Arsip Kategori: EKONOMI

Triwulan II 2021, Jumlah Transaksi e-Commerce di NTT Mencapai Rp214,74 Juta

NTT AKTUAL. KUPANG. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selalu aktif mengejar ketinggalan dari daerah lain yang lebih maju di Indonesia dari sisi digital. Secara transaksi, pada triwulan II 2021 jumlah transaksi e-Commerce di NTT mencapai Rp214,74 juta, atau mengalami peningkatan 87,45% (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan transaksi periode yang sama tahun sebelumnya. Transaksi Uang Elektronik atau dompet elektronik pada periode Januari sampai dengan Agustus 2021 mencapai Rp192,61 juta, meningkat 614,14% (yoy). Selanjutnya untuk transaksi pembayaran menggunakan QR Code atau QRIS dari Januari hingga Juli 2021 tercatat telah mencapai Rp18,74 miliar. Rata-rata transaksi yang relatif meningkat, menggambarkan Provinsi NTT telah mulai bergerak menuju digitalisasi dan pertumbuhan transaksinya cukup signifikan.

Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja saat memberikan sambutan dan membuka secara resmi kegiatan “Sosialisasi Interoperabilitas Layanan Sistem Pembayaran dan QRIS Tahun 2021” yang berlangsung via Zoom, hari ini Selasa (12/10/2021).

“Dengan adanya digitalisasi sistem pembayaran di NTT tersebut, kami harapkan pertumbuhan ekonomi di NTT juga dapat terakselerasi. Pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan II 2021 tumbuh sebesar 4,22% (yoy), dan kami perkirakan di triwulan III 2021 ini masih terus meningkat dan dapat tumbuh sebesar 3,49 % (yoy),” ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja saat memberikan sambutan dan membuka secara resmi kegiatan “Sosialisasi Interoperabilitas Layanan Sistem Pembayaran dan QRIS Tahun 2021” yang berlangsung via Zoom, hari ini Selasa (12/10/2021). Dokumentasi : Istimewa

Dirinya menambahkan Tantangan dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan tentunya sangat banyak. Salah satunya adalah literasi digital SDM Indonesia yang masih relatif rendah khususnya di NTT. Oleh karena itu, BI secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi seperti yang dilaksanakan pada hari ini.

“Kami percaya Bapak/Ibu Akademisi dan Mahasiswa/Mahasiswi di NTT dapat menjadi agen perubahan dan berperan aktif dalam mendorong transformasi digital di Indonesia khususnya di NTT. Cara mudah dalam berpartisipasi adalah dengan menggunakan layanan Sistem Pembayaran secara non tunai dalam bertransaksi.

Untuk diketahui kegiatan “Sosialisasi Interoperabilitas Layanan Sistem Pembayaran dan QRIS Tahun 2021” ini dilaksanakan dalam rangka memberikan edukasi dan juga literasi kepada masyarakat khususnya Mahasiswa di NTT terkait layanan sistem pembayaran dan juga Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Kegiatan ini dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT bersama dengan Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran (DPSP).

Kegiatan ini diikuti oleh Akademisi dan Mahasiswa dari sejumlah Universitas di Provinsi NTT, dan para peserta antusias mengikuti kegiatan. (*/NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

Sahabat UMKM Dukung Pengembangan Ekonomi di Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sahabat UMKM sebagai komunitas yang menjadi wadah sosialisasi dan komunikasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tingkat Nasional siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan UMKM di Kota Kupang.

Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Sahabat UMKM, Faisal Hasan Basri pada pembukaan kegiatan Asessment dan Sosialisasi Program Sahabat UMKM di Kota Kupang, yang berlangsung di Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang, Rabu (6/10/2021). Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Kupang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Drs. Thomas Didimus Dagang, M.Si. Turut mendampingi Kepala Bidang UKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kupang, Ibu Rika Zogara.

Sekjen Sahabat UMKM berterima kasih kepada Pemerintah Kota Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa bertemu langsung dengan para pelaku UMKM yang merupakan pejuang ekonomi di Kota Kupang. Dia berharap kegiatan yang mereka gelar pada hari ini bisa memberikan kontribusi pada upaya pengembangan UMKM di Kota Kupang. Menurutnya kegiatan ini akan berkesinambungan, tidak hanya sekedar sosialisasi tapi akan dilanjutkan dengan program pendampingan yang rencananya akan berlangsung pada akhir Oktober 2021 mendatang secara online.

Staf Ahli Wali Kota Kupang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Drs. Thomas Didimus Dagang, M.Si, mengapresiasi kegiatan yang merupakan program keberlanjutan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kompetensi ini. Menurutnya kegiatan yang berfokus pada digitalisasi dan daya saing pelaku usaha lokal agar dapat bertumbuh dan bertahan dalam kondisi krisis ini tentunya menjadi peluang yang berharga bagi para pelaku UMKM di Kota Kupang. Para peserta yang hadir akan dibekali dengan berbagai ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi peningkatan bisnis yang dijalankan ke depan.

Menurutnya pandemi covid 19 yang melanda dunia tak terkecuali Indonesia telah berdampak pada lesunya perekonomian. Di sisi lain kondisi tersebut justru mendorong kesadaran akan pentingnya pemanfaatan teknologi digital bagi pelaku bisnis. Masyarakat kini telah beralih ke teknologi dengan memanfaatkan platform-platform yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tak heran banyak bisnis dari korporat maupun usaha berskala kecil yang memanfaatkan peluang ini dalam menjalankan bisnisnya.

Ditambahkannya sejak Agustus 2020 lalu, Pemerintah Kota Kupang melaksanakan berbagai kegiatan literasi digital dan pelatihan-pelatihan digital marketing khususnya bagi pelaku UMKM lokal agar turut bersaing di era teknologi informasi. Selain itu, Pemerintah Kota Kupang juga ikut mendukung pencanangan gerakan nasional 1000 start up digital guna mendorong lahirnya startup-startup yang nantinya dapat dikolaborasikan atau bahkan menunjang UMKM-UMKM lokal, agar produk lokal lebih dikenal di skala nasional bahkan global sekaligus mendukung peningkatan pariwisata daerah.

Target peserta pelaksanaan Assesment dan Sosialisasi Program Sahabat UMKM adalah sebanyak 30 orang dengan skala usaha Mikro (omzet di bawah 300 juta per tahun). Kategorisasi usaha peserta adalah di sektor kuliner sebanyak 10 orang, fashion sebanyak 10 orang dan kriya/kerajinan tangan sebanyak 10 orang. Adapun nara sumber yang dihadirkan Sahabat UMKM antara lain; Marko S Kurniawan – Head of International Business Binus International yang membawa materi tentang Financial Literasi dan Patria Firdausi Mabrur, Ketua Bidang Pemasaran dan Permodalan Komunitas Sahabat UMKM, yang membawakan materi tentang Akses Pemasaran dan Permodalan. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Walaupun Ditengah Pandemi Covid-19, Gubernur NTT Tetap Dorong Peningkatan Perekonomian Daerah

NTT AKTUAL. KUPANG. Walaupun di tengah Pandemi Covid 19 dua tahun belakangan, Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat tetap terus semangat mendorong peningkatan perekonomian daerah, hingga Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota Se-Provinsi NTT di Semau, Kabupaten Kupang, Jumat (27/8/2021).

NTT telah membukukan angka pertumbuhan ekonomi 4,22% pada triwulan kedua tahun 2021. Sebelumnya, pada triwulan I NTT masuk sepuluh besar provinsi yang berkontribusi positif 0,12 % terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Progresivitas kinerja pembangunan NTT kian kuat, sehingga Gubernur NTT pada kesempatan itu, mengukuhkan Tim Percepatan sebagaimana dimaksud. Dalam pengukuhan tersebut, Gubernur meminta Para Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Sekda setiap Kabupaten Kota untuk terus mendorong pengembangan sektor UMKM.

“Saya harap dengan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh Kabupaten dan Kota, maka TPAKD harus mulai menggerakkan UMKM untuk bertumbuh dalam akses menuju pada industri keuangan sehingga inklusi keuangan kita dapat dilakukan dengan baik,” ungkap beliau.

“Bapak Presiden telah mendorong Gubernur, Bupati dan Walikota agar UMKM khususnya pada sektor pertanian dapat disinergikan dengan lembaga-lembaga keuangan sehingga produksinya bisa kontinuitas punya kualitas yang baik agar kita mampu bisa survive dalam kondisi pandemi ini, dan apa yang telah kita lakukan pada hari ini adalah melanjutkan perintah Bapak Presiden tersebut sebagai wujud kerja kolaboratif,” jelas Gubernur.

Menurut PLT. Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Prisila Q. Parera, Kegiatan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota Se-Provinsi NTT merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengkonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder terkait pemberdayaan masyarakat dan UMKM di daerah masing-masing.

PLT. Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Prisila Q. Parera. Dok : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Hal ini disampaikan PLT. Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Prisila Q. Parera, Senin (30/8/2021).

Dibentuknya TPAKD Kabupaten dan Kota Se-Provinsi NTT yaitu untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTT, rendahnya penyerapan pembiayaan terhadap sektor UMKM dan belum adanya suatu forum di daerah untuk dapat melaksanakan koordinasi dan implementasi dalam rangka mendorong percepatan akses keuangan daerah, jelas Prisila.

“TPAKD dibentuk dengan tujuan yaitu: (1) Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah. (2) Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah. (3) Mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah. (4) Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. (5) Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas. (6) Mendukung program Pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia” ungkap Prisila. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Wali Kota Kupang Jadi Nara Sumber Pada Webinar PIKI : Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi di Wilayah Indonesia Timur

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH menjadi salah satu nara sumber dalam webinar kebangsaan yang digagas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Sabtu (28/8/2021).

Webinar yang membahas tentang pemulihan ekonomi di masa pandemi di wilayah Indonesia Timur itu menghadirkan Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Suahasil Nazara, Ph.D, sebagai keynote speaker dan Wali Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Maurits Mantiri, MM serta Ketua LPEKD PIKI, Jackwin Simbolon, Ph.D selaku nara sumber lainnya. Terlibat pula dalam webinar tersebut Anggota DPD RI sekaligus Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Hilda Riwu Kore Manafe.

Ketua Umum DPP PIKI, Dr. Badikenita Putri Sitepu dalam sambutannya menyampaikan PIKI sebagai rumah bersama para intelektual Kristen mempunyai misi untuk mengembangkan pemikiran akademik, kreatif dan strategis untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Fokus mereka salah satunya adalah mewujudkan tujuan hidup bernegara yakni memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh bangsa Indonesia.

Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara ini mengakui masih ada ketimpangan pembangunan di Indonesia, terutama di wilayah timur. PIKI memberi perhatian serius pada persoalan ini. Terutama di tengah pandemi covid 19 yang sudah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun ini, yang membawa dampak yang cukup luas baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi dan sosial. Webinar ini digelar untuk melihat sejauh mana kesiapan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya penanganan covid 19 serta pemulihan ekonomi. Kota Kupang dan Kota Bitung dianggap mewakili pandangan dari pemerintah daerah di wilayah Indonesia Timur.

Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Suahasil Nazara, Ph.D dalam pemaparannya mengajak pemerintah daerah untuk bersinergi dengan upaya pemerintah pusat khususnya dalam penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi. Diakuinya pembatasan sosial mengakibatkan kegiatan ekonomi terhenti dan investasi tertekan serta konsumsi masyarakat menurun. Untuk stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang positif, pemerintah baik pusat maupun daerah didorong untuk meningkatkan belanja pemerintah. Menurutnya belanja pemerintah terutama hasil refocusing sebaiknya dimanfaatkan untuk beberapa hal penting antara lain; dukungan kesehatan, perlindungan sosial, dukungan untuk sektor informal, menjalankan program-program prioritas dan insentif bagi pelaku dunia usaha misalnya dengan pengurangan pajak.

Prof. Suahasil Nazara juga menegaskan salah satu upaya yang sedang gencar diupayakan oleh pemerintah pusat untuk menangani covid 19 adalah lewat vaksinasi. Menurutnya saat ini sudah tercapai 93 juta dosis vaksin yang diberikan kepada seluruh warga Indonesia. Target pemerintah adalah mencapai 220 juta penerima vaksin dari total 270 juta warga Indonesia untuk mencapai herd imunity.

Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH memastikan Pemerintah Kota Kupang lewat program percepatan vaksinasinya telah mencapai 58 persen penerima untuk dosis pertama. Jumlah ini lebih tinggi dari pencapaian vaksinasi secara nasional. Terkait pemulihan ekonomi di masa pandemi, Wali Kota menjelaskan warga Kota Kupang saat ini tidak hanya terdampak pandemi covid 19 tetapi belum lama ini, tepatnya pada April 2021 lalu Kota Kupang juga dihantam oleh badai siklon tropis seroja. Banyak rumah warga yang rusak berat, dan sejumlah besar perahu nelayan yang rusak dan hilang saat badai. Untuk itu pada kesempatan yang sama kepada Wamen Kemenkeu, Wali Kota minta dukungan bantuan dari pemerintah pusat tidak hanya lewat bantuan rutin yang sudah tersalurkan selama ini, tapi juga bantuan khusus bagi warga terdampak terutama para nelayan yang kehilangan kapalnya.

Senada dengan arahan Wamen Kemenkeu, mantan Anggota DPR RI itu memaparkan, Pemerintah Kota Kupang telah memanfaatkan dana hasil refocusing senilai kurang lebih Rp 82 miliar untuk hal-hal yang sudah ditegaskan. Di antaranya adalah untuk pembenahan infrastruktur kesehatan, penyediaan obat dan vaksinasi. Untuk pemulihan ekonomi, Pemkot Kupang juga telah menyalurkan sejumlah bantuan sosial berupa paket sembako bagi warga terdampak yang kurang mampu serta bantuan pengembangan UMKM berupa peralatan dan bahan. Bahkan di awal pandemi tahun 2021 lalu, Pemkot Kupang juga telah menggelar pelatihan bagi 5000 pemuda di Kota Kupang untuk melahirkan start up baru yang merintis usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi di tengah pandemi. Wali Kota juga memastikan akan melanjutkan program-program prioritas pro rakyat yang selama ini disambut antusias oleh masyarakat seperti program bedah rumah.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI yang meski di tengah pandemi tetap memberikan dukungan terhadap upaya penataan Kota Kupang lewat dana direktif Presiden, untuk pembangunan taman, trotoar dan drainase sehingga wajah Kota Kupang berubah jadi lebih baik, tertata rapi dan indah. Tak lupa Wali Kota memberi apresiasi kepada PIKI yang telah menggagas webinar tersebut. Dia berharap, PIKI terus bertumbuh dan memberikan dukungan kepada program-program pemerintah serta sebagai perpanjangan tangan Tuhan menjadi terang dan garam bagi sesama. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Menuju Bank Devisa, Bank NTT Komit Tetap Mempertahankan Diri Sebagai Bank Sehat

NTT AKTUAL. KUPANG. Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan eksposur risiko dan profil risiko Bank. Sesuai dengan perkembangan usaha Bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi maka penilaian Tingkat Kesehatan Bank harus dapat mencerminkan kondisi Bank saat ini dan pada waktu yang akan datang.

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Tingkat kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensivitas terhadap pasar. Penilaian tingkat kesehatan bank dinilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap 6 (enam) bulan atau per semester atas semua aspek sebagaimana yang disebutkan di atas oleh Bank.

Adapun empat faktor penilaian utama tingkat kesehatan Bank yakni :

  1. Profil risiko (risk profile); penilaian terhadap faktor risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.
  2. Good Corporate Governance (GCG); penilaian atas pengelolaan dan operasional dan manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
  3. Rentabilitas (earnings); penilaian terhadap rentabilitas dan kesinambungan rentabilitas Bank dalam 1 periode.
  4. Permodalan (capital); penilaian terhadap kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan Bank.

Peringkat komposit tingkat kesehatan Bank dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat komposit yakni : komposit 1 (sangat sehat), komposit 2 (sehat), komposit 3 (cukup sehat), komposit 4 (kurang sehat) dan komposit 5 (tidak sehat).

Direktur utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho dalam kegiatan Press Conference bersama awak Media di lantai 5 kantor pusat Bank NTT, Senin (23/8/2021) mengatakan selama kurang lebih 11 tahun kondisi tingkat kesehatan Bank NTT berdasarkan penilaian Otoritas ada dalam kondisi komposit 3 (cukup sehat). Kondisi ini dipengaruhi oleh 4 (empat) factor diatas yang berdasarkan penilaian belum dapat dikategorikan sebagai bank yang sehat. Bank dituntut perlu memperbaiki berbagai hal baik di sisi profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan.

Direktur utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho. Dok : Nataniel Pekaata/NTT AKTUAL

Dirinya menambahkan tantangan untuk membawa Bank NTT sebagai Bank Kebanggaan Masyarakat NTT menjadi Bank sehat merupakan motivasi bagi Manajemen Bank NTT saat ini untuk berkomitmen menjadi Bank yang Sehat. Komitmen manajemen itu diwujudkan melalui salah satu program strategis yang dilaksanakan sejak akhir tahun 2021 dimana Bank NTT bertekad bahwa di Semester I – 2021 Bank NTT harus menjadi Bank yang sehat.

Tekad ini diwujudkan dalam sebuah langkah nyata (action plan) untuk melakukan perubahan. Perubahan dimulai dari setiap individu-individu Bank NTT, budaya kerja di tiap unit kerja, diharapkan perubahan ini membawa perubahan besar bagi institusi Bank NTT. Penetapan target yang jelas dan terukur dan pencapaiannya terus di evaluasi dan diperbaiki. Pemenuhan ketentuan atau peraturan, perbaikan bisnis proses dan perbaikan operasional dilakukan dengan standar yang tinggi sesuai standar yang ditetapkan untuk dapat mencapai tingkat kesehatan Bank yang sehat. Untuk meningkatkan tekad serta visi yang sama PIN sebagai simbol semangat, simbol kerja keras disematkan kepada seluruh karyawan Bank NTT.

BANK NTT JADI BANK SEHAT

Pada kegiatan Press Conference ini, Dirut Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho juga menjelaskan bahwa Kerja keras, dedikasi dan semangat yang dilakukan Bank NTT kurang lebih 8 (delapan) bulan terakhir membuahkan hasil yang baik. Dalam Prudential Meeting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank NTT yang berlangsung virtual pada tanggal 18 Agustus 2021, OJK memaparkan penilaian Risk Based Rating Bank (RBBR) Bank NTT untuk penilaian Semester I – 2021, Bank NTT dinyatakan sebagai BANK SEHAT.

Akhirnya Bank NTT mengakhiri masa yang panjang sebagai Bank yang cukup sehat menjadi Bank yang sehat. Penilaian sebagai Bank yang sehat merupakan kado terindah dalam HUT Bank NTT yang ke-59 dan kado HUT Kemerdekaan RI ke-76.

Dalam program strategis Bank NTT di tahun 2023 target Bank NTT menjadi Bank Devisa. Salah satu persyaratan Bank devisa adalah tingkat kesehatan Bank minimal selama 18 bulan terakhir. Persyaratan tersebut mengisyaratkan agar Bank NTT tetap menjaga dan mempertahankan diri sebagai Bank Sehat.

ERA BARU BANK NTT

Bank NTT memasuki era baru, sebagai Bank Sehat, challenge untuk mempertahankan akan lebih sulit. Namun sebagai Bank Sehat terbuka peluang bagi Bank NTT untuk meningkatkan bisnis Bank ke depan. Salah satu peluang tersebut adalah digitalisasi. Bank NTT harus mampu dengan cepat beradaptasi dengan perubahan dinamika di dunia perbankan saat ini. Adapatasi di bidang teknologi harus mampu dilakukan Bank NTT dengan memanfaatkan peran digitalisasi. Digitalisasi di bidang operasional dan bisnis. Digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan income bank. Digitalisasi disesuaikan dengan kebutuhan customer dan debitur Bank NTT.

Dirut Bank NTT menambahkan saat ini Bank NTT telah berhasil mendigitalisasi operasional 2 (dua) jaringan kantor yakni Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang Khusus. Ke depan digitalisasi operasional dan layanan akan dilakukan untuk seluruh jaringan kantor Bank. Di bidang Bisnis Bank akan terus melakukan diversifikasi produk dana dan kredit berbasis digital. Bank NTT diharapkan dapat mamahami apa yang menjadi kebutuhan para klien dan nasabahnya. Dengan transformasi digital yang dilakukan Bank NTT mampu berdiri dan bertahan di tengah kompetisi ketat industri perbankan.

“Sebagai bank Kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, kami akan terus memberikan pelayanan dan produk yang terbaik bagi pemerintah dan masyarakat NTT. Harapan kami akan terus tumbuh dan tetap berkontribusi bagi pembangunan di NTT,” tutup Dirut Bank NTT. (***/NA)

Sumber berita : HUMAS BANK NTT

Editor + foto : Nataniel Pekaata

Pasar di Kota Kupang Akan Sediakan Display Info Harga

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Sejumlah pasar di Kota Kupang akan menyediakan display info harga barang komoditas. PD Pasar Kota Kupang dengan dukungan Bank Indonesia akan menyediakan display atau fasilitas layar monitor yang menampilkan informasi harga di beberapa pasar di Kota Kupang. Demikian salah satu poin yang disepakati dalam high level meeting (HLM) dan rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan III Tingkat Kota Kupang yang berlangsung secara virtual, Kamis (12/8/2021).

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH, menyambut baik rencana tersebut. Menanggapi rekomendasi tersebut Wali Kota memerintahkan kepada PD Pasar Kota Kupang dan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang untuk secara rutin melakukan pemantauan harga di pasar, sehingga info kenaikan harga diketahui lebih dini dan bisa segera diambil langkah antisipasi.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH, saat mengikuti high level meeting (HLM) dan rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan III Tingkat Kota Kupang yang berlangsung secara virtual, Kamis (12/8/2021). Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota berterima kasih kepada semua stakeholder dan mitra yang selama ini telah memberi dukungan yang luar biasa serta terlibat langsung dalam upaya membangun dan menata Kota Kupang khususnya dalam pengendalian inflasi. Menindaklanjuti rekomendasi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, kepada semua pihak yang terlibat dalam TPID, Wali Kota mengimbau agar bisa menjadi catatan untuk bersama-sama Pemkot Kupang mengawal upaya pengendalian inflasi di Kota Kupang.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja dalam presentasinya menyampaikan pada Juli 2021, Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,14% (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,88% (mtm). Inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga ikan kembung akibat hasil tangkapan nelayan yang menurun, serta kenaikan harga daging babi di tengah wabah ASF yang masih berlanjut. Di sisi lain, berbagai jenis komoditas hortikultura seperti tomat dan sawi putih terus melanjutkan penurunan harga pasca Badai Siklon Seroja.

Secara tahunan, inflasi Kota Kupang pada Juli 2021 tercatat sebesar 1,55% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,52% (yoy). Dampak Siklon Seroja terhadap inflasi ternyata lebih rendah dibandingkan perkiraan semula. Namun bila dilihat lebih rinci per kelompok, inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau masih tercatat sangat tinggi sebesar 4,76% (yoy), sehingga perlu menjadi perhatian.

Selain display harga, pada rapat tersebut BI juga mengajukan sejumlah rekomendasi untuk upaya pengendalian inflasi di Kota Kupang. Di antaranya adalah mendorong untuk membentuk kluster komoditas penyumbang inflasi seperti kluster bawang merah, cabai merah, cabai rawit, juga mendorong pembuatan green house untuk menjamin produksi sayuran agar dapat berproduksi sepanjang tahun. BI juga mendorong akselerasi pembangunan pabrik pakan ternak untuk menekan biaya produksi ternak ayam. Menurut Nyoman 70 persen biaya daging dipengaruhi oleh harga pakan ternak yang dipasok dari luar daerah, karena itu untuk menekan harga ternak, NTT khususnya Kota Kupang perlu memiliki pabrik pakan ternak tersendiri.

BI juga mendorong bantuan kapal ke masyarakat terutama tonase besar untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan (1 sampai 10 GT). BI juga mendorong perlunya kerja sama antara daerah untuk menjamin pasokan kita komoditas yang biasa dipasok dari luar.

Dalam rapat tersebut sejumlah stakeholder terkait seperti Bulog dan Satgas Pangan Provinsi NTT memastikan ketersediaan stok pangan untuk Kota Kupang masih cukup hingga 2-3 bulan ke depan. Sementara pihak Pelindo III Kupang juga memastikan proses bongkar muat dan distribusi barang di Pelabuhan Tenau Kupang masih berjalan normal.

Rapat yang dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH diikuti oleh General Manager PT. Pelindo III Kupang, Agus Nazar, perwakilan dari Pertamina, Bulog, Angkasa Pura dan BPS Kota Kupang. Turut serta pula sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan dan Direksi PD Pasar Kota Kupang. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Ekonomi NTT Triwulan II-2021 Tumbuh Sebesar 4,22 Persen

NTT AKTUAL. KUPANG.Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai Rp 27,65 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp17,61 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Darwis Sitorus, S.Si, M.Si, dalam Press Release yang diterima Media ini, Kamis (05/8/2021).

Dirinya menambahkan Ekonomi NTT triwulan II-2021 tumbuh sebesar 4,22 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 24,86 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,79 persen.

Lanjutnya, Ekonomi NTT triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen dibandingkan dengan triwulan I-2021 (q-to-q). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,23 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 69,69 persen.

Ekonomi NTT pada semester I 2021 tumbuh sebesar 2,18 persen (c-to-c). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada semester pertama tahun 2021 dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 14,21 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,07 persen, jelas Darwis.

Struktur Ekonomi NTT pada triwulan II-2021 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,91 persen Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 68,79 persen, tutupnya. (***/NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

Like It, Dorong Literasi Keuangan Perkuat Ekonomi Nasional

NTT AKTUAL. JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK) menyelenggarakan acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) secara virtual, Selasa (03/8/2021).

Pelaksanaan Like It merupakan salah satu upaya bersama untuk meningkatkan literasi keuangan kepada generasi muda dan masyarakat dalam rangka memperbesar basis investor ritel serta mengembangkan sektor keuangan di Indonesia.

Inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang lebih merata, penurunan kemiskinan dan stabilitas sektor keuangan. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, sangat diperlukan peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Upaya meningkatkan tingkat literasi keuangan bukan menjadi tugas satu atau dua pihak saja. Hal ini merupakan tugas semua otoritas, dan perlu melibatkan semua stakeholders, termasuk generasi muda dan masyarakat.

Dalam sambutan pada pembukaan rangkaian acara Like It, Menteri Keuangan (Menkeu) mengungkapkan “Salah satu yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan edukasi dan sekaligus memberikan pilihan instrumen investasi bagi masyarakat adalah kami menerbitkan Surat Berharga Negara dalam bentuk ritel (SBN Ritel). SBN Ritel ini selalu kita pasarkan dan saya minta kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terus melakukan edukasi publik. Dan Alhamdulillah saya lihat kemajuannya sangat baik. Basis investor kita terus meluas.”

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menempatkan dananya di instrumen investasi yang aman tercermin dari meningkatnya penjualan SBN ritel di masa pandemi. Tercatat SBN ritel seri SBR010 yang diterbitkan di bulan Juli 2021 mencapai rekor penjualan tertinggi sepanjang penerbitan SBN ritel non-tradable, baik dari jumlah investor maupun nominal.

Menkeu juga menyampaikan bahwa kemudahan untuk melakukan pemesanan secara online membuat masyarakat menjadikan SBN ritel sebagai pilihan investasi yang utama di saat masih terbatasnya mobilitas masyarakat. “Dengan kita bisa memberi opsi investasi kepada masyarkat berupa SBN ritel, mereka bisa melakukan seperti belanja online”.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa terdapat tiga alasan peran basis investor ritel sangat penting dalam rangka mengembangkan pasar keuangan di Indonesia. Pertama, perlu investor ritel untuk membangun negeri dan menginvestasikan dana untuk negeri. Kedua, dengan semakin banyaknya partisipasi dari investor ritel, tingkat perputaran uang akan baik sehingga mendukung efektivitas kemajuan ekonomi. Ketiga, basis investor ritel sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, khususnya pasar keuangan. Hal ini merupakan bagian dari reformasi struktural. Semakin banyak investor ritel, pasar keuangan akan semakin kuat dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian gobal. Disamping itu BI juga turut berkontribusi mendorong pendalaman pasar keuangan baik melalui pengembangan instrumen pasar uang dan pasar valas, serta infrastruktur pasar keuangan.

“Investor ritel, kami butuh Anda. Untuk negara, untuk ekonomi dan pasar keuangan, dan juga untuk Anda sendiri”, tegas Perry Warjiyo.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan sejalan dengan terus bertambahnya jumlah investor individu yang membeli berbagai instrumen investasi keuangan. Seperti jumlah investor di pasar modal yang meningkat menjadi 5,60 juta (96% yoy) pada Juni 2021 dan didominasi oleh investor ritel terutama kalangan milenial yang mencapai 70%.

“Literasi keuangan menjadi aspek penting bagi investor ritel yang menjadi follower di pasar modal sehingga dapat melindungi investor dari investasi ilegal dan memitigasi investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek yang tinggi tanpa mempertimbangkan risiko, aspek legalitas produk serta aspek kewajaran penawaran”.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam sambutannya menyampaikan, “terciptanya pasar keuangan yang efisien dan dalam akan meningkatkan efisiensi pasar keuangan serta memperluas jangkauan pasar keuangan ke seluruh lapisan masyarakat melalui kemudahan akses dan pilihan investasi yang beragam. Selain itu, pasar keuangan yang efisien dan dalam akan turut mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan yang lebih baik.”

“LPS, sebagai bagian dari otoritas regulator di industri perbankan, hadir untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional melalui program penjaminan simpanan. Saat ini, semua bank yang beroperasi di Indonesia telah menjadi peserta penjaminan LPS, baik bank umum maupun BPR/BPRS,”ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah akan terus mengembangkan instrumen inovatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi di pasar keuangan. Selain untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang inklusif, partisipasi generasi muda dan masyarakat dalam berinvestasi dapat mendorong kemandirian bangsa untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia dan menjadi penunjang stabilitas sektor keuangan yang lebih kuat.

Like It merupakan series kegiatan literasi yang diinisiasi dengan kolaborasi bersama dan diselenggarakan secara bergantian oleh FKPPPK. Series literasi ini akan memberikan pemahaman mengenai produk atau investasi di surat berharga negara, produk pasar modal serta bagaimana mengelola keuangan secara bijak. Rangkaian kegiatan Like It merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antar otoritas dalam upaya mendorong literasi keuangan, meningkatkan basis investor ritel, dan mengembangkan sektor keuangan Indonesia. (***/www.ojk.go.id)

Meriahkan Fesyar KTI 2021, BI NTT Gelar Talkshow “Sustainable Fashion as The New Lifestyle”

NTT AKTUAL. KUPANG. Dalam rangka mendorong akselerasi Pengembangan Ekonomi & Keuangan Syariah Nasional, serta dalam rangka menuju penyelenggaraan Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) di Jakarta, Bank Indonesia menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) yang diselenggarakan di 3 regional Indonesia, yaitu Regional Sumatera, Jawa dan Kawasan Timur Indonesia(KTI). Fesyar KTI tahun ini mengambil Tema “Bersinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Memperkuat Momentum Pemulihan Ekonomi Melalui Keunggulan Sumber Daya Regional”, terdiri dari 2 kegiatan utama, yakni Sharia Forum dan Shariaf Fair serta sub-sub kegiatan seperti webinar, talkshow, business matching, perlombaan dan kegiatan lainnya yang berlangsung pada 27 Juli – 3 Agustus 2021. Fesyar KTI sendiri telah dibuka oleh Deputi Gubernur BI, Bapak Dony Primanto Juwono pada tanggal 27 Juli 2021.

Sejalan dengan rangkaian penyelenggaraan Fesyar KTI tersebut, pada hari Kamis, 29 Juli 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT mengadakan kegiatan acara talkshow webinar dengan tema Sustainable Fashion as The New Lifestyle. Kegiatan ini bertujuan mendukung keberlangsungan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah melalui dukungan terhadap halal value chain yang salah satunya ditunjang dari segi industri fesyen. Lebih lanjut kegiatan ini juga diharapkan dapat mengenalkan konsep sustainable fashion, membahas perkembangan serta potensi sustainable fashion pada kehidupan sehari – hari, serta sebagai gaya hidup baru masyarakat. Kegiatan talkshow webinar ini menghadirkan tiga narasumber utama yaitu Ali Charisma (National Chairman of Indonesian Fashion Chamber), Basrie Kamba (Director Asia Pacific Rayon), dan Franka Soeria (Fashion Expert & Co-Founder #Markamarie & Global Head). Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan di antaranya Kepala Perwakilan dan Pimpinan Satuan Kerja BI di seluruh Indonesia, Kepala Kanwil Kementerian Keuangan Provinsi NTT, Kepala OJK Provinsi NTT, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTT, Ketua MUI Provinsi NTT, Ketua dan Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Provinsi NTT, Pimpinan Pesantren di Provinsi NTT, pelaku UMKM, asosiasi usaha, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum.

Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Bapak I Nyoman Ariawan Atmaja. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan potensi yang dimiliki oleh  Indonesia dalam ekonomi dan keuangan Syariah, serta berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah tersebut, khususnya di bidang fashion. Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT juga menekankan bahwa di NTT, BI juga terus mendukung pengembangan sustainable fashion dengan mendorong penggunaan pewarna alam pada kain dan produk-produk tenun karya UMKM Binaan KPw BI Provinsi NTT. Produk-produk tersebut juga telah diturunkan menjadi busana etnik dan modern yang dipamerkan melalui fashion show pada penyelenggaraan Exotic Tenun Fest 2021 pada bulan Maret lalu yang disiarkan virtual secara nasional, serta Gernas BBI Kilau Permata Digital Flobamora pada Juni 2021, di Labuan Bajo.

Sesi talkshow diawali dengan pemaparan materi dari masing-masing narasumber Ali Charisma yang menyampaikan bahwa pengembangan sustainable fashion dapat menjadi salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai target pasar namun juga pelaku pasar. Prinsip utama dalam sustainable fashion yaitu keseimbangan antara people, profit, dan planet harus dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan keberlangsungan kegiatan industri fesyen tanah air. Selanjutnya, Basrie Kamba selaku narasumber kedua, menjelaskan bagaimana perkembangan industry fashion yang sustainable (Global-Nasional) serta bagaimana potensi yang dapat diperoleh bagi pelaku usaha fashion tanah air. Franka Soeria selaku narasumber ketiga memaparkan mengenai beberapa miskonsepsi yang sering terjadi di masyarakat terkait dengan sustainable fashion. Beliau juga mendorong pesrta yang hadir, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen, untuk tidak takut dalam memulai mengadopsi fashion yang berkelanjutan, baik dalam usahanya maupun sebagai gaya hidup sehari-hari. Diskusi dan pendalaman dilakukan pada sesi selanjutnya berikut pertanyaan dari audience terkait topik talkshow. Secara keseluruhan, kegiatan talkshow  ini berlangsung dengan antusiasme tinggi yang ditunjukkan oleh lebih dari 825 orang peserta yang aktif memberikan pertanyaan serta keikutsertaan dalam kuis interaktif yang disiapkan. (*)

Sumber berita + foto : Humas KPwI BI NTT

Semester I Sektor Jasa Keuangan Stabil Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

NTT AKTUAL. JAKARTA.29 Juli 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga data semester I 2021 sektor jasa keuangan tetap stabil dicerminkan membaiknya sejumlah indikator seperti intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal serta terjaganya rasio kehati-hatian (prudensial) di lembaga jasa keuangan.

Meskipun indikator ekonomi domestik sampai Juni masih menunjukkan berlanjutnya pemulihan, OJK mencermati adanya penurunan mobilitas karena pemberlakuan PPKM Darurat yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi laju pemulihan ekonomi ke depan.

Di tengah perkembangan tersebut, pasar keuangan domestik masih terjaga stabil. IHSG hingga 23 Juli 2021 tercatat menguat ke level 6,102 atau tumbuh 1,9 persen mtd dengan aliran dana nonresiden tercatat masuk sebesar Rp2,02 triliun. Pasar SBN juga terpantau menguat dengan rerata yield SBN turun 13,5 bps di seluruh tenor. Namun, investor nonresiden tercatat net sell sebesar Rp11,73 triliun.

Penghimpunan dana di pasar modal hingga 27 Juli 2021 telah mencapai nilai Rp116,6 triliun atau meningkat 211 persen dari periode yang sama tahun lalu, dengan 27 emiten baru yang melakukan IPO. Selain itu, masih terdapat penawaran umum yang dalam proses dari 86 emiten dengan nilai nominal sebesar Rp54,2 trliun.

Sementara itu, OJK mendukung program Pemerintah dalam melaksanakan percepatan vaksinasi masyarakat dengan membuka sentra-sentra vaksin Covid-19 di berbagai daerah bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan dan Kemenkes dengan target 10 juta vaksin hingga Desember. Percepatan vaksinasi diyakini menjadi kunci utama untuk membangun imunitas komunal sehingga mobilitas masyarakat bisa kembali normal dan perekonomian kembali bergerak.

OJK juga mencatat, pemulihan ekonomi global masih terus berlanjut terutama di negara ekonomi utama dunia seiring dengan laju vaksinasi dan mobilitas yang mulai kembali ke level prapandemi. Selain itu, kebijakan moneter negara utama dunia diperkirakan masih akomodatif sehingga mampu menurunkan risiko likuditas di pasar keuangan global.

Intermediasi perbankan

Kredit perbankan pada bulan Juni 2021 meningkat sebesar Rp67,39 triliun dan telah tumbuh sebesar 0,59 persen yoy, meneruskan tren perbaikan selama empat bulan terakhir seiring berjalannya stimulus Pemerintah, OJK, dan otoritas terkait lainnya. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) kembali mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 11,28 persen yoy. Dari sisi suku bunga, transmisi kebijakan penurunan suku bunga telah diteruskan pada penurunan suku bunga kredit ke level yang cukup kompetitif.

Sektor asuransi mencatatkan penghimpunan premi pada Juni 2021 sebesar Rp31,0 triliun dengan rincian Asuransi Jiwa sebesar Rp21,1 triliun, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp9,9 triliun. Selanjutnya, fintech P2P lending pada periode yang sama mencatatkan pertumbuhan baki debet pembiayaan cukup signifikan menjadi Rp23,38 triliun (Juni 2020 dan Mei 2021 masing-masing tercatat sebesar Rp11,8 triliun dan Rp21,7 triliun). Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan masih terkontraksi dan mencatatkan pertumbuhan negatif 11,1 persen yoy di Juni 2021.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Juni 2021 masih relatif terjaga dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 3,24 persen (NPL net: 1,06 persen) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan Juni 2021 turun pada 3,96 persen (Mei 2021: 4,05 persen). Selain itu, Posisi Devisa Neto Juni 2021 sebesar 2,32 persen atau jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20 persen.

Likuiditas industri perbankan sampai saat ini masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per Juni 2021 terpantau di atas threshold.

Permodalan lembaga jasa keuangan juga masih pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio industri perbankan tercatat sebesar 24,33 persen, jauh di atas thresholdRisk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing tercatat sebesar 647,7 persen dan 314,8 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen. Begitupun gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,03 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah meningkatnya kasus Covid-19 domestik serta terus memperkuat sinergi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. (***)

Sumber berita + foto : HUMAS OJK