Arsip Kategori: NASIONAL

PHDI Perkuat Kearifan Lokal

NTT AKTUAL. JAKARTA. Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah selesai dan sukses dilaksanakan secara virtual dari tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Pesamuhan Agung yang dihadiri oleh 127 orang peserta dari unsur Sabha Pandita, Sabha Walaka, Pengurus Harian, Pengurus PHDI Provinsi, Pimpinan badan otonom di bawah PHDI, dan Pimpinan Organisasi/Lembaga/Badan/Yayasan/Instansi ini diawali dengan doa, laporan Ketua Panitia Pelaksana, Iren Pol (Purn) Drs. Ketut Untung Yoga, SH., MM, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjend (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan sambutan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Tri Handoko Seto, S.Si., M.Sc. sekaligus membuka Pesamuhan Agung secara resmi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana, Ketua Umum Pengurus Harian maupun Dirjen Bimas Hindu kompak mengajak Umat Hindu agar bersatu, menghindari caci maki, saling memaafkan dan mengedepankan kejernihan agar dapat menjadi contoh umat yang shanti (damai).

Sekalipun berlangsung secara virtual, banyak keputusan penting diambil dalam Pesamuhan Agung ini. Dalam rancangan perbaikan AD/ART, misalnya, penghargaan pada nilai-nilai kearikan lokal diperkuat dengan secara eksplisit dicantumkan ke dalam AD/ART PHDI. Penguatan pada penghargaan pada nilai-nilai kearikan lokal juga dimunculkan sebagai salah satu program bidang Agama dan Lintas Iman. Rancangan ini nantinya akan dibahas dan disahkan dalam Mahasabha PHDI XII. Bila penghargaan pada nilai-nilai kearikan lokal ini nantinya disahkan oleh forum Mahasabha, akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus PHDI di seluruh Indonesia. Tempat-tempat suci, kidung-kidung suci, pakaian persembahyangan, dan berbagai ekspresi keagamaan harus menunjukkan warna-warni kearifan lokal di Indonesia. Di satu sisi, hal ini sangat bagus dalam menjaga keindahan budaya Nusantara, di sisi lain menjadi tantangan dalam membangun sikap mental umat Hindu untuk menghargai perbedaan dalam ekpresi keagamaan.

Hal penting yang juga diputuskan dalam Pesamuhan Agung tahun 2021 adalah Penguatan dalam pengelolaan dana punia melalui Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) dan menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan bagi umat Hindu. Candi Prambanan yang dilindungi oleh UNESCO ini selama ini lebih banyak dikenal sebagai obyek wisata. Dengan menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan maka dapat dipastikan kesucian Candi Hindu ini dapat lebih dipelihara. “Kami berterima kasih kepada para Pandita dan peserta Pesamuhan Agung PHDI yang membuat keputusan menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan bagi umat Hindu. Keputusan ini penting karena perjuangan menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan bagi umat Hindu pun sudah mendapat dukungan dari Presiden Bapak Joko Widodo, Menteri Agama Bapak Yaqut Cholil Qoumas, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia”, kata Hendrata Wisnu, tokoh umat Hindu dari Klaten yang banyak bersentuhan langsung dengan kegiatan keagamaan Hindu di Candi Prambanan.

Pada acara penutupan Pesamuhan Agung, Ketua Panitia Pelaksana Iren Pol (Purn) Drs. Ketut Untung Yoga, SH., MM, dan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjend (Purn) Wisnu Bawa Tenaya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan Pesamuhan Agung seraya kembali menyerukan agar Umat Hindu menghindari perpecahan dan caci maki, tetapi sebaliknya agar mengedepankan sikap jernih, bijak dan saling menghormati, sesuai nilai-nilai ajaran Hindu Dharma. (***)

Pemerintah Apresiasi Pandita Hindu dalam Terapkan PPKM

NTT AKTUAL. JAKARTA. Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah selesai dan sukses dilaksanakan secara virtual dari tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Pesamuhan Agung yang dihadiri oleh 127 orang peserta dari unsur Sabha Pandita, Sabha Walaka, Pengurus Harian, Pimpinan badan-badan otonom di bawah PHDI, dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Hindu ini diawali dengan doa, laporan Ketua Panitia Pelaksana, Iren Pol (Purn) Drs. Ketut Untung Yoga, SH., MM, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjend (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan sambutan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Tri Handoko Seto, S.Si., M.Sc. sekaligus membuka Pesamuhan Agung secara resmi.

Pesamuhan Agung PHDI dilaksanakan secara virtual mengingat kebijakan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat masih tingginya penyebaran virus covid-19 di Indonesia. “Di satu sisi, kami ingin menegakkan disiplin organisasi untuk menjalankan mekanisme organisasi tepat waktu, di sisi lain disiplin kedaruratan penerapan PPKM pun harus kita ikuti,” kata Pinandita Astono Candra Dana, SE, MM, MBA, Sekretaris Umum Panitia Pesamuhan Agung. “Kemanusiaan dan keselamatan manusia harus nomor satu, di atas segala-galanya,” timpal drg. Nyoman Suartanu, MPM, Ketua Badan Kesehatan PHDI Pusat yang menjadi anggota SC Panitia.

Pelaksanaan Pesamuhan Agung tahun 2021 secara virtual ini sudah dilaporkan oleh Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjend (Purn) Wisnu Bawa Tenaya bersama jajaran Pengurus Harian PHDI Pusat saat mengadakan Rapat Terbatas dengan Menko Polhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., pada 29 Juli 2021. Laporan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat ini mendapat apresiasi khusus dari Menko Polhukam. “Mewakili pemerintah sampaikan apresiasi saya kepada para Pandita Hindu yang dengan bijaksana berkenan melaksanakan Pesamuhan Agung secara virtual. Apresiasi yang sama juga saya sampaikan kepada semua tokoh-tokoh agama yang memberi contoh teladan dalam penerapan PPKM,” kata Prof. Mahfud MD.

Sekalipun berlangsung secara virtual, banyak keputusan penting diambil dalam Pesamuhan Agung tahun 2021 ini. Dalam rancangan perbaikan AD/ART, misalnya, penghargaan pada nilai-nilai kearikan lokal diperkuat dengan secara eksplisit dicantumkan ke dalam AD/ART PHDI. Penguatan pada penghargaan pada nilai-nilai kearikan lokal juga dimunculkan sebagai salah satu program bidang Agama dan Lintas Iman.

Hal penting yang juga diputuskan dalam Pesamuhan Agung tahun 2021 adalah Penguatan dalam pengelolaan dana punia melalui Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) dan menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan bagi umat Hindu. Candi Prambanan yang dilindungi oleh UNESCO ini selama ini lebih banyak dikenal sebagai obyek wisata. Dengan menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan maka dapat dipastikan kesucian Candi Hindu ini dapat lebih dipelihara. Keputusan penting Pesamuhan Agung menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan bagi umat Hindu ini sudah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pada acara penutupan Pesamuhan Agung, Ketua Panitia Pelaksana Iren Pol (Purn) Drs. Ketut Untung Yoga, SH., MM, dan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjend (Purn) Wisnu Bawa Tenaya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan Pesamuhan Agung seraya kembali menyerukan agar Umat Hindu menghindari perpecahan dan caci maki, tetapi sebaliknya agar mengedepankan sikap jernih, bijak dan saling menghormati, sesuai nilai-nilai ajaran Hindu Dharma. “Umat Hindu mari bersatu, saling melengkapi dan menguatkan seperti sapu lidi, menghindari caci-maki, saling memaafkan dan mengedepankan kejernihan agar dapat menjadi contoh umat yang shanti (damai)”, ajak Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjend (Purn) Wisnu Bawa Tenaya. (***)

SBY Rayakan Idul Fitri 1442 H Bersama Keluarga

NTT AKTUAL. BOGOR. Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Kamis (13/05/2021), Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta keluarga melakukan sejumlah kegiatan. Ini merupakan lebaran ketiga yang diperingati SBY tanpa kehadiran istri tercinta, Ani Yudhoyono yang berpulang pada 1 Juni 2019 silam.

Saat mendengar takbir dikumandangkan SBY tidak dapat menyembunyikan perasaan hati di momen yang setiap tahunnya dulu selalu dijalani bersama Ani Yudhoyono. “Saat seperti ini adalah saat yang paling berat karena berpuluh-puluh tahun sebelum istri tercinta dipanggil Allah, kami selalu bersatu dalam syukur dan bahagia. Hal yang indah begitu kini tak terjadi. Hidup saya tak akan pernah sama lagi”, demikian ujar SBY di hadapan orang-orang dekatnya.

Di pagi hari, SBY melaksanakan Shalat Ied di depan pendopo yang bersejarah, kini menjadi Lavani Sports Center, Cikeas, Bogor. Kegiatan ibadah dilaksanakan di tengah situasi pandemi secara terbatas dan hanya diikuti oleh keluarga, staf pribadi serta pelatih dan atlet bola voli Lavani.

Setelah itu, SBY bersama keluarga melakukan ziarah ke makam istri tercinta, Kristiani Herrawati, yang akrab disapa Ibu Ani Yudhoyono di TMPN Kalibata, Jakarta Selatan. Di penghujung ziarah, setelah bersama-sama membaca membacakan Surah Yasin, SBY memimpin doa secara khusyuk bagi almarhumah Ibu Ani agar Allah berikan ketenangan dan kedamaian di sisi-Nya. Begitu dalamnya doa dan permohonan SBY kepada Yang Maha Kuasa untuk almarhumah yang sangat disayanginya yang mendengarkan pun ikut larut dalam duka yang mendalam.

Menutup rangkaian kegiatan di hari yang agung ini, SBY beserta keluarga mengunjungi sekaligus berhalal bihalal dengan Ibunda Ani Yudhoyono (Ibu Sarwo Edhie Wibowo) beserta keluarga di Condet, Jakarta Timur.

Dalam kegiatan hari ini, putra sulung SBY Agus Harimurti Yudhoyono (yang juga Ketua Umum Partai Demokrat) beserta istri Annisa Larasati Pohan serta putra kedua Edhie Baskoro Yudhoyono (yang juga Anggota DPR RI) beserta istri Aliya Rajasa, serta seluruh cucu-cucu turut serta mendampingi SBY.

Mengingat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mereda, seluruh kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik menjaga jarak maupun penggunaan masker guna menjaga keselamatan bersama. (*)

Terkait Bom Makassar, Wali Kota Kupang Minta Warga Tidak Terprovokasi

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, DR. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M.,MH menanggapi peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/03/2021) pagi.

Ia mengutuk keras aksi yang tidak berprikemanusiaan tersebut. Menurutnya, aksi terorisme tersebut hanya ingin memecah belah dan mengadu domba sesama anak bangsa. Apalagi peristiwa ini terjadi di tengah persiapan umat kristiani merayakan Jumat Agung dan Paskah.

Terkait ini, Wali Kota Kupang mengimbau seluruh warga Kota Kupang tidak terprovokasi dengan aksi keji tersebut. Ia juga berharap warga tidak menyebar informasi yang tidak benar dan hoax terkait peristiwa tersebut karena hanya memperkeruh suasana kebatinan masyarakat. “Mari kita cerdas bermedia sosial dengan tidak menyebar hoax dan juga berita-berita yang tidak benar. Mari kita sebar optimisme. Jangan sebar rasa takut,” kata Wali Kota.

Wali kota yang akrab disapa Jeriko ini meminta warga Kota Kupang untuk terus mendoakan para korban yang dirawat di rumah sakit akibat bom tersebut agar segera pulih. Selain itu, juga mendoakan umat gereja Katedral Makassar agar tabah menghadapi peristiwa ini. “Mari kita dukung saudara-saudara kita yang mengalami peristiwa ini. Kita doakan agar tetap kuat,” kata Jeriko.

Ia mengimbau semua warga Kota Kupang untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu provokatif. Sebaliknya mempererat persaudaraan dan memupuk toleransi umat beragama yang sudah terjaga dengan baik selama ini. “Kita prihatin dengan peristiwa ini karena melukai batin anak bangsa, tapi mari kita terus bergandeng tangan menjaga kota kita agar tetap aman dalam situasi apapun,” kata Jeriko.

Ia juga mengatakan peristiwa ini sudah di bawah kendali aparat kepolisian. Oleh karena itu, saatnya semua pihak mendukung aparat untuk mengungkap motif di balik peristiwa terorisme ini. “Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk mengungkap motifnya dan tentu memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya,” tutup Jeriko. (*)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Patuhi Protokol Kesehatan, DPP IMO-Indonesia Akan Kukuhkan DPW Secara Virtual

NTT AKTUAL. JAKARTA. Dalam rangka memenuhi kepengurusan organisasi diwilayah secara nasional. IMO-Indonesia akan menggelar pengukuhan DPW secara virtual via aplikasi zoom awal bulan Oktober 2020.

Adapun, gelaran pengukuhan secara kolektif yang dilangsungkan secara daring tersebut dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, untuk itu sebagai bentuk kepatuhan organisiasi terhadap regulasi kami akan menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya, ujar Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail, Minggu (27/09/20) di jakarta.

Bahwa IMO-Indonesia sebagai organisasi badan usaha yang menjadi bagian dari industri pers di tanah air tidak hanya patuh, akan tetapi akan turut ambil bagian dalam sosialisasi regulasi protokol kesehatan tersebut, jelasnya

Adapun dalam implementasinya IMO-Indonesia mendorong masyarakat di tanah air untuk secara bersama-sama dapat mematuhi protokol kesehatan serta disiplin agar dapat menekan laju pandemi Covid-19.

Lebih lanjut Yakub juga menuturkan bahwa pengukuhan DPW IMO-Indonesia ini kiranya untuk dapat memberikan kepastian legalitas rekan-rekan di wilayah, agar kiranya rekan-rekan di wilayah dapat melakukan fungsi kontrol, sinergitas serta pembinanan kepada anggota.

Selain itu, ketua umum IMO-Indonesia juga berharap agar media yang tergabung dapat memberikan nilai positif serta dapat turut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pemberitaan yang benar serta berimbang, pungkasnya. (*/Red)

Tingkatkan Peran Serta, IMO-Indonesia Sampaikan Surat ke Dirjen Polpum Kemendagri RI

NTT AKTUAL. JAKARTA. Seiring eksistensinya pada industri media online di tanah air, sejak berdiri pada tahun 2017 kini IMO-Indonesia telah memiliki 20 DPW dengan 300an anggota yang tersebar di seluruh nusantara.

Maka untuk lebih mengembangkan organisasi serta mendapat pembinaan, pada Rabu (23/09/2020), Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub Ismail bersama Dewan Pembina Dr. Yuspan Zalukhu, SH. MH, menyampaikan surat serta copy legalitas IMO-Indonesia kepada Dirjen Politik Dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI.

Adapun, prihal penyampaian surat kepada Dirjen Polpum tersebut kiranya agar bisa tercatat dan masuk dalam data base untuk dapat terintegrasi dengan agenda-agenda Kemendagri yang sekiranya IMO-Indonesia dapat turut berpartisipasi baik di tingkat nasional maupun regional, ujar Yakub.

Selanjutnya, Yakub juga berharap IMO-Indonesia bisa mendapatkan pembinaan, agar apa yang menjadi Visi & Misi dari organisasi untuk dapat “mencerdaskan kehidupan berbangsa dengan pemberitaan yang benar dan berimbang” dapat terus diwujudkan oleh seluruh pengurus dan anggota secara berjenjang.

DPP IMO-Indonesia juga menghimbau kepada DPW yang belum menyampaikan keberadaannya diwilayah, kiranya untuk segera menyampaikannya kepada Kesbangpol tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kedudukannya.

Hal tersebut dimaksudkan, agar keberadaan serta eksistensi IMO-Indonesia diseluruh wilayah dapat tercatat sehingga memudahkan dalam berkomunikasi terkait perkembangan informasi terkini di wilayah, jelasnya.

Senada dengan Ketua Umum, Dewan Pembina IMO-Indonesia Yuspan Zalukhu juga menyampaikan agar kiranya, seluruh tingkatan wilayah kepengurusan untuk dapat segera menyampaikan keberadaannya kepada pemerintah setempat melalui Kesbangpol, tuturnya.

Yuspan juga mengharapkan peran serta aktif anggota IMO-Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam pemberitaan perkembangan Pandemi Covid-19.

Hal tersebut tentunya juga berfungsi sebagai informasi sekaligus kontrol positif agar penanganan Covid-19 ini menjadi atensi semua regulator dan juga masyarakan yang menjalankan protokol kesehatan, tutupnya. (*/Red)

Pemerintah dan Bank Indonesia Resmikan Pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia

NTT AKTUAL. JAKARTA. Pemerintah dan Bank Indonesia meresmikan pengeluaran dan pengedaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) berbentuk uang kertas pecahan Rp75.000 bertepatan dengan HUT ke 75 Kemerdekaan RI, pada hari ini Senin (17/08/2020) di Jakarta.

Dokumentasi : Humas Bank Indonesia

Pengeluaran dan pengedaran UPK 75 Tahun RI merupakan wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Peresmian tersebut menandai mulai berlakunya uang Rupiah kertas pecahan Rp75.000 sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender), yang sekaligus merupakan Uang Peringatan (commemorative notes), di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam peresmian tersebut, Pemerintah dalam hal ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa peluncuran UPK 75 Tahun RI tersebut bukan sebagai tambahan likuiditas untuk kebutuhan pembiayaan atau pelaksanaan kegiatan ekonomi, namun dalam rangka memperingati peristiwa atau tujuan khusus, yaitu peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75 tahun. Selain sebagai wujud syukur, pengeluaran dan pengedaran UPK 75 Tahun RI juga sekaligus simbol kebangkitan dan optimisme dalam menghadapi tantangan termasuk dampak pandemi COVID-19 guna melanjutkan pembangunan bangsa menyongsong masa depan Indonesia Maju. Oleh karena itu makna filosofis yang tertuang dalam UPK 75 Tahun RI tersebut adalah mensyukuri kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan Indonesia yang gemilang.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan bahwa ketiga makna filosofis di dalam UPK 75 Tahun RI tersebut terefleksikan dalam disain uang secara utuh. Peristiwa historikal proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dan berbagai pencapaian pembangunan selama 75 tahun kemerdekaan menggambarkan wujud mensyukuri kemerdekaan. Keberagaman pakaian adat dan motif kain Nusantara mencerminkan semangat memperteguh kebinekaan. Satelit Merah Putih, sebagai jembatan komunikasi NKRI menuju Indonesia Emas 2045, merupakan optimisme menyongsong masa depan gemilang.

UPK 75 Tahun RI dilengkapi dengan unsur teknologi pengaman terbaru dan menggunakan bahan kertas yang lebih tahan lama. Inovasi ini dimaksudkan agar uang Rupiah semakin mudah untuk dikenali ciri keasliannya, nyaman dan aman untuk digunakan, serta lebih sulit untuk dipalsukan. Sebagaimana Uang Peringatan yang diluncurkan secara khusus pada hari ini, inovasi dan penyegaran uang Rupiah terus dilakukan secara berkala dan terencana untuk memastikan Rupiah tetap menjadi kebanggaan kita bersama sebagai simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik.

Selanjutnya Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa dalam perjalanan sejarah, Bank Indonesia telah mengeluarkan Uang Peringatan HUT Kemerdekaan RI sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-25 Tahun 1970, Ke-45 pada tahun 1990 dan Ke-50 pada tahun 1995. Dengan demikian, UPK 75 tahun RI yang dikeluarkan tahun 2020, merupakan kali keempat pengeluaran Uang Peringatan dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI.

Pengeluaran dan pengedaran UPK 75 Tahun RI merupakan salah satu pelaksanaan amanat UU Mata Uang sebagai bagian dari perencanaan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat tahun 2020 dan dengan tetap menerapkan tata kelola yang baik sesuai Undang-Undang, persiapan pengeluaran UPK 75 Tahun RI telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia melalui koordinasi yang erat dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai tindak lanjut dari koordinasi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Rupiah Kertas Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pengeluaran dan pengedaran UPK 75 Tahun RI diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/11/PBI/2020, tanggal 14 Agustus 2020, tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pecahan 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu) Tahun Emisi 2020.

UPK 75 Tahun RI ini dapat diimiliki oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), melalui mekanisme penukaran uang Rupiah pada aplikasi berbasis website di tautan https://pintar.bi.go.id. Satu KTP tersebut berlaku untuk satu lembar UPK 75 Tahun RI. Aplikasi penukaran tersebut dapat diakses oleh masyarakat mulai tanggal 17 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB. Penukaran uang dapat dilakukan di seluruh Kantor Bank Indonesia mulai 18 Agustus 2020.

Selanjutnya, mulai 1 Oktober 2020, penukaran dapat dilakukan di Kantor Bank Indonesia dan kantor bank umum yang telah ditunjuk dan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Pelaksanaan penukaran dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan Pemerintah. (***/Red)

Editor : Nataniel Pekaata

Otoritas Jasa Keuangan Lantik Pimpinan Satuan Kerja Baru

NTT AKTUAL. JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sejumlah penyegaran pegawai di lingkungan satuan kerja agar dapat mengakselerasi kebutuhan penanganan pandemi Covid 19. Penyegaran ini meliputi pelantikan dan serah terima pejabat yang dilakukan hari ini, Selasa (7/07/2020), termasuk melakukan mutasi dan promosi terhadap 369 jabatan baik di kantor pusat maupun kantor daerah.

Seiring dengan penanganan krisis kesehatan yang berdampak kepada kondisi perekonomian, OJK telah bahu membahu dengan Pemerintah, BI, dan LPS untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Sesuai dengan kewenangannya, OJK melanjutkan langkah-langkah yang bersifat extraordinary namun tetap memperhatikan dan menjaga aspek kehati-hatian secara terukur.

Untuk itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk mengubah pola pikir dan perilaku business as usual menjadi tindakan kreativitas untuk mendapatkan terobosan (out of the box) dari aspek kebijakan dan memonitor pelaksanaan kebijakan dimaksud. Hal itu dilakukan agar kontribusi OJK dalam penanganan dalam aspek ekonomi pada era adaptasi kebiasaan baru (the new normal) menjadi lebih efektif.

OJK juga telah melakukan pertemuan dengan perbankan dan para pelaku usaha di sektor riil untuk memfasilitasi (link and match) kebutuhan sektor riil untuk kembali menggerakkan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan penempatan uang negara sebagaimana yang telah diatur dalam PMK Nomor 70 Tahun 2020. Pelaksanaan pemberian kredit modal kerja untuk menggerakkan sektor riil khususnya untuk UMKM didukung dengan program penjaminan sebagaimana yang telah diatur dalam PMK Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

OJK tengah menyiapkan berbagai kemungkinan untuk mengeluarkan kebijakan relaksasi lanjutan mengenai jangka waktu restrukturisasi, batas minimal pemberian kredit, serta dukungan kepada sektor ekonomi yang menjadi pengungkit bergerak kembalinya pertumbuhan ekonomi.

Sebelum ini OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang diawali dengan relaksasi restrukturisasi kredit yang sampai dengan posisi 29 Juni 2020, realisasi restrukturisasi kredit secara keseluruhan di industri perbankan sebesar Rp740,79 triliun untuk 6,56 juta debitur UMKM dan Non UMKM. Dari jumlah tersebut, realisasi restrukturisasi untuk UMKM sebesar Rp317,29 triliun untuk 5,29 juta debitur dan non-UMKM sebesar Rp423,5 triliun untuk 1,27 juta debitur. Sementara restrukturisasi pembiayaan di Perusahaan Pembiayaan, per 30 Juni total outstanding restrukturisasi sebesar Rp133,84 triliun dengan 3,74 juta kontrak disetujui, sedangkan 451.655 kontrak masih dalam proses persetujuan.

Pejabat OJK yang dilantik pada hari ini adalah Dewi Astuti sebagai Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1 A, Nur Sigit Warsidi sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1 B, Mochlasin sebagai Kepala Departemen Pengawasan Khusus IKNB, Arif Safarudin Suharto sebagai Kepala Grup Data dan Statistik Terintegrasi, Bambang Hermanto sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung, dan Rony Ukurta Barus sebagai Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau.

***
Direktorat Hubungan Masyarakat
Otoritas Jasa Keuangan
www.ojk.go.id

Pancasila Jadi Penggerak dan Pemersatu Bangsa Dalam Menghadapi Tantangan serta Ujian

NTT AKTUAL. BOGOR. Pancasila selalu menjadi penggerak dan pemersatu bangsa dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan. Nilai-nilai luhur Pancasila harus dihadirkan secara nyata dalam keseharian dan kehidupan masyarakat.

Demikian ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat memperingati Hari Lahir Pancasila yang pada kali ini digelar melalui telekonferensi dari Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (01/6/2020).

Presiden RI, Joko Widodo. Foto : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Sebagaimana diketahui, Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Sebuah kondisi yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, pengorbanan, kedisiplinan, kepatuhan, serta ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat.

“Dalam menghadapi semua ujian tersebut, kita bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan kita, menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotongroyongan kita untuk meringankan beban seluruh anak negeri, dan menumbuhan daya juang kita dalam mengatasi setiap kesulitan dan tantangan yang kita hadapi,” ujarnya dalam amanat yang disampaikan.

Sejalan dengan hal tersebut, nilai-nilai Pancasila harus terwujud nyata serta menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan, bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah, serta menjadi nilai yang terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kita pada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras, dan agama, serta untuk memenuhi kewajiban kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Presiden.

Tema “Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju” yang diangkat dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi sangat relevan dengan situasi dan kondisi di tengah pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo, dalam amanatnya, mengajak seluruh Rakyat Indonesia untuk memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan. Juga untuk saling membantu, menolong, bergotong royong, dan selalu optimistis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadang.

“Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan, situasi yang sulit masih akan kita hadapi. Situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit itu,” tuturnya.

Tak hanya Indonesia, setidaknya sebanyak 215 negara di dunia juga berada dalam kondisi yang saat ini dihadapi oleh negara kita. Masyarakat dunia kini juga berjuang dan bekerja keras untuk mampu mengendalikan pandemi dan memulihkan perekonomiannya.

Dalam hal tersebut, Kepala Negara melanjutkan, Indonesia harus tetap optimistis, berkreasi, berupaya keras, dan tampil sebagai pemenang. Kekurangan dan kelemahan yang ada tidak semestinya menghalangi kita untuk terus maju. Sebaliknya, mari bersama perbaiki hal tersebut dan jadikan itu sebagai momentum untuk memicu lompatan kemajuan agar menjadi bangsa yang kuat dan mandiri serta menunjukkan ketangguhan kita sebagai satu bangsa dan negara.

“Sebagai bangsa yang besar kita juga harus tampil sebagai pemenang. Kita harus optimistis, harus mampu menciptakan peluang di tengah kesulitan, harus menjawab semua itu dengan inovasi dan karya nyata. Kita tidak boleh berhenti berkreasi, berinovasi, dan berprestasi di tengah pandemi Covid ini. Mari kita buktikan ketangguhan kita, mari kita menangkan masa depan kita. Kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa,” tandasnya.

Untuk diketahui, acara peringatan yang digelar melalui telekonferensi tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri, dan sejumlah kepala daerah. (*/Red)

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden