REGIONAL

Pj. Wali Kota Kupang Launching Bantuan Sosial Kesejahteraan dan KUBE Tahun 2023

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, melaunching Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan dan Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2023. Launching berlangsung di Kantor Dinas Sosial Kota Kupang, Selasa (19/09/2923).

Hadir dalam launching tersebut Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTT, Himawan dan Anggota DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli, Barcha Bastian dan Dominika W Bethan. Turut mendampingi Pj. Wali Kota, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang, Jeffry E. Pelt, SH, Kepala Dinas Sosial, Lodywik Djungu Lape, S.Sos, Kepala Bappeda Kota Kupang, Djidja Kadiwanu, SE dan Ketua Karang Taruna Kota Kupang, Stenly Boimau. Launching ditandai dengan penyerahan paket bantuan oleh Pj. Wali Kota kepada perwakilan KPM dan KUBE.

Dalam arahannya Pj. Wali Kota menyampaikan kegiatan hari ini adalah bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Para penerima bantuan adalah warga Kota Kupang yang telah didata. Diakuinya efek el nino yang mengakibatkan musim kemarau panjang bisa berakibat pada gagal panen dan berdampak pada krisis bahan pangan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengantisipasi masalah tersebut, termasuk dalam upaya pengendalian inflasi yang diprediksi bakal meningkat menjelang hari besar keagamaan akibat gejolak harga.

Terima kasih disampaikannya kepada Perum Bulog yang selama ini telah mendukung Pemkot Kupang, tidak hanya dalam menjamin ketersediaan stok tapi juga bersama Pemkot Kupang ikut serta dalam upaya pengendalian inflasi. Kepada para penerima manfaat Pj. Wali Kota menegaskan bahwa bantuan tersebut untuk dikonsumsi bukan untuk dijual kembali.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTT, Himawan menyampaikan Perum Bulog siap memberikan dukungan kepada Pemkot Kupang untuk pelaksanaan program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan dengan menyediakan stok pangan yang dibutuhkan seperti beras, gula dan minyak goreng bagi 2919 keluarga penerima manfaat. Program ini menurutnya merupakan bentuk dukungan Pemkot Kupang terhadap program nasional yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan stok dan keterjangkauan harga pangan.

Lebih lanjut dikatakan sinergi antara Perum Bulog dan Pemkot Kupang sudah terjalin baik selama ini, salah satunya untuk stabilisasi harga pangan melalui pasar murah dan operasi pasar. Dia mengapresiasi upaya Pemkot Kupang dalam pengendalian inflasi sehingga bisa mendapatkan penghargaan yang diserahkan langsung oleh Presiden RI belum lama ini. Dia berharap Pemkot Kupang bisa menjadi role model bagi kabupaten lain di NTT dalam hal pengendalian inflasi.

Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Kupang, Arbel Nalle, ST, dalam laporannya menyampaikan prediksi BMKG puncak El Nino akan terjadi pada Agustus dan September 2023 sehingga musim kemarau akan lebih musim kering dari normalnya. Hal ini akan berdampak pada ketersediaan pangan bagi masyarakat, di mana harga pangan meningkat secara signifikan dan tentunya berimbas pada inflasi serta kesulitan fakir miskin di Kota Kupang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Sosial mengantisipasinya dengan membuat program dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Pemberian Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2023.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk membantu penyediaan komoditi pangan bagi masyarakat yang terdampak inflasi dan kemiskinan ekstrem di Kota Kupang sebanyak 2.219 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing KPM menerima bantuan pangan berupa beras 10 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, serta pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi 67 KUBE dengan masing-masing KUBE sebesar 10 juta rupiah. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang 

REGIONAL

Wujudkan Digitalisasi Pasar, Pemkot Kupang Dukung Bank Mandiri Terapkan Livin Merchant

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Dalam rangka mewujudkan digitalisasi pasar, Pemerintah Kota Kupang mendukung penuh program Bank Mandiri Cabang Kupang dalam menerapkan Livin Merchant pada sejumlah Pasar di Kota Kupang. Dukungan tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH, saat Launching Livin Merchant Bank Mandiri di Pasar Oebobo, Sabtu (16/09/2023).

Livin Merchant merupakan aplikasi kasir yang diluncurkan oleh Bank Mandiri untuk membantu meningkatkan pelayanan kasir dari penjual ke pembeli, sekaligus mendorong meningkatnya transaksi digital lewat kanal QRIS.

Dalam sambutannya Ignas menyampaikan sejak berubah nama dari PD Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kupang diberi keleluasaan untuk mengembangkan core bisnisnya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak termasuk perbankan. Terima kasih disampaikannya kepada Bank Mandiri yang sudah menggagas program ini. Dia berharap ke depan makin banyak perbankan yang mau menjalin kerja sama dengan Pemkot Kupang melalui PD Pasar untuk menciptakan terobosan-terobosan yang dapat membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang. Dia optimis program Livin Merchant akan membawa manfaat bagi para pelaku UKM di Kota Kupang, karena itu perlu gencar dilakukan sosialisasi agar mereka makin familiar dan mulai digunakan sebagai metode transaksi.

Area Head Bank Mandiri NTT, Leonardo Guntur H Silitonga, menjelaskan Livin Merchant Bank Mandiri dapat menjadi solusi kasir digital bagi pelaku UKM. Saat ini tercatat sudah ada 13 ribu pengguna layanan ini di NTT. Lewat aplikasi ini tiap pedagang di pasar memiliki kasir digital yang memungkinkan mereka untuk memonitor barang apa saja yang dijual dan barang mana yang paling laku. Aplikasi ini juga menurutnya membantu pelaku UKM untuk memiliki literasi keuangan dan tahu bagaimana mengelola keuangan sendiri.

Pada kesempatan yang sama Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, Daniel Agus Prasetyo, menekankan pentingnya konsistensi, inovasi dan sinergi (KIS) dalam memajukan UKM di Kota Kupang. Launching Livin Merchant membuktikan konsistensi Bank Mandiri dalam mendukung digitalisasi termasuk di pasar, lewat sistem pembayaran digital serta produk perbankan lainnya. Terima kasih disampaikan kepada Bank Mandiri dengan inovasi Livin Merchant telah memudahkan pedagang untuk menganalisis pemasaran secara lebih cepat dan hemat. Ini juga sejalan dengan perjuangan Pemkot Kupang untuk mewujudkan Smart City.

Senada dengan Asisten II, Direktur Pemasaran Perumda Pasar Kota Kupang, Maxi Nomleni sangat mendukung penerapan Livin Merchant Bank Mandiri. Dia berharap semua pedagang di semua pasar Kota Kupang bisa memanfaatkan aplikasi ini dan mau melakukan semua transaksi pembayaran secara digital. Diakuinya sejak tahun 2021 lalu Bank Indonesia terus mendorong upaya digitalisasi pasar. Saat ini sudah ada 1672 merchant QRIS di 3 pasar yang dikelola Perumda Pasar Kota Kupang. (*PKP_ans)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang 

REGIONAL

Memantau Harga Sembako, Pj. Gubernur dan Sekda NTT Turun Langsung ke Pasar

NTT AKTUAL. KUPANG. Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC kembali melanjutkan pemantauan langsung harga sembako di Kota Kupang. Setelah sebelumnya memantau harga barang di Lippo Plaza Kupang, kali ini Pj. Gubernur memantau harga sembako di Pasar Oebobo dan Pasar Inpres Naikoten 1 pada hari ini Senin (18/09/2023) didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas D. Lana, SH., M.Si

Kegiatan pemantauan harga sembako ini merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi NTT untuk terus mengontrol kestabilan harga guna mendorong kemajuan ekonomi di NTT, juga dalam rangka menekan angka inflasi.

Dalam pemantauan di Pasar Oebobo dan Pasar Inpres Naikoten 1 tersebut kondisi harga pangan seperti harga beras, minyak goreng, telur, ikan, kacang-kacangan, kopi dan bawang terpantau stabil.

Dalam kesempatan tersebut Pj. Gubernur turut berbincang bersama para pedagang sembako di Pasar Oebobo dan Pasar Inpres Naikoten 1.

Seorang pedagang di Pasar oebobo menyebutkan kondisi daya jual beli di pasar Oebobo mengalami penurunan hingga berdampak pada pendapatan pedagang dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir.
Menanggapi hal ini, Pj. Gubernur menyampaikan bahwa Beliau akan berkoordinasi dengan Pj. Walikota Kupang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Terkait hal ini akan saya koordinasikan dengan Penjabat Walikota Kupang untuk mengatasi masalah yang terjadi ini”, Ungkapnya.

Pj. Gubernur berkomitmen agar terus berupaya dalam menekan angka inflasi, menjaga kestabilan harga dan juga terus memantau ketersediaan harga dalam mendorong ekonomi NTT semakin lebih baik untuk menjadikan NTT Maju, NTT Sejahtera.

Untuk diketahui, peninjauan tersebut juga sebagai wujud menjalankan amanah Presiden Joko Widodo pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tanggal 17 Januari 2023 lalu di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor yang membahas terkait Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi.

Dalam Rakornas tersebut, Presiden meminta kepada para Gubernur, Bupati serta Walikota agar memantau harga barang dan jasa di lapangan dengan sering-sering masuk ke pasar untuk cek harga beras, telur, daging ayam, tomat dan kebutuhan pokok lainnya. Ini harus dilakukan untuk mengetahui sejak dini terkait harga bahan pangan untuk dapat mengantisipasi serta mengambil kebijakan dini bila akan terjadi inflasi. (**/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT 

Penulis : Librik Abineno dan Fara Therik
Foto : Amanda Kepa
Editor : Nataniel Pekaata 

REGIONAL

Pj. Gubernur Jadi Irup Upacara Peringatan Harhubnas dan Apel Kesadaran ASN Lingkup Pemprov NTT

NTT AKTUAL. KUPANG. Bertempat di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur pada Senin 18 September 2023 dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2023 Tingkat Provinsi NTT dan juga Apel Kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Bertindak sebagai inspektur upacara dan apel kesadaran tersebut yakni Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC. Ini juga merupakan apel perdana beliau bersama para ASN sejak dilantik sebagai Penjabat Gubernur NTT pada 5 September 2023 lalu.

Pj. Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC dalam sambutannya meminta seluruh insan tranportasi dan perhubungan untuk terus melakukan transformasi dan inovasi untuk kemajuan transportasi di NTT. Juga kepada para ASN untuk menjaga kekompakan dan kedisiplinan.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan Selamat Hari Perhubungan Nasional Tahun 2023. Tema Besar Harhubnas tahun ini adalah “Melaju Untuk Transportasi Maju” dan melalui momentum ini, saya berharap agar seluruh insan transportasi yang ada di provinsi NTT mampu terus bergerak secara konsisten dalam kerja-kerja nyata, melakukan transformasi dan inovasi di sektor transportasi, serta secara kolektif menggelorakan semangat untuk melaju bersama demi mewujudkan transportasi maju di Bumi Flobamorata,” kata Pj. Gubernur.

“Hari ini kita juga melaksanakan apel kesadaran bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua momentum ini merupakan kesempatan baik bagi kita untuk memupuk tali silaturahmi dan menjaga kekompakan serta kedisiplinan kita sebagai aparatur sipil negara,” tambah beliau.

Beliau juga mengucakan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT bersama jajarannya yang selama ini telah bekerja keras menghadirkan sarana prasarana menunjang aktivitas transportasi bagi masyarakat NTT.

“Sampai dengan saat ini, menurut data yang saya peroleh, sudah ada 90 Pelabuhan, di antaranya 52 pelabuhan dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan, 7 pelabuhan dioperasikan oleh PT. Pelindo, 1 pelabuhan dioperasikan oleh Dinas Perhubungan, dan terdapat 30 pelabuhan yang belum dioperasikan. Tentu diperlukan kerja keras dan spirit khusus untuk mendorong dan mengakselerasi pengoperasian 30 pelabuhan yang dimaksud, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi kelancaran aktivitas masyarakat Nusa Tenggara Timur,” paparnya.

Ayodhia juga mengungkapkan, selain pelabuhan, juga terdapat 15 bandar udara yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota di NTT. Juga Jumlah terminal tipe A sebanyak 1, jumlah terminal tipe B sebanyak 15, dan jumlah terminal tipe C sebanyak 66.

“Saya harap semua infrastruktur yang sudah ada ini harus terus dikontrol secara berkala, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan,” harap Pj. Gubernur.

Selain itu, Pj. Gubernur juga meminta ASN untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal dan terus membangun sinergitas.

“Untuk suksesnya semua program dan kegiatan yang telah kita susun, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Harus dibangun sinergitas dan kerja sama baik antar ASN dan antar OPD. Kita semua adalah satu sebagai Aparatur Sipil Negara, pelayan masyarakat. Apa yang kita kerjakan tentu tujuannya untuk memberikan pelayanan yang maksimal demi tercapainya kesejahteraan masyarakat,” tegas Pj. Gubernur.

“Saya juga mengajak kita semua untuk mari kita tingkatkan kinerja kita, membangun kolaborasi, bekerja secara kreatif dan inovatif, serta menjaga kekompakan dan kesolidan dalam bekerja. Akan menjadi lebih mudah jika kita dapat mengarahkan semua kekuatan yang ada untuk tujuan mulia untuk membawa NTT Maju dan Sejahtera,” pungkasnya.

“Pada kesempatan ini, saya juga menghimbau kepada semua ASN untuk tetap menjaga netralitas, toleransi, dan keterbukaan pikiran kita, terutama saat memasuki tahun politik. Sebagai ASN, kita memang memiliki hak politik namun tetap dalam koridor ketentuan peraturan yang telah digariskan. Sebagai ASN, kita seringkali menjadi panutan dan rujukan bagi masyarakat. Karena itu, kita mesti tetap menjaga martabat kita sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.

Sambutan Menteri Perhubungan

Dalam Upacara tersebut, Pj. Gubernur turut membacakan sambutan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi.

Menteri Budi dalam sambutannya mengungkapkan inovasi dan pembangunan infrastruktur transportasi dalam wujud modernisasi tidak hanya kian mendorong Indonesia menjadi negara maju, juga berimplikasi kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, keselamatan dan pelayanan transportasi yang meningkat.

Menteri Budi juga mengimbau kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan selaku regulator sektor transportasi agar dapat bekerjasama, berkolaborasi dan bersinergi secara optimal dengan para operator, stakeholders dan mitra kerja serta pemerintah daerah.

“Kerja bersama sangat dibutuhkan untuk mendorong pemanfaatan secara optimal infrastruktur transportasi yang telah dibangun, dan pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebab, transportasi yang andal, efisien, dan berdaya saing memiliki dampak positif pada mobilitas
masyarakat serta pertumbuhan ekonomi suatu negara”, ungkap Menteri Budi dalam sambutan yang dibacakan Pj. Gubernur NTT tersebut. (**)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT 

Penulis : Meldo Nailopo
Foto : Dionisius Ceunfin

REGIONAL

Apel Kesadaran, Pj. Wali Kota Minta Anggota KORPRI Terus Berinovasi

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E., M.Si., menjadi Pembina Apel Kesadaran KORPRI yang dilaksanakan pada Senin (18/09/2023), bertempat di lapangan upacara kantor Wali Kota Kupang. Turut hadir pada apel tersebut Plh. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Abraham D. E. Manafe, S.IP., M.Si., para Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Sekda, para Pimpinan Perangkat Daerah, Direktur Perusahaan Daerah, Camat, Lurah serta seluruh jajaran ASN dan PTT lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E., M.Si., saat menjadi Pembina Apel Kesadaran KORPRI yang dilaksanakan pada Senin (18/09/2023), bertempat di lapangan upacara kantor Wali Kota Kupang. Dokumentasi : Prokompim Setda Kota Kupang

Dalam arahannya Penjabat Wali Kota menyampaikan sebagai anggota KORPRI yang menghayati nilai-nilai yang terkandung pada Panca Prasetya KORPRI, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, di atas kepentingan pribadi atau golongan. KORPRI harus dapat memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada seluruh komponen masyarakat di Kota Kupang, tanpa memandang suku, agama atau ras tertentu.

Dijelaskannya anggota KORPRI juga diharapkan mampu menerjemahkan instruksi atau arahan pimpinan, dengan melakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan yang mengubah cara pikir dan cara bekerja. Disiplin pegawai juga harus ditegakkan. Oleh karena itu para pimpinan perangkat daerah diinstruksikan untuk menindak tegas pegawai yang tidak disiplin. khusus untuk ASN akan dilakukan evaluasi pembayaran TPP bagi yang tidak disiplin masuk kantor.

“ Saya minta para pimpinan perangkat daerah diminta untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran tahun 2023. Berdasarkan laporan yang kami terima, penyerapan anggaran sampai dengan bulan ini belum maksimal. Hal ini bisa berdampak pada penyesuaian anggaran pada sidang anggaran perubahan, sekaligus menjadi bahan evaluasi Penjabat Wali Kota. Konsumsi pemerintah lewat penyerapan apbd sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang, karena itu saya minta kepada pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan persentase realisasi APBD, bagi perangkat daerah yang mampu mencapai realisasi anggaran mencapai 90 persen sampai bulan November akan kami berikan rewand,” ungkapnya.

Mengakhiri sambutan, Penjabat Wali Kota berpesan meskipun Gerakan Pungut Sampah (GPS) setiap hari sudah ditiadakan, bukan berarti perhatian ASN dan PTT terhadap kebersihan kota juga menurun karena semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Ia menegaskan jika menemukan adanya timbunan sampah segera laporkan dengan mengirim foto dan lokasi kepada pimpinan unit masing-masing untuk diteruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, untuk segera diangkut oleh petugas. (*PKP_chr/NA)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang

Editor : Nataniel Pekaata 

REGIONAL

Ikadana Faperta Berbiosaka Bersama Petani/Kelompok Tani di Semau

NTT AKTUAL. SEMAU. Dengan semangat “Dari dan Oleh Alumni Faperta Undana Untuk Petani/Kelompok Tani”, pada Sabtu 16 September 2023, bertempat di Desa Uiasa Kecamatan Semau dan Desa Uitiuhtuan Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, Ikatan Alumni Universitas Nusa Cendana Fakultas Pertanian (Ikadana Faperta) berkolaborasi Bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Faperta Undana dan didukung pegawai Faperta Undana, kembali melakukan kegiatan pengabdian masyarakat periode bulan September 2023 melalui kegiatan penyuluhan proses pembuatan dan penerapan Elisitor Biosaka pada lahan usaha tani Tanaman Pangan dan Hortikultura, dipimpin Ketua Ikadana Faperta Nixon M. Balukh, SP, M.Si, Bersama Wakil Sekretaris Saptarina Sula, SP, Bidang Pengabdian Masyarakat Yeni Baramata, SP serta alumni  Thomas Lay, SP dan Samuel Dando, SP, Sane Wolagole dan Yanti Radja, mahasiswa dan pegawai.

Kegiatan ini terlaksana melalui koordinasi bersama dengan Kepala Desa Uiasa Yigal Sulivan Laiskodat dan Pendeta Martha Lomi GMIT Bait El Desa Uitiuhtuan.

Kepala Desa Uiasa  Yigal Sulivan Laiskodat dan Pendeta Martha Lomi GMIT Bait El Uitiuhtuan  masing-masing dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ikadana Faperta (Alumni Faperta Undana) melalui kegiatan pengabdian masyarakat (penyuluhan dan memberikan bantuan peralatan pertanian) untuk mendukung peningkatan kemampuan kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian dan berharap untuk para petani/kelompok tani dapat menerapkan lebih lanjut serta alumni Faperta Undana pada kesempatan lainnya bisa datang lagi untuk memberikan penyuluhan/pendampingan kepada petani/kelompok tani.

Ketua Ikatan Alumni Faperta Undana (Ikadana Faperta) Nixon Balukh, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari program kerja Bidang Pengabdian Masyarakat Ikadana Faperta yang dilakukan melalui Penyuluhan Pembuatan dan Penerapan Elisitor Biosaka dan kami fokuskan pada lahan-lahan petani/kelompok tani yang sudah ada pertanaman sehingga setelah praktek cara pembuatannya langsung diaplikasi pada lahan petani/kelompok tani dan akan dilanjutkan oleh para petani/kelompok tani.

Ketua Ikatan Alumni Faperta Undana (Ikadana Faperta) Nixon Balukh saat memberikan penyuluhan proses pembuatan dan penerapan Elisitor Biosaka, Sabtu (16/09/2023). Dokumentasi : istimewa

Lebih lanjut Nixon Balukh menyampaikan bahwa untuk mendukung penerapan biosaka maka Ikadana Faperta memberikan bantuan  masing-masing desa 1 unit Hand Sprayer Biosaka dan TDS (Total Dissolve Solid) Meter serta khusus di Desa Uiasa juga diberikan bantuan anakan Nangka, Sengon dan Palem. Kegiatan ini juga sekaligus mendukung kebijakan/program nasional pemasyarakatan dan penerapan elisitor biosaka kepada petani/kelompok tani dan akan dilanjutkan pada bulan berikutnya lokasi lainnya. Nixon juga menyampaikan bahwa kalau selama ini petani/kelompok tani menggunakan benih bermutu, pemupukan (organik/anorganik)  berimbang, POC/PHC/ZPT dan Pestisida maka sekarang ditambah satu lagi yaitu Elisitor/Biosaka yang dapat dibuat sendiri dengan memanfaatkan tumbuhan sehat yang berada disekitar kita untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi usaha tani para petani/kelompok tani. 

Tim Biosaka Ikadana Faperta (Yeni Baramata, Thomas Lay, Samuel Dando dan Saptarina Sulla) dalam penjelasannya menyampaikan bahwa Elisitor Biosaka ini merupakan molekul yang memacu terbentuknya metabolit sekunder di dalam kultur sel atau zat kimia organik dari tumbuhan yang sehat yang apabila disemprotkan pada tanaman akan memberikan suatu sinyal atau mempengaruhi agar tanaman untuk lebih mengaktifkan genetik untuk menghasilkan suatu yang baik bagi tanaman. Lebih Lanjut secara teknis Tim Biosaka Ikadana Faperta memberikan penjelasan dan praktek bersama mulai dari cara memilih bahan tumbuhannya, cara membuat/meremas bahan biosaka, cara mengukur dan memastikan biosaka yang dibuat berhasil sampai dengan cara melakukan penyemprotan pada tanaman, yang didukung proses pada setiap tahapan oleh  semua Tim Alumni Ikadana Faperta dan mahasiswa Faperta Undana yang hadir pada kegiatan pengabdian masyarakat “penyuluhan penerapan elisitor biosaka”.  (*/NA)

REGIONAL

Pj. Gubernur hadiri Rapat Paripurna  Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 dan Pembukaan Masa Persidangan Tahun Sidang 2023-2024

NTT AKTUAL. KUPANG. Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC menghadiri Rapat Paripurna  Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 dan Pembukaan Masa Persidangan Tahun Sidang 2023-2024. Bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD NTT pada Jumat, (15/09/2023).

Adapun agenda Rapat Paripurna tersebut terdiri dari Penyerahan Laporan Reses pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2022-2023, Penyerahan Laporan Sekretaris DPRD tentang Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan pada Masa Usulan III DPRD Provinsi NTT, Laporan Sekretaris DPRD tentang Kegiatan DPRD Provinsi NTT pada Masa Persidangan I DPRD Provinsi NTT Tahun Sidang 2023-2024, Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional dari DPRD Provinsi NTT Kepada Pemerintah Daerah serta Penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan  Penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Penjabat Gubernur NTT.

Penjabat Gubernur NTT dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah menyambut baik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional.

“Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut merupakan hasil dari kerja sama dan kerja keras Dewan yang terhormat bersama Pemerintah. Berbagai dinamika dan apresiasi yang berkembang selama persidangan adalah wujud dari komitmen bersama agar apa yang dihasilkan bersama benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan masyarakat NTT ke arah yang lebih baik dan juga semakin maju. Oleh karena itu Pemerintah secara tulus menyampaikan terima kasih.”

Lebih lanjut beliau mengungkapkan, Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional menjadi Peraturan Daerah ini dilakukan setelah mendapatkan hasil Fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Nomor Register dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

“Oleh karena itu, saya sungguh berharap kiranya Peraturan Daerah yang telah kita hasilkan ini menjadi pedoman yang kian menguatkan komitmen dan kerja keras kita dalam membangun Nusa Tenggara Timur yang kita cintai,” Jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTT Ir. Emilia J. Nomleni dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Penjabat  Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC dan ucapan terima kasih atas kepimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT masa jabatan 2018-2023, Bapak Dr. Viktor Laiskodat. S.H., M.Si. dan Bapak Dr. Josef Nae Soi, M.M.

“Seperti yang disampaikan Kitab Pengkhotbah, untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktu datang ada waktu pergi ada awal dan ada akhir, atas nama seluruh Masyarakat NTT kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT masa jabatan 2018-2023, Bapak Dr. Viktor Laiskodat. S.H., M.Si. dan Bapak Dr. Josef Nae Soi, M.M atas pengabdian dan dedikasi bagi NTT. Kami juga menyampaikan selamat datang kepada Penjabat  Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC, selamat mengabdi di Bumi Flobamorata tercinta,”

“Pada kesempatan ini, Kami juga menyampaikan beberapa catatan kepada Penjabat Gubernur, yakni pertama terkait pengelolaan ABPD kiranya mampu dikelola secara efisien, konsisten dan disiplin serta menjaga kebijakan belanja daerah bagi setiap organisasi perangkat daerah, kedua menyoal Bank NTT, Bank ini adalah kebanggaan daerah sehingga mensupport Bank NTT selain menjadi tanggung jawab Kepala Daerah juga tanggung jawab DPRD dan kita semua.  Oleh karena itu DPRD perlu mendapatkan informasi, kondisi dan perkembangan Bank, selain itu DPRD perlu mendapatkan penjelasan ketika ada opini dan informasi yang berkembang dimasyarakat yang membutuhkan kejelasan-kejelasan. Intinya DPRD berhak mengundang Bank NTT guna pemberian saran dan masukan untuk mendukung kemajuan Bank. Ketiga, terkait kebijakan seragam ASN khususnya penggunaan sarung tenun ikat NTT memerlukan kajian bersama, kiranya penggunaan sarung tenun khas NTT menjadi pertimbangan karena penggunaan tenun ikat tidak hanya memberikan penegasan tentang identitas tetapi ada berbagai pesan filosofis, kultur, estetika dan ekonomi yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Keempat, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diantaranya pemerataan pembangunan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan persiapan masa pergantian musim kiranya menjadi perhatian kita semua,” Jelas Emi Nomleni.

Turut hadir dalam sidang Paripurna ini, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Kosmas D. Lana, SH. M.Si, Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Jajaran Forkopimda NTT. (*)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT 

REGIONAL

Pemkot Kupang Gandeng KPK Gelar Bimtek Pengendalian Gratifikasi

NTT AKTUAL. KOTA KUPANG. Pemerintah Kota Kupang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis dan monitoring evaluasi implementasi terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, Kamis (14/09/2023). Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman gratifikasi para ASN di Kota Kupang. Bimtek dibuka oleh Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Kupang Frengki Amalo, S.Sos., MM, didampingi Ketua Tim Pemeriksa Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Anna Devi Tamala yang menjadi narasumber.

Hadir sebagai peserta dalam bimtek tersebut para pimpinan perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kota Kupang, para direktur perusahaan daerah dan perumda Kota Kupang, para camat dan lurah se-Kota Kupang serta para kepala UPTD SMP se-Kota Kupang.

Dalam sambutannya Inspektur pada Inspektorat Kota Kupang, Frengki Amalo, S.Sos, MM menyampaikan bimtek yang digelar hari ini sejalan dengan komitmen Pemkot Kupang untuk meningkatkan pelayanan publik dan menegakkan supremasi hukum. Pemkot Kupang menurutnya berusaha keras untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan dengan transparan, jujur dan bebas dari gratifikasi.

Upaya pengendalian gratifikasi dianggap penting terutama di sektor-sektor yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat, proses penyusunan anggaran, proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi, perjalanan dinas, mutasi dan promosi, negosiasi kontrak dan kerja sama serta proses pengadaan barang dan jasa.

Lebih lanjut dikatakan Pemerintah Kota Kupang sendiri selama ini telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan korupsi, di antaranya dengan mewajibkan para pejabat yang dilantik menduduki sebuah jabatan untuk menandatangani pakta integritas, yang intinya menyatakan turut berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dan siap menerima konsekuensinya.

Khusus untuk pengendalian gratifikasi, Frengky menambahkan Pemerintah Kota Kupang juga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Kupang No 56 tahun 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi yang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat/pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang gratifikasi, juga meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan gratifikasi dan menciptakan lingkungan kerja dan budaya yang transparan dan akuntabel.

Dia berharap bimtek tersebut dapat memberikan informasi dan bahan tindak lanjut bagi Pemkot Kupang, dalam mengambil keputusan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna memperbaiki kelemahan-kelemahan, terutama dalam pengendalian gratifikasi. “Kiranya kegiatan ini dapat menambah wawasan dan perubahan pola pikir dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemerintahan sehingga menciptakan good and clean governance. Saya berharap ke depan tidak ada lagi praktik gratifikasi dan tidak ada lagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang tersandung masalah hukum terkait gratifikasi,” pungkasnya.

Dalam bimtek yang berlangsung sehari itu perwakilan dari KPK memberikan materi tentang pengertian gratifikasi, jenis-jenisnya, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkannya jika dibiarkan berlarut-larut. Mereka juga memberikan contoh nyata kasus gratifikasi yang pernah terjadi di Indonesia, sebagai pelajaran berharga bagi seluruh peserta.

Para peserta diajak untuk berdiskusi, berbagi pengalaman dan memahami pentingnya melawan praktik korupsi. Mereka berharap melalui kegiatan tersebut, para pejabat dan aparatur pemerintahan dapat lebih peka terhadap gratifikasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif, bersih dan berintegritas. (*PKP_jms)

Sumber berita + foto : Prokompim Setda Kota Kupang 

REGIONAL

Relawan Teman Jeriko Resmi Laporkan Welly Dimoe Djami karena Dugaan Korupsi Beasiswa

NTT AKTUAL. KUPANG. Relawan Teman Jeriko mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi NTT guna melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Welly M. Dimoe Djami selaku Kepala sekolah SMA Sinar Pancasila terhadap 19 siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2013, Jumat (15/9/2023).

Welly M. Dimoe Djami diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMA Sinar Pancasila untuk keuntungan pribadinya sesuai Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan menandatangani dan mengambil BSM bagi 19 siswa SMA Sinar Pancasila tanpa mendapatkan persetujuan dari para siswa penerima BSM tersebut

Ketua Relawan Teman Jeriko Usai melakukan laporan di Kejaksaan Tinggi NTT, Ia menyampaikan bahwa hari ini bersama Relawan Teman Jeriko sebagai masyarakat, mereka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Welly M. Dimoe Djami sebagai Kepala Sekolah SMA Sinar Pancasila dalam dugaan korupsi dana BSM bagi 19 siswa.

“Kami menyerahkan laporan terkait dugaan Tipikor yang dilakukan oleh saudara Welly Djami, kami menduga sebagai kepala sekolah SMA Sinar Pancasila, Ia menggunakan jabatannya untuk menguntungkan dirinya sendiri dari dana penerima manfaat BSM,”ujarnya.

Ia menegaskan bahwa bersama Relawan Teman Jeriko sebagai warga Negara yang baik, suatu kewajiban untuk melaporkan dugaan Tipikor yang diketahui, harapannya masyarakat serta para Aparat Penegak Hukum (APH) mengawal serta serius menindaklanjuti laporan dugaan Tipikor yang sudah dilaporkan oleh Relawan Teman Jeriko.

“Dengan ini proses ini sebagai teman jeriko kami membuktikan bahwa kami konsisten melihat setiap persoalan yang terjadi termasuk dugaan Tipikor yang dilakukan Welly Djami sebagai Kepala Sekolah SMA Sinar Pancasila, beberapa hari yang lalu kami membuat laporan di Polda NTT, hari ini kami tidaklanjuti dengan membuat laporan di Kejati NTT, kami berharap Polda dan Kejati NTT menindaklanjuti laporan kami, bagi publik ini bukti bahwa kami sebagai Relawan Teman Jeriko serius dalam mengadvokasi kasus ini,” pungkasnya. (*)

REGIONAL

Audiens Bersama DPRD Provinsi NTT, ini Harapan Pj. Gubernur

NTT AKTUAL. KUPANG. Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC. mengharapkan adanya jalinan komunikasi yang baik antar lembaga lembaga dan instansi untuk memperkuat konsolidasi dalam pembangunan. Demikian diungkapkan beliau pada saat melakukan audiens bersama Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT di Kantor DPRD Provinsi NTT pada Rabu 13 September 2023.

Audiensi ini juga merupakan pertemuan pertama secara khusus antara beliau bersama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTT.

“Mari kita jalin komunikasi yang baik sebagai mitra kerja antara kami sebagai lembaga eksekutif dan juga DPRD Provinsi NTT sebagai lembaga legislatif. Pertemuan ini juga sebagai awal membangun komunikasi yang baik agar memperkuat hubungan kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pelayanan dan mewujudkan target pembangunan bagi masyarakat NTT sebagai amanat konstitusi,” jelas Pj. Gubernur.

Ayodhia mengungkapkan dengan adanya jalinan komunikasi yang baik maka tentu tidak ada sekat yang memisahkan sehingga mudah melakukan sinergi serta kolaborasi.

“Sekali lagi saya tekankan bahwa kunci kita adalah komunikasi yang baik. Itu adalah modal utama untuk membangun sinergitas,” kata beliau.

“Saya juga mengharapkan adanya dukungan dan doa serta kerja sama untuk mencapai sasaran target kita sebagai pemerintah untuk mencapai NTT maju, NTT sejahtera. Mengingat waktu saya hanya 1 tahun maka tentu saya sangat membutuhkan dukungan dari kita semua,” kata Odhi.

“Dengan adanya anggota DPRD sebagai perwakilan masyarakat dari seluruh wilayah 22 Kabupaten/Kota di NTT tentu akan memberikan kontribusi besar dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan kami siap untuk saling mendengarkan dan juga siap bersinergi dalam semangat kolaborasi yang baik,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Nomleni mengungkapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT siap memberikan pikiran-pikiran hebat dalam mendukung pembangunan.

“Kami disini ada 65 anggota DPRD dari 10 partai politik yang tergabung dalam 9 fraksi. Tentunya dengan keterlibatan kami sebagai wakil rakyat akan siap memberikan pikiran-pikiran cerdas dan hebat untuk mendukung kelancaran pembangunan di provinsi NTT ini,” kata Emi.

“Terima kasih atas kedatangan Bapak Penjabat Gubernur dan semoga kita terus membangun relasi yang baik antara dua lembaga ini yang tentunya punya peran penting dalam mendukung kemajuan pembangunan di provinsi ini,” katanya.

“Nanti kami juga akan mengundang Bapak Penjabat Gubernur untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat sebagai langkah awal kita untuk saling membahas mengenai kinerja kepemimpinan sebelumnya. Yang sudah baik akan dilanjutkan dan yang masih menjadi kekurangan akan kita benahi bersama,” tutup Emi. (**/NA)

Sumber berita + foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT 

Penulis : Meldo Nailopo
Foto : Librik Abineno

Editor : Nataniel Pekaata 

Portal Berita Online