasan di pasar tradisional yang diatur secara tersendiri dengan edaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

5) Supermarket, minimarket, toko kelontong, toko/pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wita dengan kapasitas pengunjung 50%, khusus toko/kios yang melayani kebutuhan pokok pasien pada kompleks rumah sakit tetap dibuka sesuai jam operasional dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha wajib menyiapkan tempat cuci tangan;

6) Apotek dan toko obat dapat buka 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha wajib menyiapkan tempat mencuci tangan;

d) Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum

1) warung/warteg/pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan dibuka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, dengan pembatasan 25% dari kapasitas sampai pukul 20.00 Wita, pemesanan makan/minum di atas pukul 20.00 wajib dibawa pulang/delivery/take away;

2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dengan pembatasan 25% dari kapasitas sampai pukul 20.00 Wita, pemesanan makanan/minuman di atas pukul 20.00 Wita wajib dibawa pulang/delivery/take away;

3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi sendiri maupun di lokasi pada pusat perbelanjaan dengan pembatasan 25% dari kapasitas sampai pukul 20.00 Wita, pemesanan makanan/minuman di atas pukul 20.00 Wita wajib dibawa pulang/delivery/take away;

e. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan tetap dibuka dan dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wita dengan kapasitas pengunjung 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab wajib menyiapkan tempat mencuci tangan

f) kegiatan pelaksanaan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat

g) tempat ibadah (masjid, gereja, mushola, pura, vihara dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, tidak mengadakan peribadatan/keagamaan berjemaah dan mengoptimalkan pelaksanaan secara online/ibadah di rumah

h) fasilitas umum (area publik, taman, tempat wisata, lokasi seni budaya, tempat hiburan, pub, karaoke, pitrad dan area publik lainnya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara

i) kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni dan budaya dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara

j) kegiatan olahraga/pertandingan
1) diselenggarakan oleh pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat

2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat

k) transportasi umum dalam kota (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas 70% dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat

l) melakukan pemeriksaan melalui operasi Prokasih (Protokol Kesehatan Kasih) dan bila perlu melakukan penyekatan di setiap pintu masuk (gerbang) wilayah Kota Kupang terhadap pelaku perjalanan yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum dari luar wilayah Kota Kupang (pesawat udara, bus dan kapal laut) yang hendak memasuki wilayah Kota Kupang, harus:

1) bagi pelaku perjalanan darat yang akan memasuki wilayah Kota Kupang wajib disertai hasil negatif rapid test antigen yang dikeluarkan maksimal 1×24 jam sebelumnya atau hasil negatif PCR yang dikeluarkan 2×24 jam sebelumnya, yang dikecualikan adalah sebagai berikut:

a. TNI/Polri yang sedang melaksanakan tugas
b. pejabat negara/daerah yang sedang melaksanakan tugas
c. awak kendaraan umum (maksimal 3 orang: sopir dan 2 kondektur) yang mengangkut barang atau penumpang
d. pegawai/karyawan PLN, Telkom, atau BUMN/BUMD lainnya
e. pegawai/karyawan pemerintah/swasta yang berdomisili di luar wilayah Kota Kupang dan tempat kerjanya berada di wilayah Kota Kupang serta pegawai/karyawan pemerintah/swasta yang berdomisili di wilayah Kota Kupang dan tempat kerjanya berada di luar wilayah Kota Kupang
f. mahasiswa yang kuliah di Kota Kupang
g. pemasok bahan pangan bagi Kota Kupang
h. pedagang bahan baku/pelaku ekonomi di wilayah Kota Kupang
i. karyawan bank atau jasa keuangan lainnya; dan/atau
j. rohaniwan yang sedang menjalankan tugas

2) bagi pelaku perjalanan darat (sopir, awak dan/atau penumpang) yang memiliki suhu tubuh di atas 37,80 C dilarang memasuki wilayah Kota Kupang’

3) Bagi warga Kota Kupang yang melakukan perjalanan darat keluar wilayah Kota Kupang wajib disertai hasil negatif rapid test antigen yang dikeluarkan maksimal 1×24 jam sebelumnya atau hasil negatif PCR yang dikeluarkan 2×24 jam sebelumnya untuk masuk kembali ke wilayah Kota Kupang

4) bagi pelaku perjalanan laut/udara wajib disertai hasil negatif rapid antigen yang dikeluarkan maksimal 1×24 jam sebelumnya atau hasil negatif PCR yang dikeluarkan 2×24 jam sebelumnya

m. membatasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, dengan ketentuan:

1) kegiatan seni/budaya dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara

2) khusus dalam peristiwa kedukaan agar dapat segera dilakukan penguburan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan menghindari kegiatan ikutan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan

3) dilarang menyelenggarakan pesta dan syukuran seperti nikah, ulang tahun, wisuda, sambut baru, sidi, baptisan, khitanan, arisan dan kegiatan sejenis lainnya

4) dilarang melakukan kerumunan, perjalanan dan kegiatan lainnya di luar rumah yang tidak perlu di atas pukul 21.00 Wita

Ketiga, Dinas Perhubungan Kota Kupang wajib melakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan, TNI/Polri dan instansi terkait lainnya untuk pembatasan yang diatur secara tersendiri dengan edaran dari Dinas Perhubungan Kota Kupang;

Keempat, setiap warga Kota Kupang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos, dan/atau

b) penundaan atau penghentian pemberian layanan administrasi pemerintahan mulai dari tingkat RT sampai tingkat kota, seperti KTP, akta dan lain-lain
Pengecualian atas hal ini karena alasan kesehatan tidak memungkinkan divaksinasi dibuktikan dengan keterangan dokter dari puskesmas/klinik kesehatan/rumah sakit

Kelima, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang berkoordinasi dengan instansi terkait wajib mensosialisasikan secara terus menerus PPKM dan pelaksanaan vaksinasi di Kota Kupang

Keenam, Dinas Kesehatan wajib menyampaikan data pasien covid-19 (by name/by address/by phone) yang melaksanakan isolasi mandiri kepada kelurahan untuk diawasi secara ketat oleh satgas covid-19 kelurahan, RT/RW setempat dan bekerjasama dengan Puskesmas setempat

Ketujuh, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Kupang dan instansi lainnya sesuai tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan TNI/Polri melakukan operasi termasuk di malam hari untuk memastikan penertapan protokol kesehatan dan pembatasan tersebut dan bila terjadi pelanggaran diberikan sanksi tegas sesuai KUHP, UU Nomor 16 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan ketentuan lainnya yang berlaku

Kedelapan, pembagian sektor esensial, non-esensial dan kritikal serta pengaturan jadwal kerja di lingkungan pemerintah Kota Kupang selama PPKM Level IV diatur tersendiri dengan edaran dari Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kota Kupang

Kesembilan, Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021. (*PKP)

Sumber berita + Foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Ahmad Buhari : Sudah Saatnya Masyarakat Meninggalkan Energi Tak Terbarukan

NTT AKTUAL. KUPANG. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi NTT Viktor Manek, melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Potensi Desa Ahmad Buhari, mengatakan bahwa belum lama ini, Dinas PMD Provinsi NTT telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas di Desa Dafala Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

Ahmad yang ditemui di Ruang Kerjanya mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi NTT pada hari Kamis, (01/07/2021).

“Ya, Pak Kadis yang langsung membuka kegiatan pelatihan ini,” ujar Ahmad.

Kegiatan ini, lanjut Ahmad bermaksud untuk meningkatkan penyebarluasan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola potensi alam, dalam hal ini adalah limbah ternak untuk dijadikan sumber energi alternatif yang dapat digunakan secara massal dan berkesinambungan.
Selain itu, masih menurut Ahmad, dengan adanya pelatihan ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber energi tak terbarukan, misalnya minyak tanah.
“Sudah saatnya masyarakat meninggalkan energi tak terbarukan,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Ahmad juga menjelaskan kriteria lokasi yang dapat dijadikan tempat untuk proses pembuatan Energi Alternatif Biogas ini.
“Ada 4 kriteria, yakni tempat ini harus memiliki ternak sapi minimal 2 ekor yang dikandangkan, memiliki ketersediaan pakan ternak, memiliki sumber daya air yang baik dan yang terakhir adalah belum pernah menerima bantuan sarana biogas,” ujarnya.

Masih menurutnya, untuk sasaran penerima pelatihan untuk tahun ini hanya sebanyak 10 kepala keluarga, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan. (***)

Sumber berita + foto : Dinas PMD Provinsi NTT

Bupati Kupang Menyerahkan 41 Calon Paskibra Tingkat Kabupaten Kupang Kepada Kapten Inf Nerson Baitanu

NTT AKTUAL. OELAMASI. Bupati Kupang Drs Korinus Masneno,M.Si menyerahkan 41 orang Calon Paskibra tingkat Kabupaten Kupang kepada Kapten Inf Nerson Baitanu selaku Koordinator Pelatih Pasukan pengibar Duplikat Bendera Merah Putih tingkat Kabupaten Kupang untuk dilatih, Rabu (04/8/2021).

Penyerahan calon pasukan pengibar Bendera Merah Putih tingkat Kabupaten Kupang ini berlangsung Aula kantor Bupati Kupang.

41 orang Calon Paskibra ini di rekrut dari sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan se-Kabupaten Kupang untuk dilatih dan dibina baik sikap, mental, fisik maupun ilmu dalam mengibarkan Bendera Merah Putih saat HUT Proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021 nanti di halaman kantor Bupati Kupang.

Kapala Dinas PPO Kabupaten Kupang, Seprianus Lau bersama Koordinator Pelatih Kapten Inf Nerson Baitanu sebelum melaksanakan pemusatan latihan, terlebih dahulu melekasankan Swab Antigen terhadap para calon Paskibraka dan mensterilkan tempat penginapan hotel Romita dari pengunjung untuk mencegah terjadinya penularan Covid 19 di lingkungan tersebut.

“Pelaksanaan kegiatan pelatihan tahun ini kami tetap melaksanakan sesuai protokol kesehatan dan 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga jarak)”, tandas Nerson. (***/NA)

Sumber berita + foto : Pendim 1604/Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

UNESCO Minta Pembangunan Infrastruktur Pariwisata TNK Dihentikan, Ini Tanggapan Gubernur NTT 

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat kepada media pada Selasa (03/8/2021) menyampaikan tanggapannya atas permintaan UNESCO pada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021.

“Kita tentunya berterima kasih karena UNESCO ikut memperhatikan aset-aset bangsa negara ini khususnya Taman Nasional Komodo yang menjadi konservasi alam dan juga kebanggaan NTT. Namun tentunya perlu diperhatikan juga bahwa apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia dan telah disetujui bersama juga Bapak Jokowi sebagai Presiden ini membantu agar Taman Nasional itu mempunyai manfaat ekonomi yang luar biasa buat NTT,” ujar Gubernur.

“Untuk pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT agar bisa melakukan riset lanjutan dan juga berdiskusi bersama kami,” tegas beliau.

Gubernur menjelaskan, pihak Pemprov NTT tetap menerima aspirasi UNESCO. “Kami pihak Pemerintah Provinsi menghargai apa yang disampaikan UNESCO tetapi kami harap mereka juga juga dapat memahami bahwa apa yang dikerjakan pemerintah adalah dalam rangka juga untuk menjaga habitat komodo, dan juga menjaga biota laut serta segala sesuatu disana untuk jangan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ungkap beliau.

“Juga sudah diputuskan bahwa dari seluruh pulau-pulau dan laut serta kekayaan alam di TNT kita sepakati untuk Pulau Rinca kita tetapkan sebagai pulau untuk mass tourism (pariwisata masif). Pulau ini menjadi habitat komodo dan dengan ditetapkan sebagai mass tourism tentunya kita perlu mengembangkannya. Karena itu di Pulau Rinca kita desain dan  di buat tempat untuk para pejalan kaki sehingga mereka aman dan juga dibangun dermaga yang layak bagi kapal pengunjung,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, pengunjung yang datang harus dijamin keselamatan dan kenyamanan maka infrastruktur harus mendukung hal tersebut.

“Kita harapkan juga hasil dari pembangunan pengembangan TNK akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat disana. Jadi ekonomi mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang dengan juga dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi,” ucapnya. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Wali Kota Kupang Antar 4 Keluarga Masuk Rumah Baru

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH didampingi Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Hilda Manafe mengantar 4 keluarga yang tergolong kurang mampu untuk menempati rumah baru yang baru selesai di bedah Pemerintah Kota Kupang, Senin (2/8/2021).

3 dari keluarga penerima program bedah rumah tersebut ditampung sementara oleh Wali Kota yang akrab disapa Jeriko ini di Hotel Maya selama rumahnya dalam proses bedah. Wali Kota didampingi istri, Ny Hilda menjemput mereka dengan bus mini Pemerintah Kota Kupang sebelum ke lokasi rumah baru selesai dibedah.

Alasan Wali Kota Jeriko menampung sementara warga penerima program bedah rumah ini agar tidak terlantar dan meringankan beban keluarga-keluarga tersebut ketika rumahnya dalam proses pengerjaan, tiga keluarga yang diboyong Wali Kota Jeriko ke hotel adalah keluarga Ibu Fatmawati Saleh, Anike Lorianti Adoe dan Welmince Rano.

Tepat pukul 15:00 WITA, Wali Kota dan rombongan memulai rutenya, lokasi pertama yakni mengantar ibu Anike Lorianti Adoe di RT 06, Kelurahan Tode Kiser. Di kelurahan tersebut mantan anggota DPR RI 2 periode itu disambut oleh Camat Kota Lama, Pah Bessie Semuel Messakh, SSTP, M.Si dan Lurah Tode Kisar, Bugal Mauta bersama masyarakat setempat.
Wali Kota Kupang dikalungkan sarung adat sebagai tanda suka cita dan ucapan terima kasih keluarga.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota mengatakan bahwa rumah yang baru selesai dibedah ini dikerjakan dalam kurun waktu 14 hari, Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah membantu hingga rumah ini selesai dibangun, ia berharap agar rumah ini menjadi berkat bagi Ibu Anike yang baru ditinggal suaminya karena meninggal dunia beberapa bulan lalu, Wali Kota juga meminta saran dan masukan dari masyarakat terkait program dan kebijakan Pemkot terutama yang menyentuh kebutuhan dasar.

Wali Kota juga menginformasikan bahwa untuk melengkapi isi dalam rumah ini, ada peran beberapa pihak yang menyumbang kan dana pribadi bagi masyarakat penerima bedah rumah, “rumah dilengkapi dengan perabotan seperti tempat tidur, kursi, bantal, sprei dan ember bak kamar mandi, sumbangan pribadi dari Pak Herman, Ibu Agustin, Pak Toni, Ibu Hilda dan Pak Yuda”. kata Wali Kota Jeriko.

“Tangan, mata dan telinga kami mungkin tidak bisa menjangkau semua bapak/ibu sekalian, oleh sebab itu kami berharap agar pihak kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat di kelurahan ini dapat membantu memberi masukan jika ada masyarakat yang perlu dibantu, akan diupayakan” ujar Jeriko lagi.

Dirinya juga tidak lupa mengingatkan warga agar taat protokol kesehatan karena grafik kasus covid-19 di Kota Kupang masih terus naik. Wali Kota juga mengatakan bahwa Pemkot akan berupaya agar semua masyarakat divaksin.

Dalam kesempatan tersebut Ibu Anike tampak meneteskan air mata, ia tak kuasa menahan haru melihat rumahnya kini telah berubah menjadi rumah yang lebih layak huni, ia pun menyampaikan terima kasih atas program bedah rumah Wali Kota Kupang Jeriko, ia pun berharap agar lebih banyak masyarakat yang terbantu untuk mendapatkan rumah layak huni seperti dirinya

Dari Tode Kisar, Wali Kota Kupang, Camat Kota Lama dan Ketua TP PKK beserta rombongan menuju Kelurahan Bonipoi untuk mengantar Ibu Fatmawati Saleh dan Keluarga, di Bonipoi Wali Kota Jeriko disambut lurah, imam masjid dan tokoh masyarakat setempat.

Ibu Fatmawati tak kuasa menahan tangis saat diberi kesempatan menyampaikan isi hatinya, dirinya dengan kalimat terbata-bata berterima kasih karena telah memperbaiki rumahnya yang telah lama ia nantikan.

Wali Kota Kupang juga menyerahkan kunci rumah untuk Ibu Selfince M. Pong di RT 10, Kelurahan Fatubesi serta Mengantar kembali Ibu Welmince Rano memasuki rumah baru di RT 50 Kelurahan Liliba.

Tahun 2021 ini rencananya Pemerintah Kota Kupang akan membedah 64 rumah warga tergolong tidak mampu yang rumahnya tidak layak huni, hingga saat ini, Pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 55 rumah. (*PKP_sny)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Juni 2021, TPK Hotel Berbintang di NTT Naik 11,39 poin

NTT AKTUAL. KUPANG. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan Juni 2021 sebesar 41,39 persen, naik 11,39 poin dibanding TPK Mei 2021 yang sebesar 30,00 persen.

Hal ini disampaikan Koordinator Fungsi Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Demarce.M. Sabuna, SST.,SE.,M.Si dalam Press Release yang diterima Media ini, Senin (02/8/2021).

Dirinya menambahkan jumlah tamu menginap pada hotel berbintang di NTT bulan Juni 2021 sejumlah 34.657 orang dengan rincian 33.757 orang tamu nusantara dan 900 orang tamu mancanegara.

“Rata lama tamu menginap di hotel berbintang pada bulan Juni 2021 selama 1,62 hari. Rata-rata lama tamu nusantara menginap selama 1,61 hari dan rata-rata lama tamu mancanegara menginap selama 1,87 hari,” ujar Demarce.

Sementara itu terkait  penumpang domestik angkutan udara yang tiba di NTT pada Juni 2021 berjumlah 122.513 orang, dan penumpang yang berangkat berjumlah 107.640 orang, jelasnya. (***/NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

Wawancara bersama Tempo.Co, Gubernur NTT Paparkan Pengembangan Sektor Pariwisata

NTT AKTUAL. KUPANG. Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat dikenal memiliki kekayaan alam yang indah dan eksotis serta atraksi budaya yang menarik. Maka sepatutnya masyarakat NTT membanggakan pariwisatanya dan harus dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Demikian diungkapkan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat diwawancarai Tempo.co dalam Program Teras Negeri secara virtual pada Jumat (30/7/2021).

Dalam wawancara tersebut Gubernur VBL menjelaskan mengenai pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan infrastruktur, akomodasi, promosi melalui media sosial, pengembangan dan pemanfaatan UMKM masyarakat serta pengembangan industri di NTT.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat diwawancarai Tempo.co dalam Program Teras Negeri secara virtual pada Jumat (30/7/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

“Provinsi ini sangat indah dan memiliki kekayaan dari sektor pariwisata yang tidak dimiliki di belahan dunia yang lain. Bukan hanya Labuan Bajo namun juga ada destinasi wisata Mulut Seribu di Rote Ndao, Alor dengan wisata taman bawah laut, Kelaba Maja di Sabu Raijua, Fatumnasi di Kabupaten TTS, atraksi budaya Pasola di Sumba, Pantai di Pulau Semau, Koanara di Kabupaten Ende dan masih banyak lagi,” jelas Gubernur.

“Kita juga menggunakan sosial media untuk menjadi sarana promosi kita karena itu pilihan yang tepat dimana dunia saat ini sudah sangat terbuka dalam hal informasi. Agar masyarakat di negara lain bisa mengetahui dan juga menarik banyak wisatawan untuk datang ke sini. Maka dari itu kita akan terus gencar mempromosikan pariwisata di NTT,” jelas Gubernur.

Gubernur juga menjelaskan pentingnya membangun sarana infrastruktur dan akomodasi dalam hal mendukung pembangunan pariwisata.

“Aksesibilitas itu penting karena salah satu kunci untuk bangun pariwisata. Walaupun destinasi wisatanya indah tapi akses jalan buruk maka orang tidak mau berkunjung kesana. NTT beberapa bulan lalu mengalami bencana alam badai seroja dan menimbulkan kerusakan. Tapi saat ini pemerintah pusat sudah tanggap membantu kita dalam perbaikan kerusakan infrastruktur yang ada,” jelas beliau.

Dalam penjelasannya, sektor pariwisata tidak lepas dari suplai chain. “Saat ini kami masih bergantung pada suplai chain yang datang dari luar. Seperti daging dan telur ayam. Maka kami sedang mengembangkan industri dibidang peternakan juga pertanian agar bisa mendukung pariwisata kami sehingga tidak lagi bergantung dari luar. Juga dukungan dari komoditas hasil UMKM. UMKM harus mampu diproteksi oleh pemerintah dengan kebijakan produk harus masuk dalam market pariwisata di daerah kami sendiri,” jelas Gubernur.

“Kami juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Kementerian terkait yang memberikan perhatian dan dukungan pada NTT sebagai kawasan food estate di di Kabupaten Sumba tengah dan Kabupaten Belu,” ungkapnya.

Diakhir penjelasannya Gubernur juga meminta kepada masyarakat agar tetap taat pada protokol kesehatan dimasa pandemi Covid 19 serta ikut serta dalam vaksinasi untuk mencegah peningkatan penyebaran virus. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

PHRI NTT Diharapkan Mampu Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat meminta agar Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (DPD PHRI) NTT untuk turut mendukung dan berpartisipasi aktif bersama Pemprov dalam membantu pertumbuhan ekonomi NTT. Hal tersebut disampaikannya pada saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Daerah III DPD PHRI Provinsi NTT di Hotel T-More Kupang pada Kamis (29/7/2021).

“Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita, terutama di sektor pariwisata maka PHRI harus punya langkah-langkah hebat dan sinergi bersama Pemerintah Daerah. Karena itu saya dorong terus untuk kerja sama kelembagaan. Cara kerja kita harus bersinergi dan tidak kerja individual,” ungkap Gubernur.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Daerah III DPD PHRI Provinsi NTT di Hotel T-More Kupang pada Kamis (29/7/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

“Kita dorong pola kerja extraordinary dan juga semangat kerja out of the box, semangat kerja kelembagaan, percepatan digital, serta saling terbuka satu sama lain. Saya mau ke hasil komoditi kita harus dipasarkan di hotel-hotel kita dan juga restoran-restoran. PHRI harus bisa terus menggandeng UMKM kita,” tambahnya.

“Kita harus bangga komoditi kita dipakai orang lain yang berkunjung ke sini. Misalnya Kopi asal NTT harus ada di hotel-hotel dan restoran yang bahan makanannya datang dari masyarakat NTT. Karena itu kita semua harus menjadi market untuk produk-produk yang kita miliki,” jelas beliau.

Dalam sambutannya Gubernur juga meminta agar PHRI bisa mengambil peluang dalam mendukung pariwisata NTT. “PHRI harus bisa mendukung Pemerintah Provinsi NTT dalam pengembangan pariwisata. Pemerintah bangun infrasktruktur dan PHRI turut mendukung pada pengembangan akomodasinya. Misalnya bangun restoran di Timau Amfoang karena banyak pengunjung yang datang, juga restoran dibangun di Semau, serta di Mulut Seribu Rote Ndao dan lain-lain. Alam kita ini eksotiknya tinggi, maka manfaatkan dengan baik hal ini karena banyak pengunjungnya,” paparnya.

Ia juga meminta dukungan dari kerja sama bersama UMKM “Juga dukung pada UMKM kita. Sebagai suplai chain kita. Harus datang dari peternakan, pertanian, dan industri dari daerah kita. Harus mulai bertumbuh ke sana sehingga kita tidak tergantung dari luar,” tegasnya.

Gubernur juga meminta agar pengembangan hotel di kawasan yang eksotis dengan dibangunnya hotel dengan level hotel bintang 4 , 5 dan seterusnya karena banyak pengunjung yang datang ke tempat wisata di daerah tersebut.

Sementara itu, Ketua BPD PHRI NTT, Juvenile Jodjana, mengatakan kurang lebih saat ini ada 455 hotel dan restoran yang tersebar di seluruh NTT dan akan komitmen bersama untuk mendorong ekonomi NTT.

“Kami juga komit untuk segera mensinergikan  program bersama pemprov NTT khususnya bidang pariwisata sebagai prime mover Provinsi NTT. Kami juga pastikan PHRI untuk menggunakan produk-produk UMKM di NTT seperti kelor, gula, kopi, cabe, coklat, dan lainnya,” jelas Juvenile. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Terkait Pembangunan PLTP di Flores, Wagub NTT Ajak Pihak PLN Langsung Turun ke Lapangan

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) mengajak pihak PT PLN untuk langsung turun ke lapangan di Mataloko, Ulumbu dan Atadei setelah PPKM berakhir. Hal ini penting agar permasalahan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dapat segera diselesaikan dan proyek ini segera dapat diwujudkan.

“Khusus untuk Mataloko, ini merupakan daerah kelahiran saya. Saya tahu betul tentang ini (PLTP Mataloko). Sejak tahun 1996, sebelum saya masuk senayan (jadi anggota DPR)sudah direncanakan dan saya ikuti terus sampai sekarang.Permasalahan terkait lahan pun, saya ikuti betul. Saya minta setelah PPKM, kita bisa langsung turun ke lapangan untuk melihat dan selesaikan apa yang jadi permasalahannya. Begitu pun dengan di Ulumbu dan Atadei.Jangan bertele-tele.Kita langsung pergi ke lapangan, kita eksekusi supaya lebih cepat, “kata Wagub JNS saat menerima audiensi virtual pihak Manajer PT PLN di Ruang Rapat Gubernur, Jumat (30/7/2021).

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat menerima audiensi virtual pihak Manajer PT PLN di Ruang Rapat Gubernur, Jumat (30/7/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Manajer PLN meminta dukungan Pemerintah Provinsi Terkait Pembangunan Project Renewable Energy atau Proyek Energi Baru Terbarukan PLTP Mataloko Kabupaten Ngada, Ulumbu Kabupaten Manggarai dan Atadei Kabupaten Lembata.

Menurut Wagub JNS, dengan ditetapkannya Flores sebagai salah satu pulau panas bumi sesuai Keputusan Menteri ESDM nomor 2268 K/30/MEM/2017, PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat secara komprehensif tentang panas bumi beserta teknologinya untuk pemenuhan kebutuhan listrik. Juga harus tahu permasalahannya seperti apa. Sehingga bisa langsung bagi tugas, peran provinsi dan kabupaten bagaimana.

“Yang penting ini segera mungkin diwujudkan. Karena ini kebutuhan mendesak.Apalagi di sekitar Mataloko, sudah ada kampus Bambu dan akan dikembangkan industri bambu. Atadei juga begitu. Masyarakat Atadei selalu tagih kok ini hanya rencana-rencana terus. Begitu pun di Ulumbu, ” jelas Wagub Nae Soi.

Lebih lanjut, Wagub JNS menjelaskan pada prinsipnya Pemerintah Provinsi NTT sangat mendukung upaya pembangunan tiga PLTP tersebut. Karena kalau semuanya jadi, suplai listrik di NTT khususnya Flores tidak bermasalah lagi.

“Kami akan mendukung sesuai regulasi yang ada. Yang penting timeschedul atau jangka waktunyanya jelas. Kapan kita mulai apa, PLN punya tugas apa, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten buat apa. Yang penting tujuannya jelas supaya masyarakat jangan tanya terus. Karena saya tahu persis,masyarakt di sekitar Mataloko sangat menderita. Mereka mengeluh, Listrik PLTP belum mereka nikmati, tapi atap rumah mereka sudah banyak rusak karena belerang,” jelas Wagub JNS.

Sementara itu General Manager Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara Joshua Simanungkalit mengungkapkan rencana PLN untuk bangun PLTP di Flores yakni PLTP Mataloko di Ngada dalam waktu dekat diikuti Ulumbu di Manggarai dan Atadei di Lembata.

“Kami minta dukungan pemerintah Provinsi supaya proyek ini bisa berjalan baik dan lancar untuk kesejahteraan masyarakat di NTT. Kita minta dukungan untuk beberapa perizinan lokasi dan izin-izin lainnya serta pengadaan tanah.Kami juga akan segera melaksanakan arahan pa Wagub untuk turun lapangan setelah PPKM, “jelas Joshua.

Senior Manager Pertanahan, Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Nusra, Gregorius Adi mengungkapkan surat izin penetapan lokasi untuk Mataloko telah disampakan kepada pemerintah Provinsi NTT. Sementara untuk Ulumbu dan Atadei masih disusun.

“Surat ini sudah kami lampiri dengan dokumen rencana pengadaan tanah sesuai ketentuan terbaru. Kami mohon dibantu untuk kemudian kita bersama-sama membentuk tim pengadaan tanah,”jelas Gregorius.

Dalam kesempatan tersebut pihak PLN mengungkapkan kekuatan PLTP Mataloko adalah 2 x 10 MW, Ulumbu 5 dan 6 sebesar 2 x 20 MW dan Atadei 10 MW. Menurut rencana PLTP Mataloko dan Ulumbu 5 akan beroperasi pada 2025, Ulumbu 6 beroperasi 2026 dan Atadei tahun 2027.

Tampak hadir secara virtual yakni Executive Vice President Divisi Energi Baru dan Terbarukan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Cita Dewi, General Manager NTT, Agustinus Jatmiko, Perwakilan dari Kementerian ESDM dan beberapa Manager PT PLN Pusat, Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Ngada, perwakilan Pemerintah Kabupaten Lembata, perwakilan kantor Wilayah BPN NTT . Turut mendampingi Wagub NTT, Kadis ESDM NTT dan Kadis penanaman Modal dan PTSP NTT. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Cegah Penyebaran Covid-19, Petugas Gabungan Gelar Operasi di Batas Kota Kupang

NTT AKTUAL. KUPANG. Petugas gabungan yang terdiri dari personil Kodim 1604/Kupang, Denpom IX-01/Kupang, Denpom AU, Dinas Perhubungan, Polres Kupang Kota Polisi Pamong praja dan BPBD melakukan penyekatan hari kelima di beberapa titik wilayah batas kota Kupang dengan pemeriksaan penggunaan masker, Himbauan pada masyarakat baik pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat yang keluar masuk kota Kupang. Jumat, (30/07/2021).

Titik-titik yang dilakukan penyekatan pada batas kota Kupang seperti KM.12 Tarus, perampatan Nasipanaf, perempatan sikumana, perempatan arah batakte dan pertigaan batas kota di bolok.

Komandan Kodim 1604/Kupang Kolonel Arh. Abraham Kalelo., S.Sos mengemukakan, sejak pandemi Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, termasuk Wilayah Kota Kupang pihaknya secara masif berupaya menanggulangi dengan mengedukasi masyarakat supaya mengantisipasi penyebaran virus ini. Salah satu yang dilakukan Kodim 1604/Kupang dengan membentuk tim covid yang bertugas untuk melakukan penyemprotan disinfektan di kantor dan fasilitas publik, rumah-rumah warga dan juga kantor kodim jajaran serta apabila ada kantor atau rumah masyarakat yang ingin dilakukan penyemprotan disinfektan maka kita akan lakukan penyemprotan.

Selain itu, kita melakukan himbauan prokes kepada lapisan masyarakat melalui babinsa di wilayah binaannya masing-masing dengan 5 M yaitu Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi.

Lebih lanjut, di Provinsi NTT terdapat
3 wilayah yang mengalami peningkatan persentase kumulatif kasus terkonfirmasi positif Covid-19 termasuk varian baru sehingga diberlakukan PPKM Level 4 yakni Kota Kupang, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Timur.
PPKM level 4 di kota kupang dilakukan penyekatan di titik-titik batas kota sesuai perintah dari Pemerintah Kota Kupang dengan melibatkan personil gabungan dari TNI-Polri, Dinas Perhubungan, Salpol PP kota kupang.

Penyekatan dilakukan selama 1 x 24 setiap hari dengan sistim Sif hingga tanggal 8 Agustus 2021 dengan tujuan untuk mencegah atau memutus penyebaran Covid 19 di wilayah Kota Kupang dengan sasaran masyarakat yang keluar masuk kota yang tidak menggunakan Masker. (***/NA)

Sumber berita + foto : Pendim 1604/Kupang

Editor : Nataniel Pekaata