Arsip Kategori: REGIONAL

Wali Kota Kupang Ikuti Arahan Presiden RI Terkait Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Pasca Lebaran

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R Riwu Kore, MM, MH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat Kota Kupang mengikuti arahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. Arahan terkait penanganan covid tersebut diikuti Wali Kota Kupang bersama unsur Forkopimda Tingkat Kota Kupang secara virtual dari Aula Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Senin (17/05/2021).

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH bersama Forkopimda Tingkat Kota Kupang saat mengikuti arahan terkait penanganan Covid dan pemulihan ekonomi pasca Lebaran yang disampaikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo secara virtual, Senin (17/05/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kajari Kota Kupang, Order Maks Sombu, SH, MA, MH, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya P.T. Binti, S.IK, Kasdim 1604 Kupang, Letkol Inf. Sugeng serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Drs. Agus Ririmase, AP, M.Si.

Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin dan segenap menteri Kabinet Indonesia Maju dalam arahannya mengimbau seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk waspada terhadap peningkatan kasus covid 19 pasca perayaan Idul Fitri kemarin. Diakuinya meski sudah ada larangan mudik, dari prediksi awal 33 persen penduduk yang melakukan perjalanan arus mudik, terpantau dalam kurun waktu 6 hingga 17 Mei 2021 ada kurang lebih 1,1 persen penduduk atau 1,5 juta orang yang tetap melakukan perjalanan mudik.

Para kepala daerah diminta untuk waspada terhadap potensi kenaikan jumlah kasus covid 19 akibat arus mudik tersebut terutama dengan adanya covid 19 varian baru yang sudah mulai masuk di Indonesia. Presiden memaparkan ada 15 provinsi di Indonesia yang saat ini tengah mengalami trend kenaikan jumlah kasus. Sebagian di antaranya adalah provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

Selain itu mobilitas masyarakat saat liburan di sejumlah tempat wisata yang naik dari 38,42 persen menjadi 100,8 persen menurutnya patut diwaspadai. Demikian pula dengan tingkat keterpakaian kamar hotel yang mengalami kenaikan selama liburan menurutnya baik dari sisi ekonomi, namun dari sisi kesehatan harus dikendalikan, guna mencegah penyebaran covid 19. “Kalau keduanya dikendalikan dengan manajemen yang ketat, pasti semuanya akan baik-baik saja,” tambahnya.

Pertumbuhan Ekonomi NTT Tumbuh Positif 0,12 Persen

Pada kesempatan yang sama Presiden juga memberi perhatian serius kepada pemulihan ekonomi selama pandemi covid 19. Meski pertumbuhan ekonomi secara nasional di kuartal pertama tahun 2021 turun hingga -0,74 persen, namun Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua mencapai 7 persen. Diakuinya indikasi ke arah sana dapat dilihat dari sejumlah indikator, di antaranya adalah peningkatan peredaran uang kartal selama liburan Idul Fitri yang mencapai Rp 154,5 triliun, sehingga menimbulkan optimisme.

Selain itu meski pertumbuhan ekonomi secara nasional di kuartal pertama minus, namun di beberapa daerah pertumbuhan ekonominya positif. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi di NTT yang mencapai 0,12 persen. Selain NTT, 10 provinsi yang pertumbuhan ekonominya positif antara lain, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Bangka Belitung dan Maluku Utara. Presiden menambahkan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif sangat bergantung pada kerja keras bersama antara pemerintah pusat dan daerah, karena pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Hal senada juga disampaikan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Menurutnya para kepala daerah sebagai pengambil kebijakan di tengah pandemi covid 19 yang sudah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun ini tentunya memiliki target yang sama yakni mengendalikan covid 19 dan pemulihan ekonomi. Belajar dari pengalaman di India, pasca perayaan keagamaan terjadi lonjakan kasus yang signifikan dan kenaikan kasus di beberapa negara yang secara geografis dekat dengan Indonesia perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan untuk lebih waspada. Arahan Presiden pada hari ini menurutnya bertujuan agar upaya dari para pengambil kebijakan di seluruh Indonesia bisa sejalan. Para kepala daerah sebagai pimpinan Forkopimda dimintanya untuk terus menjaga kekompakan dan sinergi dalam upaya pengendalian covid 19. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Gubernur NTT : Tenau Harus Jadi Pelabuhan Favorit

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mendorong agar pihak PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tenau Kupang berkomitmen mengembangkan pelabuhan Tenau Kupang menjadi salah satu pelabuhan favorit dan modern.

“Tenau kita siapkan dan harus kita kembangkan menjadi salah satu pelabuhan favorit dan modern, yang wajib dilengkapi peralatan bagus serta sistem IT yang dapat bekerja dengan maksimal,” tegas Gubernur Viktor saat menerima audiens dari General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Kupang, Agus Nazar di ruang kerja Gubernur, Senin (17/05/2021).

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat saat foto bersama dengan General Manager Pelindo III Cabang Tenau Kupang, Agus Nazar di ruang kerja Gubernur, Senin (17/05/2021). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Menurut Gubernur VBL, pelabuhan menjadi salah satu sektor penting dalam mendongkrak kehidupan ekonomi, sosial, budaya serta pemerintahan, sehingga infrastruktur dan fasilitas pelabuhan serta kualitas sumber daya manusia haruslah yang terbaik.

“Buat perencanaan yang baik. Sumber daya manusia harus yang terbaik. Crane yang sudah tidak layak jangan dipakai lagi tapi harus diganti dengan yang baru serta Depo Kontainer yang tersedia saat ini harus didata dan ditata dengan baik,” jelas Gubernur VBL.

Selain itu Gubernur juga mengingatkan agar potensi daerah berupa kekayaan alam maupun produk-produk lokal yang bisa dijual ke daerah lain dapat dioptimalkan melalui pengiriman via pelabuhan.

“Supaya jangan hanya produk dari luar saja yang masuk. Tapi yang saya lihat banyak komoditi lokal yang berkualitas ekspor belum dikelola dengan baik. Semua produk-produk lokal harus kita dorong agar pendapatan daerah juga dapat meningkat,” kata Gubernur Viktor.

Tidak lupa Gubernur VBL pun berpesan agar Pimpinan beserta jajaran karyawan Pelindo III Cabang Tenau Kupang untuk tetap bekerja keras membangun Provinsi NTT menuju lebih baik lagi kedepannya.

Sementara itu, Agus Nazar selaku GM. Pelindo III Cabang Tenau Kupang mengaku siap bersama tim akan bekerja kreatif dalam membenahi dan meningkatkan pengoperasian Pelabuhan Tenau.

“Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas arahannya. Saya bangga bisa bergabung dengan Tim pembangunan dibawah komando Bapak. Bersama jajaran Pelindo Tenau Kupang, saya siap untuk secara kreatif membenahi serta meningkatkan segala potensi yang ada disini,” tutup Nazar. (*/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Partai Demokrat Bantu Korban Badai Seroja dan Serap Aspirasi Warga Amfoang Tengah

NTT AKTUAL. KUPANG. DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang kembali menyerahkan bantuan untuk korban badai seroja di Kecamatan Amfoang Tengah, Rabu (12/05/2021). Dalam kesempatan tersebut Partai Demokrat mengunjungi empat desa, yakni Desa Fatumonas, Bitobe, Binafun dan Bonmuti.

Ketua DPC Partai Demokrat, Winston Neil Rondo memimpin langsung kegiatan tersebut, dirinya didampingi, Sekretaris DPC, Rudolf Pahnael, Bendahara DPC Feby Sinlaeloe, anggota Fraksi Partai Demokrat, DPRD Kabupaten Kupang Ursula Totos Bela bersama pengurus DPC dan Ketua PAC Amfoang Tengah. Menurut Winston, bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk kepedulian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) untuk korban bencana di NTT.

Rombongan DPC Partai Demokrat diterima Camat Amfoang Tengah, Udin Bureni, dsn secara langsung turut mendampingi Pengurus Partai Demokrat di Fatumonas untuk membagikan paket bantuan. Total bantuan yang diserahkan Partai Demokrat adalah 70 paket, bantuan tersebut adalah, beras, mie instan, gula pasir, masker dan vitamin c.

Camat Amfoang Tengah, Udin Bureni dalam sambutannya menyampaikan bahwa situasi bencana yang dihadapi masyarakat Amfoang Tengah karena angin kencang yang merusak rumah dan lahan pertanian, “di sejumlah desa, misalnya di Desa Bitobe, Binaus dan Bonmuti ada sungai yang meluap dan airnya membawa ternak dan merusak lahan pertanian,”ujar Bureni.

Lanjutnya, langkah yang dilakukan Pemerintah di Kecamatan adalah terus memberikan laporan pendataan masyarakat yang terdampak, baik itu kerusakan rumah maupun lahan pertanian kepada Pemerintah Kabupaten. Bureni juga mengapresiasi kehadiran Partai Demokrat di Amfoang Tengah, Karena Partai besutan AHY ini selalu hadir, baik dalam masa pandemi covid maupun dalam situasi bencana, “Partai Demokrat adalah partai yang selalu hadir paling depan dalam menyapa warga dan memberikan bantuan,” tutup Bureni.

Proses pembagian bantuan di Amfoang Tengah benar-benar dimanfaatkan warga, bukan hanya dalam menerima bantuan tetapi menyampaikan aspirasi mereka, di Desa Bitobe misalnya, salah satu tokoh agama, yakni pendeta di wilayah tersebut menyampaikan bahwa salah satu mata jemaat, yakni rumah ibadahnya mengalami kerusakan karena angin kencang yang menimpa, selain itu dirinya juga mewakili masyarakat setempat menyampaikan harapan untuk mengembangkan pariwisata dan pertanian mandiri disekitar observatorium Timau yang saat ini tengah dibangun pemerintah. Tokoh agama tersebut berharap agar Partai Demokrat ikut memberi dukungan melalui fraksinya di DPRD.

Hal yang sama juga dilakukan saat Partai Demokrat melakukan ngopi sore dengan masyarakat di Dusun Fatululan, Desa Fatumonas, masyarakat setempat bercerita bahwa dengan dukungan pengusaha setempat, mereka berhasil membuka jalan yang melintasi dusun mereka. Warga setempat juga bercerita tentang harapan masyarakat ke depan agar pemerintah memperhatikan kebutuhan air bersih melalui pembangunan embung, agar bisa mengembangkan lahan pertanian.

Sementara itu Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang, Winston Neil Rondo mengatakan bahwa kehadiran Partai Demokrat dalam setiap suka dan duka masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai amanat dari rakyat. Sehingga kesempatan berkunjung, berbagi dan menjaring aspirasi bersama warga Amfoang Tengah sangat perlu dilakukan oleh Partai Demokrat.

Dalam kesempatan jaring aspirasi warga, ada pesan-pesan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah setempat agar Amfoang Tengah berdiri sejajar dengan daerah lainnya di Kabupaten Kupang, karena di daerah tersebut masih ada wilayah yang belum berlistrik, tidak ada signal HP dan beberapa persoalan lainnya di masyarakat, menurut Winston, pesan dan harapan tersebut menjadi inspirasi bagi Partai Demokrat dan partai politik lain untuk terus berjuang bagi Amfoang Tengah.

Menurut Winston, sekalipun dalam situasi pandemi, Partai Demokrat tetap bersemangat dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus bersama rakyat dalam rangka pemulihan ekonomi masyakat pasca dilanda badai seroja. (*)

Sumber berita + foto : Siaran pers
DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang

Doa dan Harapan Wali Kota Kupang di Hari Idul Fitri dan Kenaikan Yesus Kristus

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Perayaan Idul Fitri 1442 Hijriyah yang jatuh pada Kamis (13/05/2021) hari ini bertepatan juga dengan Hari Kenaikan Yesus Kristus (Isa Almasih). Masih seperti tahun lalu, perayaan Idul Fitri tahun ini masih dibayang-bayangi pandemi covid-19.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH mengatakan walaupun Idul Fitri tahun ini dirayakan di tengah keterbatasan akibat wabah covid-19, namun tidak mengurangi rasa syukur atas berkah yang diterima. “Kini tiba saatnya saudara-saudari kita umat Muslim menyambut kemenangan yang penuh kebahagiaan. Walaupun tangan tak dapat berjabat dan raga tidak dapat berjumpa, semoga doa dan harapan mampu menjamah sanubari dan mempererat persaudaraan dan kekeluargaan di antara kita,” kata Wali Kota.

“Saya atas nama pribadi, keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Kupang mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah kepada seluruh bapa, mama, basodara umat Muslim Kota Kupang, mohon maaf lahir dan batin,” tambah Wali Kota yang akrab disapa Jeriko ini.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas disiplinnya umat menerapkan protokol kesehatan selama menjalankan ibadah puasa hingga perayaan Idul Fitri. “Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam setiap karya bagi kemajuan daerah ini,” ucapnya.

Wali Kota juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus bagi seluruh umat Kristiani di Kota Kupang. Melalui kenaikan Yesus Kristus, kiranya semua umat mendapat sukacita baru dalam menjalani kehidupan.

“Kita masih bergelut dengan pandemi Covid-19 namun dengan memahami pesan iman dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita semakin diteguhkan untuk selalu berbuat kebaikan, peduli kepada sesama dan juga melaksanakan setiap ajaran cinta kasih, baik di dalam pekerjaan, keluarga maupun pelayanan kemasyarakatan,” kata Wali Kota.

Ia berharap, semangat toleransi antar umat beragama di Kota Kupang untuk merawat kerukunan menjadikan Kota Kupang sebagai rumah besar persaudaraan takkan pernah padam. Dengan toleransi yang kuat, keberagaman di Kota Kupang akan makin indah.

Wali kota juga mengajak para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan semua elemen untuk terus bergandeng tangan menghadapi pandemi covid-19 dan juga pemulihan pasca serangan badai Seroja. “Hanya dengan kerja sama dan kerja keras kita bisa keluar dari persoalan ini untuk menjadikan Kota Kupang lebih maju,” pungkas Wali Kota. (*)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Gelar Nikah Massal Bagi 2 Pasangan Di Gereja St. Yoseph Naikoten

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang melalui Bagian Kesra Setda Kota Kupang kembali menyelenggarakan kegiatan Nikah Massal yang secara rutin dilaksanakan sejak tahun 2003 dan merupakan rangkaian dari acara Hari Ulang Tahun Kota Kupang yang diperingati setiap tanggal 25 April. Kali ini terdapat 2 pasangan beragama Katolik mengikuti kegiatan Nikah Massal di Gereja St. Yoseph Naikoten II, Selasa (11/05/2021) yang diawali dengan Misa olen Pater Dago Bertus Sota Ringgi, SVD. Salah satu pasangan yang diteguhkan pernikahannya adalah penyandang disabilitas.

Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man dalam sambutannya menyampaikan program Nikah Massal merupakan wujud kepedulian dan kepekaan Pemerintah Kota Kupang dalam menciptakan keteraturan hidup masyarakat sesuai kaidah dan norma yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pasutri yang telah hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, sekaligus menjadi suatu gerakan moral yang dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya unsur legalitas dalam membentuk suatu lembaga pernikahan.

“Saya menyampaikan proficiat dan selamat kepada kedua pasangan yang diteguhkan pernikahannya hari ini dan anak-anak yang sudah ada akan dilindungi undang-undang sesuai dengan dokumen kenegaraan dan kependudukan yang ada, karena itu izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki dan Dinas Dukcapil Kota Kupang untuk kerja sama hari ini untuk meneguhkan kedua pasangan mempelai,” ungkap Wawali.

Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut Wawali memberikan pesan bahwa sudah ada edaran dari pemerintah untuk melarang kegiatan dan aktifitas pesta terkait situasi pandemi Covid 19 di Kota Kupang. Beliau berharap agar kedua pasangan yang diteguhkan hari ini untuk tidak melakukan pesta syukuran yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.

Sesuai laporan panitia yang disampaikan Plt. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang, Ivan Lenny Mila Meha, S.STP., M.Si., bahwa pasutri yang mengambil bagian tahun ini sebanyak 29 pasang antara lain; 25 pasang dari Gereja Kristen GMIT, 2 pasang dari Gereja Kristen Denominasi dan 2 pasang dari Gereja Katolik.

Tujuan Kegiatan ini untuk membantu keluarga yang sudah hidup sah sebagai suami istri namun belum menikah secara sah menurut hukum, agama dan pemerintah serta dapat membantu keluarga yang tidak mampu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pemerhati Disabilitas, Pdt. Yandi Manobe, S.Th., Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang, Ignasius R. Lega., S.H., Kepala Dinas PPPA Kota Kupang, Ir. Clementina R. N. Soengkono, Camat Kota Raja, Achrudin Abubakar, S.Sos., M.Si., dan Lurah Naikoten II, Christo V. Amalo, S.IP., M.M. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Wali Kota Kupang Apresiasi Program 100 Hari Kapolri

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH memberikan tanggapannya terhadap kinerja Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, terutama pasca berakhirnya Program Kerja 100 Hari Kapolri pada 9 Mei 2021, kemarin. Wali Kota menilai Program Presisi Kapolri telah memberi dampak yang luar biasa, terutama dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang gencar diupayakan pemerintah saat ini akibat pandemi Covid-19.

“Menurut saya bahwa Program Presisi-nya Pak Kapolri sejalan dan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Presisi atau akronim dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan bukti respon Polri terhadap keadaan negara saat ini, dimana Pemerintah tengah berupaya keras memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. Hal ini wajib didukung semua stakeholder,” jelas Wali Kota dalam siaran pers Prokompim Setda Kota Kupang yang diterima Media ini, Rabu (12/05/2021).

Bulan Januari 2021 lalu, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, saat memaparkan program kerja 100 harinya pasca dilantik menjadi Kapolri, menyatakan bahwa Polri mendukung penuh upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional dengan jalan bergandeng tangan bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang ada di daerah untuk melaksanakan pengawasan bersama guna mencegah terjadinya penyimpangan dan meminimalisir kendala di lapangan atas semua pelaksanaan program kerja pemerintah yang merupakan penjabaran dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Saya kira upaya PEN yang diupayakan Polri melalui program Presisi ini perlu dipertahankan karena dampaknya dapat kita rasakan cukup mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Secara umum pelaksanaan program sejauh ini berjalan dengan baik, tanpa kendala yang berarti,” tambah Wali Kota yang akrab disapa Jeriko ini.

Pada kesempatan lain, Direktur Reskrimsus Polda NTT Kombes Pol Johannes Bangun, S.Sos, S.IK yang juga selaku Penanggung jawab kegiatan Polri Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur menyatakan pelaksanaan program PEN di Provinsi NTT berjalan dengan baik.

“Di tingkat daerah, terutama di Kabupaten dan Kota se-NTT, Polri bergandengan tangan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang ada di daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan dan berharap program PEN di daerah ini tetap dilaksanakan secara profesional, tepat sasaran dan berkualitas,” kata Johannes. (*)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Selenggarakan FGD Penyusunan Kebijakan Emisi Rendah Karbon di Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Kupang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebijakan Emisi Rendah Karbon, Selasa (11/05/2021) pagi di Aula Sasando Kantor Wali Kota Kupang.

Kegiatan FGD ini dibuka oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda, Ir. Elvianus Wairata, M.Si dengan pemateri Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ir. Laksmi Dewanthi, MA, secara daring melalui zoom meeting. Selain narasumber dari pemerintah pusat, kegiatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber dari Kota Kupang baik akademisi, pemerintah dan LSM diataranya Prof. Dr. Adrianus Amheka, S.T., M.Eng dari Teknik Mesin Politeknik Negeri Kupang, Dr. Ir. Roddialek Pollo, MS dari Faperta Undana Kupang, Ir. Zet Malelak, M.Si dari Faperta UKAW Kupang dan Bernadinus Mere, A.P., M.Si selaku Kadis Perhubungan Kota Kupang dan Drs. Gabriel Kahan, M.Si (praktisi Pemerintahan) dan Haris A. Ch. Oematan (Aktivis/Relawan LSM CIS-Timor).

Dalam sambutannya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda, Ir. Elvianus Wairata, M.Si menyampaikan salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim adalah dengan perencanaan pembangunan rendah karbon dan hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). ”Pembangunan rendah karbon merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam yang diwujudkan dengan memperhitungkan aspek daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan kualitas lingkungan,” ujarnya.

Diakuinya upaya untuk menurunkan emisi karbon di sektor energi masih merupakan tantangan yang besar, oleh karenanya tidak hanya pada tingkat pusat namun pemerintah daerahpun harus mendukung upaya tersebut. Dijelaskannya, terdapat 4 (empat) provinsi yang telah menandatanganani nota kesepahaman Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) dengan BAPPENAS yang mana melalui peningkatan kapasitas pemerintah provinsi untuk mentransformasikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) menuju PPRK-D, serta mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) daerah ke dalam RPJMD. Oleh karena itu, sambungnya, Pemerintah Kota Kupang juga memberikan dukungan berupa data dasar yang dapat menjadi referensi rencana pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan rendah karbon secara umum dan hal ini selaras dengan salah satu misi pembangunan Kota Kupang “Kupang Hijau”.

Lebih jauh disampaikan Asisten II, upaya yang dapat dilakukan di tingkat daerah melalui kegiatan-kegiatan antara lain gerakan satu orang satu pohon (SARASAPO) yaitu menanam pohon dengan jenis yang berdaun lebat agar bisa menjadi sumber oksigen bagi masyarakat yang ditanam serta dirawat di masing-masing halaman rumah secara optimal. Upaya lainnya yaitu terbentuknya kelompok masyarakat pemerhati dan pelaksana pelestarian SDA Kota Kupang hingga ke lingkup RT/RW dalam bentuk Proklim (program kampung iklim).

Elvianus berharap forum ini dapat menghimpun dan menyusun rencana aksi kebijakan pembangunan berkelanjutan baik di provinsi NTT dan Kota Kupang melalui penyiapan data dasar dan strategi optimalisasi partisipasi masyarakat Kota Kupang dalam kebijakan rencana aksi penerapan pembangunan rendah karbon. Juga dalam FGD ini diharapkan dapat menyediakan bahan kajian dan informasi terkait keseimbangan energi, material dan nilai yang mampu memberikan ruang untuk mengoptimalisasi pembangunan Kota Kupang menuju kota rendah karbon, merumusan rekomendasi kebijakan dari aspek aktor, prosedur, dan pembiayaan, untuk memberikan literasi pembangunan rendah karbon serta nilai atas jasa lingkungan dan tanggung jawab dalam pelaporan emisi gas rumah kaca serta dapat merumuskan pokok-pokok pikiran Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Kota Kupang 2021-2030.

Dari laporan panitia pelaksana Kepala Bagian SDA Setda Kota Kupang, Maria Magdalena Detaq, S.IP menyampaikan kegiatan FGD ini untuk menghimpun dan menyusun rencana aksi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang memberikan literasi rendah karbon khususnya Pemerintah Kota Kupang. Kegiatan ini menghadirkan peserta berjumlah 50 orang, yang terdiri dari Tim Percepatan Pembangunan Kota Kupang, Komisi III DPRD Kota Kupang, LSM, Ketua Forum Penanggulangan Bencana Kota Kupang , Ketua Forum Pengurangan Bencana Provinsi NTT, Ketua Karang Taruna Kota Kupang, GMIT, praktisi hokum, akademisi, perangkat daerah terkait dan pemerhati lingkungan. (*PKP_ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

DPRD NTT Hargai Langkah Cepat PEMPROV NTT Dalam Menangani Dampak Bencana Seroja

NTT AKTUAL. KUPANG. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hargai Langkah Cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dalam menangani dampak bencana seroja.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi NTT : Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, usai Rapat Paripurna Pelantikan Anggota PAW DPRD Provinsi NTT, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, pada Selasa (11/05/2021).

“Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi NTT, kami menyampaikan dukacita dan sepenanggungan kepada seluruh masyarakat yang mengalami bencana Seroja. Tuhan akan menolong kita untuk kembali bangkit dan pulih. Penanggulangan bencana alam merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk itu kita perlu membangun kesadaran bersama dalam upaya meningkatkan kekompakan dan kebersamaan dalam penanggulangan berbagai bencana di NTT. Dalam rangka penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah di NTT, DPRD terus mendorong dan mendukung langkah-langkah Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya percepatan dan penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. Dewan juga berusaha untuk terus hadir di tengah masyarakat untuk mendorong dan memotifasi masyarakat, untuk tetap tegar dan bangkit dari berbagai keterpurukan usai badai siklon tropis seroja yang melanda NTT,” kata Ketua DPRD NTT

Lebih jauh Emilia Nomleni mengatakan bahwa pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021 DPRD Provinsi NTT telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan agenda utama yaitu pembahasan terhadap LKPJ Gubernur NTT TA. 2020 dengan membentuk Pansus yang ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi NTT. Pansus telah bekerja dengan menghasilkan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur tersebut, yang telah disampaikan kepada Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT tanggal 27 April 2021 lalu. “Untuk itu kiranya rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur mendapatkan perhatian serius dari Gubernur, untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat NTT,” ujar Emilia.

Lebih jauh Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni juga menyampaikan bahwa DPRD juga telah melaksanakan fungsi Pembentukan peraturan daerah dengan menetapkan 6 (enam) Ranperda Provinsi NTT usul prakarsa DPRD. DPRD terus mendorong pemerintah Provinsi secara bersama untuk menyelesaikan tahapan akhir proses Ranperda tersebut. Dirinya juga mengingatkan bahwa pelaksanaan APBD untuk TA. 2021 telah memasuki triwulan kedua. “Fungsi APBD dalam situasi Pandemi Covid-19 maupun bencana alam yang dialami hampir di seluruh wilayah NTT, menjadi sangat strategis dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi, baik melalui kebijakan maupun program pembangunan. DPRD melalui komisi-komisi dan alat kelengkapan terkait, terus melakukan monitor dan mengevaluasi pelaksanaan APBD pada kuartal pertama tahun 2021, agar dapat dijalankan secara cepat, tepat dan efektif dalam mendorong pemulihan sosial ekonomi di NTT. DPRD Juga telah melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan kunjungan secara langsung dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan, agar mempunyai korelasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”, tandas Srikandi NTT yang sangat intens memperjuangkan hak-hak anak dan kaum perempuan ini.

Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021 DPRD Provinsi NTT diawali dengan Penempatan Anggota PAW DPRD Provinsi NTT, Johan J. Oematan sabagai anggota Komisi II dan Sebagai Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dilanjutkan dengan penyerahan Laporan Reses DPRD Provinsi NTT pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 oleh Ketua DPRD Provinsi NTT kepada Wakil Gubernur NTT, Josef Adreanus Nae Soi. Dalam rapat paripurna tersebut juga dibacakan Laporan Sekretaris DPRD Provinsi NTT tentang Pelaksanaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 dan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi NTT pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, masing-masing : Inche D.P. Sayuna, P. Christian Mboeik dan Aloysius Malo Ladi, serta diikuti oleh Para Anggota DPRD Provinsi NTT secara luring maupun daring. Nampak hadir juga : Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT dan beberapa Perwakilan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Wagub Hadiri Pelantikan Johan J. Oematan Sebagai Anggota PAW DPRD Provinsi NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Adrianus Nae Soi, menghadiri Rapat Paripurna ketujuh DPRD Provinsi NTT, pada Selasa (11/05/2021), dengan agenda utama : Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi NTT Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019-2024, Johan J. OEmatan, SH, M. Si dari Partai Golongan Karya Dapil NTT II (Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua).

Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia J. Nomleni, didampingi Wakil-wakil Ketua DPPRD Provinsi NTT, masing-masing : Inche D.P. Sayuna, P. Christian Mboeik dan Aloysius Malo Ladi, serta diikuti secara luring maupun daring oleh Para Anggota DPRD Provinsi NTT.

Rapat Paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia J. Nomleni, dan diawali dengan Pembacaan Salinan Keputusan Mendagri oleh Sekretrais DPRD Provinsi NTT, Thobias Ngongo Bulu. Salinan Keputusan Mendagri yang dibacakan di depan rapat paripurna tersebut dengan Nomor : 161.53-1045 Tahun 2021, tanggal 20 April 2021, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi NTT a.n. Cornelis Feoh, SH sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT Masa Jabatan 2019-2024 terhitung sejak meninggal dunia tanggal 3 Januari 2021. Dan Pembacaan Salinan Keputusan Mendagri Nomor : 161.53-1064 Tahun 2021, tanggal 20 April 2021, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi NTT Sisa Masa Jabatan 2019-2024 a.n. Johan J. OEmatan, SH, M. Si, terhitung mulai tanggal pelantikan pada hari ini. Usai pembacaan Salinan keputusan Mendagri, Ketua DPRD Provinsi NTT memandu Pengucapan Sumpah/ Janji dari Johan J. OEmatan sebagai Anggota DPRD yang didampingi oleh rohaniwan pendamping, RD. Ansel Leu.

Dalam sambutan dari Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni yang juga adalah Ketua DPD PDIP NTT menyampaikan profisiat kepada Johan J. Oematan karena telah resmi manjadi anggota DPRD mulai hari ini.

“Atas nama Jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT dan Sekretariat Dewan, mengucapkan selamat bergabung di rumah besar aspirasi rakyat NTT, kami semua bersukacita dalam semangat persaudaraan menyambut kehadiran Bapak Johan J. Oematan. Mudah-mudahan dengan kehadiran menambah semangat baru dan dapat meningkatkan dinamika serta efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat NTT”, ujar Srikandi NTT pertama yang memimpin DPRD Provinsi NTT.

Di akhir pidato, Emilia Nomleni juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih Bapak Cornelis Feoh, SH, sebagai sahabat yang telah mendedikasikan pengabdian dan pelayanan sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT sampai akhir hayatnya.

“Kami kehilangan sahabat, namun kami akan terus melanjutkan pekerjaan yang tersisa di dalam rumah rakyat ini. Dan kepada keluarga besar almarhum Bapak Cornelis Feoh, kami menyampaikan terima kasih banyak karena telah mempersembahkan putera terbaik dalam kontribusi pembangunan di NTT”, kata Ketua DPRD NTT.

Nampak hadir pada Rapat Paripurna tersebut diantaranya : Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Danrem 161 Wirasakti, Brigjen Brigjen TNI Legowo W. R. Jatmiko, S. IP, MM, dan Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT, Beberapa Pimpinan Perangkat Daerah Leingkup Pemrov. NTT. Diakhir dari peripurna tersebut ditandai dengan ucapan salam namaste oleh Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT, Sekda Provinsi NTT, tamu undangan lainnya kepada Anggota DPRD Provinsi NTT yang baru dilantik Johan J, OEmatan, SH, M,. Si didampingi Isteri, Ibu Vivi Oematan dan keluarga. (*/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Wakil Gubernur NTT Audiens Bersama Bupati dan Wakil Bupati Malaka

NTT AKTUAL. KUPANG. Wakil Gubernur NTT Drs. Josef A. Nae Soi MM menerima kunjungan Bupati Malaka Simon Nahak dan Wakil Bupati Louise Lucky Taolin bertempat di ruang kerjanya pada Senin (10/05/2021).

Dalam pertemuan audiensi tersebut Wakil Gubernur meminta agar Pimpinan Daerah Kabupaten Malaka bersinergi bersama Pemerintah Provinsi NTT dalam mewujudkan Pembangunan Daerah.

“Kita mau agar dalam melaksanakan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus terus bergandengan dengan Pemerintah Provinsi untuk searah dalam pembangunan menuju kesejahteraan. Saya yakin dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Malaka yang baru saja dilantik ini bisa melanjutkan tongkat estafet pembangunan dengan baik,” ujar Wagub Josef.

“Kami pihak pemprov juga akan terus mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati Malaka bersama DPRD Kabupaten Malaka agar bisa mengedepankan kesejahteraan masyarakat sebagai yang utama. Pengelolaan anggaran harus bisa sampai ke masyarakat sehingga mereka bisa menikmati hasilnya. Saya juga minta agar dalam bekerja harus tetap memperhatikan aspek toleransi, tidak pedului perbedaan agama ataupun suku, asalkan kita tetap fokus sama-sama bekerja,” jelas Wagub Josef.

Selanjutnya Wagub Josef juga mengarahkan terkait pembangunan di Kabupaten Malaka sebagai salah satu kabupaten perbatasan di Indonesia agar menjadi prioritas dalam pembangunan.

“Pembangunan di Kabupaten Malaka tidak bisa tercapai kalau tanpa bersinergi, apalagi Malaka merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) sehingga pendekatan pembangunannya perlu adanya dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Malaka dengan mengedepankan pembangunan wilayah perbatasan sehingga semua sektor dan pelaku pembangunan mengambil peran dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Malaka,” ungkap Wagub Josef.

Sementara itu Bupati Malaka Simon Nahak mengatakan saat ini ia bersama wakilnya sedang dalam program 100 hari bekerja.

“Kami saat ini sedang dalam program 100 hari kerja dengan membenahi penataan dan berbagai pembenahan. Saat ini kami sedang melakukan rencana penataan kota mulai dari koordinasi dengan Dinas PUPR untuk pembangunan perkantoran, pembangunan trotoar, saluran air, lampu lalu lintas dan alun-alun kota. Kita sedang mendesain semuanya,” ujar Bupati Simon.

“Saat ini juga kami juga sedang menegaskan pada transparansi pengelolaan anggaran agar tidak ada tindak korupsi mulai dari Pemerintahan Desa hingga Tingkat Pemerintahan Kabupaten Malaka. Kerja harus tulus, jujur dan tulus agar bisa mencapai keejahteraan rakyat,” ujarnya.

Ia juga mengatakan saat ini juga dilakukan rencana desain kawasan percepatan ekonomi di perbatasan Kabupaten Malaka – RDTL. “Kami sedang usahakan untuk pembangunan kawasan percepatan ekonomi di lintas batas Malaka dan RDTL. Juga kami meminta agar pihak Pemerintah Provinsi NTT juga bisa bersama mendampingi melalui Pokja penanganan stunting Kabupaten Malaka dalam penanganan stunting,” tambahnya. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT