Buka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023, Presiden Jokowi Tekankan Pengendalian Masalah Inflasi, Kemiskinan dan Stunting

NTT AKTUAL. BOGOR. Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi dengan membangun sinergitas. Dengan maksud tersebut maka dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Selasa (17/01/2023).

Rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan arahan kepada kepala daerah dan jajaran forkopimda mengenai pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, kemiskinan dan sejumlah isu penting lainnya.

“Kita patut syukuri bahwa angka inflasi kita saat ini berada di angka 5,5 %. Ini juga berkat kerja keras dari kita sekalian. Di negara-negara lain seperti di Uni Eropa ada yang inflasinya mencapai 9,2 % dan itu tinggi sekali. Saat ini yang menjadi menjadi momok semua negara adalah inflasi,” jelas Jokowi.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat membuka dengan resmi Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Selasa (17/01/2023). Dokumentasi : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

“Terkait dengan pengendalian inflasi ini maka saya minta kepada para gubernur, bupati serta walikota dan bank Indonesia agar memantau harga barang dan jasa di lapangan dengan sering-sering masuk ke pasar untuk cek harga beras, telur, daging ayam, tomat dan lain-lain. Harus dicek dengan detail serta pihak BPS juga menginformasikan data apa adanya kepada kepala daerah sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat,” ungkap Presiden Jokowi.

“Untuk kebijakan daerah seperti tarif PDAM dan tarif angkutan harus ditentukan dengan baik dan hati-hati karena juga dapat menyebaban inflasi,” ujarnya

Presiden turut menjelaskan, Untuk ekonomi kita meskipun dalam kondisi baik namun harus tetap hati-hati dan tetap kerja keras sebab tahun 2023 ini menjadi tahun ujian. “Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan dan saya minta agar tetap berbasis data dan fakta di lapangan. IMF menyampaikan pada tahun 2023 ini diprediksi sepertiga ekonomi dunia mengalami resesi ekonomi artinya kurang lebih 70 negara yang akan mengalami resesi ekonomi tersebut. Saat ini ini sudah 47 negara yang menjadi “pasien” IMF akibat pandemi dan perang.

“Mengenai soal kemiskinan ini kita kerjakan sesuai target kita tahun 2024 itu kemiskinan ekstrem berada di angka 0 %. Juga untuk perhatikan masalah stunting. Masalah stunting menjadi target penting untuk diselesaikan karena berkaitan dengan pengembangan SDM kita untuk masa depan negara. Tahun 2024 angka stunting harus berada dibawah 14%,” tegas Jokowi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan,
saat ini pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif. “Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) kuartal ketiga tahun 2022 (pertumbuhan ekonomi) mencapai angka 5,7 persen,” ujar Tito.

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan engungkapkan, tingkat inflasi juga dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan laporan perkembangan inflasi secara year to year oleh Badan Pusat Statistik yaitu pada September 2022 sebesar 5,95 persen, Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, November 2022 menjadi 5,42 persen, dan Desember 2022 naik sedikit menjadi 5,51 persen.

Sementara itu, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat diwawancarai awak media mengatakan, Provinsi NTT akan terus berupaya untuk penanganan masalah stunting serta kemiskinan.

“Untuk penanganan masalah stunting di Provinsi NTT sejauh ini sudah terus dilakukan dengan baik dimana saat Saya bersama Bapak Josef Nae Soi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada tahun 2018 saat itu angka stunting di NTT berada pada 42 % dan hingga saat ini sudsh turun menjadi 17,7 %. Ini tentunya bukti hasil kerja keras dan juga semangat kolaboratif antara Pemerintah Daerah bersama stakeholder juga TNI dan Polri bersama anggota masyarakat dalam penanganan stunting ini. Kami juga terus berupaya agar angka stunting bisa turun di single digit. Juga terus dilakukan pengembangan tanaman kelor yang memiliki kandungan gizi melimpah untuk diberikan kepada ibu hamil dan juga anak-anak untuk pencegahan stunting,” jelas Gubernur.

Gubernur VBL juga mengatakan salah satu upaya agar masyarakat bisa keluar dari masalah kemiskinan adalah dengan pemanfaatan program pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM dengan melalui pengelolaan anggaran daerah dengan tepat dengan perencanaan yang tepat pula. “Maka perencanaan hingga pengelolaan anggaran di sebuah daerah harus dikerjakan pada potensi atau kekuatan ekonomi dari daerah tersebut. Maka harus kita kerjakan dengan baik mulai dari perencanaan yang baik dan tepat pada eksekusi anggaran dan programnya juga tepat serta dikerjakan juga dengan digitalisasi yang baik maka bisa mendatangkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Gubernur.

“Kita beberapa waktu lalu juga melakukan rapat bersama forkopimda dan dinas teknis terkait untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan salah satunya yang kita terus kerjakan adalah Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) dan saat ini kita sedang menuju pada 300.000 Ha,” jelasnya. (**)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT