Arsip Kategori: REGIONAL

Kunjungi Kabupaten Alor, Gubernur Minta Kerja Kolaboratif Desain Pariwisata

NTT AKTUAL. KALABAHI. Untuk mendapatkan sebuah desain pariwisata yang hebat atau pariwisata sustainable maka harus butuh kinerja semua pihak. Mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga agama, lembaga adat hingga pemerhati pariwisata.

Demikian diungkapkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat pada saat memberikan sambutan dalam pertemuan Tokoh Lintas Agama Se-Provinsi NTT dengan tema Penguatan Modernisasi Agama dan Merawat Keberagaman dari Pinggiran Indonesia. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Gereja GMIT Pola Tribuana Kalabahi, Selasa (19/10/2021).

“Kita hadir disini juga ada festival-festival. Nah berbicara tentang modernisasi agama dan juga pariwisata ini kita berbicara tentang iman dan pariwisata tentang imajinasi karya. Lembaga Agama dan Umatnya harus mulai untuk turut membantu Pemerintah dalam membangun pariwisata sehingga bisa membantu menumbuhkan ekonomi. Jangan kita hanya terus menjalankan ajaran dan ritual keagamaan namun kita sendiri tidak mampu memiliki manfaat yang konkret untuk orang lain,” ujar Gubernur.

“Dengan merawat hubungan yang baik dalam keberagaman umat beragama ini juga tentunya kita ingin lembaga agama harus mampu mendorong umatnya untuk memiliki kesadaran (awarness) mengenai pentingnya pariwisata. Maka dari itu kita juga tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Harus sinergi dan kolaborasi saling memberi arahan, saling mendukung dan memberi saran atau ide untuk membangun pariwisata kita,” tambahnya.

Menurut Gubernur, alam dan budaya dengan nilai pariwisata tinggi harus mampu dijaga dengan baik. Dan juga pengelolaannya dengan baik.

“Desain pariwisata itu harus memberi nilai tambah. Misalnya dengan Festival Dugong itu harus dibuat kalender khusus. Agar punya nilai mahal karena diadakan pada waktu tertentu saja. Juga kita jaga kelestariannya. Pun seperti olahraga diving harus kita jaga alam lautnya. Maka dari itu kita mau para pengunjung juga menjaga alam bawah laut tersebut,” jelas Gubernur.

Sementara itu Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf Dessy Ruhati mengatakan, Alor sebagai penyangga destinasi pariwisata superprioritas dari Labuan Bajo. Alor ini ada spot diving indah dan juga festival dugong.

“Kita harapkan dengan festival dugong ini ke depannya juga harus mengkaji dugong bukan hanya dari aspek pariwisatanya dan juga bagaimana menjaga kelestariannya. Serta kita harapkan festival dugong juga bisa menjadi even nasional,” kata Desi.

Bupati Alor Amon Djobo yang hadir juga memberikan apresiasi kepada Gubernur NTT.

“Saya sangat senang karena Bapak Gubernur kita ini sering turun langsung ke tengah masyarakat. Selama saya hidup ada dua gubernur yang kerja hebat dan mau turun langsung ke masyarakat yaitu Bapak Ben Mboi dan juga Bapak Viktor Laiskodat. Puji Tuhan juga selama kepemimpinan Bapak Gubernur Viktor Laiskodat dan juga Bapak Wakil Gubernur Josef Nae Soi selama ini provinsi NTT selalu tenteram dan tidak ada gesekan yang terjadi dalam kehidupan beragama,” ucapnya.

Dalam kunjungan ke Alor kali ini Gubernur juga turut hadir dalam festival paralayang serta mengunjungi festival dugong dengan di dampingi Bupati Alor Amon Djobo, Jajaran Forkopimda Kab. Alor, Wakil Bupati Sabu Raijua Yohanes Uli Kale, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Zet Libing, serta Staf Khusus Gubernur Bapak Ima Blegur dan Pius Rengka. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Wali Kota Launching Program Kerja TPAKD Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH me-launching 2 program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Kupang tahun 2021 dalam Rapat Pleno TPAKD Kota Kupang di Aula Garuda, Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (19/10/2021).

Dalam sambutannya, Wali Kota yang juga menjabat sebagai pengarah TPAKD Kota Kupang menjelaskan bahwa dalam beberapa rapat teknis TPAKD Kota Kupang dan terakhir pada tanggal 24 Maret 2021 yang lalu, telah disepakati bersama program kerja dan kegiatan TPAKD Kota Kupang tahun 2021, antara lain program pembiayaan UMKM, melalui pemberian modal usaha guna yang berfokus pada pelaku UMKM di 6 kecamatan dengan sumber data UMKM berasal dari perangkat daerah Pemerintah Kota Kupang terkait. Dalam kegiatan ini, sebanyak 140 UMKM akan dibina oleh Bank NTT sedangkan 24 lainnya akan menjadi binaan Bank BPR Modern.

Program yang kedua adalah pendampingan UMKM, berupa kegiatan capacity building yang akan difasilitasi oleh pihak OJK dan BI Perwakilan NTT bekerjasama dengan pihak akademisi dan para pengusaha. Kegiatan akan dikemas dalam bentuk bimtek, workshop dan pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan para UMKM yang dilaksanakan secara online maupun offline sesuai dengan kondisi covid-19 di Kota Kupang saat ini. tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk melahirkan UMKM yang tangguh dan mandiri serta dapat bersaing di era modern / digital.

Ditambahkannya, sebagai barometer perekonomian di NTT, TPAKD harus bisa memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat terutama para pelaku UMKM, supaya mencegah warga beralih ke pinjaman online yang illegal. Perangkat daerah lingkup Kota Kupang termasuk para lurah menurutnya harus terlibat, selain untuk pendataan juga untuk mensosialisasikan kepada para pelaku UMKM di wilayahnya untuk memanfaatkan akses keuangan secara digital. “Fokus kita adalah kemudahan dan kecepatan untuk mendapatkan akses kredit perbankan bagi warga terutama UMKM,” tegasnya.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT, Robert Sianipar pada kesempatan yang sama menyampaikan dalam rangka mengoptimalkan program kerja ini maka perlu disusun time frame, target dan pembentukan Kelompok Kerja Teknis (Pokja Teknis) yang terdiri dari instansi/lembaga terkait. Sebagai contoh program penyaluran kredit melawan rentenir (KMR) dapat dibentuk pokjateknis yang terdiri dari bagian ekonomi SetdaKota Kupang, OJK Provinsi NTT, bank penyalur KMR serta OPD yang membina UMKM, dengan target penyaluran kepada 50 orang pelaku UMKM binaan OPD per triwulan.

Robert menambahkan TPAKD Kota Kupang dibentuk dengan tujuan antara lain agar mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat di Kota Kupang dalam rangka mendukung perekonomian daerah, mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di Kota Kupang, serta mendorong Lembaga Jasa Keuangan di Kota Kupang untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dilaporkannya sampai dengan Agustus 2021 Kredit perbankan di Kota Kupang terus menunjukkan pertumbuhan secara positif. Posisi Agustus 2021 kredit mengalami pertumbuhan secara year of year (YoY) sebesar Rp14,029 miliar atau sebesar4,55% sedangkan secara year to date (YtD) sebesar 2,02%.Perkembangan kredit di Kota Kupang juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan nasional yang masih mencatatkan pertumbuhan secara YoY maupun YtD masing-masing sebesar 1,22% dan 1,93%.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja dalam pleno tersebut meminta TPAKD agar memperhatikan kendala dalam pengajuan kredit bagi UMKM, terutama KUR. Menurutnya dari sisi debitur pengajuan KUR terkendala persyaratan administratif, usaha belum layak serta tidak memiliki agunan. Karena itu dia menyarankan agar syarat administratif pengajuan KUR dipermudah. Saran lainnya adalah memberikan pelatihan untuk mengembangkan usaha, menurunkan suku bunga serta meningkatkan plafon KUR. Sedangkan dari sisi perbankan, penyaluran KUR di NTT umumnya terkendala riwayat kredit macet calon debitur, debitur memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain serta usaha belum layak dibiayai. Karena itu menurutnya ke depan perlu edukasi literasi keuangan dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM.

Rapat pleno penetapan program kerja TPAKD tersebut dipandu oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius Lega, SH. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Cabang Utama Bank NTT, Boy Nunuhitu serta segenap pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang terkait. Launching ditandai dengan penyerahan secara simbolis bantuan kredit merdeka Bank NTT kepada tiga pelaku UMKM Kota Kupang oleh Wali Kota Kupang bersama Kepala OJK Perwakilan NTT dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Bentuk Tim PPID Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kupang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi/Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Selasa (19/10/2021). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM., MH., di dampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang, Ariantje Baun, SE., M.Si., dan dihadiri secara virtual oleh para Sekretaris Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang, Para Kepala Bagian pada Setda Kota Kupang, Sekretaris Camat, Kepala UPT Puskesmas dan Lurah se-Kota Kupang serta para akademisi.

Wali Kota Kupang menyampaikan bahwa hak memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel. Pemerintah dituntut untuk menyediakan akses terhadap informasi publik yang cepat, tepat dan kredibel. Oleh karena itu pemerintah mewajibkan setiap lembaga publik untuk mengelola informasi publik dan mendokumentasikannya secara berkualitas dan profesional. Layanan informasi publik dan pendokumentasiannya akan dikelola oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

“Saya menyambut baik dan secara khusus mengapresiasi Dinas Kominfo Kota Kupang sebagai institusi yang berfungsi untuk mengelola informasi dan komunikasi publik atas terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada peserta atas atensi dan semangat dalam mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk komitmen kita selaku pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat khususnya dalam pengelolaan dan penyediaan informasi yang berkualitas,” ungkap Wali Kota.

Lebih lanjut terkait penyediaan informasi publik, Wali Kota mengatakan penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi saat ini adalah belum semua perangkat memaksimalkan media yang ada dalam penyebaran informasi baik melalui media massa maupun media sosial. Wali Kota berharap melalui kegiatan ini semua elemen dalam pemerintahan dapat menyatukan tekad dan persepsi sehingga pembentukan PPID dapat berjalan sesuai undang-undang demi mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Kupang.

Dinas Kominfo Kota Kupang melalui laporan panitia menjelaskan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi yang profesional, di mana para PPID akan menjadi tonggak utama dalam memberikan informasi mengenai program-program dari Pemerintah Kota Kupang kepada publik. Dan saat yang bersamaan akan menjadi pejabat yang memberikan informasi akurat dalam mengklarifikasi isu-isu yang tidak benar dan tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya khususnya yang terkait erat dengan Pemerintah Kota Kupang.

Materi sosialisasi/evaluasi antara lain terkait PPID, materi Kupang Kabas Hoaks, materi manajemen sosial media yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo beserta tim dan materi terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang disampaikan oleh para akademisi.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal guna mendukung pengelolaan layanan informasi yang profesional di Kota Kupang kedepannya sehingga dalam pengimplementasiannya bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan tim PPID Kota Kupang. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

KEMKOMINFO Aktif Terapkan Prokes Pada Webinar Literasi Digital

NTT AKTUAL. LABUAN BAJO. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KEMKOMINFO RI) Aktif menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) dalam pelaksanaan kegiatan Webinar Literasi Digital yang berlangsung di Jayakarta Hotels and Resorts, Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (20/10/2021).

Tenaga Medis saat melakukan Tes Antigen kepada Narasumber pada kegiatan Webinar Literasi Digital yang berlangsung di Labuan Bajo, Rabu (22/10/2021)

Prokes ini aktif diterapkan oleh panitia penyelenggara kegiatan Webinar Literasi Digital kepada Narasumber, Host, Key Opinion Leader dan juga seluruh panitia yang mengikuti kegiatan. Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini sudah melalui tes antigen, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Dalam pesan nya saat memberikan sambutan secara virtual, Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kementerian KOMINFO RI, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan seperti di ketahui kehadiran pandemi Covid-19 dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat dalam beraktivitas dan bekerja.

“Kita harus aktif bekerjasama dalam mewujudkan transformasi digital Indonesia,” kata Dirjen.

Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kementerian KOMINFO RI, Samuel Abrijani Pangerapan saat membuka secara virtual kegiatan Webinar Literasi Digital yang berlangsung di Jayakarta Hotels and Resorts, Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (20/10/2021)

Dalam rangka mencapai tingkat literasi yang baik pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, Kementerian KOMINFO RI dan berbagai stage holder terus melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya yaitu lewat kegiatan Webinar Literasi Digital yang diselenggarakan kali ini, jelasnya.

“Seperti kita ketahui kehadiran pandemi Covid-19 dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kita harus aktif bekerjasama dalam mewujudkan transformasi digital Indonesia,” tutur Dirjen Samuel Abrijani.

Dirinya menjelaskan salah satu pilar penting dalam mewujudkan transformasi digital tersebut adalah menciptakan masyarakat digital. Kemampuan literasi digital adalah kemampuan paling dasar dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi namun cermat menggunakan teknologi itu sendiri.

Keadaan normal yang baru baik sekarang maupun pasca pandemi akan mempercepat proses digitalisasi diberbagai lini kehidupan. “Maka dari itu kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui dalam kegiatan Webinar Literasi Digital yang mengusung Tema “Cerdas Bermedia Sosial” ini menghadirkan sejumlah Narasumber yang handal dan berkompeten di bidangnya. Para Narasumber ini adalah Dosen dan juga Pegiat Literasi Dr. Leonardus Par,M.Pd, Akademisi UNIKA Santu Paulus Ruteng Dr. Marianus Tapung,S.Fil.,M.Pd, Akademisi UNIKA Santu Paulus dan Pegiat Multiliterasi Dr. Yuliana Wahyu,M.Pd, Akademisi dan Pegiat Literasi Yosef Firman Narut,M.Pd. Hadir selaku Key Opinion Leader yang merupakan Konten kreator & YouTuber Yeremias Emanuel (YE Channel) dan selaku Host dalam kegiatan ini adalah Martin.

Kegiatan Webinar Literasi Digital di Labuan Bajo, gambar diambil saat Virtual melalui Zoom, Rabu (20/10/2021)

Webinar Literasi Digital ini diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KEMENKOMINFO RI) melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang bekerja sama dengan Siber Kreasi. Jumlah penonton di Zoom Meeting yang turut hadir secara virtual dalam kegiatan Webinar Literasi Digital ini mencapai lebih dari 400 orang peserta. (NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

Literasi Digital Merupakan Kunci Menghadapi Perkembangan Teknologi

NTT AKTUAL. LABUAN BAJO. “Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama yang harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo bersama Siber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan berbagai upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia,”

Hal di ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kementerian KOMINFO RI, Samuel Abrijani Pangerapan saat membuka secara virtual kegiatan Webinar Literasi Digital yang berlangsung di Jayakarta Hotels and Resorts, Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (19/10/2021).

Dirjen menambahkan dalam rangka mencapai tingkat literasi yang baik pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, Kementerian KOMINFO RI dan berbagai stage holder terus melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya yaitu lewat kegiatan Webinar Literasi Digital yang diselenggarakan kali ini.

“Kegiatan yang diselenggarakan ini yaitu dalam rangka memberikan literasi digital kepada masyarakat,” ujar Dirjen.

Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kementerian KOMINFO RI, Samuel Abrijani Pangerapan saat membuka secara virtual kegiatan Webinar Literasi Digital yang berlangsung di Jayakarta Hotels and Resorts, Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (19/10/2021)

“Seperti kita ketahui kehadiran pandemi Covid-19 dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kita harus aktif bekerjasama dalam mewujudkan transformasi digital Indonesia,” kata Samuel.

Dirinya menjelaskan salah satu pilar penting dalam mewujudkan transformasi digital tersebut adalah menciptakan masyarakat digital. Kemampuan literasi digital adalah kemampuan paling dasar dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi namun cermat menggunakan teknologi itu sendiri.

Keadaan normal yang baru baik sekarang maupun pasca pandemi akan mempercepat proses digitalisasi diberbagai lini kehidupan. “Maka dari itu kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini,” tandasnya.

Pada kegiatan Webinar Literasi Digital ini menghadirkan sejumlah Narasumber yang handal dan berkompeten di bidangnya. Para Narasumber ini adalah Pegiat Desa Digital Theresia Evarista Risa, ST, Dosen serta Pegiat Medsos dan Bisnis Digital Richardus Jundu, S.Si.,M.Pd, Pegiat Medsos dan Bisnis Digital serta Pemb. Ekonomi Desa Petrus K. Adendatus Luhur,S.IP.,M.IP, Akademisi Elisabeth Irma Novianti Davidi, M.Pd. Serta hadir pula sebagai Key Opinion Leader Yosep Waldi Mbembo (Fandy Qules) yang merupakan konten kreator YouTube. Menjadi Host dalam kegiatan Webinar Literasi Digital ini yakni Martin.

Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kementerian KOMINFO RI, Samuel Abrijani Pangerapan saat membuka secara virtual kegiatan Webinar Literasi Digital yang berlangsung di Jayakarta Hotels and Resorts, Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (19/10/2021)

Akademisi Elisabeth Irma Novianti Davidi, M.Pd dalam pemaparan materinya terkait ‘Memaksimalkan Startup Sebagai Peluang Bisnis Digital Milenials di Era New Normal’ mengatakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor penting dalam SDSG. Zaman sudah berubah dan semuanya ‘goes online and borderless’. Peluang untuk berbisnis online di depan mata.

Elisabeth menambahkan Karakteristik Bisnis Startup adalah :

  • Modal yang digunakan akan tergantung dengan pergerakan bisnis
  • Usia perusahaan kurang dari 3 tahun
  • Pendapatan perusahaan selama satu tahun kurang dari USD 100.000
  • Berfokus pada perkembangan bisnis yang cepat
  • Produk yang dihasilkan biasanya adalah upaya untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang belum ada sebelumnya
  • Mengandalkan lebih banyak teknologi informasi dan elektronik
  • Model bisnis yang adaptif sesuai kebutuhan pasar

Dirinya pada kesempatan ini juga berbagi Tips dalam memulai Startup yaitu

  • Di Mulai dari ide sederhana, jangan mengikuti trend.
  • Tentukan tujuan yang jelas.
  • Tentukan dan analisis target pasar.
  • Susun garis waktu untuk tujuan dan target yang ingin dicapai.
  • Memiliki tim yang kuat dan positif.
  • Bentuk dan pelihara budaya bisnis perusahaan sejak hari pertama.
  • Jangan setengah-setengah, harus fokus dalam menjalankan Startup, dan
  • Percaya Diri, pungkasnya.

Untuk diketahui Webinar Literasi Digital ini diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KEMENKOMINFO RI) melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang bekerja sama dengan Siber Kreasi.

Kegiatan Webinar mengusung tema “Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Masa Pandemi” dan kegiatan ini juga aktif menerapkan protokol kesehatan serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, sudah melalui tes antigen, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Jumlah penonton di Zoom Meeting yang turut hadir dalam kegiatan Webinar Literasi Digital ini mencapai lebih dari 300 peserta. (NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

Kementerian KOMINFO Selenggarakan Webinar Literasi Digital di Ruteng

NTT AKTUAL. RUTENG. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KEMENKOMINFO RI) melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang bekerja sama dengan Cyber Kreasi menyelenggarakan kegiatan Webinar Literasi Digital bertempat di Sky Flores Hotel Ruteng, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (18/10/2021).

kegiatan Webinar Literasi Digital bertempat di Sky Flores Hotel Ruteng, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (18/10/2021)

Kegiatan Webinar mengusung tema “Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Masa Pandemi” dan kegiatan ini juga aktif menerapkan protokol kesehatan serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, sudah melalui tes antigen, memakai masker, mencucui tangan dan menjaga jarak.

Saat memberikan sambutan dan membuka dengan resmi secara virtual  Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian KOMINFO RI, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan kegiatan yang diselenggarakan ini yaitu dalam rangka memberikan literasi digital kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian KOMINFO RI, Samuel Abrijani Pangerapan saat memberikan sambutan dan membuka dengan resmi secara virtual kegiatan Webinar Literasi Digital, Senin (18/10/2021)

“Seperti kita ketahui kehadiran pandemi Covid-19 dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kita harus aktif bekerjasama dalam mewujudkan transformasi digital Indonesia,” ujar Samuel.

Dirinya menambahkan salah satu pilar penting dalam mewujudkan transformasi digital tersebut adalah menciptakan masyarakat digital. Kemampuan literasi digital adalah kemampuan paling dasar dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi namun cermat menggunakan teknologi itu sendiri.

Dalam rangka mencapai tingkat literasi yang baik pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, Kementerian KOMINFO dan berbagai stage holder terus melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia dan salah satunya yaitu lewat kegiatan Webinar Literasi Digital yang diselenggarakan kali ini, jelas nya.

“Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama yang harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan  berbagai upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia,” kata Samuel.

Keadaan normal yang baru baik sekarang maupun pasca pandemi akan mempercepat proses digitalisasi diberbagai lini kehidupan. “Maka dari itu kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini,” tandasnya.

Dalam kegiatan ini turut hadir sebagai Narasumber yaitu Akademisi dan Pakar Teknologi Pendidikan Dr. Marselus Ruben Payong, M.Pd, Akademisi Yohanes Mario Vianney,SS.,MM, Akademisi dan Pegiat Literasi Fabianus Hadiman Bosco, Akademisi dan Pegiat Budaya Agustinus Hartono, serta hadir selaku Key Opinion Leaders Vianus Jebarus (Inji Bomatra) yang merupakan  konten kreator dan YouTuber. Hadir pula selaku host dalam kegiatan ini yaitu Feliks Hatam.

Untuk diketahui jumlah penonton di Zoom Meeting yang turut hadir dalam kegiatan Webinar Literasi Digital ini mencapai lebih dari 300 peserta dan para peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan. (NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

 

Wakil Presiden RI Pimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Provinsi NTT menjadi wilayah terakhir yang dikunjungi Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin dalam rangkaian kunjungan kerja terkait prioritas pemerintah untuk pengurangan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Kunjungan ke NTT ini dilakukan pada Minggu (17/10/2021).

Sebelumnya Wapres telah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wapres didampingi beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju melakukan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 di Provinsi NTT bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati Sumba Timur, Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Rote Ndao, Bupati Sumba Tengah, dan Bupati Manggarai Timur. Para Bupati tersebut merupakan kepala daerah dari 5 wilayah prioritas pengurangan kemiskinan ekstrem di NTT.
Pemilihan 5 kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 tersebut, didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut.
Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 US dolar PPP per kapita per hari.
Khusus untuk lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang menjadi prioritas di tahun 2021 ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 212.672 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.410 RT. Jumlah tersebut tersebar di Kabupaten Sumba Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 17,47% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 45.550 jiwa; Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 17.30% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 81.180 jiwa; Kabupaten Rote Ndao dengan tingkat kemiskinan ekstrem 16,21% jumlah dan penduduk miskin ekstrem 28.720 jiwa; Kabupaten Sumba Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,51% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 15.820 jiwa; serta Kabupaten Manggarai Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 15,43% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 44.630 jiwa.

Dalam rapat kerja tersebut, Wapres meminta agar Gubernur dan seluruh Bupati wilayah prioritas tahun 2021 di Nusa Tenggara Timur untuk dapat bekerja keras memastikan agar seluruh rumah tangga miskin ekstrem mendapatkan seluruh program, baik program pengurangan beban pengeluaran maupun program pemberdayaan. Gubernur dan para Bupati agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang sesuai dengan karakteristik miskin ekstrem di wilayah masing-masing.
Secara khusus Wapres mengatakan bahwa dalam tahun 2021 ini tinggal yang tinggal 3 bulan lagi akan disiapkan bantuan berupa tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan data yang sekarang tersedia. Untuk program khusus 2021 ini, Pemerintah akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan dukungan tambahan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di NTT pada tahun 2021 ini.

Pada kesempatan tersebut Wapres menegaskan bahwa anggaran bukan masalah utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, karena anggaran kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sudah mencukupi, namun tantangannya adalah bagaimana program tersebut konvergen dan terintegrasi dengan sasaran yang ditetapkan.
Konvergensi merupakan faktor utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang tepat.

Setelah rapat kerja, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Wapres berkesempatan untuk meninjau showcase beberapa program pengurangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan di 5 kabupaten prioritas di Provinsi NTT. Salah satu program yang ditinjau adalah program penyediaan listrik untuk masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Dalam jumpa pers yang dilaksanakan setelah Wapres meninjau showcase beberapa program pengurangan kemiskinan ekstrem yang dilakukan di 5 kabupaten prioritas di Provinsi NTT, Wapres menyampaikan bahwa yang terpenting adalah mencoba mensinergikan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

“Saya kira ide-ide yang muncul dan sesuai dengan tantangan dan kondisi di NTT. Kami ingin dalam menerapkan program yang lebih kontekstual yang sesuai dengan apa yang diharapkan”.

Indikator Kesejahteraan Sosial Utama 5 Kabupaten Prioritas TA 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Sumba Timur

Kemiskinan :
Tingkat kemiskinan 29,65% jumlah penduduk miskin 77.300 jiwa.
Tingkat kemiskinan ekstrem 17,47% jumlah penduduk miskin ekstrem 45.550 jiwa.
Pendidikan Kepala Rumah Tangga Miskin Ekstrem :
57,79% tidak bersekolah, hanya 26,04% lulus SD, 2,55% lulus SMP, 12,14% lulus SMA, dan 1,48% lulus PT.
Lapangan Pekerjaan :
55,82% anggota rumah tangga miskin ekstrem merupakan kelompok usia produktif, bekerja di sektor pertanian.
Infrastruktur Dasar :
Rumah tangga miskin ekstrem 3,09% tidak memiliki rumah sendiri, 6,94% tidak memiliki listrik, 46,06% tidak memiliki toilet, 40,42% tidak memiliki akses air minum layak.
Akses Keuangan dan Sumber Pembiayaan :
30,37% penduduk miskin ekstrem memiliki akses(*) terhadap kredit/pembiayaan, hanya 20,86% penduduk miskin ekstrem memiliki rekening tabungan.
Realisasi penyaluran KUR (per Mei 2021) di Nusa Tenggara Timur 1,21%.

Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kemiskinan :
Tingkat kemiskinan 27,49% jumlah penduduk miskin 128.980 jiwa.
Tingkat kemiskinan ekstrem 17,30% jumlah penduduk miskin ekstrem 81.180 jiwa.
Pendidikan Kepala Rumah Tangga Miskin Ekstrem
45,00% tidak bersekolah, hanya 33,03% lulus SD, 5,44% lulus SMP, 14,37% lulus SMA, dan 2,16% lulus PT.
Lapangan Pekerjaan :
49,15% anggota rumah tangga miskin ekstrem merupakan kelompok usia produktif, bekerja di sektor pertanian.
Infrastruktur Dasar :
Rumah tangga miskin ekstrem semua memiliki rumah sendiri, 51,69% tidak memiliki listrik, 10,14% tidak memiliki toilet, 60,67% tidak memiliki akses air minum layak.
Akses Keuangan dan Sumber Pembiayaan :
12,09% penduduk miskin ekstrem memiliki akses(*) terhadap kredit/pembiayaan, hanya 13,75% penduduk miskin ekstrem memiliki rekening tabungan.
Realisasi penyaluran KUR (per Mei 2021) di Nusa Tenggara Timur 1,21%.

Kabupaten Rote Ndao

Kemiskinan:
Tingkat kemiskinan 27,54% jumlah penduduk miskin 48.770 jiwa.
Tingkat kemiskinan ekstrem 16,21% jumlah penduduk miskin ekstrem 28.720 jiwa.
Pendidikan Kepala Rumah Tangga Miskin Ekstrem :
28,21% tidak bersekolah, hanya 38,33% lulus SD, 5,80% lulus SMP, 27,16% lulus SMA, dan tidak ada yang lulus PT.
Lapangan Pekerjaan :
52,08% anggota rumah tangga miskin ekstrem merupakan kelompok usia produktif,
bekerja di sektor pertanian.
Infrastruktur Dasar :
Rumah tangga miskin ekstrem 1,94% tidak memiliki rumah sendiri, 25,90% tidak memiliki listrik, 32,11% tidak memiliki toilet, 37,43% tidak memiliki akses air minum layak.
Akses Keuangan dan Sumber Pembiayaan :
31,71% penduduk miskin ekstrem memiliki akses(*) terhadap kredit/pembiayaan, hanya 25,46% penduduk miskin ekstrem memiliki rekening tabungan.
Realisasi penyaluran KUR (per Mei 2021) di Nusa Tenggara Timur 1,21%.

Kabupaten Sumba Tengah

Kemiskinan :
Tingkat kemiskinan 34,49% jumlah penduduk miskin 25.370 jiwa.
Tingkat kemiskinan ekstrem 21,51% jumlah penduduk miskin ekstrem 15.820 jiwa.
Pendidikan Kepala Rumah Tangga Miskin Ekstrem :
40,71% tidak bersekolah, hanya 34,88% lulus SD, 9,68% lulus SMP, 12,49% lulus SMA, dan 2,25% lulus PT.
Lapangan Pekerjaan :
50,36% anggota rumah tangga miskin ekstrem merupakan kelompok usia produktif, bekerja di sektor pertanian.
Infrastruktur Dasar :
Rumah tangga miskin ekstrem semua memiliki rumah sendiri, 25,71% tidak memiliki listrik, 45,40% tidak memiliki toilet, 41,54% tidak memiliki akses air minum layak.
Akses Keuangan dan Sumber Pembiayaan :
Hanya 5,55% penduduk miskin ekstrem memiliki akses(*) terhadap kredit/pembiayaan, 21,13% penduduk miskin ekstrem memiliki rekening tabungan.
Realisasi penyaluran KUR (per Mei 2021) di Nusa Tenggara Timur 1,21%.

Kabupaten Manggarai Timur

Kemiskinan :
Tingkat kemiskinan 26,52% jumlah penduduk miskin 76.690 jiwa.
Tingkat kemiskinan ekstrem 15,43% jumlah penduduk miskin ekstrem 44.630 jiwa.
Pendidikan Kepala Rumah Tangga Miskin Ekstrem :
11,71% tidak bersekolah, 73,29% lulus SD, hanya 2,45% lulus SMP, 12,55% lulus SMA, dan tidak ada yang lulus PT.
Lapangan Pekerjaan :
49,70% anggota rumah tangga miskin ekstrem merupakan kelompok usia produktif, bekerja di sektor pertanian.
Infrastruktur Dasar :
Rumah tangga miskin ekstrem semua memiliki rumah sendiri, 43,12% tidak memiliki listrik, 12,95% tidak memiliki toilet, 63,05% tidak memiliki akses air minum layak.
Akses Keuangan dan Sumber Pembiayaan :
32,42% penduduk miskin ekstrem memiliki akses(*) terhadap kredit/pembiayaan, hanya 18,25% penduduk miskin ekstrem memiliki rekening tabungan.
Realisasi penyaluran KUR (per Mei 2021) di Nusa Tenggara Timur 1,21%.

Catatan: (*) Sumber pembiayaan dapat berasal dari KUR, bank umum, BPR, koperasi, perorangan, pegadaian, leasing, KUBE/KUB, BUMDES, lainnya. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Pemerintah dan DPRD Kota Kupang Tandatangani Persetujuan Bersama Penetapan 3 Ranperda

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah dan DPRD Kota Kupang akhirnya menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif, yang diajukan Pemkot Kupang untuk dibahas di masa sidang III tahun 2020/2021. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Wali Kota Kupang bersama pimpinan DPRD Kota Kupang.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH dalam sambutannya pada paripurna ke-23 DPRD Kota Kupang, Kamis (14/10/2021) menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Kupang yang telah sungguh-sungguh mencurahkan pikiran, tenaga bahkan segala waktu dan kesempatannya untuk membahas, merumuskan hingga menghasilkan tercapainya kesepakatan politik tentang persetujuan penetapan tiga ranperda usul inisiatif Pemkot Kupang.

Tiga ranperda dimaksud antara lain; rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, rancangan peraturan daerah tentang penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang serta ranperda tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar. Sebelumnya, dalam masa sidang yang sama Pemkot bersama DPRD Kota Kupang juga telah menandatangani persetujuan nota kesepakatan tentang kebijakan umum perubahan APBD Kota Kupang tahun anggaran 2021 dan persetujuan nota kesepakatan tentang prioritas dan plafon sementara (PPAS) perubahan tahun anggaran 2021.

Mantan Anggota DPR RI dua periode itu menambahkan berbagai catatan strategis yang bersifat korektif, kritikan yang konstruktif , usulan dan harapan kepada pemerintah, semuanya mengisyaratkan dukungan politis dari DPRD dalam rangka pembenahan, perbaikan, penataan guna percepatan semua aspek pembangunan perkotaan. “Semoga peraturan daerah yang telah ditetapkan ini, menjadi dasar pijak pemerintah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah tercinta ini,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos yang memimpin jalannya sidang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Walikota, Wakil Walikota, jajaran Pemerintah Kota Kupang, Wakil-Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Kupang yang dalam semangat kemitraan telah mengikuti berbagai tahapan persidangan hingga selesai, walaupun dalam waktu yang sangat terbatas dan sempit, namun semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Dia berharap dengan sisa waktu dua setengah bulan ke depan, pemerintah dapat mempersiapkan segala sesuatu agar pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan bersama dalam perubahan anggaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin dan dapat direalisasikan dengan baik pada akhir tahun.

Tentang tiga ranperda usul inisiatif yang baru ditetapkan, Ketua DPRD mengharapkan agar ranperda dimaksud dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kepuasan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat yang akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah Kota Kupang.

Sebelumnya dalam pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna DPRD Kota Kupang ke 22 terhadap tiga ranperda usul inisiatif Pemkot Kupang, mayoritas fraksi menyatakan dukungannya disertai dengan beberapa catatan. Di antaranya Fraksi PDIP yang menekankan pentingnya melakukan pencatatan akuntansi yang baik terhadap penyertaan modal yang disertakan ke Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur maupun dividen yang diterima oleh Pemerintah Kota Kupang sebagai imbalan atas besaran penyertaan modal.

Tentang besarnya nominal penyertaan modal per tahun anggaran Fraksi PDIP minta Pemkot Kupang untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan yang tak kalah pentingnya adalah dalam pemberian coporate social respinsibility ( CSR ) dan anggaran promosi Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur harus disesuaikan dengan kebutuhan dasar masyarakat Kota Kupang.

Sementara Fraksi PKB dalam pendapat akhirnya menyampaikan penyesuaian nama dan penyertaan modal terhadap Perusahaan Daerah Air Minum harus didukung dengan manajemen dan sumber daya yang cukup, karena beban dan tanggung jawab usaha yang semakin besar. Fraksi PKB juga meminta beban penyediaan air baku, harus menjadi urusan dinas teknis dalam berbagai kegiatan. diantaranya konservasi sumber-sumber air, pembangunan embung dan bendungan.

Dukungan juga disampaikan oleh Fraksi Gabungan HANURA Berkarya PSI PPP Bersatu. Menurut Fraksi tersebut sudah saatnya pemerintah berinovasi dalam melaksanakan pelayanan publik, khususnya pada penyediaan air bersih untuk masyarakat Kota Kupang. (*PKP_ans/jms)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Wawali Apresiasi Vaksinasi dan Peluncuran Program Kota Masa Depan Grab, Emtek dan Bukalapak

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man hadir dalam peluncuran Kolaborasi Nyata Untuk Masa Depan (Kota Masa Depan) yang digagas oleh Grab, Emtek dan Bukalapak pada Kamis (14/10/2021) bertempat di halaman kantor PMI Kota Kupang.

Kegiatan ini merupakan sebuah program akselerator ekstensif yang menargetkan UMKM di kota-kota kecil di seluruh Indonesia yang berfokus pada tiga prioritas yakni, vaksinasi, adopsi platform digital (aplikasi grab dan bukalapak) dan pemberdayaan UMKM melalui pendampingan untuk pengembangan usaha melalui teknologi digital. Kota Kupang merupakan kota pertama dimulainya kegiatan tersebut. Salah satu prioritas kegiatan yang dilaksanakan adalah vaksinasi bagi masyarakat bekerja sama dengan PMI Kota Kupang.

Wawali dalam sambutannya mengapresiasi Grab dan PMI Kota Kupang yang saling berkoordinasi dengan baik dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Menurutnya tujuan mulia kegiatan vaksinasi adalah agar semua masyarakat dapat memperoleh kesehatan yang layak, karena dalam membangun Kota Masa Depan kesehatan merupakan sebuah syarat mutlak di tengah pandemi Covid-19.

Lebih lanjut Wawali mengatakan dalam membangun sebuah Kota Masa Depan saat ini teknologi memiliki peranan penting. Dalam artian teknologi membuat segala hal menjadi lebih hidup dan semakin mudah. Grab, Emtek dan Bukalapak merupakan bagian dari teknologi digital yang banyak memberikan kemudahan bagi para pengguna khususnya di Kota Kupang.

Terkait masalah kesehatan, sesuai data terakhir yang diterima sudah 80% masyarakat Kota Kupang yang melakukan vaksinasi dosis pertama. Hal ini perlu diapresiasi mengingat target minimal vaksinasi telah tercapai sehingga dengan adanya kegiatan vaksinasi dapat mencapai Herd Immunity bagi masyarakat Kota Kupang.

“Saya sangat berbangga kepada warga Kota Kupang yang dengan kesadaran mau mengikuti program vaksinasi yang tengah digencarkan. Hal ini karena keinginan bapak, ibu dan keluarga menjadi sehat dan saya berharap juga pada bulan desember nanti memjelang hari raya Natal dan Tahun Baru sudah lebih dari 70% masyarakat Kota Kupang menerima vaksin dosis kedua untuk membentuk Herd Immunity,” ungkap Wawali.

Wawali menyampaikan terima kasih kepada Grab yang telah menginisiasi kegiatan ini dan berharap terus melakukan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada PMI Kota Kupang yang terus melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan baik melalui donor darah maupun vaksinasi di masa pandemi covid 19 saat ini.

Sementara itu Direktur Grab Indonesia Timur, Halim Wijaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini kepada Bapak Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man yang sudah mendukung penyelenggaraan acara vaksinasi UMKM sebagai bagian dari Program Kota Masa Depan. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang sudah turun tangan serta para pengurus Palang Merah Indonesia yang turut menjadi garda terdepan dalam program vaksinasi ini.

Menurut Halim, Kota Kupang memiliki potensi ekonomi daerah yang cukup besar; memiliki lebih dari 40.000 UMKM dengan produk unggulan yang sangat beragam, mulai dari kuliner, hingga kerajinan tangan berkualitas.

“Kami menyadari kesehatan dan digitalisasi adalah pondasi ekonomi dan masyarakat, untuk itu Grab, Emtek dan Bukalapak memulai program Kota Masa Depan dengan vaksinasi UMKM, karena jika UMKM sehat, tentu bisnisnya juga akan kuat,” ungkap Halim

Disampaikannya Kesenjangan pengetahuan dan akses digital terhadap UMKM di kota-kota kecil menjadi tantangan besar bagi UMKM untuk bertahan dan meningkatkan usaha. Oleh karena itu, perlu pendukung terutama dari teknologi untuk mendorong percepatan transformasi digital UMKM terutama di kota-kota kecil dan menciptakan lebih banyak peluang pendapatan bagi jutaan wirausahawan, melalui program ekstensif yaitu adopsi platform digital di mana tim hadir langsung ke pasar-pasar tradisional, mengajak dan melakukan pendampingan ke para pedagang atau UMKM untuk onboarding ke aplikasi Grab dan Bukalapak. Selain itu ada program akselerator ekstensif mencakup pendidikan, penilaian daya saing bisnis dan produk di mana tim menyediakan mentor yang kredibel untuk berbagi topik penting bagi UMKM.

Di akhir acara Grab bekerja sama dengan Benihbaik.com, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Pusat, serta Oxygen for Indonesia memberikan donasi 1 (satu) unit oxygen generator kepada Pemerintah Kota Kupang untuk penanganan medis COVID-19 di Kota Kupang, yang selanjutnya oleh Wawali untuk pemanfaatannya diserahkan ke Rumah Sakit S.K. Lerik Kupang. Inisiatif ini merupakan bagian dari kampanye ‘Bersatu untuk bangkit dari pandemi covid-19 di Indonesia’. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Ajukan Tiga Ranperda Usul Inisiatif

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif untuk dibahas dalam masa sidang III tahun 2020-2021 DPRD Kota Kupang. Ketiga ranperda tersebut antara lain; Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang serta Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar.

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay saat membacakan tanggapan Wali Kota Kupang atas pemandangan umum fraksi terhadap ketiga ranperda tersebut pada rapat paripurna ke-19 DPRD Kota, Selasa (12/10/2021) menjelaskan penyertaan modal pada Bank Pembangunan NTT, merupakan salah satu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945. Landasan yuridis penyertaan modal pada Bank Pembangunan NTT menurutnya adalah undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah.

Ditambahkannya besaran penyertaan modal pemerintah ke Bank Pembangunan Daerah NTT sebesar Rp 97 milyar lebih sejak tahun 2004 sampai tahun 2020. Selanjutnya, deviden yang diterima pemerintah sampai dengan saat ini sebesar Rp 155 milyar lebih. Dengan adanya penyertaan modal pemerintah pada Bank NTT menurutnya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui pemberian kredit modal usaha bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah.

Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Sekda menjelaskan dengan adanya perubahan PDAM menjadi Perumda Air Minum, sesuai peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan syarat utama untuk mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah/ pemerintah daerah.

Saat ini cakupan pelayanan PDAM Kota Kupang baru mencapai 17 persen dengan kapasitas debit terproduksi sebesar 137 liter per detik. Oleh karena itu, PDAM terus berupaya meningkatkan debit produksi baik melalui kerjasama dengan masyarakat dan lembaga secara optimal serta mengeksploitasi sumber air yang ada di Kota Kupang antara lain Kali Dendeng dan Mata Air Oesapa (Air Hitam). Di samping itu, dalam rangka peningkatan cakupan layanan akan dilakukan penambahan jaringan transmisi dan distribusi

Sementara mengenai Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar, menurut Sekda kondisi terkini yang menjadi kendala adalah belum adanya jaminan pemerataan aksesibilitas air bersih bagi masyarakat dan belum mendukung rencana strategis PDAM Tirta Bening Lontar dalam memperluas cakupan pelayanan air bersih. Dengan adanya penyertaan modal pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar akan meningkatkan cakupan pelayanan sebanyak 12 ribu sambungan rumah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Sebelumnya anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Golkar, Alfred Djami Wila dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar tehadap pengajuan tiga ranperda usul inisiatif menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Pemkot Kupang yang telah merumuskan ranperda ini. Dia berharap ranperda ini dibuat bukan hanya untuk peningkatan PAD dengan melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, tapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah untuk menunjang pembangunan daerah. Dividen yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.

Sementara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, menurutnya Ranperda ini diharapkan dapat menjadi landasan yuridis dan jaminan kepastian hukum dalam rangka menjalankan arah kebijakan, strategi dan program untuk pembangunan penyediaan dan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang dan dapat mendorong terlaksananya kinerja perusahaan umum daerah yang lebih baik.

Sedangkan mengenai Ranperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Lontar, menurut Alfred ranperda ini bukan saja hanya untuk penyediaan air bersih dan mendukung perluasan cakupan layanan air bersih melalui pembangunan sambungan baru dalam wilayah Kota Kupang, tetapi juga dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang, serta menjadi solusi untuk mengatasi masalah kebutuhan penyediaan air bersih di Kota Kupang.

Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kota Kupang dengan agenda tanggapan Wali Kota Kupang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos didampingi para Wakil Ketua DPRD dan dihadiri oleh segenap Anggota DPRD Kota Kupang serta para pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang dan para camat. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang