Arsip Kategori: OPINI

Opini : Capaian KKM selama BDR di Daerah Terpencil Indonesia

Capaian KKM selama BDR di Daerah Terpencil Indonesia
Oleh : Marlinda K. Atamou, S.Pd

Tugas banyak. Begitu keluhan para murid yang melaksanakan belajar dari rumah (BDR). Belum lagi hambatan lain. Semisal yang disampaikan Syamil Shafa Besayef, siswa SMAN 7 Jakarta yang viral kali lalu.
Dari banyak hambatan, yang paling dikeluhkan ialah alasan teknis. Syamsil menyampaikan keluhan itu pada momen Hari Anak Nasional dan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI. Syamil telah menyampaikan suara minor daerah pedalaman.

Hampir semua pedalaman di Indonesia rata-rata orang tua mengeluhkan tidak adanya gadged, jaringan seluler, dan listrik. Pendapatan masyarakat juga tidak cukup untuk mengadakan perangkat pembelajaran online, termasuk sulit membeli paket internet.
Dalam posisi pandemi sekarang ini hal yang perlu dilakukan adalah perubahan fundamental sistem pendidikan Indonesia. Salah satunya ialah menurunkan ekspektasi kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebagaimana pembelajaran normal. Untuk itu, Mendikbud Bpk. Nadim Makarim pernah menyampaikan bahwa yang perlu dicapai dari BDR ialah materi-materi esensial.

Dalam situasi normal saja, kita sulit menemukan sekolah dengan pencapaian pembelajaran (KKM) hingga mendekati 90-100%. Ini dikarenakan KKM memiliki tiga variabel yang turut mempengaruhi hasil pembelajaran. Sesuai panduan penetapan KKM dari Kemendikbud RI tahun 2017 lalu, ketiga variabel itu ialah: 1) intake rata-rata murid terhadap materi pembelajaran; 2) daya dukung terhadap proses pembelajaran; dan 3) kompleksitas materi pelajaran.

Intake atau kompetensi awal rata-rata murid terhadap materi pembelajaran bisa dilihat dari capaian belajar murid sebelumnya. Misalnya dari raport jenjang pendidikan sebelumnya atau daftar nilai ijazah jenjang pendidikan sebelumnya.
Daya dukung ialah segala sumber daya dan potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan pembelajaran seperti sarana dan prasarana, lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga terhadap proses pembelajaran. Termasuk juga kualitas dan kuantitas guru serta tenaga pendidikan yang memadai.

Kompleksitas materi pelajaran adalah tingkat kesulitan/ kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Sebagai contoh, suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya perlu didukung oleh komponen guru dan murid yang memadai (baca: berkompetensi bagus) serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut.

KKM sebagai acuan kriteria minimal dalam menentukan kelulusan peserta didik selayaknya tidak mungkin sama persis untuk setiap murid, sekolah, daerah, dan situasi yang berbeda. Jika tidak hati-hati, KKM yang ditentukan sekolah malah bisa menjadi batu sandungan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Sebagaimana ujian nasional (UN) yang tidak memandang keberagaman individu murid, sekolah, daerah, dan situasi yang berbeda, KKM juga demikian. Jika hanya memakai standar Jakarta untuk menentukan KKM di setiap daerah maka KKM (sebagaimana UN) adalah bentuk pendidikan pukul rata, apalagi jika dokumen dan pelaksanaan kurikulum di sekolah ialah hasil duplikat dari sekolah lain.

Jika dokumen KKM ditentukan sekedar mengikuti tren dengan nilai yang cenderung sama (nilai KKM bagus/ tinggi) untuk seluruh Indonesia maka ibaratnya kita sedang memakai satu obat serbaguna untuk semua jenis penyakit. Di dunia pendidikan tidak mungkin berhasil dengan cara begitu.

Nilai KKM yang asal ditentukan tinggi bisa menjurus pada pragmatisme dan manipulasi evaluasi pendidikan di sekolah yaitu sekedar untuk mencapai KKM bombastis yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam situasi normal saja ada begitu banyak tantangan untuk mencapai KKM, apalagi pada saat BDR sekarang.
Saat BDR, intensitas keterhubungan guru-murid tentu lebih terbatas secara offline. Pada daerah terpencil, apalagi dengan keterbatasan dana, keterbatasan kontrol dari pimpinan sekolah atau pengawas, dan keterbatasan akses ke rumah murid yang paling terpencil, maka intensitas keterhubungan guru-murid bisa diprediksi bersifat insidental (jika tidak mau dikatakan asal sempat).

Materi ajar saat BDR_sesuai silabus dikontrol secara pusat oleh Kemdiknas_berpeluang disampaikan tanpa penjelasan yang memadai mengingat banyaknya murid dan jauhnya rumah murid yang mesti dikunjungi guru dalam waktu yang terbatas pula. Belum lagi fasilitas belajar di rumah murid yang berada di daerah terpencil cenderung sangat terbatas.

Menyikapi banyaknya kendala BDR di daerah terpencil, penulis menawarkan beberapa solusi untuk mencapai KKM di sekolah. Pertama ialah profesionalisme guru. Bagi penulis profesionalisme guru tidak semata guru profesional sebagaimana yang digariskan undang-undang. Guru profesional yang penulis maksud ialah guru yang meski berada di daerah terpencil dengan segala keterbatasan tapi mampu memberikan layanan pendidikan sesuai gaya belajar anak untuk mencapai KKM.

Misalnya saja pada pembelajaran IPA materi jenis-jenis tulang tanpa charta atau torso. Guru dapat memanfaatkan belulang yang berserakan di lingkungan menjadi model pembelajaran. Guru harus kreatif untuk memanfaatkan peluang sekecil mungkin demi pembelajaran yang bermakna, termasuk membangun kerjasama dengan pihak lain. Misalnya dalam pembelajaran antikorupsi mata pelajaran PKn, guru dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah desa untuk membedah anggaran dana desa.
Kedua: perlunya evaluasi dan kontrol kinerja guru tidak hanya secara administratif tetapi secara faktual, terutama bagi guru penerima tunjangan profesi. Terkadang data hasil evaluasi dan kontrol yang terekap di atas kertas tidak sama bahkan bertolak belakang dengan realita di lapangan.
Sebagai contoh, tanpa kontrol yang ketat, bisa saja guru di pedalaman dapat meninggalkan tugas dalam waktu lama, tetap menerima tunjangan profesi dengan memanipulasi absensi dengan ‘pemakluman’ dari kepala sekolah. Fenomena ini sudah menjadi rahasia umum untuk beberapa daerah terpencil tertentu.
Ketiga: peningkatan sarana-prasarana sekolah di daerah terpencil termasuk digitalisasi pendidikan agar daerah terpencil tidak tertinggal dibanding daerah kota. Dalam suasana BDR paling tidak pembelajaran digital dapat dilangsungkan tanpa terkendala fasilitas termasuk jaringan internet.
Keempat: perlunya dukungan dari orang tua, lingkungan, organisasi penggerak, dan pemerintah agar ada perbaikan dari sisi asupan gizi murid, tersedianya lingkungan dan waktu belajar yang memadai. Dengan semikian materi esensial sesulit apapun diharapkan dapat dicapai murid yang akan terbaca pada Asesmen Nasional (pengganti UN) pada Maret 2021 mendatang. Semoga.