Musrenbang Provinsi secara Virtual, Menteri PPN bersama Gubernur NTT Hadir dari Labuan Bajo

NTT AKTUAL. LABUAN BAJO. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Suarso Manoarfa hadir di Labuan Bajo didampingi oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) untuk membuka secara resmi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTT secara virtual.

“Keberadaan saya di Labuan Bajo ini karena Gubernur NTT untuk hadir di Musrenbang Provinsi NTT. Acara kali ini rasanya sangat spesial, karena Gubernur NTB juga berada di sini (Labuan Bajo),” ungkap Kepala Bappenas.

“Arah kebijakan pengembangan wilayah Nusa Tenggara Tahun 2022 yaitu mendorong percepatan pembangunan manusia, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, menuntaskan pemulihan pasca bencana di Nusa Tenggara,” tegas beliau

Selanjutnya Menteri PPN juga menjabarkan terkait dengan pembangkit listrik tenaga Surya kapasitas 20 Gigawatt dari NTT untuk memenuhi target pemanfaatan energi terbarukan di Pulau Jawa sebesar 27 persen.

“Terkait energi baru terbarukan, Pak Gubernur terus meyakinkan kami. Proyek ini masuk dalam studi yang sementara kami selesaikan terkait potensi energi baru terbarukan dari NTT. Karena dari total kebutuhan target 27 Gigawatt energi terbarukan di pulau Jawa baru mencapai target 8 persen. NTT secara kajian, mampu berkontribusi 20 Gigawatt. Ini penting karena kedepan kita mendorong untuk percepatan realisasi kebutuhan energi tersebut sekaligus mewujudkan Indonesia bekontribusi terhadap dunia untuk mewujudkan emisi karbon dioksida netto-nol,” ungkap Menteri Manoarfa.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Hari Nur Cahya Murni dalam arahanya mengatakan, Musrenbang ini merupakan momentum seluruh pemangku kepentingan untuk menetapkan RKPD Tahun 2022.

“Musrenbang ini merupakan momentum seluruh pemangku kepentingan melakukan penajaman dan klarifikasi atas kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan untuk disepakati yang selanjutnya dituangkan dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2022. Apalagi tema RKPD NTT yaitu Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Pemantapan Rantai Pasok Pariwisata menuju Pemulihan Ekonomi daerah telah mendukung tema RKP Nasional yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural,” ungkap Dirjen Nur Cahya.

Lebih lanjut Gubernur Viktor memberikan apresasi atas dukungan Pemerintah Pusat terhadap NTT dan mendukung pelaksanaan pembangunan dengan skema Kolaborasi.

“Pak Menteri sudah membuka kegiatan ini (Musrenbang Provinsi). Selanjutnya saya akan berdiskusi khusus dengan Pak Menteri terkait pembangunan NTT Tahun 2022. Terimakasih juga kepada Bapak Presiden dan Bapak/Ibu Menteri yang perhatian terhadap NTT dalam mendukung percepatan pembangunan. Labuanbajo sebagai salah satu Destinasi Wisata Priotas Nasional dan Food Estate di Sumba Tengah, merupakan contoh wujud kolaboratif dan kerja cerdas, selanjutnya kami mendukung Pemerintah Pusat dalam mewujudkan NTT menjadi masa depan Indonesia melalui Energi Listrik Tenaga Surya,” pungkas Gubernur Viktor

Untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Hadiri Rakor Percepatan PBD, Wagub JNS: Pemprov Percepat Penyelesaian 4 Batas Daerah Kabupaten/Kota

NTT AKTUAL. JAKARTA. Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi (JNS) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan PBD (Penegasan Batas Daerah) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (30/04/2021). Rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dihadiri juga oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Dalam paparannya, Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan, H. Suhajar Diantoro mengungkapkan, ada beberapa manfaat dari kejelasan PBD baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota yakni kejelasan administrasi pemerintahan, menciptakan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan kejelasan luas wilayah.

“Juga untuk kejelasan pengaturan tata ruang, administrasi kependudukan. Daftar pemilih untuk pemilu dan pilkada pun jadi jelas. Demikian juga untuk adminstrasi pertanahan dan perijinan pengeloaan sumberdaya alam, ” ungkap Suhajar Diantoro.

Menurut Suhajar, sesuai pasal 34 Peraturan Mendagri Nomor 141 Tahun 2017, batas daerah dapat berubah jika adanya kesepakatan antar daerah kabupaten/kota yang berbatasan dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Bisa juga karena adanya putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap.

“Juga bisa karena penetapan daerah dan kesepakatan antar daerah provinsi yang berbatasan yang diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri Dalam Negeri, “jelas Suhajar.

Lebih lanjut Suhajar menjelaskan dari 165 batas antar provinsi yang bermasalah, 138 segmen batas telah diselesaikan dan 27 segmen yang masih belum diselesaikan. Sementara itu dari 814 batas antar kabupaten/kota yang bermasalah, 530 segmen telah ditetapkan atau diputuskan dan 284 masih belum diselesaikan.

“Untuk menyelesaikan tapal batas antar daerah yang belum terselesaikan, Kemendagri telah membentuk tim Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah di bawah arahan langsung Menteri Dalam Negeri. Ada sepuluh tim yang bekerja menurut zona wilayah. Tim ini mulai bekerja bulan Mei dan ditargetkan semua permasalahan batas wilayah tersebut sudah clear pada bulan Agustus dengan adanya penetapan dari Menteri Dalam Negeri, “pungkas Suhardi.

Menanggapi hal tersebut, Wagub NTT, Josef Nae Soi menyambut positif adanya upaya percepatan penyelesaian batas antar daerah yang digagas Kemendagri tersebut. Pemerintah Provinsi NTT siap menfasilitasi dan mendukung penuh kerja tim kemendagri.

“Dari 18 permasalahan batas antar kabupaten/kota di NTT, 14 telah diselesaikan. Masih tersisa 4 yang belum selesai dalam arti belum ditetapkan melalui keputusan Mendagri yakni antar Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, antar Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, antar Kabupaten Malaka dan TTS serta antar Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Dua batas yang pertama (Sumba Barat dan Sumba Barat Daya serta Malaka dan TTS, red) difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi. Sementara dua batas wilayah terakhir difasilitasi oleh pemerintah pusat, “ungkap Wagub JNS.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Wagub Nae Soi, Pemerintah Provinsi bertekad untuk menyelesaikan permasalahn batas wilayah tersebut secepatnya sesuai target yang ditetapkan kementerian dalam negeri.

“Kita akan segera memanggil dan mengumpulkan para bupati/walikota dan pemangku kepentingan dari wilayah-wilayah ini untuk membicarakn hal ini secara baik-baik. Prinsip utama dalam penyelesaian ini, keselamatan atau kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi. Jangan mempersulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif, “pungkas Wagub JNS.

Dalam kesempatan tersebut Mendagri juga menyerahkan buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021.

Turut mendampingi Wagub Nae Soi pada kesempatan tersebut, Hendry Donald Izaac, Kepala Badan Penghubung NTT.

Untuk diketahui Tim dari Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah untuk Zona Nusa Tenggara Timur dan Papua diketuai oleh putra asal NTT, Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M. Si, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Patut Ditiru, Wanita ini Aktif Berbagi Kasih Kepada Sesama Yang Membutuhkan

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Menjadi teladan yang baik dan patut ditiru, karena didasari ketulusan, wanita yang berprofesi sebagai pengusaha di Kota Kupang ini selalu aktif berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan.

Saat ditemui Media ini, Jumat (30/04/2021) siang Wanita Pengusaha bernama lengkap Yane Yonain menceritakan kalau dirinya sering kali berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan, seperti anak-anak yang berjualan koran di lampu merah dan juga kepada pemulung.

“Saya merasa puas dan bahagia kalau bisa berbagi kasih seperti ini, karena saya juga pernah mengalami susahnya kehidupan walaupun tidak sama seperti yang dialami anak-anak penjual koran dan pemulung,” ujar wanita yang merupakan warga asli NTT ini.

Seperti saat ini dia menyempatkan diri berbagi kasih dengan salah seorang warga yang berprofesi sebagai penjual kacang rebus keliling.

“Saya hari ini mau pergi berolahraga tapi kebetulan saat mengendarai mobil saya melihat ada bapak-bapak yang usianya sudah cukup lanjut berjualan kacang rebus dengan berjalan kaki. Saya seketika itu langsung memutar arah mobil saya dan menghampiri bapak tersebut dan saya langsung menurunkan bantuan (sembako) yang saya simpan di dalam mobil saya. Saya hari ini memberikan bantuan berupa beras 10 Kg, susu, mie instan, gula pasir dan juga minyak goreng,” kata pemilik toko Ban Prima Perkasa ini.

Bantuan ini merupakan bantuan yang sebelumnya belum sempat dibagikannya kepada warga terdampak badai Seroja dan bantuan ini dirinya peroleh dari teman-temannya yang ada di Jakarta, jelas Yane Yonain.

“Beberapa waktu lalu teman-teman saya di Jakarta tergerak hatinya saat mendengarkan ada bencana akibat siklon tropis seroja yang melanda NTT, mereka sempat memberikan bantuan dan sempat mentransfer uang ke rekening saya, dan kemudian dari uang tersebut saya membeli paket sembako berupa beras, mie instan, minyak goreng, susu dan gula pasir. Paket sembako ini sempat saya bagikan di Naioni dan sejumlah tempat lainnya, saat membagikan bantuan ini saya mengendarai mobil sendiri. Jadi hari ini kebetulan di dalam mobil saya lihat ada paket yang masih tersisa karena belum sempat dibagikan saat itu, saya langsung turun dan memberikan kepada bapak yang saya lihat berjualan kacang rebus ini,” ungkap nya.

Didalam mobilnya dia menyimpan juga paket sembako yang belum sempat dibagikan dan apabila kebetulan saat dijalan dirinya melihat ada warga yang membutuhkan dia langsung turun dari mobil dan memberikan bantuan paket sembako tersebut, tambahnya.

Dirinya menceritakan pula tidak hanya disaat pasca badai seroja dirinya berbagi kasih, tetapi sebelum terjadi badai seroja dirinya juga sudah sering berbagi kasih dengan sesama yang membutuhkan, salah satu contoh dirinya kerap kali berbagi kasih dengan anak-anak yang berjualan koran di lampu merah.

“Saat berada di lampu merah dan melihat anak-anak yang berjualan koran saya sering tergerak hati untuk bisa berbagi kasih dengan mereka, oleh karena itu saya sering membeli koran mereka sampai habis biar mereka bisa cepat pulang dan beristirahat, kalau tidak beli koran nya saya memberikan mereka sedikit uang untuk bisa membantu mereka. Semua ini dirinya lakukan tulus serta murni dari hati,” ujar Yane Yonain.

Ditempat yang sama, warga penerima bantuan yang berprofesi sebagai penjual kacang rebus keliling, Leonard Mbaru mengatakan dirinya sangat berterimakasih dan bersyukur karena diberikan bantuan ini.

“Saya ucapkan terimakasih sudah mendapatkan sedikit berkat ini dan saya bersyukur untuk bantuan paket sembako ini,” tutupnya. (NA)

Penulis + Editor : Nataniel Pekaata

ini Arahan Gubernur NTT dan Ketua DPRD NTT Saat Mengunjungi Amfoang

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengatakan Pulau Timor merupakan salah satu Pulau yang terdapat 5 kabupaten didalamnya menjadi penyumbang Kemiskinan di NTT.

“Pulau Timor ini merupakan salah satu pulau penyumbang Kemiskinan, terdapat lima Kabupaten secara data statistik rilis 19 April 2021, masing-masing kontribusi terhadap kemiskinan NTT, persentase kemiskinannya yakni Kabupaten Kupang sebesar 22,77 persen, TTS sebesar 27,49 persen, TTU sebesar 22,28 persen, Belu sebesar 15,37 persen dan Malaka sebesar 16,04 persen. Kabupaten Kupang berkontribusi terbesar kedua setelah Kabupaten TTS,” ungkap Gubernur saat mengunjungi Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya, pada Kamis (29/04/2021).

Gubernur Laiskodat menegaskan terkait Pembangunan Pulau Timor berbasis Potensi dan kekuatan Sumber Daya yang ada beserta titik lemah yang dihadapi selama ini.

“Pulau Timor ini, Potensinya Pertanian dan Peternakan, lahan kita luas, air ada dan Kita punya Tuhan. Cuman kelemahan kita adalah kurang optimal dalam bertani dan masih bekerja dalam skala kecil.” Tegas Gubernur Viktor

Sementar itu Gubernur VBL juga menjelaskan terkait strategi pembangunan pertanian terintegrasi sebagai rantai pasok untuk menyuplai kebutuhan produksi Pabrik Pakan Ternak yang dibangun tahun ini di pulau Timor.

“Melalui Program TJPS kita wujudkan model pembangunan Pertanian terintegrasi, Pak Bupati Kupang, Camat di wilayah Amfoang dan Kepala Desa, mari kita berkolaborasi, saya mau kita optimalkan lahan yang ada, dalam musim tanam II, kita kerjakan, Provinsi siapkan Alsintan Pra Tanam dan Paska Panen, bibit, pupuk dan pendamping, Kabupaten siapkan Lahan dan Petani, Camat dan Kepala Desa terlibat dalam pengawasan. Tentunya bulan mei pembukaan lahan baru, selanjutnya tanam minimal luasan lahan 300 hektar keatas dan bulan Oktober saya datang untuk panen, berhasil dapat reward dan gagal dapat sanksi dari Gubernur,” tegas beliau

Sementara itu, Ketua DPRD NTT, Emilia Julia Nomleni dalam arahanya memotivasi masyarakat untuk tetap tegar dan bangkit dari keterpurukan atas bencana yang kita alami serta perhatian Pemerintah Kabupaten Kupang terhadap Kelompok Rentan, Perempuan, Anak dan Disabilitas.

Saya bersama Pak gubernur sudah merencanakannya sejak hari Selasa, ternyata hari ini terwujud kita berada di Amfoang, tentunya wajib kita menyepakati apa yang dilakukan Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat dan perhatian untuk Pemkab Kupang agar paska bencana ini, lebih memperhatikan kelompok rentan, Perempuan, Anak dan Disabilitas,” ungkap Ibu Emy

Bupati Kupang, Korinus Masneno dalam arahanya juga mengapresiasi atas kunjungan kerja Gubernur NTT di Amfoang.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kupang, kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Gubernur dan Ketua DPRD NTT yang Memotivasi kami untuk bangkit ditengah badai yang kita alami sekaligus semangat baru untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah ini,” Ungkap Bupati Korinus. (*/NA)

Sumber berita + foto ; Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Pemkot Salurkan Dana Tunggu Hunian ke 261 KK di Kota Kupang

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Tanpa menunggu waktu lama, setelah sehari lalu Rabu (28/04/2021) menerima bantuan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak badai siklon tropis dari BNPB melalui Gubernur NTT, hari ini, Kamis (29/04/2021), Pemerintah Kota Kupang langsung menyalurkan dana tersebut kepada warga Kota Kupang terdampak badai siklon tropis seroja.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man kepada enam orang perwakilan warga dari enam kecamatan yang ada di Kota Kupang. Turut hadir pada kesempatan tersebut Liaison Officer (LO) BNPB Brigjen Syahyudi, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, Dandim 1604 Kupang, Letkol ARH Abraham Kalelo, S.Sos, perwakilan dari Kapolres Kupang Kota dan perwakilan dari Kajari Kota Kupang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kupang, Ir. Elvianus Wairata, M.Si, serta para camat dan lurah.

Wawali dalam penyerahan yang berlangsung di Aula Garuda Kantor Wali Kota Kupang menyampaikan, bantuan dana tunggu hunian ini diperuntukkan bagi warga Kota Kupang, yang akibat badai seroja beberapa waktu lalu rumahnya mengalami kerusakan berat. Tercatat 261 KK di Kota Kupang yang akan menerima bantuan senilai Rp 500 ribu per bulan selama tiga bulan. Dana tersebut akan ditransfer ke rekening masing-masing warga. Bagi warga yang belum memiliki rekening, Pemkot sudah melakukan koordinasi dengan Bank NTT untuk membantu membuka rekening tanpa saldo awal minimal. Dipastikannya dalam waktu paling lambat enam hari dana tersebut sudah masuk di rekening warga penerima.

Atas nama pemerintah dan warga Kota Kupang, Wawali menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo, yang melalui BNPB telah memberikan bantuan ini. Kepada para penerima bantuan Wawali berpesan untuk memanfaatkan bantuan tersebut semaksimal mungkin untuk kesejahteraan keluarga. Tak lupa Wawali meminta agar para penerima bantuan ini berdoa agar negara ini makin mampu membantu warganya terutama dalam situasi bencana seperti saat ini.

Liaison Officer (LO) BNPB, Brigjen Syahyudi pada kesempatan yang sama menyampaikan BNPB telah merealisasikan DTH untuk Provinsi NTT dengan nilai kurang lebih Rp 7 miliar. Menurutnya DTH ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya rusak berat. Dana tersebut diharapkan dipakai warga selama menunggu rumahnya dibangun atau diperbaiki, misalnya untuk sewa rumah atau biaya hidup selama menumpang di rumah warga. Dana tersebut juga bertujuan untuk menghindari kerumunan warga di posko pengungsian guna mencegah penyebaran covid 19 yang masih mengancam. Dia berharap dana tersebut bisa dipergunakan semaksimal mungkin untuk mengurangi beban warga terdampak. Selain DTH, BNPB juga menyediakan bantuan dana bagi warga yang rumahnya terdampak dalam kategori rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Untuk itu mereka berharap validasi data kerusakan oleh Pemda bisa segera dilakukan, sesuai deadline yang diberikan oleh Gubernur NTT yakni hari Jumat (30/04/2021) besok.

Erastus Poke, warga RT 11 RW 03, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, yang menjadi salah satu perwakilan penerima bantuan DTH secara simbolis, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui BNPB dan Pemkot Kupang yang tanpa menunggu waktu lama langsung menyalurkan bantuan tersebut. Dipastikannya bantuan tersebut akan dimanfaatkannya sebaik mungkin sambil menunggu proses perbaikan rumah miliknya. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Wali Kota Kupang Hadiri Rapat Koordinasi Kepala Daerah

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM,MH, menghadiri rapat koordinasi kepala daerah seluruh Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (28/04/2021).

Wali Kota Kupang menjadi salah satu dari 10 Gubernur, 15 Bupati dan 10 Wali Kota yang diundang khusus untuk menghadiri langsung rakor tersebut bersama Presiden. Rakor tersebut diikuti pula oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat Kota Kupang secara virtual dari Aula Garuda, Kantor Wali Kota Kupang.

Dalam arahannya Presiden menegaskan dua hal utama yang perlu menjadi perhatian serius para kepala daerah. Yang pertama soal antisipasi lonjakan kasus covid 19 terutama menjelang hari raya Idul Fitri.

NTT menjadi salah daerah yang disebut Presiden saat ini mengalami kenaikan angka kasus. Semua daerah diminta untuk lebih hati-hati dan waspada, serta harus berupaya menekan laju kasus covid 19.

“Sekecil apapun jumlah kasus covid di daerah anda, jangan kehilangan kewaspadaaan. Ikuti grafik dan kurva hariannya. Kalau ada kenaikan sedikit harus segera ditekan turun,” tegas Presiden.

Paling penting menurutnya adalah bagaimana menekankan tentang disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan. Presiden juga minta agar vaksinasi jangan sampai berhenti. Data per 27 April 2021 vaksin yang sudah disuntikan 19 juta dosis. Target pemerintah di bulan Juli mendatang sudah mencapai 70 juta orang yang sudah divaksin.

Hal kedua menurut Presiden perlu ditindaklanjuti para kepala daerah adalah soal pertumbuhan ekonomi. Menurutnya dengan menekan laju kasus covid, kondisi ekonomi nasional di bulan Maret dan April sudah hampir menuju posisi normal.

Presiden optimis target pertumbuhan ekonomi secara nasional di kuartal kedua tahun ini bisa tercapai, ditandai dengan sejumlah indikator seperti pabrik dan manufaktur yang sudah mulai bergerak, adanya pertumbuhan konsumsi listrik baik industri maupun rumah tangga, peningkatan impor barang modal dan indeks penjualan retail serta peningkatan lainnya.

Pada kesempatan yang sama Presiden mengimbau kepada para kepala daerah untuk segera melakukan belanja APBD, baik itu belanja aparatur maupun belanja modal. Menurutnya pantauan pemerintah pusat, transfer dana dari pusat ke daerah tidak langsung dibelanjakan tapi disimpan di bank. Padahal perputaran uang di suatu daerah sangat menentukan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, karena itu Presiden mendesak agar Pemda sesegera mungkin melakukan belanja APBD.

Usai mengikuti pembukaan rakor kepala daerah secara virtual, Wawali bersama Forkopimda yang hadir antara lain; Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti, SIK, Komandan Kodim 1604 Kupang, Letkol ARH Abraham Kalelo, S.Sos, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Odermaks Sombu, SH, MA, MH, dan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E, M.Si, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Ir. Elvianus Wairata, M.Si, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si, Kalak BPBD Kota Kupang dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kupang melakukan rapat terbatas di ruang kerja Wawali. Rapat membahas tindak lanjut dari arahan yang baru saja disampaikan Presiden. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata

Provinsi NTT Terima DTH Tahap I Dari BNPB Senilai 7,4 Milyar

NTT AKTUAL. KUPANG. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Secara khusus kepada BNPB yang bergerak cepat untuk membantu penanganan bencana di NTT akibat Badai Siklon Tropis Seroja.

“Kami cukup bangga dengan BNPB yang begitu cepat tanggap. Hari pertama bencana, kepala BNPB nya langsung sudah ada di Flores. Ini sebuah nilai dan pelajaran berharga untuk kami, para pemimpin di NTT bahwa kalau rakyat ada masalah, jangan menunggu lama-lama. Pemimpin harus cepat hadir di tengah masyarakat, ” kata Gubernur VBL dalam arahannya pada kegiatan Penyerahan Dana Tunggu Hunian (DTH) Tahap I Pasca Bencana Siklon Tropis Seroja dari BNPB kepada Gubernur NTT dan dari Gubernur NTT Diserahkan kepada Walikota/Para Bupati Penerima DTH Tahap I di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (28/04/2021).

Rapat ini dihadiri oleh Bupati Kupang dan Wakil Walikota Kupang. Sementara para Bupati lainnya mengikuti kegiatan ini secara virtual.

Menurutnya, sebagai Gubernur yang punya pengalaman lapangan, ia melihat apa yang telah dilakukan Kepala BNPB menunjukan keterpanggilan pelayanan dengan hati nurani dan keberanian luar biasa. Inilah ciri khas pemimpin.

“Saya tahu situasi saat itu sangat sulit untuk landing di NTT. Kecepatan angin kira-kira 80 km per jam sangat berat untuk pesawat mendarat. Saya juga tahu Kepala BNPB coba landing di Flores Timur, tapi tidak bisa.Dan akhirnya putuskan mendarat di Maumere. Ini ciri khas pemimpin yang berani berdiri di depan dan ambil langkah tegas. Semangat seperti ini harus terus dipupuk oleh semua pemimpin di NTT. Sekali lagi, respek saya untuk Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo dan jajaran, ” ungkap Gubernur Viktor.

Lebih lanjut Gubernur VBL menyampaikan terima kasih atas bantuan DTH tahap pertama. Gubernur mengingatkan kepada para Bupati/Walikota untuk menyalurkannya secara tepat dan cepat.

“Uangnya sudah ada, harus cepat dibagikan. Administrasinya sudah ada dan dalam tempo dua hari harus sudah selesai sehingga masyarakat bisa memanfaatkan sesuai peruntukannya. Kalau bagi uang saja lambat, kita bisa menilai kualitas para Bupati/Walikota,”ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan batas akhir penyampaian data seharusnya tanggal 26 April lalu. Namun masih ada beberapa Kabupaten yang belum memasukan data-data tersebut. Hal ini tentu sangat memalukan.

Gubernur menegaskan batas akhir penyampain data adalah hari Jumat (30/4) sampai pukul 00.00 (24.00 wita).

“Saya minta perhatian serius para Bupati/Walikota. Lewat satu menit saja, Bupatinya tanggung sendiri (pendanaannya, red). Tidak ada kompromi karena sudah diingatkan berkali-kali. Urus administrasi dan verifikasi data saja lamban dan susah. Saya ingatkan hari Senin (3/5) sudah harus bergerak ke tahap selanjutnya. Kalau ada rakyat yang protes, saya yang terdepan bersama rakyat hadap Bupati. Maaf kalau saya tegas dan keras. Karena untuk hal-hal extraordinary, pendekatannya juga harus super luar biasa. Jangan kita main-main dengan masalah rakyat yang sudah menderita karena bencana ini,” tegas Gubernur VBL.

Sementara itu, Liaison Officer (LO) atau Pejabat Penghubung dari BNPB, Brigjen. Syahyudi mengatakan DTH merupakan bantuan Pemerintah Pusat melalui BNPB untuk masyarakat NTT yang terdampak bencana siklon tropis seroja yang rumahnya terkategori Rusak Berat (RB) . Tujuannya untuk cari rumah keluarga atau kerabat sebagai tempat menginap sampai rumahnya selesai dibangun.

“Kita menghindari adanya konsentrasi warga di tempat pengungsi untuk mencegah penyebaran covid-19. Besaran dana ini adalah Rp 500 ribu per bulan untuk setiap KK. Tahap pertama ini diberikan untuk tiga bulan. Selanjutnya akan ada tahap kedua untuk 3 bulan berikutnya, ” jelas Syahyudi.

Lebih lanjut, Syahyudi mengungkapkan DTH tahap I tersebut diberikan kepada 10 Kabupaten yang sudah memasukan data. Jumlahnya sebesar Rp. 7.405.500.000,- (Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dana ini diperuntukan bagi Kabupaten Kupang sebanyak 2.060 rumah, TTU 62 rumah, Malaka 556 rumah, Belu 28 rumah, Alor 733 rumah, Lembata 238 rumah, Flores Timur 234 rumah, Nagekeo 3 rumah, Sumba Timur 762, dan Kota Kupang 261 rumah.

“Dana ini langsung kami transfer ke rekening daerah. Kami harapkan agar usulan rumah baik itu Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan agar segera difinalisasi sesuai fakta yang ada. Jangan sampai ada yang dobel. Seharusnya batas akhir tanggal 26 April, kami harapkan minggu ini sudah selesai. Terkait lokasi untuk relokasi, kami harapkan harus benar-benar clear. SK usulan data dari Pemerintah Daerah juga harus jelas, apa yang sudah dikirim benar-benar harus merupakan hasil validasi dan verifikasi,” pungkas Syahyudi.

Sementara itu, Plt. Kepala BPBD NTT, Isyak Nuka mengungkapkan DTH yang diserahkan adalah yang sudab dibuatkan SK oleh (Pemerintah) Pusat. Sudah divalidasi dan diverifikasi. Masih ada sebelas Kabupaten yang belum masukan data.

“Yang belum masukan sebelas kabupaten. Kalau kemarin semua masukan, pasti semua sudah terima tahap I, jumlahnya bisa dua kali lipat. Tadi terimanya baru tahap I, tiga bulan lagi mereka terima tahap II dan selesai. Terkait yang rusak ringan dan rusak sedang, sesuai petunjuk pusat akan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Sementara yang rusak berat akan diproses dan diadakan pembangunannya oleh pihak ketiga.Yang semua prosenya dilakukan oleh pemerintah pusat,”jelas Isyak.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur menyerahkan secara simbolis DTH kepada Bupati Kupang dan Wakil Walikota Kupang. Untuk Kabupaten Kupang sebesar Rp. 3.090.000.000,- (Tiga Miliar Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan Kota Kupang sebanyak Rp. 391.500.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah).

Tampak hadir pada kesempatan tersebut Sekda NTT Benediktus Polo Maing, Staf Khusus Gubernur, Prof. Daniel Kameo, Imanuel Blegur dan Markus Hage, Plt. Kepala BPBD NTT, Isyak Nuka, Karo Administrasi Pimpinan, Jelamu Ardu Marius, insan pers dan undangan lainnya. (*/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setdda Provinsi NTT

Editor : Nataniel Pekaata

Kota Kupang Terima Bantuan Dana Tunggu Hunian Tahap I Dari BNPB

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) Tahap I Pasca Bencana Siklon Tropis Seroja kepada Pemerintah Provinsi NTT yang selanjutnya diserahkan kepada Kabupaten/Kota terdampak bencana, Rabu (28/04/2021) bertempat di Ruang Rapat Gubernur, Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT.

Penyerahan dilakukan oleh Liaison Officer (LO) BNPB, Brigjen TNI Syahyudi kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si., dan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kepada Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man, Bupati Kabupaten Kupang, Drs. Korinus Masneno, M.Si., dan beberapa daerah terdampak yang mengikuti secara virtual.

Brigjen Syahyudi menyampaikan bahwa DTH merupakan bantuan pemerintah pusat yang melalui BNPB diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana, dalam hal ini bencana siklon tropis Seroja, banjir bandang, tanah longsor dan gelombang pasang di NTT. Harapannya dengan pemberian bantuan ini bisa dioptimalkan untuk memperbaiki rumah yang rusak karena terpaan angin atau mencari hunian sementara yang rusak akibat longsor atau banjir bandang sampai rumah selesai dibangun kembali.

Lebih lanjut beliau menjelaskan DTH Tahap I diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT berjumlah, Rp. 7.405.500.000,- yang dialokasikan kepada 10 daerah Kabupaten/Kota terdampak bencana yang telah memasukkan data dan mendapat surat keputusan dari BNPB.

Wakil Wali Kota Kupang secara simbolis menerima bantuan DTH Tahap I dari Gubernur NTT senilai, Rp. 391.500.000,-. Kota Kupang merupakan salah satu dari 10 daerah penerima bantuan bencana siklon tropis Seroja. 10 daerah tersebut adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Malaka, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Nagekeo dan Sumba Timur. (*PKP_chr)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Kembali Selenggarakan Nikah Massal

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang kembali menyelenggarakan nikah massal yang merupakan program rutin dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2003 lalu. Kali ini pemberkatan nikah berlangsung di 3 gereja yang berbeda bagi 29 pasang mempelai.

Wakil Wali Kota, dr. Hermanus Man dalam sambutannya pada acara nikah massal di GMIT Syalom Airnona, Rabu (28/04/2021) menyampaikan, Pemerintah Kota Kupang menilai program nikah massal penting, karena fakta menunjukkan ada begitu banyak jumlah pasangan yang harus hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, karena dilaterbelakangi oleh berbagai kendala, baik itu dari aspek ekonomi, sosial, agama, budaya dan lain sebagainya.

Program nikah massal menurutnya merupakan wujud kepedulian dan kepekaan Pemerintah Kota Kupang dalam menciptakan, menempatkan dan mengembalikan keteraturan hidup masyarakat seturut norma dan kaidah yang berlaku. Dengan program nikah massal ini diharapkan akan meminimalisir jumlah pasutri yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, sekaligus merupakan suatu gerakan moral yang dapat menggugah kesadaran masyarakat, akan pentingnya unsur legalitas dalam membentuk suatu lembaga pernikahan.

Plt. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang, Ivan Mila Meha, SSTP, M.Si, dalam laporannya menyampaikan kegiatan nikah massal yang merupakan program Pemkot Kupang dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2021 sudah 19 kali terlaksana, dengan jumlah pasutri sebanyak 5.725 pasang. Untuk tahun 2021 nikah masal dilaksanakan selama 2 hari pada 3 tempat berbeda. Pelaksanaan nikah massal tahun ini dirangkaikan dengan peringatan HUT Kota Kupang. Pemberkatan nikah untuk jemaat GMIT dan Gereja Kristen Denominasi berlangsung pada Rabu (28/4) di GMIT Syalom Airnona dan GBI Sahabat. Sementara pemberkatan untuk dua pasangan mempelai dari Gereja Katolik akan dilaksanakan pada 10 Mei 2021 mendatang di Gereja Katolik Paroki St. Yoseph Naikoten.

Tujuannya kegiatan ini menurutnya adalah untuk membantu keluarga yang sudah hidup bersama sebagai suami istri, namun belum menikah secara sah menurut hukum masing-masing agama dan pemerintah serta dapat membantu keluarga yang tidak mampu.

Pasutri yang mengambil bagian pada tahun ini sebanyak 29 pasang, terdiri dari 16 pasang dari Wilayah Klasis Kota Kupang, 3 pasang dari Klasis Kota Kupang Timur, 6 pasang Klasis Kota Kupang Barat, 2 pasang dari Gereja Kristen denominasi dan 2 pasang dari Gereja Katolik.

Hadir mendampingi Wakil Walikota Kupang, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuard Dally, SH, M.Si. Acara juga dihadiri oleh Ketua Majelis Klasis Kota Kupang, Pdt. Jacky Adam, S.Th, Pdt. Marselina S. Corputy-Mesakh, S.Th, Pdt. Jacky Adam, S.Th, Pdt. Boy Robert Takoy, S.Th. (*PKP_eh/ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Pemkot Kupang Gelar FGD Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melalui Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Kupang menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengolahan Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang, pagi ini Rabu (28/04/2021) di Aula Sasando lantai 3 Kantor Walikota Kupang.

Kegiatan FGD ini dibuka oleh Sekda Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si dan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Ondy Christian Siagian, SE, M.Si, Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Orson G. Nawa, SH dan tenaga ahli dari Undana Kupang Dr. Ir. Ludji Mikhael Riwu Kaho, M.Si dan Ir. Charles Kapioru, MS. Sementara peserta FGD terdiri dari para Lurah, OPD teknis, aktifis penggiat sampah dan dari Perusahaan Daerah Pasar.

Dalam sambutannya, Sekda mengungkapkan pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Namun diakuinya, rantai panjang pengelolaan sampah ini banyak mengalami kendala dan permasalahan. Hal ini menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan kemampuan pemerintah, masih rendahnya partisipasi swasta dan masyarakat, serta meningkatnya jumlah dan jenis sampah setiap tahunnya.

”Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menyebabkan cakupan pelayanan pengelolaan sampah yang masih rendah. Sampah juga tidak dipilah atau diproses terlebih dahulu ketika diangkut dari TPS (tempat penampungan sementara) ke TPA (tempat pemrosesan akhir). Akibatnya sampah bercampur antara sampah organik, anorganik, dan limbah B3,” ungkap Sekda.

Menurutnya lagi, sampah yang bercampur dalam jumlah banyak ini mengakibatkan beban TPA menjadi sangat berat. ”Dampaknya yang dapat ditimbulkan selain pencemaran lingkungan, juga meningkatnya biaya operasional, dan munculnya potensi konflik sosial. Sedangkan keterlibatan pihak swasta masih terbatas pada daur ulang sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca dan logam. Padahal, jumlah sampah organik lah yang mendominasi total sampah yang dihasilkan setiap tahunnya,” ujarnya.

Diungkapkan Sekda, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tahun 2019 jumlah sampah di Indonesia telah mencapai sekitar 66-67 juta ton. Ini lebih banyak dari rata-rata jumlah sampah per tahun yang mencapai 64 juta ton yang didominasi sampah rumah tangga yakni mencapai 63,95% dari jumlah tersebut.

Menurut Sekda, pengurangan sampah paling efektif sebenarnya dapat dimulai dari sumber penghasil sampah terbesar, yaitu rumah tangga (reduce at source). ”Disini diharapkan peran masyarakat perkotaan untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan sampah dari rumah masing-masing, dengan membiasakan diri memilah sampah menjadi 2 bagian yaitu sampah organik dan anorganik,” jelasnya. Diungkapkannya, sampah organik dapat diolah menjadi kompos baik untuk menanam tanaman hias dan juga sebagai media tanaman sayuran dan buah-buahan di lingkungan permukiman sehingga dapat meningkatkan gizi keluarga disamping menghemat belanja rumah tangga. Sementara dari sisi kesehatan tentunya rumah menjadi lebih bersih, tidak ada lagi penumpukan sampah yang menimbulkan bau dan sumber penyakit.

Sekda berharap kegiatan FGD ini dapat menggali persoalan-persoalan terkait pengelolaan sampah di Kota Kupang guna penyusunan kebijakan dan strategi pengolahan sampah rumah tangga dan rencana aksi penyusunan ranperda tentang pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Kota Kupang. Kepada para peserta dan para narasumer diharapkan dapat bersinergi dan berperan aktif dalam menghasilkan rumusan-rumusan guna penyusunan kebijakan serta rencana aksi pengelolaan sampah yang melibatkan pemerintah dan stakeholders nantinya.

Sebelumnya dalam laporan panitia penyelenggara yang disampaikan Kabag SDA Setda Kota Kupang, Maria Magdalena Detaq, S.Ip, mengungkapkan pengelolaan sampah di Kota Kupang umumnya dilakukan oleh Pemerintah melalui DLHK Kota Kupang sesuai Perda nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Perda nomor 04 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dikatakannya kedua Perda ini belum mampu membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang. Hal ini sesuai fakta dimana ditahun 2019 saat penilaian adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana menepatkan Kota Kupang termasuk 5 kota berstatus kota terkotor dari 369 kabupaten/ kota. Hasil penilaian tersebut, dikatakannya terkait pengelolaan TPA di Kota Kupang karena masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dan Pemkot Kupang belum memiliki Dokumen Kebijakan dan Startegi Daerah (JAKSTRADA) terkait pengolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Untuk itu FGD ini digelar dengan tujuan mendapatkan rumusan alternatif berupa rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan terkait dengan implementasi perda Pemkot Kupang dibidang pengelolaan sampah. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu output dari hasil analisis kebijakan pengelolaan persampahan berupa rekomendasi-rekomendasi dan petunjuk operasional agar dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan siap guna bagi Pemkot Kupang dalam hal pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali. Selain itu untuk membuat rencana aksi penyusunan Ranperda tentang pengembangan sisten dan pengelolaan persampahan di Kota Kupang. (*PKP_ghe)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang