Semua tulisan dari NTT AKTUAL

Wali Kota Kupang Keluarkan Instruksi Perpanjangan PPKM Level IV

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH, secara resmi telah mengeluarkan instruksi terkait perpanjangan PPKM Level IV di Kota Kupang. Instruksi ini dikeluarkan pada Selasa (03/8/2021) lalu dan mulai berlaku 4 Agustus hingga 11 Agustus 2021. Instruksi bernomor 050/HK.443.1/VIII/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Kupang dalam rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memuat 9 poin penting.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH. Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang.

Berikut bunyi 9 poin Instruksi Wali Kota Kupang tersebut :

Kesatu, semua pihak wajib disiplin dan penuh tanggungjawab menaati protokol kesehatan di tempat umum dengan:

a. Memakai masker yang sesuai standar kesehatan dengan benar dan penggunaan face shield tetap wajib menggunakan masker

b. Mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer
c. Menjaga jarak aman/hindari kontak fisik
d. Menghindari kerumunan
e. Mengurangi mobilitas/perjalanan yang tidak perlu

Kedua, dilakukan PPKM Level IV sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial adalah sektor yang tidak berhubungan langsung dengan pencegahan maupun penanganan pandemi covid-19 atau yang bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 100% work from home (WFH).

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) Esensial seperti:
a) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer)

b. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat

c. Perhotelan non-penanganan karantina, dan

d. Industri berorientasi ekspor dan industri penunjang ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:
a) untuk huruf (a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat serta 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b) untuk huruf (b) sampai huruf (d) dapat beroperasi dengan kapasitas 50% staf; dan

2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) Kritikal seperti:
a) kesehatan;
b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
c) penanganan bencana;
d) energi;
e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
g) pupuk dan petrokimia
h) semen dan bahan bangunan;
i) objek vital nasional seperti SPBU, menara telekomunikasi
j) proyek strategis nasional;
k) konstruksi;, dan
l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)

dapat beroperasi dengan ketentuan:
a) untuk huruf a) dan huruf b), dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian; dan

b) untuk huruf c) sampai dengan huruf i) dapat beroperasi 100% maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan 25% staf,

4) pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, age/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar unggas, pasar basah, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wita dengan protokol kesehatan yang ketat;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang wajib berkoordinasi dengan PD Pasar, TNI/Polri dan instansi terkait untuk penerapan pembatasan di pasar tradisional yang diatur secara tersendiri dengan edaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

5) Supermarket, minimarket, toko kelontong, toko/pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wita dengan kapasitas pengunjung 50%, khusus toko/kios yang melayani kebutuhan pokok pasien pada kompleks rumah sakit tetap dibuka sesuai jam operasional dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha wajib menyiapkan tempat cuci tangan;

6) Apotek dan toko obat dapat buka 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha wajib menyiapkan tempat mencuci tangan;

d) Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum

1) warung/warteg/pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan dibuka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, dengan pembatasan 25% dari kapasitas sampai pukul 20.00 Wita, pemesanan makan/minum di atas pukul 20.00 wajib dibawa pulang/delivery/take away;

2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dengan pembatasan 25% dari kapasitas sampai pukul 20.00 Wita, pemesanan makanan/minuman di atas pukul 20.00 Wita wajib dibawa pulang/delivery/take away;

3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi sendiri maupun di lokasi pada pusat perbelanjaan dengan pembatasan 25% dari kapasitas sampai pukul 20.00 Wita, pemesanan makanan/minuman di atas pukul 20.00 Wita wajib dibawa pulang/delivery/take away;

e. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan tetap dibuka dan dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wita dengan kapasitas pengunjung 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab wajib menyiapkan tempat mencuci tangan

f) kegiatan pelaksanaan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat

g) tempat ibadah (masjid, gereja, mushola, pura, vihara dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, tidak mengadakan peribadatan/keagamaan berjemaah dan mengoptimalkan pelaksanaan secara online/ibadah di rumah

h) fasilitas umum (area publik, taman, tempat wisata, lokasi seni budaya, tempat hiburan, pub, karaoke, pitrad dan area publik lainnya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara

i) kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni dan budaya dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara

j) kegiatan olahraga/pertandingan
1) diselenggarakan oleh pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat

2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat

k) transportasi umum dalam kota (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas 70% dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat

l) melakukan pemeriksaan melalui operasi Prokasih (Protokol Kesehatan Kasih) dan bila perlu melakukan penyekatan di setiap pintu masuk (gerbang) wilayah Kota Kupang terhadap pelaku perjalanan yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum dari luar wilayah Kota Kupang (pesawat udara, bus dan kapal laut) yang hendak memasuki wilayah Kota Kupang, harus:

1) bagi pelaku perjalanan darat yang akan memasuki wilayah Kota Kupang wajib disertai hasil negatif rapid test antigen yang dikeluarkan maksimal 1×24 jam sebelumnya atau hasil negatif PCR yang dikeluarkan 2×24 jam sebelumnya, yang dikecualikan adalah sebagai berikut:

a. TNI/Polri yang sedang melaksanakan tugas
b. pejabat negara/daerah yang sedang melaksanakan tugas
c. awak kendaraan umum (maksimal 3 orang: sopir dan 2 kondektur) yang mengangkut barang atau penumpang
d. pegawai/karyawan PLN, Telkom, atau BUMN/BUMD lainnya
e. pegawai/karyawan pemerintah/swasta yang berdomisili di luar wilayah Kota Kupang dan tempat kerjanya berada di wilayah Kota Kupang serta pegawai/karyawan pemerintah/swasta yang berdomisili di wilayah Kota Kupang dan tempat kerjanya berada di luar wilayah Kota Kupang
f. mahasiswa yang kuliah di Kota Kupang
g. pemasok bahan pangan bagi Kota Kupang
h. pedagang bahan baku/pelaku ekonomi di wilayah Kota Kupang
i. karyawan bank atau jasa keuangan lainnya; dan/atau
j. rohaniwan yang sedang menjalankan tugas

2) bagi pelaku perjalanan darat (sopir, awak dan/atau penumpang) yang memiliki suhu tubuh di atas 37,80 C dilarang memasuki wilayah Kota Kupang’

3) Bagi warga Kota Kupang yang melakukan perjalanan darat keluar wilayah Kota Kupang wajib disertai hasil negatif rapid test antigen yang dikeluarkan maksimal 1×24 jam sebelumnya atau hasil negatif PCR yang dikeluarkan 2×24 jam sebelumnya untuk masuk kembali ke wilayah Kota Kupang

4) bagi pelaku perjalanan laut/udara wajib disertai hasil negatif rapid antigen yang dikeluarkan maksimal 1×24 jam sebelumnya atau hasil negatif PCR yang dikeluarkan 2×24 jam sebelumnya

m. membatasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, dengan ketentuan:

1) kegiatan seni/budaya dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara

2) khusus dalam peristiwa kedukaan agar dapat segera dilakukan penguburan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan menghindari kegiatan ikutan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan

3) dilarang menyelenggarakan pesta dan syukuran seperti nikah, ulang tahun, wisuda, sambut baru, sidi, baptisan, khitanan, arisan dan kegiatan sejenis lainnya

4) dilarang melakukan kerumunan, perjalanan dan kegiatan lainnya di luar rumah yang tidak perlu di atas pukul 21.00 Wita

Ketiga, Dinas Perhubungan Kota Kupang wajib melakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan, TNI/Polri dan instansi terkait lainnya untuk pembatasan yang diatur secara tersendiri dengan edaran dari Dinas Perhubungan Kota Kupang;

Keempat, setiap warga Kota Kupang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

a) penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bansos, dan/atau

b) penundaan atau penghentian pemberian layanan administrasi pemerintahan mulai dari tingkat RT sampai tingkat kota, seperti KTP, akta dan lain-lain
Pengecualian atas hal ini karena alasan kesehatan tidak memungkinkan divaksinasi dibuktikan dengan keterangan dokter dari puskesmas/klinik kesehatan/rumah sakit

Kelima, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang berkoordinasi dengan instansi terkait wajib mensosialisasikan secara terus menerus PPKM dan pelaksanaan vaksinasi di Kota Kupang

Keenam, Dinas Kesehatan wajib menyampaikan data pasien covid-19 (by name/by address/by phone) yang melaksanakan isolasi mandiri kepada kelurahan untuk diawasi secara ketat oleh satgas covid-19 kelurahan, RT/RW setempat dan bekerjasama dengan Puskesmas setempat

Ketujuh, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Kupang dan instansi lainnya sesuai tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan TNI/Polri melakukan operasi termasuk di malam hari untuk memastikan penertapan protokol kesehatan dan pembatasan tersebut dan bila terjadi pelanggaran diberikan sanksi tegas sesuai KUHP, UU Nomor 16 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan ketentuan lainnya yang berlaku

Kedelapan, pembagian sektor esensial, non-esensial dan kritikal serta pengaturan jadwal kerja di lingkungan pemerintah Kota Kupang selama PPKM Level IV diatur tersendiri dengan edaran dari Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kota Kupang

Kesembilan, Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021. (*PKP)

Sumber berita + Foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Ahmad Buhari : Sudah Saatnya Masyarakat Meninggalkan Energi Tak Terbarukan

NTT AKTUAL. KUPANG. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi NTT Viktor Manek, melalui Kepala Bidang Pengembangan dan Potensi Desa Ahmad Buhari, mengatakan bahwa belum lama ini, Dinas PMD Provinsi NTT telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemasangan Sarana Energi Alternatif Biogas di Desa Dafala Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

Ahmad yang ditemui di Ruang Kerjanya mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi NTT pada hari Kamis, (01/07/2021).

“Ya, Pak Kadis yang langsung membuka kegiatan pelatihan ini,” ujar Ahmad.

Kegiatan ini, lanjut Ahmad bermaksud untuk meningkatkan penyebarluasan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola potensi alam, dalam hal ini adalah limbah ternak untuk dijadikan sumber energi alternatif yang dapat digunakan secara massal dan berkesinambungan.
Selain itu, masih menurut Ahmad, dengan adanya pelatihan ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber energi tak terbarukan, misalnya minyak tanah.
“Sudah saatnya masyarakat meninggalkan energi tak terbarukan,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Ahmad juga menjelaskan kriteria lokasi yang dapat dijadikan tempat untuk proses pembuatan Energi Alternatif Biogas ini.
“Ada 4 kriteria, yakni tempat ini harus memiliki ternak sapi minimal 2 ekor yang dikandangkan, memiliki ketersediaan pakan ternak, memiliki sumber daya air yang baik dan yang terakhir adalah belum pernah menerima bantuan sarana biogas,” ujarnya.

Masih menurutnya, untuk sasaran penerima pelatihan untuk tahun ini hanya sebanyak 10 kepala keluarga, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan. (***)

Sumber berita + foto : Dinas PMD Provinsi NTT

Bupati Kupang Menyerahkan 41 Calon Paskibra Tingkat Kabupaten Kupang Kepada Kapten Inf Nerson Baitanu

NTT AKTUAL. OELAMASI. Bupati Kupang Drs Korinus Masneno,M.Si menyerahkan 41 orang Calon Paskibra tingkat Kabupaten Kupang kepada Kapten Inf Nerson Baitanu selaku Koordinator Pelatih Pasukan pengibar Duplikat Bendera Merah Putih tingkat Kabupaten Kupang untuk dilatih, Rabu (04/8/2021).

Penyerahan calon pasukan pengibar Bendera Merah Putih tingkat Kabupaten Kupang ini berlangsung Aula kantor Bupati Kupang.

41 orang Calon Paskibra ini di rekrut dari sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan se-Kabupaten Kupang untuk dilatih dan dibina baik sikap, mental, fisik maupun ilmu dalam mengibarkan Bendera Merah Putih saat HUT Proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021 nanti di halaman kantor Bupati Kupang.

Kapala Dinas PPO Kabupaten Kupang, Seprianus Lau bersama Koordinator Pelatih Kapten Inf Nerson Baitanu sebelum melaksanakan pemusatan latihan, terlebih dahulu melekasankan Swab Antigen terhadap para calon Paskibraka dan mensterilkan tempat penginapan hotel Romita dari pengunjung untuk mencegah terjadinya penularan Covid 19 di lingkungan tersebut.

“Pelaksanaan kegiatan pelatihan tahun ini kami tetap melaksanakan sesuai protokol kesehatan dan 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga jarak)”, tandas Nerson. (***/NA)

Sumber berita + foto : Pendim 1604/Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Cegah Penyebaran Covid-19, Babinsa Koramil 1604-01/Kupang dan Tim Beri Himbauan Keliling

NTT AKTUAL. KUPANG. Babinsa Koramil 1604-01/Kupang bersama tim gabungan yang terdiri dari Babinkamtibmas dan Lurah LLBK beserta staf melaksanakan kampenye himbauan keliling kepada warga masyarakat dan pemilik pertokoan di wilayah kelurahan LLBK untuk tetap menerapkan protokol kesehatan serta dalam rangka menyambut HUT 17 Agustus wajib memasang Bendera dan umbul-umbul merah putih di depan rumah/ruko, Selasa (03/08/2021).

Tidak terlihat dengan kasat mata namun sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat serta dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan itulah Covid-19, diketahui bersama bahwa penyebaran Corona Virus di Provinsi NTT khususnya di kota Kupang masih mengalami peningkatan baik yang terpapar maupun yang meninggal dunia dan juga terdapat virus jenis varian baru yaitu virus Corona Varian Delta.

Babinsa Kelurahan LLBK Serka Roby Marten Wake Here usai melaksanakan himbauan keliling bersama Babinkantibmas dan Lurah LLBK beserta staf kelurahan mengatakan bahwa untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran covid, perlu adanya kesadaran bersama untuk bersama-sama berperang melawan penyebaran covid ini. Kami bersama Babinkantibmas Brigpol Moses Soe, Lurah LLBK Ibu Anastasia Manafe dan staf melaksanakan himbauan keliling kepada warga.

Lebih lanjut, kegiatan ini bertujuan untuk menekankan kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak ketika berinteraksi dengan orang lain, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan air mengalir usai keluar rumah atau menggunakan hand sanitizer dan memakai masker. selain itu, juga memberitahukan untuk tetap tenang dan segera menghubungi atau mendatangi tenaga kesehatan terdekat apabila merasa memiliki kondisi badan yang kurang sehat.

kampanye himbauan penerapan protokol kesehatan ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat sekitar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, sehingga apabila setiap orang sadar akan hal ini maka dapat menurunkan angka kasus penyebaran covid-19 yang semakin hari mengalami peningkatan.

Selain itu, kita menghimbau kepada warga masyarakat mulai tanggal 01-31 Agustus 2021 agar memasang bendera dan umbul-umbul merah putih di depan rumah atau pertokoan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus 2021 (HUT Ke-76).Setiap negara pasti memiliki bendera sebagai simbol negara, yang memiliki makna mendalam tentang negaranya. Seperti negara Indonesia, yang memiliki bendera merah putih wajib dikibarkan di depan rumah oleh setiap warga negara Indonesia untuk menyambut hari proklamasi kemerdekaan, tegas Robi. (*/NA)

Sumber berita + foto : Pendim 1604/Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

UNESCO Minta Pembangunan Infrastruktur Pariwisata TNK Dihentikan, Ini Tanggapan Gubernur NTT 

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat kepada media pada Selasa (03/8/2021) menyampaikan tanggapannya atas permintaan UNESCO pada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK). Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021.

“Kita tentunya berterima kasih karena UNESCO ikut memperhatikan aset-aset bangsa negara ini khususnya Taman Nasional Komodo yang menjadi konservasi alam dan juga kebanggaan NTT. Namun tentunya perlu diperhatikan juga bahwa apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia dan telah disetujui bersama juga Bapak Jokowi sebagai Presiden ini membantu agar Taman Nasional itu mempunyai manfaat ekonomi yang luar biasa buat NTT,” ujar Gubernur.

“Untuk pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT agar bisa melakukan riset lanjutan dan juga berdiskusi bersama kami,” tegas beliau.

Gubernur menjelaskan, pihak Pemprov NTT tetap menerima aspirasi UNESCO. “Kami pihak Pemerintah Provinsi menghargai apa yang disampaikan UNESCO tetapi kami harap mereka juga juga dapat memahami bahwa apa yang dikerjakan pemerintah adalah dalam rangka juga untuk menjaga habitat komodo, dan juga menjaga biota laut serta segala sesuatu disana untuk jangan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ungkap beliau.

“Juga sudah diputuskan bahwa dari seluruh pulau-pulau dan laut serta kekayaan alam di TNT kita sepakati untuk Pulau Rinca kita tetapkan sebagai pulau untuk mass tourism (pariwisata masif). Pulau ini menjadi habitat komodo dan dengan ditetapkan sebagai mass tourism tentunya kita perlu mengembangkannya. Karena itu di Pulau Rinca kita desain dan  di buat tempat untuk para pejalan kaki sehingga mereka aman dan juga dibangun dermaga yang layak bagi kapal pengunjung,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, pengunjung yang datang harus dijamin keselamatan dan kenyamanan maka infrastruktur harus mendukung hal tersebut.

“Kita harapkan juga hasil dari pembangunan pengembangan TNK akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat disana. Jadi ekonomi mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang dengan juga dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi,” ucapnya. (***)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

PHDI Perkuat Kearifan Lokal

NTT AKTUAL. JAKARTA. Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah selesai dan sukses dilaksanakan secara virtual dari tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Pesamuhan Agung yang dihadiri oleh 127 orang peserta dari unsur Sabha Pandita, Sabha Walaka, Pengurus Harian, Pengurus PHDI Provinsi, Pimpinan badan otonom di bawah PHDI, dan Pimpinan Organisasi/Lembaga/Badan/Yayasan/Instansi ini diawali dengan doa, laporan Ketua Panitia Pelaksana, Iren Pol (Purn) Drs. Ketut Untung Yoga, SH., MM, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjend (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan sambutan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Tri Handoko Seto, S.Si., M.Sc. sekaligus membuka Pesamuhan Agung secara resmi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana, Ketua Umum Pengurus Harian maupun Dirjen Bimas Hindu kompak mengajak Umat Hindu agar bersatu, menghindari caci maki, saling memaafkan dan mengedepankan kejernihan agar dapat menjadi contoh umat yang shanti (damai).

Sekalipun berlangsung secara virtual, banyak keputusan penting diambil dalam Pesamuhan Agung ini. Dalam rancangan perbaikan AD/ART, misalnya, penghargaan pada nilai-nilai kearikan lokal diperkuat dengan secara eksplisit dicantumkan ke dalam AD/ART PHDI. Penguatan pada penghargaan pada nilai-nilai kearikan lokal juga dimunculkan sebagai salah satu program bidang Agama dan Lintas Iman. Rancangan ini nantinya akan dibahas dan disahkan dalam Mahasabha PHDI XII. Bila penghargaan pada nilai-nilai kearikan lokal ini nantinya disahkan oleh forum Mahasabha, akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus PHDI di seluruh Indonesia. Tempat-tempat suci, kidung-kidung suci, pakaian persembahyangan, dan berbagai ekspresi keagamaan harus menunjukkan warna-warni kearifan lokal di Indonesia. Di satu sisi, hal ini sangat bagus dalam menjaga keindahan budaya Nusantara, di sisi lain menjadi tantangan dalam membangun sikap mental umat Hindu untuk menghargai perbedaan dalam ekpresi keagamaan.

Hal penting yang juga diputuskan dalam Pesamuhan Agung tahun 2021 adalah Penguatan dalam pengelolaan dana punia melalui Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) dan menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan bagi umat Hindu. Candi Prambanan yang dilindungi oleh UNESCO ini selama ini lebih banyak dikenal sebagai obyek wisata. Dengan menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan maka dapat dipastikan kesucian Candi Hindu ini dapat lebih dipelihara. “Kami berterima kasih kepada para Pandita dan peserta Pesamuhan Agung PHDI yang membuat keputusan menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan bagi umat Hindu. Keputusan ini penting karena perjuangan menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan bagi umat Hindu pun sudah mendapat dukungan dari Presiden Bapak Joko Widodo, Menteri Agama Bapak Yaqut Cholil Qoumas, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia”, kata Hendrata Wisnu, tokoh umat Hindu dari Klaten yang banyak bersentuhan langsung dengan kegiatan keagamaan Hindu di Candi Prambanan.

Pada acara penutupan Pesamuhan Agung, Ketua Panitia Pelaksana Iren Pol (Purn) Drs. Ketut Untung Yoga, SH., MM, dan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjend (Purn) Wisnu Bawa Tenaya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan Pesamuhan Agung seraya kembali menyerukan agar Umat Hindu menghindari perpecahan dan caci maki, tetapi sebaliknya agar mengedepankan sikap jernih, bijak dan saling menghormati, sesuai nilai-nilai ajaran Hindu Dharma. (***)

Wali Kota Kupang Antar 4 Keluarga Masuk Rumah Baru

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH didampingi Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Hilda Manafe mengantar 4 keluarga yang tergolong kurang mampu untuk menempati rumah baru yang baru selesai di bedah Pemerintah Kota Kupang, Senin (2/8/2021).

3 dari keluarga penerima program bedah rumah tersebut ditampung sementara oleh Wali Kota yang akrab disapa Jeriko ini di Hotel Maya selama rumahnya dalam proses bedah. Wali Kota didampingi istri, Ny Hilda menjemput mereka dengan bus mini Pemerintah Kota Kupang sebelum ke lokasi rumah baru selesai dibedah.

Alasan Wali Kota Jeriko menampung sementara warga penerima program bedah rumah ini agar tidak terlantar dan meringankan beban keluarga-keluarga tersebut ketika rumahnya dalam proses pengerjaan, tiga keluarga yang diboyong Wali Kota Jeriko ke hotel adalah keluarga Ibu Fatmawati Saleh, Anike Lorianti Adoe dan Welmince Rano.

Tepat pukul 15:00 WITA, Wali Kota dan rombongan memulai rutenya, lokasi pertama yakni mengantar ibu Anike Lorianti Adoe di RT 06, Kelurahan Tode Kiser. Di kelurahan tersebut mantan anggota DPR RI 2 periode itu disambut oleh Camat Kota Lama, Pah Bessie Semuel Messakh, SSTP, M.Si dan Lurah Tode Kisar, Bugal Mauta bersama masyarakat setempat.
Wali Kota Kupang dikalungkan sarung adat sebagai tanda suka cita dan ucapan terima kasih keluarga.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota mengatakan bahwa rumah yang baru selesai dibedah ini dikerjakan dalam kurun waktu 14 hari, Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah membantu hingga rumah ini selesai dibangun, ia berharap agar rumah ini menjadi berkat bagi Ibu Anike yang baru ditinggal suaminya karena meninggal dunia beberapa bulan lalu, Wali Kota juga meminta saran dan masukan dari masyarakat terkait program dan kebijakan Pemkot terutama yang menyentuh kebutuhan dasar.

Wali Kota juga menginformasikan bahwa untuk melengkapi isi dalam rumah ini, ada peran beberapa pihak yang menyumbang kan dana pribadi bagi masyarakat penerima bedah rumah, “rumah dilengkapi dengan perabotan seperti tempat tidur, kursi, bantal, sprei dan ember bak kamar mandi, sumbangan pribadi dari Pak Herman, Ibu Agustin, Pak Toni, Ibu Hilda dan Pak Yuda”. kata Wali Kota Jeriko.

“Tangan, mata dan telinga kami mungkin tidak bisa menjangkau semua bapak/ibu sekalian, oleh sebab itu kami berharap agar pihak kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat di kelurahan ini dapat membantu memberi masukan jika ada masyarakat yang perlu dibantu, akan diupayakan” ujar Jeriko lagi.

Dirinya juga tidak lupa mengingatkan warga agar taat protokol kesehatan karena grafik kasus covid-19 di Kota Kupang masih terus naik. Wali Kota juga mengatakan bahwa Pemkot akan berupaya agar semua masyarakat divaksin.

Dalam kesempatan tersebut Ibu Anike tampak meneteskan air mata, ia tak kuasa menahan haru melihat rumahnya kini telah berubah menjadi rumah yang lebih layak huni, ia pun menyampaikan terima kasih atas program bedah rumah Wali Kota Kupang Jeriko, ia pun berharap agar lebih banyak masyarakat yang terbantu untuk mendapatkan rumah layak huni seperti dirinya

Dari Tode Kisar, Wali Kota Kupang, Camat Kota Lama dan Ketua TP PKK beserta rombongan menuju Kelurahan Bonipoi untuk mengantar Ibu Fatmawati Saleh dan Keluarga, di Bonipoi Wali Kota Jeriko disambut lurah, imam masjid dan tokoh masyarakat setempat.

Ibu Fatmawati tak kuasa menahan tangis saat diberi kesempatan menyampaikan isi hatinya, dirinya dengan kalimat terbata-bata berterima kasih karena telah memperbaiki rumahnya yang telah lama ia nantikan.

Wali Kota Kupang juga menyerahkan kunci rumah untuk Ibu Selfince M. Pong di RT 10, Kelurahan Fatubesi serta Mengantar kembali Ibu Welmince Rano memasuki rumah baru di RT 50 Kelurahan Liliba.

Tahun 2021 ini rencananya Pemerintah Kota Kupang akan membedah 64 rumah warga tergolong tidak mampu yang rumahnya tidak layak huni, hingga saat ini, Pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 55 rumah. (*PKP_sny)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Like It, Dorong Literasi Keuangan Perkuat Ekonomi Nasional

NTT AKTUAL. JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK) menyelenggarakan acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) secara virtual, Selasa (03/8/2021).

Pelaksanaan Like It merupakan salah satu upaya bersama untuk meningkatkan literasi keuangan kepada generasi muda dan masyarakat dalam rangka memperbesar basis investor ritel serta mengembangkan sektor keuangan di Indonesia.

Inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang lebih merata, penurunan kemiskinan dan stabilitas sektor keuangan. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, sangat diperlukan peningkatan literasi keuangan di masyarakat. Upaya meningkatkan tingkat literasi keuangan bukan menjadi tugas satu atau dua pihak saja. Hal ini merupakan tugas semua otoritas, dan perlu melibatkan semua stakeholders, termasuk generasi muda dan masyarakat.

Dalam sambutan pada pembukaan rangkaian acara Like It, Menteri Keuangan (Menkeu) mengungkapkan “Salah satu yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan edukasi dan sekaligus memberikan pilihan instrumen investasi bagi masyarakat adalah kami menerbitkan Surat Berharga Negara dalam bentuk ritel (SBN Ritel). SBN Ritel ini selalu kita pasarkan dan saya minta kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terus melakukan edukasi publik. Dan Alhamdulillah saya lihat kemajuannya sangat baik. Basis investor kita terus meluas.”

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menempatkan dananya di instrumen investasi yang aman tercermin dari meningkatnya penjualan SBN ritel di masa pandemi. Tercatat SBN ritel seri SBR010 yang diterbitkan di bulan Juli 2021 mencapai rekor penjualan tertinggi sepanjang penerbitan SBN ritel non-tradable, baik dari jumlah investor maupun nominal.

Menkeu juga menyampaikan bahwa kemudahan untuk melakukan pemesanan secara online membuat masyarakat menjadikan SBN ritel sebagai pilihan investasi yang utama di saat masih terbatasnya mobilitas masyarakat. “Dengan kita bisa memberi opsi investasi kepada masyarkat berupa SBN ritel, mereka bisa melakukan seperti belanja online”.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa terdapat tiga alasan peran basis investor ritel sangat penting dalam rangka mengembangkan pasar keuangan di Indonesia. Pertama, perlu investor ritel untuk membangun negeri dan menginvestasikan dana untuk negeri. Kedua, dengan semakin banyaknya partisipasi dari investor ritel, tingkat perputaran uang akan baik sehingga mendukung efektivitas kemajuan ekonomi. Ketiga, basis investor ritel sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, khususnya pasar keuangan. Hal ini merupakan bagian dari reformasi struktural. Semakin banyak investor ritel, pasar keuangan akan semakin kuat dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian gobal. Disamping itu BI juga turut berkontribusi mendorong pendalaman pasar keuangan baik melalui pengembangan instrumen pasar uang dan pasar valas, serta infrastruktur pasar keuangan.

“Investor ritel, kami butuh Anda. Untuk negara, untuk ekonomi dan pasar keuangan, dan juga untuk Anda sendiri”, tegas Perry Warjiyo.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan sejalan dengan terus bertambahnya jumlah investor individu yang membeli berbagai instrumen investasi keuangan. Seperti jumlah investor di pasar modal yang meningkat menjadi 5,60 juta (96% yoy) pada Juni 2021 dan didominasi oleh investor ritel terutama kalangan milenial yang mencapai 70%.

“Literasi keuangan menjadi aspek penting bagi investor ritel yang menjadi follower di pasar modal sehingga dapat melindungi investor dari investasi ilegal dan memitigasi investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek yang tinggi tanpa mempertimbangkan risiko, aspek legalitas produk serta aspek kewajaran penawaran”.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam sambutannya menyampaikan, “terciptanya pasar keuangan yang efisien dan dalam akan meningkatkan efisiensi pasar keuangan serta memperluas jangkauan pasar keuangan ke seluruh lapisan masyarakat melalui kemudahan akses dan pilihan investasi yang beragam. Selain itu, pasar keuangan yang efisien dan dalam akan turut mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan yang lebih baik.”

“LPS, sebagai bagian dari otoritas regulator di industri perbankan, hadir untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional melalui program penjaminan simpanan. Saat ini, semua bank yang beroperasi di Indonesia telah menjadi peserta penjaminan LPS, baik bank umum maupun BPR/BPRS,”ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah akan terus mengembangkan instrumen inovatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi di pasar keuangan. Selain untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang inklusif, partisipasi generasi muda dan masyarakat dalam berinvestasi dapat mendorong kemandirian bangsa untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia dan menjadi penunjang stabilitas sektor keuangan yang lebih kuat.

Like It merupakan series kegiatan literasi yang diinisiasi dengan kolaborasi bersama dan diselenggarakan secara bergantian oleh FKPPPK. Series literasi ini akan memberikan pemahaman mengenai produk atau investasi di surat berharga negara, produk pasar modal serta bagaimana mengelola keuangan secara bijak. Rangkaian kegiatan Like It merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antar otoritas dalam upaya mendorong literasi keuangan, meningkatkan basis investor ritel, dan mengembangkan sektor keuangan Indonesia. (***/www.ojk.go.id)

Pemerintah Apresiasi Pandita Hindu dalam Terapkan PPKM

NTT AKTUAL. JAKARTA. Pesamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah selesai dan sukses dilaksanakan secara virtual dari tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Pesamuhan Agung yang dihadiri oleh 127 orang peserta dari unsur Sabha Pandita, Sabha Walaka, Pengurus Harian, Pimpinan badan-badan otonom di bawah PHDI, dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Hindu ini diawali dengan doa, laporan Ketua Panitia Pelaksana, Iren Pol (Purn) Drs. Ketut Untung Yoga, SH., MM, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjend (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan sambutan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Tri Handoko Seto, S.Si., M.Sc. sekaligus membuka Pesamuhan Agung secara resmi.

Pesamuhan Agung PHDI dilaksanakan secara virtual mengingat kebijakan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat masih tingginya penyebaran virus covid-19 di Indonesia. “Di satu sisi, kami ingin menegakkan disiplin organisasi untuk menjalankan mekanisme organisasi tepat waktu, di sisi lain disiplin kedaruratan penerapan PPKM pun harus kita ikuti,” kata Pinandita Astono Candra Dana, SE, MM, MBA, Sekretaris Umum Panitia Pesamuhan Agung. “Kemanusiaan dan keselamatan manusia harus nomor satu, di atas segala-galanya,” timpal drg. Nyoman Suartanu, MPM, Ketua Badan Kesehatan PHDI Pusat yang menjadi anggota SC Panitia.

Pelaksanaan Pesamuhan Agung tahun 2021 secara virtual ini sudah dilaporkan oleh Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjend (Purn) Wisnu Bawa Tenaya bersama jajaran Pengurus Harian PHDI Pusat saat mengadakan Rapat Terbatas dengan Menko Polhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., pada 29 Juli 2021. Laporan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat ini mendapat apresiasi khusus dari Menko Polhukam. “Mewakili pemerintah sampaikan apresiasi saya kepada para Pandita Hindu yang dengan bijaksana berkenan melaksanakan Pesamuhan Agung secara virtual. Apresiasi yang sama juga saya sampaikan kepada semua tokoh-tokoh agama yang memberi contoh teladan dalam penerapan PPKM,” kata Prof. Mahfud MD.

Sekalipun berlangsung secara virtual, banyak keputusan penting diambil dalam Pesamuhan Agung tahun 2021 ini. Dalam rancangan perbaikan AD/ART, misalnya, penghargaan pada nilai-nilai kearikan lokal diperkuat dengan secara eksplisit dicantumkan ke dalam AD/ART PHDI. Penguatan pada penghargaan pada nilai-nilai kearikan lokal juga dimunculkan sebagai salah satu program bidang Agama dan Lintas Iman.

Hal penting yang juga diputuskan dalam Pesamuhan Agung tahun 2021 adalah Penguatan dalam pengelolaan dana punia melalui Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) dan menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan bagi umat Hindu. Candi Prambanan yang dilindungi oleh UNESCO ini selama ini lebih banyak dikenal sebagai obyek wisata. Dengan menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan maka dapat dipastikan kesucian Candi Hindu ini dapat lebih dipelihara. Keputusan penting Pesamuhan Agung menjadikan Candi Prambanan sebagai Pusat Persembahyangan bagi umat Hindu ini sudah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pada acara penutupan Pesamuhan Agung, Ketua Panitia Pelaksana Iren Pol (Purn) Drs. Ketut Untung Yoga, SH., MM, dan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjend (Purn) Wisnu Bawa Tenaya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan Pesamuhan Agung seraya kembali menyerukan agar Umat Hindu menghindari perpecahan dan caci maki, tetapi sebaliknya agar mengedepankan sikap jernih, bijak dan saling menghormati, sesuai nilai-nilai ajaran Hindu Dharma. “Umat Hindu mari bersatu, saling melengkapi dan menguatkan seperti sapu lidi, menghindari caci-maki, saling memaafkan dan mengedepankan kejernihan agar dapat menjadi contoh umat yang shanti (damai)”, ajak Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjend (Purn) Wisnu Bawa Tenaya. (***)

Juni 2021, TPK Hotel Berbintang di NTT Naik 11,39 poin

NTT AKTUAL. KUPANG. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan Juni 2021 sebesar 41,39 persen, naik 11,39 poin dibanding TPK Mei 2021 yang sebesar 30,00 persen.

Hal ini disampaikan Koordinator Fungsi Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Demarce.M. Sabuna, SST.,SE.,M.Si dalam Press Release yang diterima Media ini, Senin (02/8/2021).

Dirinya menambahkan jumlah tamu menginap pada hotel berbintang di NTT bulan Juni 2021 sejumlah 34.657 orang dengan rincian 33.757 orang tamu nusantara dan 900 orang tamu mancanegara.

“Rata lama tamu menginap di hotel berbintang pada bulan Juni 2021 selama 1,62 hari. Rata-rata lama tamu nusantara menginap selama 1,61 hari dan rata-rata lama tamu mancanegara menginap selama 1,87 hari,” ujar Demarce.

Sementara itu terkait  penumpang domestik angkutan udara yang tiba di NTT pada Juni 2021 berjumlah 122.513 orang, dan penumpang yang berangkat berjumlah 107.640 orang, jelasnya. (***/NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata